Rencana TNI AD merekrut 24.000 prajurit tamtama tahun ini diyakini telah melalui perencanaan matang, termasuk alokasi anggarannya. Segala aspek terkait perekrutan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, telah sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. ”Semua hal, aspek, dalam kebijakan tersebut telah disiapkan pemerintah, dari awal hingga akhir. Saya yakin dampak kebijakan ini akan bermanfaat sangat besar pada kemajuan bangsa,” tutur Dave, Minggu (15/6/2025). Perekrutan itu disebut selaras dengan Doktrin Pertahanan Negara Tahun 2023, yakni membangun sistem pertahanan yang mandiri dan berbasis kewilayahan. Sebagai implementasi konkret, akan dibentuk BatalyonTeritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Setiap batalyon berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat, dengan empat kompi, yaitu pertanian, peternakan, medis, dan zeni.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan Pertahanan, Brigjen Frega Ferdinand Wenas menyebutkan bahwa lang-kah TNI AD yang akan merekrut 24.000 tamtama sudah dihitung secara cermat. ”Sayakurang tahu nominalnya, tapi pastinya sudah dalam kalkulasi dan juga untuk mendukung kedaulatan negara,” tu-tur Frega. Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, mempertanyakan maksud dan urgensinya. Kebijakan merekrut 24.000 tamtama yang tujuannya untuk membantu sektor pertanian dan peternakan itu menunjukkan kekeliruan prioritas dalam konteks pertahanan nasional. Perekrutan itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dalam skala besar. ”Ketika dikalikan 24.000 personel, total beban anggaran mencapai triliunan rupiah setiap tahun,” katanya. Apalagi, kebijakan ini muncul di tengah kondisi anggaran pertahanan Indonesia yang sedang menghadapi tekanan. (Yoga)

Iran-Israel fokus menyerang infrastruktur ekonomi masing-masing. Rudal-rudal Iran dilaporkan menyasar sejumlah infrastruktur energi Israel di Haifa danTamra. Analis menyebut serangan itu pembalasan Iran karena militer Israel mengincar infrastruktur energi Iran. Depo Shahran dekat ibu kota Iran, Teheran, membara pada Minggu (15/6). Depo itu tulang punggung utama pasokan energi Teheran dan kota sekitarnya. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan Iran memutuskan menghentikan sebagian produksi energinya di Ladang South Pars. Ladang gas terbesar Iran ini berada di Provinsi Bushehr, yang juga diserang Israel. Konflik terbuka Iran-Israel menyebabkan kekhawatiran terhadap perekonomian global. Harga minyak naik 9 % pada perdagangan Jumat (13/6) dan berpotensi terus meroket. Potensi guncangan ini kembali muncul setelah militer Iran menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menutup Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dari dan keluar Teluk Persia.

”Arab Saudi, Kuwait, Irak dan Iran sepenuhnya terkunci dalam satu jalur kecil untuk ekspor,” kata Rabobank dalam catatannya. Iran memproduksi 3,3 juta barel per hari minyak dan produk lain. Hingga 2,2 juta barel produk migas Iran diekspor setiap hari. Produksi Iran menyumbang 20 % dari 19 juta barel minyak, kondensat dan bahan bakar yang dikirim ke pasar internasional melalui Selat Hormuz, setara 20 % total konsumsi dunia. Penutupan Selat Hormuz akan mendorong harga minyak lebih tinggi, berkisar 90-100 USD per barel. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) kenaikan harga minyak 10 % akan meningkatkan inflasi 0,4 %. Dampak serangan Israel ke Iran telah dirasakan Mesir, yang terpaksa menghentikan operasionalisasi pabrik pupuk karena menurunnya pasokan gas alam dari Israel. Bahkan, pembangkit listrik dibatasi pasokan gasnya. Pembangkit diminta memakai minyak saja. (Yoga)

Dalam lima bulan pertama tahun 2025, pasar modal Indonesia mencatat pertumbuhan positif dari sisi jumlah investor. Hingga Mei, terdapat tambahan 1,7 juta investor baru, memperbesar peluang tercapainya target 2 juta SID pada akhir tahun. Namun, peningkatan kuantitas ini belum dibarengi kualitas aktivitas pasar, tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) yang baru mencapai Rp12,90 triliun, masih tertinggal dari target Rp13,5 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan jajarannya, bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), tengah menyiapkan sejumlah strategi seperti penerapan liquidity provider, pembukaan kode broker dan domisili secara terbatas, serta penundaan pelaksanaan short selling. Strategi ini bertujuan menjaga ritme pasar di tengah tekanan global dan sikap wait-and-see investor domestik.

Kendati demikian, pelaku pasar menyampaikan kritik terhadap berbagai masalah struktural: rendahnya likuiditas mayoritas saham, minimnya peran investor institusi lokal, serta kurang transparannya alasan suspensi dan pencabutan suspensi saham. Selain itu, program literasi yang digalakkan belum cukup efektif mendorong investor muda untuk bertransaksi secara aktif.

Untuk memastikan pasar modal berkembang secara sehat dan berkelanjutan, kebijakan tidak boleh bersifat simbolik. Dibutuhkan regulasi yang inklusif, akses investasi yang mudah, serta peningkatan kualitas emiten. Jika tidak, seperti diingatkan oleh sejumlah analis pasar, target RNTH akan tetap menjadi sekadar ambisi di atas kertas, bukan cerminan pasar yang kuat dan produktif.

Pasar modal Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif dari sisi jumlah investor, dengan total mencapai 16 juta investor hingga Mei 2025, termasuk 7 juta investor saham, mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti bahwa peningkatan kuantitas belum diimbangi oleh kualitas pasar, terutama dalam hal likuiditas dan transparansi.

Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) masih berada di bawah target, yakni Rp12,9 triliun dari target Rp13,5 triliun. Sekitar 70% saham di BEI memiliki volume transaksi rendah dan spread harga yang lebar, membuat efisiensi pasar terhambat.

Langkah strategis sedang dipersiapkan, antara lain melalui penerapan skema liquidity provider oleh 13 sekuritas pada kuartal III/2025 untuk mendorong likuiditas, serta rencana pelaksanaan short selling yang ditunda hingga September 2025 guna menjaga stabilitas. Transparansi juga ditingkatkan lewat pembukaan kode broker dan domisili di akhir sesi perdagangan.

Namun, pelaku pasar masih menyuarakan kritik terhadap kebijakan full call auction (FCA) dan ketidakjelasan suspensi saham, yang dinilai merugikan investor kecil. Di sisi lain, literasi keuangan yang baru mencapai 66,46% menjadi tantangan, karena masih banyak masyarakat yang masuk pasar tanpa pemahaman risiko yang memadai.

Tokoh-tokoh penting seperti otoritas BEI dan OJK juga mendukung kenaikan porsi saham publik (free float) dari 7,5% ke 15–20% untuk menciptakan perdagangan yang lebih sehat dan tidak terkonsentrasi. Partisipasi investor institusi domestik seperti dana pensiun dan koperasi juga perlu ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan pada investor ritel dan menjaga stabilitas jangka panjang.

Keseluruhan strategi ini akan efektif jika disertai kolaborasi seluruh pihak: BEI dan OJK sebagai regulator, sekuritas sebagai fasilitator, investor sebagai pelaku cerdas, serta pemerintah sebagai pembentuk ekosistem. Pasar modal bukan hanya sarana investasi, tapi juga cermin kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Dengan pondasi kuat berupa likuiditas, transparansi, dan literasi, pasar modal Indonesia diyakini akan berkembang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya bersama Singapura untuk mempercepat pengembangan energi bersih melalui proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Proyek ini merupakan bagian dari kesepakatan besar terkait ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kerja sama ini didasari semangat win-win solution, di mana Indonesia akan mengekspor listrik EBT, sementara Singapura turut membangun kawasan industri berkelanjutan di wilayah Indonesia. Nilai investasi gabungan diperkirakan melebihi US$10 miliar, yang akan digunakan untuk produksi panel surya, teknologi CCS, serta pembangunan kawasan industri hijau.

Sebagai bentuk implementasi awal, kedua negara membentuk Sustainable Industrial Zone (SIZ) Task Force, dengan Kementerian ESDM sebagai co-chair dari pihak Indonesia. Proyek ini diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, tambahan devisa hingga US$6 miliar per tahun, serta peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sementara itu, Menteri Energi, Sains, dan Teknologi Singapura, Tan See Leng, menyampaikan bahwa kerja sama lintas batas ini juga mencakup perdagangan listrik, logistik, serta kepercayaan data lintas negara. Ia menegaskan bahwa proyek CCS ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai hub CCS pertama di Asia Tenggara, dengan potensi penyimpanan karbon hingga 133 gigaton CO?, jauh melebihi kapasitas Singapura.

Di sisi sektor swasta, proyek ini akan digerakkan oleh beberapa perusahaan besar seperti TotalEnergies & RGE, Shell Vena Energy, Adaro Solar, dan Keppel Energy. Ekspor listrik EBT diperkirakan mencapai 3,4 GW, yang akan didukung oleh pembangunan 18,7 GW kapasitas panel surya dan 35,7 GWh kapasitas baterai.

Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan arah strategis Indonesia dan Singapura dalam menciptakan transformasi energi regional, memperkuat ketahanan energi, menciptakan ekosistem hijau, serta menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam energi rendah karbon di Asia Tenggara.

Menjelang akhir kuartal II-2025, mayoritas emiten BUMN di Bursa Efek Indonesia telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024, dengan salah satu agenda utamanya adalah pembagian dividen. Dari 27 emiten BUMN, sebanyak 19 perusahaan menyetujui pembagian laba sebagai dividen.

Laporan terbaru World Bank mengenai kemiskinan di Indonesia memicu perdebatan publik karena menunjukkan lonjakan angka kemiskinan jika menggunakan garis kemiskinan internasional yang baru. Misalnya, berdasarkan kategori upper middle income, angka kemiskinan Indonesia melonjak dari 60,3% menjadi 68,3%, dan dari 15,6% menjadi 19,9% pada kategori lower middle income. Namun, World Bank menegaskan bahwa peningkatan ini bukan karena kemiskinan sebenarnya bertambah, melainkan karena ambang batas kemiskinan global telah dinaikkan seiring perubahan metode PPP (purchasing power parity) dari 2017 ke 2021.

Emiten rumah sakit tengah menghadapi sejumlah tantangan jangka pendek yang dapat menekan margin dan operasional, namun prospek jangka panjang tetap positif didukung oleh ekspansi, digitalisasi, dan kebijakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi.

Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.

Bayangkan jika semua orang di Indonesia tiba-tiba menjadi kolektor emas. Terdengar menguntungkan? Pikirkan lagi.

Indonesia sedang mengalami fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya: rush investasi emas yang massif. Data menunjukkan penjualan emas di Galeri24 melonjat tiga kali lipat menjadi 65 kilogram per hari, sementara Tabungan Emas Pegadaian mencatat transaksi yang meningkat hingga 4 kali lipat dari Rp380 miliar menjadi Rp1,5 triliun. Angka yang fantastis, bukan?

Namun, di balik kilau emas yang mempesona ini, tersembunyi bahaya ekonomi yang jarang disadari masyarakat. Seperti obat yang overdosis, investasi emas berlebihan justru dapat meracuni perekonomian kita sendiri.

Ketika "Aman" Justru Berbahaya

Ironi terbesar dari demam emas ini adalah: semakin banyak orang yang mencari "keamanan" finansial melalui emas, semakin tidak aman masa depan ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena emas, meskipun berkilau, adalah aset yang tidak produktif. Emas tidak menciptakan lapangan kerja, tidak membangun pabrik, tidak menghasilkan inovasi, dan tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi riil.

Bayangkan jika Rp1,5 triliun yang mengalir ke emas dialihkan untuk membangun pabrik-pabrik baru, mengembangkan startup teknologi, atau memodernisasi industri manufaktur. Berapa banyak lapangan kerja yang bisa tercipta? Berapa banyak produk ekspor bernilai tambah tinggi yang bisa dihasilkan?

Efek Domino yang Menakutkan

Data penelitian menunjukkan bahwa ketika rupiah melemah 1%, return pasar saham Indonesia turun 0,91%. Ketika semua orang berlari ke emas, terjadi "crowding out effect" – dana yang seharusnya masuk ke sektor produktif malah terjebak dalam aset yang hanya "berkilau" tanpa menghasilkan apa-apa.

Yang lebih mengkhawatirkan, 71% pinjaman bank mengalir ke korporasi, dan 45% utang korporat berdenominasi mata uang asing. Ketika bank-bank mulai memberikan kredit untuk pembelian emas atau menerima emas sebagai jaminan, risiko sistemik menjadi berlipat ganda. Fenomena serupa sudah terjadi di India dengan pertumbuhan gold-backed loans 74,4% dalam setahun.

Indonesia: Negara Kolektor atau Negara Produktif?

Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sedang menarik investasi asing untuk membangun industri manufaktur yang kompetitif. Mereka fokus pada penciptaan nilai tambah dan peningkatan daya saing ekspor.

Sementara itu, Indonesia sibuk mengoleksi emas. Ini seperti seorang petani yang lebih suka menyimpan beras daripada menanam padi baru. Dalam jangka pendek mungkin merasa aman, tapi dalam jangka panjang akan kehabisan makanan.

Data menunjukkan bahwa Indonesia perlu mendiversifikasi ekspornya dari komoditas primer ke manufaktur. Namun, bagaimana bisa mencapai transformasi struktural ini jika modal terus mengalir ke aset non-produktif seperti emas?

Solusi: Bukan Melarang, Tapi Mengarahkan

Solusinya bukan melarang investasi emas – itu adalah hak setiap individu. Yang dibutuhkan adalah strategi cerdas untuk mengarahkan investasi ke instrumen yang lebih produktif namun tetap memberikan perlindungan.

Pemerintah bisa mengembangkan sukuk infrastruktur, Real Estate Investment Trusts (REITs), atau obligasi korporasi dengan underlying aset riil yang produktif. Bank Indonesia dan OJK harus berkolaborasi menciptakan produk keuangan yang bisa "berkompetisi" dengan daya tarik emas sebagai inflation hedge.

Yang paling penting adalah edukasi. Masyarakat perlu memahami bahwa diversifikasi portofolio bukan hanya untuk keamanan individual, tapi juga untuk kesehatan ekonomi nasional.

Penutup: Memilih Masa Depan

Demam emas Indonesia 2025 adalah cerminan dari ketidakpercayaan terhadap instrumen investasi domestik dan kekhawatiran akan stabilitas ekonomi. Namun, paradoksnya adalah: semakin kita berlari ke emas untuk menghindari ketidakstabilan, semakin kita menciptakan ketidakstabilan itu sendiri.

Saatnya Indonesia memilih: menjadi negara kolektor emas yang berkilau tapi tidak produktif, atau menjadi negara yang membangun masa depan melalui investasi produktif yang berkelanjutan. Pilihan ada di tangan kita semua.

Karena sejatinya, emas yang paling berharga bukanlah yang kita simpan di brankas, tapi yang kita investasikan untuk membangun peradaban.