PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan dan sukuk mudharabah berkelanjutan untuk mendukung penyaluran pembiayaan tahun ini. Total dana penawaran umum dari obligasi dan sukuk sebesar Rp 1,5 triliun. Apabila dirinci, emiten leasing bersandi saham ADMF ini melakukan penawaran umum berkelanjutan VII tahap 1 tahun 2025 sebesar Rp 1,2 triliun dari target dana Rp 8 triliun. Kemudian, sukuk mudharabah berkelanjutan VI tahap 1 tahun 2025 dengan jumlah dana besar-besaran Rp 300 miliar dari target dana Rp 2 triliun. Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan di Investor Daily, Kamis (12/6/2025), baik obligasi maupun sukuk akan ditawarkan masing-masing dalam tiga seri.  Untuk obligasi berkelanjutan dan sukuk mudharabah, masing-masing seri A memiliki tenor 370 hari, seri B dengan tenor 36 bulan, serta seri C berjangka waktu 60 bulanan. Direktur Utama Adira Fnance Dewa Made Susila mengatakan, untuk tenor satu tahun estimasi kuponnya berkisar 6,2% sampai dengan 6,75%. Lalu, untuk tenor tiga tahun berkisar 6,35% hingga 7% per tahun, serta jangka waktu lima tahun akan ditawarkan kupon sekitar 6,45% sampai dengan 7,25%. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan  gaji hakim hingga yang tertinggi mencapai 280 persen dari gaji saat ini yang ditujukan untuk golongan yang paling junior. Presiden menilai keputusan menaikkan gaji para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara itu. "Saya Prabowo Subianto  Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim," kata Prabowo saat memberi sambutan pada acara pengukuhan 1.451 hakim mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Dalam sambutannya, Prabowo menyebutkan kenaikan gaji hakim tersebut bervariasi, namun yang tertinggi mencapai 280% untuk golongan yang paling juniro. Usai mengumumkan kenaikan gaji hakim itu, Prabowo pun disambut tepuk tangan meriah oleh para hakim yang baru saja dikukuhkan.  Di sisi lain, Kepala Negara menyatakan akan mengawasi kenaikan gaji untuk hakim itu. Sementara untuk pegawai lain, Prabowo meminta untuk bersabar setelah menetahui kemampuan keuangan  negara yang mampu menikkan gaji pegawai MA. Presiden Prabowo menilai bahwa Negara membutuhkan hakim yang objektif, tidak goyah, dan tidak bisa dibeli oleh uang dari para koruptor yang ingin bebas dari hukuman. (Yetede)

Indonesia akan memiliki kilang gas alam cair terapung atau floating Liquefied Natural Gas (FLNG) di Papua Barat. Fasilitas dengan kapasitas 2,3 juta ton per tahun ini bakal tercatat sebagai FLNG terbesar di Indonesia. Pembangunan proyek ini berlangsung di galangan kapal Shanghai, China dengan progres mencapai 55,3%. Target keberangkatan (sail away) dari galangan dijadwalkan pada kuartal kedua tahun 2026. Pasokan gas untuk fasilitas FLNG akan berasal dari struktur Asap, Merah, dan Kido yang berada dalam wilayah konsesi Blok Kasuri di Papua Barat. Adapun Blok Kasuri dioperasikan oleh Genting Oil Kasuri Pte Ltd. Asap, Merah, dan Kido ditargetkan mampu memproduksi mencapai 300 Million Standard Cubic Feet per Day (MMMSCFD) mulai tahun 2027. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penopang pasokan gas nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan progres pengembangan larangan gas sudah menunjukkan kemajuan signifikan. "Di Genting Oil Kasuri, dari 5 sumur yang sudah dibuka, 4 diantaranya sudah 100% selesai, sisanya lagi on going 30%," kata Bahlil. Bahlil menuturkan Kabupaten Teluk Bintuni dikenal  sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia. Kabupaten ini akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai. (Yetede)

Penjualan mobil pada 5 bulan ini masih lesu, membuat target penjualan sebesar 900 ribu unit tampaknya sulit tercapai. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaran Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil secara wholesales periode Januari-Mei 2025 tercatat 316.981 unit atau turun 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 335.405 unit. Sementara itu, dari sisi penjualan mobil secara ritel periode Januari-Mei 2025 tercatat sebesar 328.852 unit atau turun 9,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 362.163 unit. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menerangkan, untuk mencapai target unit di sisa tujuh bulan. Pada hal angka ini jauh melampaui rata-rata penjualan per bulan sejauh ini yang hanya sekitar 63.400 unit. "Tanpa adanya perbaikan fundamental pada daya beli masyarakat dan stimulus kebijakan yang signifikan dari pemerintah, penjualan wholesales untuk 2025 tampaknya akan ada di kisaran 825.000-850.000 unit. Selain itu, belum terlihat gambaran bahwa pemulihan tahun ekonomi akan terjadi tahun ini," ucap dia. (Yetede)

Industri alas kaki mencatatkan kinerja impresif pada kuartal 1-2025. Ekspor alas kaki mencapai US$ 1,89 miliar atau Rp30,67 triliun (kurs Rp16.229). Nilai tersebut naik 13,80% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri alas kaki nasional mampu tumbuh impresif sebesar 6,95% pada kuartal 21-2025. Capaian ini menjadi sinyal kuat  bahwa industri alas kaki nasional tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh dan berekspansi secara aktif. Direktur Jenderal Industri  alas kaki nasional tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh dan berekspansi secara aktif. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemeperin) Taufiek Bawazier menerangkan, dalam skala global, Indonesia menempati peringkat ke-6 eksportir alas kaki dunia, dengan pangsa pasar sebesar 3,99%. "ini membuktikan bahwa produk alas kaki nasional memiliki daya saing produk kuat dan kepercayaan tinggi di pasar dunia," ucap dia. Kemenperin berkomitmen untuk terus mendukung iklim usaha dan perluasan pasar ekspor bagi industri alas kaki nasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan perjanjian dagang, mendorong mutual recognition agreement dalam hal sertifikasi, serta perluas akses pasar ke kawasan  nontradisional. (Yetede)

Meski diterpa tantangan global seperti pembatasan impor oleh China dan penolakan tambang di kawasan konservasi, emiten-emiten sektor pertambangan di Indonesia tetap menunjukkan optimisme dan strategi adaptif untuk mempertahankan kinerja bisnisnya.

Tokoh-tokoh penting dalam artikel ini adalah para direktur utama dari emiten pertambangan besar:

• Arsal Ismail, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), menyatakan bahwa perusahaan tetap mempertahankan target produksi dan penjualan batu bara sebesar 50 juta metrik ton pada 2025. Untuk mengantisipasi penurunan permintaan dari China, PTBA memperluas pasar ke negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Korea, dan Jepang.

• Arianto Sabtonugroho Rudjito, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), optimistis terhadap penjualan emas tahun ini dan telah menyiapkan anggaran investasi sebesar Rp7 triliun untuk proyek pengembangan, termasuk peningkatan produksi nikel.

• Restu Widiyantoro, Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS), menekankan perbaikan tata kelola, pengamanan wilayah tambang, serta peningkatan cadangan sebagai strategi menjaga pertumbuhan produksi hingga 12% tahun ini.

• Herwin Hidayat, Direktur PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), menyebut rampungnya pabrik heap leach milik anak usaha PT Citra Palu Minerals pada kuartal III/2025 sebagai "game changer". Target produksi emas BRMS tahun ini dipatok 70.000–75.000 troy ounce, naik signifikan dari tahun lalu.

Keseluruhan strategi perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan jangka pendek tak terelakkan, visi jangka panjang tetap dijaga melalui ekspansi pasar, pembangunan fasilitas pengolahan, serta investasi besar-besaran. Hal ini mencerminkan bahwa sektor pertambangan nasional masih menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, selama dijalankan dengan tata kelola yang baik dan adaptif terhadap tantangan global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada kuartal I/2025, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar -1,23%, menjadi satu-satunya sektor usaha yang tumbuh negatif dari sembilan sektor utama. Hal ini sangat kontras dengan performa pada kuartal I/2024, ketika sektor ini justru mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 9,31%.

Meski demikian, Stabilitas sektor pertambangan tetap terlihat dari kuatnya penyaluran kredit dan performa emiten tambang. Kredit investasi di sektor ini naik 42,7% YoY menjadi Rp350,8 triliun, sementara kredit modal kerja tumbuh 18,5% YoY menjadi Rp174,7 triliun. Emiten tambang pun masih diminati investor, karena konsisten membagikan dividen dan menjaga kinerja positif.

Pergeseran strategi pemerintah yang didorong oleh kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter turut menjelaskan tren penurunan eksplorasi murni, yang digantikan oleh pertumbuhan di sektor industri pengolahan yang justru tumbuh 4,55% pada kuartal yang sama. Ini mencerminkan peralihan nilai tambah dari hulu ke hilir dalam rantai industri tambang.

Tokoh penting dalam isu ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber data pertumbuhan sektor, serta secara tidak langsung, pemerintah yang berperan dalam mendorong hilirisasi dan pengawasan tata kelola sumber daya alam.

Akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa sektor pertambangan masih penting dan berpotensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional, asalkan dijalankan dalam koridor tata kelola yang bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah dan pelaku usaha dituntut menjaga komitmen terhadap regulasi dan kesejahteraan rakyat, agar kekayaan alam Indonesia dapat benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, memberikan peringatan keras kepada 27 perusahaan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) karena terlambat menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Dari 50 perusahaan yang wajib melapor, hanya sebagian yang patuh, sementara sisanya terancam sanksi.

Doni menegaskan bahwa pelaporan tahunan KKPRL penting untuk mengevaluasi progres pemanfaatan ruang laut. Hal ini diatur dalam Permen KP No. 28/2021, dan keterlambatan atau kelalaian akan dikenai denda sebesar Rp5 juta per hari sesuai Permen KP No. 31/2021.

Ia juga menekankan bahwa laporan tahunan bukan untuk mempersulit pelaku usaha, tetapi untuk memastikan kegiatan berjalan produktif, sesuai koordinat, dan berkelanjutan. Salah satu perusahaan yang tercantum adalah PT XL Axiata Tbk. dengan proyek SKKL Batam-Sarawak, serta PT Palapa Timur Telematika untuk SKKL Palapa Ring Timur.

Sumono Darwinto, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, menegaskan pentingnya laporan tersebut sebagai bagian dari komitmen usaha yang bertanggung jawab di ruang laut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga tata kelola ruang laut secara transparan dan terukur, agar pembangunan sektor kelautan tetap berkelanjutan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris BUMN sektor energi dan pertambangan, dengan memasukkan sejumlah figur dari latar belakang TNI/Polri dan politikus. Langkah ini dinilai kontroversial dan memicu kekhawatiran soal profesionalisme dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN strategis.

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama kalangan bawah, sedang mengalami tekanan yang signifikan. Dua indikator utama mencerminkan hal ini: meningkatnya kredit bermasalah (NPL) rumah tangga dan menyusutnya rata-rata simpanan per rekening bank.