Memasuki panen raya pada Desember 2024, sebanyak 299 nelayan pembudidaya kerang dara (Anadara sp) di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kaltim, malah gagal panen. Hal itu dialami serentak warga di enam desa. ”Total kerugian Rp 69 miliar,” ujar M Yusuf (28) salah satu pembudidaya kerang dara di Muara Badak, Kamis (5/6). Kondisi ini telah diadukan warga ke pemerintah setempat. Warga menduga kematian massal kerang dara atau kerang darah ini dipicu aktivitas pengeboran minyak PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Perusahaan itu satu-satunya yang masih beroperasi di sekitar tambak warga.

Lantaran dalam sejumlah diskusi antara pemerintah, warga, dan PT PHSS tak menemui titik temu, warga yang tergabung dalam Koalisi Peduli Nelayan Kerang Dara Muara Badak melaporkan PHSS ke Polda Kaltim pada 5 Juni 2025. Nurhani (43) pembudidaya kerang dara, mengatakan, ia dan sejumlah warga memulai usaha ini pada 2017. Semula, mereka hanya memenuhi pasar lokal di Kaltim. Lalu, mereka meluaskan pasar sampai ekspor ke Thailand dan Singapura. Pesisir Muara Badak cocok untuk pertumbuhan kerang dara karena tutupan mangrove yang baik dan menguntungkan secara ekonomi. Budidaya kerang dara tak perlu pakan. Kerang dara mencari pakan secara mandiri dengan memakan plankton yang terseret arus air.

Untuk itu, kualitas lingkungan tempat budidaya sangat berpengaruh. Di sisi lain, margin antara modal dan keuntungan tinggi. ”Bibit isinya 1.300 kerang per kg. Ketika panen, hasilnya 80 biji kerang per kg. Satu ton bibit bisa menghasilkan 5 ton kerang siap jual. Kalau sedang bagus, hasilnya bisa sampai 7 ton,” ujar Nurhani. Sebelum gagal panen, Nurhani bermodal Rp 300 juta untuk modal bibit yang disebar ke tujuh petak tambak. Ia pernah panen dengan omzet Rp 2 miliar. Dengan adanya gagal panen massal, ia merugi sampai Rp 2 miliar. Sebab, ia juga berperan sebagai pengepul. Kerang dari nelayan harus dibayar, sedang ketika diekspor, pembeli tak mau membayar. ”Karena kerangnya mati, tidak segar. Bau juga,” katanya. (Yoga)

Berbagai pemberitahuan pesan dari aplikasi belanja daring atau agen perjalanan online yang menyapa dengan nama merupakan contoh customer engagement platform atau CEP. CEP adalah platform yang membantu pelaku bisnis meningkatkan interaksinya dengan pelanggan secara tepat dan dalam jumlah besar. Dengan CEP, pelanggan bakal mendapatkan pengalaman lebih personal sehingga menjadi lebih loyal terhadap produk bisnis tertentu. Notifikasi dari CEP bukan pesan massal yang dikirim kepelanggan dan kadang membuat konsumen kesal. ”CEP bukan broadcast, tetapi sangat personal,” ujar Franz Sihaloho, Country Director Braze Indonesia, Rabu (4/6) di Jakarta. Braze merupakan perusahaan yang fokus pada peningkatan interaksi pelanggan (CEP). Berpusat di New York, AS, Braze tersebar di 11 negara lainnya.  Sejak September 2023, platform ini beroperasi di Indonesia dan memiliki klien di bidang kuliner hingga agen perjalanan daring.

Contohnya, saat berkolaborasi dengan agen perjalanan daring, aplikasi itu mengirim notifikasi massal ke pelanggan. Braze memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengolah data pelanggan, menganalisis, lalu membaginya kesegmen tertentu. Kemudian, CEP akan mengirimkan pesan yang relevan kepada konsumen melalui aneka saluran. Aplikasi perjalanan daring yang menggunakan teknologi Braze melaporkan lonjakan pendapatan hingga tiga kali lipat dan peningkatan 1.285 % untuk penggunaan kode promo. Capaian itu tak lepas dari notifikasi yang sesuai keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dengan CEP, perusahaan tak perlu membangun infrastruktur digital yang baru untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. ”Kita tak lagi perlu bergantung pada orang TI (teknologi informasi). Sistem ini juga tak perlu coding (kode pemrograman),” ujarnya. Di Indonesia, meski belum genap dua tahun beroperasi, Braze melanjutkan ekspansinya dengan meluncurkan pusat data awal Juni. (Yoga)

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih muncul sebagai respons strategis negara untuk membangun kedaulatan ekonomi rakyat dari tingkat akar rumput, di tengah tantangan globalisasi dan desentralisasi yang tidak merata. Gagasan ini bukanlah sekadar proyek politik jangka pendek, melainkan koreksi atas ketimpangan struktural yang selama ini menjadikan desa sebagai objek pembangunan semata.

Tokoh penting dalam narasi ini adalah Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, yang semangatnya menjadi inspirasi untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen rakyat dalam memperkuat kemandirian ekonomi. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan skema, menunjukkan tekad untuk memperkuat peran desa dalam sistem ekonomi nasional. Namun demikian, seperti disampaikan oleh CELIOS, kritik terhadap desain dan potensi risiko koperasi ini tidak boleh diabaikan. Justru evaluasi harus dijadikan bahan perbaikan, bukan alasan pembatalan.

Pemerintah disarankan tidak hanya menekankan target kuantitatif semata, seperti pencapaian 80.000 unit koperasi, melainkan juga memperkuat aspek tata kelola, partisipasi warga, dan penyesuaian terhadap potensi lokal. Rekomendasi penting meliputi penguatan checks and balances di tingkat desa, fleksibilitas bentuk usaha koperasi, dan penerapan pembiayaan yang lebih adaptif seperti blended finance.

Dengan pendekatan inklusif dan berbasis komunitas, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi platform struktural yang merevitalisasi ekonomi perdesaan—bukan dengan menyeragamkan, tetapi menyediakan pijakan bagi desa untuk tumbuh dan tersambung ke jaringan pasar nasional. Program ini belum sempurna, namun layak diperjuangkan sebagai jembatan menuju transformasi ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Pemerintah Indonesia, melalui sejumlah tokoh kunci seperti Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengambil langkah strategis guna menahan laju penurunan kinerja ekspor nasional. Salah satu upaya konkret dilakukan Kemendag dengan menggelar misi dagang ke Jepang pada 9–13 Juni 2025 untuk memperluas pasar dan memperkuat jejaring bisnis. Selain Jepang, pemerintah juga mempercepat penyelesaian perundingan perjanjian IEU–CEPA dengan Uni Eropa untuk mendorong pertumbuhan ekspor lebih dari 50% dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, kinerja ekspor nasional tetap menghadapi tantangan serius. Penurunan ekspor pada April 2025 sebesar 10,77% dibandingkan bulan sebelumnya dipengaruhi oleh faktor musiman (libur Lebaran) dan ketidakpastian global, terutama dari negosiasi tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Menteri Budi Santoso menyoroti bahwa banyak eksportir menunggu kejelasan kebijakan tarif tersebut, yang turut memperlambat ekspor ke sejumlah negara. Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan surplus perdagangan Indonesia akan menyusut lebih lanjut karena tekanan dari tarif tinggi dan hambatan perdagangan.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah aktif memperluas akses pasar dan memperkuat kemitraan global, kondisi eksternal dan faktor musiman tetap menjadi hambatan yang memerlukan strategi lanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

Kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tekanan serius seiring melonjaknya angka kemiskinan berdasarkan standar baru dari World Bank. Dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, World Bank mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa, atau 68,91% dari total populasi, setelah revisi metode penghitungan garis kemiskinan menggunakan PPP (Purchasing Power Parity) 2021.

Pekan ini menjadi momentum penting bagi investor yang ingin meraih keuntungan dari dividen saham emiten sektor pertambangan dan energi, karena sejumlah emiten sedang memasuki periode cum dividen—hari terakhir pembelian saham agar berhak menerima dividen.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menerapkan strategi kenaikan harga, inovasi produk, dan ekspansi ekspor untuk menjaga pertumbuhan kinerja di tengah risiko pelemahan daya beli masyarakat. Sejak Februari 2025, ICBP menaikkan harga Indomie sebesar Rp 100 per bungkus guna meningkatkan pendapatan dari segmen mi instan yang menyumbang 71,9% dari total pendapatan kuartal I-2025.

Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan keberadaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Ekonomi Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan  mendorong peningkatan ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, terutama yang selama ini mengalami hambatan tarif dan nontarif. Saat ini, Pemerintahan sedang menyelesaikan tahapan akhir perundingan IEU-CEPA. Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak diharapkan bisa meningkatkan peran masing-masing dalam rantai pasok pasar dunia. Oleh karena itu dibutuhkan percepatan  penyelesaian perundingan sudah dilakukan dalam 19 putaran dan memakan waktu 9 tahun. Hubungan Ekonomi Indonesia dan Uni Eropa selama ini terus menunjukkan tren  positif dengan nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia menempati posisi sebagai mitra dagang ke-33 bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan antara kedua pihak tetap surplus bagi Indonesia, dengan peningkatan signifikan dari US$ 2,5 miiar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024. (Yetede)

Maskapai operasional penerbangan di Tanah Air saat ini masih kekurangan armada pesawat, karena sejumlah pesawat yang selama ini dioperasikan berada pada masa perawatan. Meski begitu, kondisi ini masih terselamatkan karena demans atau permintaan penumpang juga belum membaik. Analis penerbangan indepen Gatot Raharjo mengatakan, kekurangan armada idealnya tidak dibebankan kepada maskapai, sebab hal itu memerlukan biaya tinggi di tengah ketidakpastian global. Sebaliknya, kebutuhan pesawat diperuntukkan untuk pemerintah dan masyarakat. Idealnya, untuk menjangkau wilayah di setiap pulau besar Indonesia, dibutuhkan setidaknya 600-700 armada. "Sebelum Covid jumlah armada kita mencapai lebih dari 500 pesawat, bahkan kebutuhan ada di 600-700 pesawat. Tapi, yang butuh pesawat itu, harusnya masyarakat dan pemerintah, bukan maskapai. Karena maskapai hanya menyesuaikan demand saja. Pemerintah punya tanggung jawab membuka rute penerbangan seluas-luasnya, sementara masyarakat di pedalaman tentu butuh angkutan pulau," ucap dia. (Yetede)