Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menegaskan komitmennya untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam negeri dari ancaman aplikasi belanja daring lintas negara yang bernama Temu. Harapannya, produk UMKM lokal bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) Arif Rahman Hakim di Yogyakarta, Jumat (11/10/2024), menyampaikan komitmen tersebut. Arif menghadiri acara ”UMKM Muda: Masa Depan Perekonomian Bangsa” yang digelar di kampus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ”Kami di Kemenkop dan UKM selalu tiga, ya, arahnya, yakni memberi kemudahan, memberi perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang bertentangan dengan prinsip untuk memberikan perlindungan kepada UMKM, tentu kami akan mendukung UMKM supaya bisa jadi tuan rumah di negara sendiri, bisa mempunyai daya saing,” kata Arif.

Lebih lanjut Arif mengatakan, Kemenkop dan UKM sudah menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait keberatannya terhadap aplikasi e-dagang yang mengancam keberlangsungan UMKM di dalam negeri. Aplikasi itu bernama Temu. Temu merupakan aplikasi e-dagang atau belanja daring lintas negara. Model bisnisnya membuat konsumen dapat bertransaksi langsung dengan produsen atau pabrik di Chinatanpa melibatkan pedagang perantara. Akibatnya, harga jual barang akan lebih murah. Cegah masuk Sebelumnya, melalui siaran pers pada 2 Oktober 2024, Kemenkop dan UKMjuga menyampaikan bahwaTemu adalah ancaman bagi UMKM Indonesia. Pemerintah saat ini berkomitmen mengawal dan memastikan agar aplikasi tersebut tidak masuk ke Indonesia. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop dan UKM Fiki Satari dalam siaran pers itu menyebut, jika Temu sampai masuk ke Indonesia, hal ini akan sangat membahayakan UMKM dalam negeri. Dia berharap kementerian-kementerian terkait dan para pemangku kepentingan lain dapat bersinergi mencegahnya.

Fiki mengungkapkan, sejak September 2022, Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia. Bahkan, pada 22 Juli 2024, Temu juga mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, upaya itu gagal karena ada perusahaan asal Indonesia dengan nama dan klasifikasi lapangan usaha serupa. ”Tetapi, kita tidak boleh lengah, harus kita kawal terus,” ujar Fiki. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bakal memblokir aplikasi Temu di Indonesia (Kompas.id, 9/10/2024). Pemerintah sudah melarang model bisnis seperti itu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Temu yang memiliki model bisnis perdagangan secara elektronik (e-dagang) lintas batas negara jelas-jelas dilarang di Indonesia. Temu juga sampai sekarang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat kepada kami. (Yoga)

Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menguji coba Biskita Trans Wibawa Mukti dengan skema pembelian layanan atau buy the service di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 1 Desember 2024. Kabupaten Bekasi menjadi daerah pertama diwilayahBodetabek yang menyelenggarakanprogram buy the service dengan sumber pendanaan secara mandiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Reza Nuralam, Jumat (11/10/2024), mengatakan, selama masa uji coba, pihaknya akan memberlakukan tarif gratis. Pihaknya menyiapkan anggaran Rp 1,2 miliar dari APBD 2024 untuk uji coba selama satu bulan atau sepanjang Desember 2024. Dalam tahap uji coba, Biskita akan melayani satu koridor dengan rute dari Perumahan Cinity Cikarang Utara menuju LRT Jabodebek di Bekasi Timur, lalu melewati Tambun, Cibitung, Terminal, Stasiun Cikarang, dan sebaliknya. Rute ini merupakan salah satu dari tujuh koridor yang direncanakan dan melibatkan 15 unit Biskita.

”Kami sedang mengkaji enam koridor baru. Target kami tahun depan akan ada tujuh koridor yang beroperasi. Saat ini kami masih dalam penentuan trayek. Tahun ini kami uji coba dulu satu koridor,” katanya. Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengalokasikan pembiayaan Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar dari APBD 2025 untuk menanggung seluruh beban tarif penumpang saat bus beroperasi normal hingga batas waktu yang ditentukan. Lalu, pihaknya akan melanjutkan dengan skema subsidi. ”Mungkin dalam waktu satu tahun akan digratiskan. Setelah itu, anggaran ditahun berikutnya tidak lagi Rp 15 miliar-Rp 20 miliar, tetapitetap kami subsidi agar tarifnya bisa lebih murah, berkisar Rp 10.000 hingga Rp 15.000,” katanya. Mandiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto mengatakan, Kabupaten Bekasi jadi daerah pertama di Bodetabek yang menyelenggarakan program buy the service dengan sumber pendanaan mandiri dari APBD

Pada 2024, APBD Kabupaten Bekasi mencapai Rp 7,370 triliun, naik dari 2023 yang tercatat Rp 7,118 triliun. Sebelumnya, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi telah lebih dulu mengoperasikan layanan Biskita dengan skema pembelian layanan. Layanan ini mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bekasi, misalnya, mendapatkan bantuan Rp 38 miliar untuk operasionalisasi 20 Biskita Transpatriot. ”Kabupaten Bekasi merupakan daerah ke-15 di Indonesia yang telah melakukan kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan sekaligus kota pertama dari 15 kota yang memberanikan diri menganggarkan APBD untuk layanan Biskita tahun 2024,” ujar Suharto. Menurut Suharto, hal ini selaras dengan konsep penyediaan layanan angkutan umum perkotaan yang bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah yang mesti melayani pergerakan warga lokal. (Yoga)

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan seluruh partai politik pendukungnya untuk tidak menugaskan kadernya yang menjadi menteri kelak sebagai sarana pencari uang. Apalagi, uang ”setoran” untuk partai politik diambil dari anggaran negara.
”Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan, jangan menugaskan menteri-menteri yang Saudara tunjuk di pemerintah yang saya pimpin, jangan Saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD,” kata Prabowo dalam pidato politiknya dalam Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Agenda itu turut diikuti Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Begitu pula sejumlah elite PKB, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal
PKB Hassanudin Wahid, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Rusdi Kirana, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.

Prabowo menyadari, partai politik (parpol) membutuhkan sumber keuangan dan sumber daya agar tetap beroperasi. Namun, jangan sampai kebutuhan itu dipenuhi lewat permintaan ”setoran” dari kader parpol yang menjabat sebagai menteri. Menteri Pertahanan itu
mengajak seluruh anggota parpol dan menteri mendatang untuk mencari cara yang baik, terbuka, dan tidak mengganggu institusi dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Dengan demikian, kekayaan bangsa dapat terkelola secara efektif tanpa bocor ke kantong-kantong pihak tak bertanggung jawab. Apalagi, lanjut Ketua Umum Partai Gerindra itu, teknologi kian canggih. Kemampuan pengawasan terhadap aliran dana bisa maksimal. ”Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba,” ujarnya. Selain arahan untuk menyalahgunakan uang negara, pidato Prabowo juga berbicara soal kondisi global, demokrasi, serta kontestasi Pilkada 2024.

Demokrasi Indonesia, kata Menteri Pertahanan, memiliki ciri khas yang tak bisa disamakan dengan negara lainnya. Kritik harus disampaikan secara sopan, bukan dalam bentuk makian. Dalam forum itu, Muhaimin Iskandar meminta Prabowo untuk meninjau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Aturan itu salah satunya mengatur soal
honorarium anggota DPRD. ”Sederhana Bapak, Bapak meninjau saja Perpres Nomor 33. Jadi, peninjauan terhadap Perpres 33 yang memungkinkan tugas-tugas DPRD bisa berjalan dengan optimal karena rata-rata APBD kita juga mampu menjadi dan menyangga seluruh tugas-tugas DPRD,” katanya. Bagi Muhaimin, revisi aturan tersebut sejalan dengan cita-cita Prabowo agar pertumbuhan ekonomi naik sebesar 8 persen. Angka  ambisius itu dukung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah  satunya adalah kontribusi DPRD. (Yoga)

Jumlah koperasi aktif di Indonesia pada 2014 tercatat 209.448 unit dan turun menjadi 130.119 unit pada akhir 2023. Penurunan jumlah koperasi aktif disebabkan langkah pemerintah menata ulang lewat pembubaran koperasi yang tidak berbadan hukum. ”Tidak ada yang komplain selama kami melakukan pembubaran. Sebab, terbukti masih banyak koperasi hanya berbekal papan nama dalam
kurun waktu 2014–2023,” ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ahmad Zabadi dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024), di Jakarta. Menurut dia, dalam kurun waktu tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil sebagai koperasi yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar. Koperasi yang dinilai tidak aktif diproses untuk dihapus dan dibubarkan secara resmi. 

Kementerian Koperasi dan UKM juga membentuk satuan tugas (satgas) koperasi bermasalah. Satgas ini bekerja dari 11 Januari 2022 hingga 11 Januari 2023. Satgas menemukan delapan koperasi yang bermasalah. Setelah satgas dibubarkan, Kementerian Koperasi dan UKM lalu membentuk tim pemantauan koperasi blah pada 17 Februari 2023. Tugasnya melakukan pemantauan harian terhadap pembayaran skema perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang telah dihomologasi oleh pengadilan dan penanganan mediasi terhadap korban koperasi bermasalah. Selain tata kelola ulang, Ahmad menyebutkan, pihaknya juga mengupayakan berbagai transformasi regulasi untuk menciptakan ekosistem perkoperasian yang lebih adaptif terhadap tuntutan perkembangan bisnis dan zaman. Sebagai contoh, penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak.

Terkait aset, dia mengklaim, dari total 130.119 koperasi yang aktif, Kementerian Koperasi dan UKM mendata nilai keseluruhan aset mencapai Rp 254,7 triliun. Jumlah riil diperkirakan lebih besar. ”Sebab, dari 16.205 koperasi yang melakukan deklarasi aset secara mandiri per 15 Oktober 2023, ketahuan total aset mereka sudah menyentuhRp 287 triliun. Proyeksi kami, dari total koperasi yang sampai sekarang aktif, total asetnya bisa sampai Rp 900 triliun,” ucap Ahmad. Ketua Umum Dewan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Sri Untari, berpendapat, Kementerian Koperasi dan UKM semestinya membeberkan berapa banyak koperasi aktif, tetapi keuangannya tidak sehat. Dia menduga, dari total koperasi yang aktif tidak semuanya benar-benar sehat. (Yoga)

Beberapa lembaga meramalkan bahwa harga komoditas seperti batu bara, CPO, nikel, dan emas akan tetap stabil pada level tinggi hingga akhir tahun. JP Morgan merekomendasikan pembelian saham sektor komoditas Indonesia, seperti PT United Tractors (UNTR), PT Merdeka Copper Gold (MDKA), dan PT Aneka Tambang (ANTM) yang berpotensi mendapat keuntungan dari harga komoditas yang stabil. Selain itu, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) juga diperkirakan mengalami pertumbuhan setelah restrukturisasi besar-besaran.

Rizkia Darmawan dari Mirae Asset Sekuritas menyebutkan bahwa fenomena La Nina yang memengaruhi cuaca dapat mengganggu produksi batu bara dan CPO, sehingga meningkatkan harga. Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas juga melihat dampak positif bagi emiten batu bara seperti ADRO, ITMG, dan PTBA karena gangguan suplai. Di sektor CPO, kebijakan B40 bisa menjadi dorongan tambahan, dengan saham LSIP dan ADRO sebagai pilihan utama bagi investor.

Pemerintah Indonesia sedang berupaya mempercepat investasi di sektor panas bumi dengan memangkas waktu perizinan yang sebelumnya bisa mencapai enam tahun. Langkah ini dianggap penting, mengingat Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi dunia, namun pemanfaatannya masih rendah, baru sekitar 11% dari total potensi sebesar 24.000 MW.

Sejumlah kendala utama masih menghambat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) ini, termasuk tingginya biaya, kebutuhan teknologi canggih, dan keterbatasan jaringan listrik. Sementara itu, negara seperti Filipina dan Turki telah berhasil mengembangkan panas bumi secara signifikan dengan kebijakan insentif, seperti pengurangan pajak dan subsidi penelitian, yang memungkinkan pertumbuhan energi hijau lebih cepat.

Langkah pemerintah untuk reformasi kebijakan diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk pengembangan panas bumi, mempercepat transisi energi, dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam pelestarian lingkungan global.

Penurunan penetrasi asuransi di Indonesia, yang turun dari 3,11% pada 2020 menjadi 2,59% pada 2023, menciptakan tantangan serius bagi industri ini. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyoroti bahwa meski industri asuransi tumbuh dalam hal premi dan aset, kontribusinya terhadap perekonomian tetap stagnan. Menurutnya, rendahnya literasi keuangan, minimnya kesadaran manfaat asuransi di sektor swasta, serta masalah kepercayaan publik terhadap asuransi menjadi hambatan utama.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara, menyatakan bahwa rendahnya literasi dan inklusi keuangan di sektor asuransi menjadi alasan utama rendahnya penetrasi asuransi. Ia juga mengungkapkan bahwa masalah kepercayaan muncul akibat kegagalan beberapa perusahaan asuransi dalam memenuhi regulasi. Di sisi lain, Wakil Presiden Direktur Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), Nico Prawira, melihat peluang dari peningkatan jumlah generasi muda yang dinamis dan fasih dalam teknologi digital.

Deputi Komisioner OJK, Iwan Pasila, menekankan pentingnya digitalisasi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan menekan biaya operasional perusahaan asuransi. Ia menambahkan bahwa digitalisasi juga bisa memitigasi risiko fraud dan meningkatkan kualitas layanan melalui registrasi agen yang transparan dan mudah diakses.

Pelaku usaha diimbau untuk tidak terlalu khawatir mengenai penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa yang akan efektif penuh pada 2026. CBAM, yang menargetkan produk besi, baja, aluminium, semen, pupuk, dan energi listrik, terutama akan berdampak pada ekspor ke Uni Eropa. Menurut Ferry Samuel Jacob, Analis Perdagangan Ahli Madya dari Kemendag, sebagian besar produk terkait CBAM dari Indonesia diekspor ke negara seperti China, India, dan Taiwan, dengan China menyumbang sekitar 63,53% dari ekspor. Ekspor ke Uni Eropa sendiri relatif kecil, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-48 sebagai negara asal produk CBAM ke Eropa pada 2023.

Ferry menekankan agar pelaku usaha tetap waspada terhadap tren kebijakan lingkungan yang berkembang secara global, karena negara lain mungkin mengikuti jejak Uni Eropa. Ia juga menjelaskan bahwa fase awal CBAM yang dimulai pada 2023 hanya memerlukan pelaporan jumlah emisi dalam produk, sementara pembayaran pajak karbon baru akan diterapkan penuh pada 2026.

Tanaman vanili menjadi produk unggulan ekspor dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kini banyak diminati pasar global, terutama Amerika Serikat. Ekspor vanili dari NTB dilakukan oleh UD Rempah Organik Lombok dengan nilai ekspor mencapai Rp6 miliar. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyatakan bahwa pengembangan vanili di NTB tidak lepas dari jasa perintis tanaman ini, Muhir. Gita menekankan pentingnya menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas vanili agar memenuhi standar organik bebas pestisida, sehingga pasar ekspor tetap terbuka dan tidak terhambat.

Gita juga berharap agar hasil produksi meningkat dari 6 ton ke 7-8 ton per tahun demi kesejahteraan masyarakat setempat. Kepala Balai Karantina NTB, Agus Mugianto, mendukung upaya peningkatan ekspor dengan memperkuat berbagai produk unggulan selain vanili, seperti kopi, untuk memacu perputaran ekonomi. Berry A. Harahap, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, menjelaskan bahwa pihaknya mendorong promosi perdagangan ekspor melalui program unggulan yang menghubungkan UMKM dengan calon pembeli global.