PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mulai serius  menggarap portfolio non-otomotif. Salah satu mesin baru pertumbuhan perseroan adalah pembiayaan dana tunai, yang kini menyumbang sekitar 25% dari total portfolio. Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila mengatakan bahwa saat ini pembiayaan dana tunai belum bisa menggantikan sektor otomotif, namun perseroan akan menyimbangkan antara otomotif dan non-otomotif. "Jadi saat ini batu sekitar 25% itu dana tunai, kami juga punya bisnis yang auto  kayak alat berat dan sebagainya. Jadi kami menggeser proporsi itu sehingga lebih seimbang," tutur Made. Menurut dia, portfolio otomotif dari emiten leasing bersandi saham ADMF ini sebelumnya lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pihaknya dalam proses transisi dengan mencari sumber pertumbuhan baru, sehingga dua perannya adalah tumbuh dan diversifikasi risiko. Made menjelaskan bahwa dana tunai permintaannya cukup bagus, terlebih pada situasi saat ini untuk kelas menengah bawah membutuhkan dana tunai untuk keperluannya. Selain itu, nasabah ADMF yang mengajukan pembiayaan dana tunai sebagiannya merupakan unbanked, atau belum dilayani oleh bank. (Yetede)

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) berharap negosiasi dagang dengan AS mengenai kebijakan tarif dapat membuahkan hal yang bagus. Direktur Eksekutif Apsirindo Yoseph Billie Dosiwoda menerangkan, para pelaku industri padat karya alas kaki saai ini wait and see menunggu hasil negosiasi Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah AS. "Harapannya hasilnya berhasil tidak kena tarif  yang tinggi. Dan sementara waktu ini berlaku tarif 10% yang masih diterapkan sebelumnya 8-20% (sebelumnya ada 10%), jadi variatif sekarang diangka 18-30%," ucap dia kepada Investor Daily. Berdasarkan data BPS, ekspor khusus alas kaki  ke AS sebesar US$ 2,39 miliar pada 2024. Angka tersebut naik bila dibandingkan pada 2023 yang sebesar US$ 1,9 miliar. Ekspor ke AS memiliki persentase 33,8% dari total ekspor alas kaki Indonesia ke seluruh dunia. Billie mengakui adanya penurunan ekspor ke AS diawal kuartal 1-2025. Berdasarkan informasi dari anggota Apsirindo, ada beberapa buyer yang menanggung tarif sebesar 10%, namun ada juga sharing cost masing-masing 5% atau produsen yang menanggung 10% tersebut. "Tetapi hal ini biasa selama saling bersepakat transaksi," ucap dia. (Yetede)

Pelarangan study tour yang dilakukan pemerintah memukul usaha UMKM. Dengan kebijakan ini, pelaku usaha harus melihat potensi atau tren di sektor lain. Kepala Pusat Ekonom Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Faras Adha mengingatkan kepada para pengusaha di skala UMKM harus melihat trend dengan adanya pelarangan study tour/karya wisata. "Tren kedepan UMKM tidak bisa bergantung lagi kepada karya wisata di masa libur sekolah Juni-Juli ini. Sehingga harus berpikir  alternatifnya sampai seperti apa. Misalnya perubahan  segmen pasar kepada keluarga, atau segmen komunitas masyarakat,"  kata dia. Para pelaku UMKM juga harus memperhatikan pemasaran atau dari promosinya yang harus menyasar ke segmen tertentu. "Jadi misalnya keluarga, artinya fitur-fitur atau layanan dari destinasi kepala wisata itu yang memang ramah keluarga, ramah anak, atau jadi ramah kepada ibu-ibu, misalnya kalau kita menargetkan berbasis komunitas," kata Faras. Untuk mendorong usaha para pelaku UMKM perlu mengingatkan dari sisi pemesanan. "Misalnya pemesananya yang lebih mudah secara daring. Karena semakin banyak masyarakat yang masuk katagori milenial dan gen Z, sehingga apa-apa sekarang online, kata dia. (Yetede)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan, ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Izin lingkungan perusahaan nikel akan dicabut jika terbukti aktivitas pertambangan itu melanggar ketentuan hkum yang berlaku. Hal itu disampaikan Menteri LH /Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/6). Hanif menyampaikan, KLH/BPLH telah menerima laporan terkait dampak kegiatan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat sejak Mei 2025, yang ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung di empat lokasi utama pertambangan nikel di Raja Ampat milik PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Berdasarkan peninjauan KLH/BPLH, empat perusahaan tersebut mempunyai izin usaha pertambangan (IUP). Namun, hanya PT GN, PT ASP, dan PT KSM yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Hasil pengawasan menunjukkan pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. PT GN beroperasi di Pulau Gag dengan luas 6.030 hektar. Pulau Gag termasuk pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya melanggar UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lalu, PT ASP, perusahaan PMA asal China, menambang nikel di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Atas kelalaian perusahaan ini, KLH/BPLH telah memasang papan peringatan penghentian aktivitas. ”Selain pulaunya kecil, penambangan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang cukup serius di Pulau Manuran. Tahapan pengawasan sedang berjalan, mulai dari pengambilan sampel di laboratorium hingga melibatkan ahli untuk memproyeksikan kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,” tutur Hanif.

Sementara, PT KSM membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau Kawe. Adapun PT MRP tak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam menambang nikel di Pulau Batang Pele. KLH/BPLH tengah mengevaluasi persetujuan lingkungan PT ASP dan PT GN. Jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungannya akan dicabut. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mengawasi secara ketat seluruh aktivitas tambang yang ada di kawasan Raja Ampat, mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. ”Saya datang ke sini (Pulau Gag) untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Bahlil. Pemerintah menegaskan, meski perusahaan memiliki izin resmi, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi. (Yoga)

Industri nikel Tanah Air, beberapa tahun terakhir berusaha unjuk diri sebagai pemain global dalam proyek hilirisasi produk tambang dan upaya transisi energi. Namun, kegiatan untuk industri komoditas strategis ini terus menghadapi isu keberlanjutan dan masalah lingkungan. Penguasaan produksi tambang membuat Indonesia bisa mengontrol perdagangan dunia, termasuk harga nikel. Sayangnya, produksi nikel yang melimpah sejak beberapa tahun terakhir tak diimbangi peningkatan permintaan. Tren penurunan harga nikel dunia terus terjadi. Bank Dunia melaporkan, rata-rata harga nikel yang pada 2022 senilai 25.834 USD per ton, perlahan turun menjadi rata-rata 21.521 USD pada 2023, lalu merosot menjadi 16.814 USD pada 2024. Mengutip Trading Economics, pada 8 Juni 2025, harga nikel diperdagangkan di level 15.490 USD per ton. Penurunan harga terjadi karena kekhawatiran kelebihan pasokan yang terus berlanjut dari Indonesia.

”Industri nikel menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan dan geopolitik global, akibat langkah perang dagang yang dimotori AS sehingga memengaruhi harga komoditas kecuali emas,” kata Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli, Minggu (8/6). Ada dampak negatif yang dialami pelaku industri nikel dalam negeri, misalnya, keputusan raksasa baja nirkarat dunia, Tsingshan Holding Group, yang dilaporkan menghentikan sementara produksi smelter nikelnya di Indonesia pada Mei 2025. Langkah Tsingshan bisa diartikan sebagai tanggapan internal menanggapi tekanan harga global dan faktor geopolitik serta kondisi internal perusahaan. Hal lain juga bisa disebabkan oleh faktor pasokan bijih nikel dalam negeri yang sengaja dibatasi pemerintah guna mengontrol harga agar tidak terlalu merosot. Kementerian ESDM pada awal tahun ini telah memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 220 juta ton sepanjang 2025, turun dari 2024, di 240 juta ton. (Yoga)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari berbagai lembaga internasional dan otoritas domestik menunjukkan tren pemangkasan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri, yang diperparah gelombang PHK, membuat pertumbuhan konsumsi sulit terdongkrak. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan BI kompak memperkirakan laju ekonomi Indonesia tahun depan di bawah 5 %, lebih rendah dari target optimistis pemerintah sebesar 5,2 %. OECD, dalam laporan Eco-nomic Outlook edisi Juni 2025, menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan dari 4,9 % jadi 4,7 %, yang merupakan kali kedua dalam tahun berjalan setelah Maret lalu OECD memangkas proyeksi 2025 dari 5,2 persen ke 4,9 %. OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman, yang berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta.

Pelemahan harga komoditas dan memanasnya tensi perdagangan global turut membebani ekspor Indonesia. Dua bulan sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 % menjadi 4,7 % untuk 2025 dan memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,8 % hingga 2027. Bank Dunia menyebut penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan global dan hambatan struktural domestik menjadi faktor utama perlambatan pertumbuhan. IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 % dalam World Economic Outlook edisi April 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang menurun signifikan dari 3,6 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, proyeksi dari sejumlah lembaga internasional lebih realistis ketimbang target pemerintah. (Yoga)

KPK pada Kamis (5/6) sore di Jakarta mengumumkan penetapan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di lingkungan Kemenaker sepanjang 2019-2024, sebanyak Rp 53,7 miliar. Satu tersangka merupakan staf ahli menteri dan praktik ini dilakukan pejabat serta pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Praktik ini telah berlangsung sejak 2012. Selain menelusuri aliran uang dan keterlibatan pihak lain, KPK mempertimbangkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna mempermudah pemulihan aset negara. Pada Kamis, Menaker, Yassierli mengungkap, beberapa proses layanan di Kemenaker rentan korupsi, suap dan gratifikasi, yaitu pengurusan RPTKA, pendirian perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pendirian audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatankerja (SMK3), serta sertifikasi kompetensi. Semua layanan diberikanlangsung Kemenaker.

Apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, risikonya ialah penyalahgunaan wewenang. ”Kami sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPK yang terus diperbarui. Kami minta KPK melakukan supervisi. Saya ingin ada perbaikan proses layanan,” tuturnya. Yassierli menyebut  temuan korupsi tak sesederhana laporan inspektorat jenderal. ”Temuan tidak sesederhana datang dari laporan inspektorat jenderal Kemenaker. Itu (korupsi, suap, gratifikasi) adalah sesuatu yang bisa terjadi setiap saat. Kami berupaya lebih antisipatif,” ucapnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Sabtu (7/6) di Jakarta, berpendapat, khusus proses pengurusan RPTKA, terbuka peluang penyimpangan yang besar. Pejabat atau siapa pun yang bertugas di pengurusan itu memiliki kewenangan besar untuk meloloskan atau tidak izin mempekerjakan tenaga kerja asing. (Yoga)

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda merasa dianaktirikan karena insentif transportasi tidak menyentuh angkutan umum berbasis jalan raya. Padahal, ditengah beban pajak dan animo masyarakat yang berkurang, bantuan semakin dibutuhkan. Jika terus dibiarkan, pengusaha bus berisiko gulung tikar satu per satu. Data Organda menunjukkan, okupansi penumpang bus menyusut 22 % pada semester I tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini dinilai anomali di tengah libur panjang akhir pekan (long weekend) yang sering diadakan. Momentum libur itu tidak diikuti kenaikan bagi penumpang bus antar kota/antar provinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) dan pariwisata (carter). Organda menyayangkan paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menyambut libur sekolah pada medio 2025 hanya diberikan pada moda transportasi kereta api, pesawat dan kapal laut.

Walau ada diskon tarif tol, stimulus itu menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap pengguna transportasi umum berbasis jalan raya. Masyarakat juga tak didorong menggunakan transportasi umum, padahal lebih dari 2 juta orang terlibat langsung sebagai pekerja. ”Kalau liburan Juni-Juli ini tak ada perubahan signifikan, (perusahaan otobus/PO) akan bertumbangan satu per satu,” kata Ketua Bidang Angkutan Orang Organda Kurnia Lesani Adnan, Minggu (8/6). Organda juga telah mengajukan permohonan tarif tol khusus angkutan umum sejak 2017 agar diberi keringanan. Namun, tak direspons sama sekali oleh pemangku kebijakan terkait. Pada saat yang sama, Organda juga berhadapan dengan kendaraan ilegal alias angkutan ”gelap” yang tak kunjung ditindak pemerintah. (Yoga)

Saat sesi temu media bertajuk ”Ngopi Bareng Komdigi”, Kamis (5/6) di Jakarta, Menkomdigi, Meutya Hafid mengatakan, sejumlah investor sistem komunikasi kabel laut atau SKKL akan masuk ke Indonesia. Meta dan Google, misalnya. Kedua perusahaan raksasa teknologi (big tech) asal AS itu, berencana menambah investasi SKKL melewati Indonesia. Kemenkomdigi sedang berdiskusi dengan keduanya untuk mengetahui berapa panjang tambahan kabel. ”Kami masih dalam proses negosiasi dan persuasi dengan mereka. Mereka mempertimbangkan menambah dan berkomitmen untuk itu,” ujarnya. Selain membahas soal investasi SKKL Meta dan Google, juga menyebut mengenai pentingnya terus mendorong kenaikan daya saing digital. Dari aspek infrastruktur digital, pola pembangunan tidak harus condong menggunakan anggaran pemerintah, tapi berkolaborasi dengan swasta.

 Pemerintah terbuka pada investasi luar, seperti yang dilakukan Meta dan Google. ”Karena keterbatasan anggaran pemerintah, pendekatan pembangunan kini lebih mengandalkan partisipasi swasta, baik dalam maupun luar negeri,” katanya. Lagi pula, ia menilai kondisi geografis Indonesia membutuhkan kombinasi pendekatan pembangunan infrastruktur. Dari udara, Indonesia butuh satelit geostasioner dan orbit rendah (low orbit satellite). Saat ini, Indonesia telah memiliki Satelit Republik Indonesia (Satria-1). Walau secara kapasitas masih cukup, Kemenkomdigi mengkajike mungkinan penambahan satelit baru, bisa lewat satelit geostasioner atau orbit rendah, seperti Starlink Elon Musk yang sudah beroperasi dan Kuiper (satelit orbit rendah milik Amazon) yang segera masuk Indonesia. (Yoga)

Dalam kondisi panen melimpah, harga beras di sejumlah daerah di Jatim justru malah naik. Kondisi ini membuat masyarakat terbebani. Ironisnya, petani tak ikut menikmati kenaikan harga beras, karena umumnya telah menjual stok gabah untuk menyiapkan produksi musim tanam padi saat ini. Petani berharap agar pemerintah tak lantas tergoda untuk mengekspor beras. Walakin, pemerintah mengklaim Perum Bulog memiliki cadangan beras hingga 3,7 juta ton. Petani lebih berharap, pemerintah dapat menstabilkan harga beras terlebih dahulu. Sebab, seperti masyarakat umumnya, kini petani juga ikut membeli beras karena stok gabah yang dimiliki telah dijual pada musim panen lalu. Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jatim per Minggu (8/6) menunjukkan, harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp 12.566 per kg.

Untuk beras premium, rata-rata harga Rp 14.667 per kg. Padahal, pertengahan Mei lalu, harga beras medium masih tercatat Rp 12.448 per kg dan beras premium Rp 14.483 per kg. Kenaikan paling tajam terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Selama empat hari terakhir, beras kelas medium naik dari Rp13.250 menjadi Rp 13.500 per kg. Sementara, harga beras premium naik Rp 1.000 per kg dari Rp 15.250 menjadi Rp 16.250 per kg. Padahal, jumlah produksi gabah kering panen (GKP) di Jatim pada Januari-Juni 2025, meningkat dari 6.684.299 ton menjadi 7.529.028 ton atau naik 12,64 %. Produksi gabah kering giling (GKG) pun naik dari 5.559.415 ton menjadi 6.261.989 ton. Adapun produksi beras meningkat dari 3.210.118 ton menjadi 3.615.707 ton dalam periode yang sama. (Yoga)