Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sebentar lagi menjabat akan menghadapi segudang pekerjaan rumah untuk memajukan
Indonesia. Menghadapi tantangan ke depan, Prabowo berjanji akan membenahi sistem ekonomi yang selama ini memicu terjadinya ketimpangan dan kebocoran ekonomi di dalam negeri. Menurut Prabowo, Indonesia selama ini kurang maksimal memanfaatkan potensi kekayaan yang dimiliki untuk mendorong kesejahteraan secara merata. Meski ekonomi tumbuh konsisten di angka 5 persen, pertumbuhan itu tidak merata dirasakan semua lapisan masyarakat. Ia menilai, ketimpangan itu terjadi karena ada kekeliruan dalam mengelola sistem ekonomi. ”Kita harus akui, pemerataan ekonomi harus kita tingkatkan. Kita harus berani koreksi sistem kita. Kita harus bertanya, bagaimana caranya kekayaan bangsa Indonesia ini mesti bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir orang,” kata Prabowo saat memberi kata sambutan dalam penutupan BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10/2024). 

Menurut dia, Indonesia tidak bisa sekadar mengandalkan trickle-down economics alias konsep ekonomi pasar bebas yang meyakini bahwa kekayaan segelintir elite akan menetes ke masyarakat di lapisanterbawah. Paham ini kerap melahirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok atas dengan dalih keuntungan ekonomi di lapisan atas itu pada akhirnya akan menggerakkan ekonomi bagi
masyarakat di lapisan terbawah.”Kita tidak bisa mengandalkan trickle-down economics. Terlalu lambat. Presiden Jokowi sudah memberi contoh intervensi untuk menyelamatkan yang paling lemah,” ujarnya. Ia pun menyampaikan rencana untuk mengkaji efektivitas pemberian subsidi yang selama ini kurang dinikmati masyarakat di lapisan terbawah. Sumber masalahnya, menurut Prabowo, adalah subsidi yang disalurkan dalam bentuk barang, bukan secara tepat sasaran diberikan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Salah satu rencana pemerintahan Prabowo ke depan adalah mengubah penyaluran subsidi itu lebih tepat sasaran kepada keluarga. 

”Kita sekarang harus  mencari data by name by address untuk setiap keluarga di golongan paling bawah dan melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin,” kata Prabowo. Kebocoran ekonomi Selain sistem ekonomi yang menghasilkan ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat, Prabowo juga berjanji akan membenahi sistem yang selama ini menyebabkan banyak kebocoran ekonomi akibat korupsi yang menjadi-jadi. Untuk itu, ia menyoroti perlunya perbaikan sistem di segala lini secara menyeluruh, mulai dari sistem ekonomi, peradilan, sampai pendidikan. ”Kita harus berani koreksi diri. Sistem kita masih terlalu banyak kebocoran. Korupsi harus kita hadapi dengan berani, untuk itu kita harus menghadapinya dengan sistem yang
menyeluruh dan integralistik,” kata Prabowo. Prabowo mengatakan, pihaknya sudah menghitung aset negara dan potensi kekayaan yang semestinya dimiliki Indonesia, tetapi selama ini terhambat oleh sistem yang buruk. ”Sudah saya hitung, kalau kita konsolidasikan semua kekayaan kita, dalam manajemen yang baik, jangankan orang lain, kita juga akan kaget sebenarnya betapa kayanya kita. (Yoga)

Tarik-menarik kepentingan antara ekspor dan budidaya benih lobster masih terus berlanjut. Benih bening lobster, jika langsung
diekspor, dipandang mendatangkan cuan dalam waktu singkat, sedangkan benih yang dibesarkan atau dibudidayakan mampu menghasilkan nilai tambah meski butuh proses lebih panjang. Kampung Lobster Mandiri, sebuah kawasan di pinggiran pantai di Desa Gangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mencoba membuktikan bahwa lobster mampu bernilai
tambah jika dibudidayakan. Kampung Lobster menyajikan aneka masakan lobster yang berasal dari proses budidaya lokal dan hasil tangkapan alam. Berlokasi di pinggir pantai, restoran itu membuka kesempatan pengunjung untuk mengambil sendiri lobster yang dibudidayakan di keramba-keramba dasar laut. Denganbantuan penyelam, pengunjung restoran dapat menyelam untuk mengambil lobster. Kedalaman penyelaman berkisar dari 5-20 meter. Selanjutnya, lobster siap dimasak. Beberapa menu masakan, seperti nasi goreng lobster dan lobster garlic butter, menjadi hidangan favorit, di samping menu ikan laut. Seporsi nasi goreng berisi seekor lobster dibanderol Rp 69.000.

Sementara itu, harga sepiring lobster garlic butter disesuaikan dengan sumber bahan baku. Jika bahan bakunya berupa lobster hidup,
harga seporsi lobster buttergarlic ukuran setengah kilogram isi 2-3 ekor berkisar Rp 349.000, sedangkan jika bahan bakunya lobster beku dibanderol Rp 289.000 per porsi. Seporsi lobster cocok dinikmati bersama untuk 2-3 orang. Minat pasar Pengelola Kampung Lobster Mandiri, Suwardi, mengemukakan, minat masyarakat untuk mengonsumsi lobster terus meningkat meskipun lobster kerap diidentikkan sebagai komoditas premium. Pengunjung yang datang bervariasi, sekitar 70 persen berasal dari luar kota Banyuwangi, 20 persen wisatawan asing, dan 10 persen warga lokal. Kampung Lobster yang dibangun sejak tahun 2021 itu menggarap hulu-hilir lobster hingga disajikan di meja makan. Benih untuk budidaya didapatkan dari nelayan lokal, serta daerah lainnya. Selain itu, restoran juga menampung lobster-lobster hasil tangkapan nelayan dengan ukuran di atas 100 gram. Meski demikian, stok lobster konsumsi, baik dari hasil budidaya maupun tangkapan alam, kerap tidak menentu.

”Kami pernah kehabisan  stok lobster pada musim-musim liburan, saat banyak wisatawan datang,” ujarnya beberapa waktu lalu. Di sisi lain, harga jual lobster konsumsi diketahui memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi harga lobster hidup jenis pasir berkisar Rp 400.000 per kg isi 6-7 ekor. Namun, jika sudah disajikan di meja makan, harga seporsi isi 3 ekor mencapai Rp 349.000 atau dua kali lipat. Konsumen atau pasar lokal juga tidak terlalu mempermasalahkan bentuk lobster yang dikonsumsi. Lobster yang sudah patah sungut, misalnya, tetap diminati pasar lokal. Ini berbeda dengan pasar ekspor Vietnam yang menuntut lobster konsumsi harus dalam keadaan utuh, tanpa cacat. Berkembangnya minat masyarakat untuk mengonsumsi lobster juga diungkapkan Sherry, pengelola Warung Tropical, Pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat. Warung yang sudah berjalan selama lebih dari 7 tahun itu menyajikan aneka menu hasil tangkapan laut, termasuk lobster. (Yoga)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahil Lahadahlia, memaparkan sektor energi dalam mendongkrak perumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2-3% per tahun. Hal ini sejalan dengan misi dan visi pemerintahan Prabowo Subianto yang mematok target pertumbuhan ekonomi 8% dari saat ini rata-rata 5% per tahun. Terobosan Bahlil di sektor ESDM disampaikan dalam sesi Fireside Chat pada rangkaian BNI Investor Daily Summit 2024 di JJC, Senayan, Jakarta (9/19/2024). Bahlil memulai paparan dengan menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5% dengan tingkat inflasi dibawah 3%. Ini hasil terbaik dari negara-negara G20 selain China dan India. "Ini menunjukkan Indonesia mampu melakukan transformasi dalam proses politik pascapemilu," kata dia. Mantan Menteri Inevstasi/BKPM itu mengungkapkan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lewat sektor energi dilakukan dengan menggenjot produksi minyak tanah. Hal ini akan menekan impro minyak, sehingga menghemat devisa. (Yetede)

Perdamaian dan stabilitas menjadi kunci  pertumbuhan dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Sebagai motor pertumbuhan ekonomi nomor dua setelah konsumsi domestik, investasi yang berorientasi  ekspor dan berkelanjutan bakal menjadi arah Indonesia ke depan. Menteri Investasi/Kepala Badan Korodinasi Penanaman Modal (BPKM) Roslan Roeslani menyebut, peace and stability merupakan core value Indonesia, terutama dihadapan para investor asing. Sebab, Indonesia dikenal mampu menjaga perdamaian dan stabilitas dengan baik dalam jangka panjang. "Jadi, itu our core value dan akan kami pertahankan ke depan. Karena itu merupakan salah satu kunci penarik investasi," jelas Rosan. Dalam struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia, Rosan membeberkan, investatsi menyumbang sekitar 25-28%, alias terbesar kedua setelah konsumsi domestik yang berkontribusi kurang lebih 53-54%. Selanjutnya pertumbuhan disokong oleh belanja negara sekitar 9-10%, dan sisanya ditopang aktivitas ekspor dan impor. (Yetede)

Indonesia dengan pasar pertumbuhan yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yaitu 280 juta jiwa harus bisa melindungi pasar domestik dan juga harus mempu memasarkan produk nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Trade Expo Indonesia Ke-39 Tahun 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (9/10/2024). Dia mengatakan, banyak negara saat ini mulai khawatir soal over produksi di China. Banyak negara yang bersiap melindung pasar domestiknya dan masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah.

"Saat banyak negara melakukan restriki perang dagang menurut saya di situ ada peluang. Disaat benyak negara mengalami inflasi tinggi menurut saya, di situ juga ada peluang," kata Jokowi. Untuk itu, Presiden meminta agar pemasaran produk-produk dalam negeri jangan dilakukan dengan cara konvensional, karena saat ini sudah masuk era digital. "Pemasaran juga jangan dengan cara-cara konvensional, sekarang sudah eranya digital. Kita harus masuk secara masif ke arah sana untuk memasarkan produk-produk negara kita Indonesia," kata dia. (Yetede)

Kinerja perdagangan Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perang dagang dan restriksi impor dari 19 negara, yang membuat volume perdagangan global menyusut. Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Mardyana Listyowati, menyatakan bahwa pemerintah berupaya memperluas pasar melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) untuk menurunkan hambatan tarif dan nontarif serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Mardyana optimis kinerja ekspor Indonesia bisa tetap positif dengan upaya FTA dan pengakuan standar bersama (MRA).

Presiden Joko Widodo juga optimis bahwa meski banyak negara melakukan restriksi dan inflasi global tinggi, Indonesia tetap memiliki peluang meningkatkan ekspor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendukung optimisme ini, mencatat bahwa ajang seperti Trade Expo Indonesia (TEI) telah berhasil meningkatkan transaksi perdagangan hingga USD 30,5 miliar pada 2023, dibandingkan dengan USD 1,42 miliar pada 2014.

Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti pentingnya dua langkah utama: meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor melalui hilirisasi dan memperluas pasar melalui diplomasi ekonomi. Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economic (Core) menyarankan pengembangan pasar di Afrika Utara dan Pakistan, mengingat potensi demografis dan prospek ekonomi di negara-negara ini. Namun, Yusuf juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam perjanjian perdagangan dengan China, yang tidak selalu memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Empat tokoh tengah bersaing untuk memimpin lembaga baru, Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Kementerian Penerimaan Negara, yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tokoh-tokoh tersebut adalah Permana Agung, mantan Dirjen Bea dan Cukai; Mukhammad Misbakhun, anggota DPR RI; Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan; dan Anggito Abimanyu, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurut sumber yang dekat dengan proses seleksi, mereka telah mengikuti uji kelayakan di hadapan tim Presiden terpilih, termasuk Burhanudin Abdullah dan Hashim Djojohadikusumo.

Keempat kandidat memiliki pengalaman di sektor perpajakan dan keuangan negara. Bambang Brodjonegoro dikenal atas inisiatif Tax Amnesty 2016, Anggito Abimanyu pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Mukhammad Misbakhun berlatar belakang Ditjen Pajak dan kini berkarier di legislatif, sementara Permana Agung berpengalaman sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, menilai pembentukan BPN sebagai langkah penting dalam reformasi perpajakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas otoritas negara di bidang penerimaan pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Ia memperkirakan bahwa pembentukan BPN dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga 3%—6% dalam lima tahun ke depan, yang berdampak positif pada pendapatan negara.

Indonesia berpotensi menerima investasi hingga US$25 miliar dalam lima tahun ke depan untuk pengembangan ekosistem baterai berbasis nikel. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, menyatakan bahwa peluang investasi ini muncul dari keterlibatan konsorsium perusahaan dari Indonesia, China, dan Eropa. Meski demikian, Seto menekankan bahwa pemerintah ke depan akan berfokus pada pembangunan ekosistem penghiliran industri, bukan hanya pengolahan nikel sebagai komoditas.

Seto mengungkapkan bahwa Indonesia telah memasuki fase pengembangan yang lebih maju dalam hilirisasi nikel, termasuk produksi prekursor dan sel baterai. Selain baterai berbasis nikel, Indonesia juga memiliki potensi dalam pengembangan baterai lithium ferro phosphate (LFP) dengan dukungan pabrik anoda yang mampu memproduksi 80.000 ton per tahun di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, menjadikannya yang terbesar kedua di dunia setelah Korea Selatan.

Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Seto optimis bahwa jika kebijakan tetap konsisten, Indonesia akan menjadi kekuatan besar kedua dalam ekosistem baterai global, setelah China.