;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Trump Desak Iran Membuat Kesepakatan Nuklir

14 Jun 2025
Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadao Iran pada Jumat (13/06/2025) pada waktu setempat dengan menargetkan fasilitas-fasilitas nuklir dan pabrik-pabrik rudal. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sejumlah komandan militer Iran dan ilmuwan nuklirnya. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku tidak terlibat dalam operasi ini. Presiden Donald Trump menuding Iran telah memicu serangan itu dengan menolak tuntutan AS dalam negosiasi untuk membatasi program nuklirnya. Trump mendesak Iran untuk membuat kesepakatan dengan ancaman rencana serang-serangan berikut yang lebih brutal. "Menurut saya (serangan itu) sangat bagus. Kami memberi mereka kesempatan dan mereka tidak memanfaatkannya. Mereka memberi serangan keras. Dua bulan lalu saya memberi Iran ultimatum 60 hari untuk membuat  kesepakatan. Mereka seharusnya melakukannya! Hari ini adalah hari ke-61. Sekarang mereka mungkin punya kesempatan kedua!" tutur Trump. Iran pun menjanjikan respons keras atas rentetan serangan yang menewaskan kepala angkatan bersenjata dan Garda Resolusi. Israel menyatakan  berusaha mencegat sekitar 100 pesawat tak berawak (drone) yang diluncurkan ke wilayahnya sebagai pembalasan dari Iran. (Yetede)

Pemerintah Buka Selebar-lebarnya Keran Investasi Sektor Transportasi

14 Jun 2025

Pemerintah membuka selebar-lebarnya keran investasi di sektor transportasi mengingat besarnya kebutuhan sektor tersebut dalam jangka panjang. Meski demikian pelibatan pihak swasta harus bisa menjamin keberlangsungan proyek hingga selesai beroperasi. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Republik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ernita Titis Dewi mengatakan melalui ajang Internatioal Conference on Infrastructure (ICI) bisa menjadi wadah bersama sekaligus acuan kolaborasi membangun sektor infrastruktur transportasi berkelanjutan. "Kemenhub menyambut baik ajang ICI ini, selain berdiskusi  dan dialog dengan stakeholder, forum ini juga menjadi ajang bagi Kemenhub untuk bertemu dengan para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor transportasi Indonesia," ungkap Titis.

Pada forum International Conference on Infrastructure 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, 11-12 Juni 2025, Kemenhub menyampaikan sejumlah gagasan pembangunan infrastruktur transportasi masa depan. Adapun, Kemenhub mengusung tema 'Satu Bangsa Terubung: Mengintegrasikan infrastruktur di Darat, Laut, dan Udara'. Tema ini merefleksikan infrastruktur transportasi yang lebih dari sekedar sektor, tetapi merupakan tulang punggung persatuan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. (Yetede)

Pemerintah Instruksikan Opsel Disediakan Akses Internet 100 Mbps Untuk Daerah Pelosok

14 Jun 2025
Pemerintah menginstruktsikan operator seluler (opsel), yatu PT Telkomsel, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, dan XLSmart Telecom Sejahtera Tbk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah puskesmas, dan kantor desa. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, kebijakan ini akan difasilitadi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open acces) yang mendrong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau. Langkah ini merupkan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya. Konektivitas digital dinilai fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat. "Sebagainmana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang  pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," kata Meutya. Upaya ini diharapkan akan membuka jalan bagi penyedia layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, khususnya untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga. (Yetede)

Inisiatif Google Cloud Untuk Dorong Transformasi Digital di Indonesia

14 Jun 2025

Google Cloud Indonesia, salah satu lini bisnis Google LLC, berkomitmen untuk turut mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Inisiatif tersebut telah dilaksanakan sejak 2019 lalu, dan terus dijalankan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun kelima inisiatif tersebut adalah, pertama, perluasan kapasitas data di Indonesia. Kedua, bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Google Cloud mengumumkan program "Google for Startup Accelerator Southeast Asia: Indonesia, Al-Focused". Program ini bertujuan untuk mendukung startup dengan potensi pertumbuhan tinggi yang berkantor  di Indonesia yang membangun produk baru dengan AI generatif atau AI agentic sebagai teknologi intinya.

Ketiga, Google Cloud meluncurkan program "Indonesia BerdAIa" sebuah program ekosistem untuk membantu dan menerapkan solusi AI kustom yang memberikan nilai data yang terukur untuk sektor-sektor ekonomi utama Indonesia. Keempat, Google Cloud juga mengumumkan bahwa developer Indonesia telah menyelesaikan lebih dari 672.000 lab pelatihan interaktif (atau 'lab') melalui program JuaraGCP. Kelima, Google Cloud bekerja sama dengan seniman lokal Indonesia. "nah, di seniman lokal Indonesia ini, sebagaimana kita memadukan, mereka punya gaya dengan AI, dan membuat manusia jadi core dari augmented. Jadi manusia selalu core. Jadi apa maksudnya ini? Maksudnya AI itu bukan untuk menggantikan manusia," tutur Country Director Google Cloud Indonesia Fanly Tanto. (Yetede)

Titik Kritis Perundingan berada pada Minyak Sawit

13 Jun 2025

Sejumlah kalangan menilai, minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya bakal menjadi titik kritis perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (UE) atau IEU CEPA. Apa-lagi, IEU CEPA juga memuat kesepakatan perdagangan dan pembangunan minyak nabati berkelanjutan. Selain itu, bea masuk nol % dinilai tak akan mendongkrak ekspor sawit RI ke UE, mengingat masih ada hambatan perdagangan terkait kebijakan energi terbarukan dan antideforestasi UE. Pada 7 Juni 2025, Menko Bidang Perekomomian, Airlangga Hartarto menyatakan, perundingan IEU CEPA telah memasuki babak akhir dan tanpa ganjalan yang tersisa. Pada 10 Juni 2025, Mendag, Budi Santoso menyebutkan, IEU CEPA ditargetkan kelar 2025. Keduanya menyatakan IEU CEPA akan menurunkan hambatan tarif dan nontarif sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti kelapa sawit, hasil pertanian, alas kaki, tekstil, dan elektronik, untuk dapat memasuki pasar UE dengan tarif nol %.

Dalam draf IEU CEPA, RI dan UE juga mencantumkan kesepakatan tentang perdagangan dan pembangunan minyak nabati berkelanjutan. Pasal 14 draf itu menyebutkan, RI dan UE berkomitmen bekerja sama di bidang minyak dan lemak nabati, bahkan mengakui peran penting minyak nabati, terutama dari kelapa sawit, dalam konteks pertanian, ekonomi, lingkungan, gizi, kesehatan, dan energi. Kedua negara juga sepakat menerima kriteria dan standar keberlanjutan minyak nabati yang ditetapkan secara independen oleh setiap negara. Anggota Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto, Kamis (12/6) menilai, kesepakatan antara RI dan UE terkait IEU CEPA masih belum final. Dalam perundingan babak akhir nanti, pembahasan mengenai minyak sawit diperkirakan bakal berlangsung alot. ”Minyak sawit bakal jadi titik kritis di perundingan akhir IEU CEPA karena menyangkut tiga isu fundamental, yaitu lingkungan hidup, terutama perihal deforestasi dan emisi karbon; keadilan sosial terkait masyarakat adat dan petani kecil; serta perdagangan global yang adil versus diskriminatif,” kataDarto. (Yoga)


Semakin Sempitnya Rumah Bersubsidi

13 Jun 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menindaklanjuti rencana perubahan batas minimal luas tanah dan luas lantai rumah subsidi. Hunian yang lebih kecil dinilai dapat memberi lebih banyak opsi bagi masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal. Jika diterapkan, kebijakan ini hanya akan berlaku di kota-kota metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung. Ketentuan perubahan standar ukuran rumah subsidi tercantum dalam draf Keputusan Menteri PKP No/KPTS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan Perumahan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Dalam draf terbaru ini, batas minimal luas tanah rumah subsidi dipangkas dari minimal 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi.

Luas lantai bangunan juga berkurang dari minimal 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Meski demikian, besaran maksimal luas rumah subsidi tidak berubah. Luas tanah maksimum tetap 200 meter persegi dan luas lantai paling besar 36 meter persegi. ”Zamannya sudah berubah. Generasi milenial jugamenginginkan yang lebih simpel, tapi lebih dekat ke (pusat) aktivitas. Itu yang kami coba jawab dari permasalahan ini,” ujar Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati di Jakarta, Kamis (12/6). Bila kedepannya model rumah ini tidak dapat digolongkan sebagai rumah subsidi, Kementerian PKP tetap melanjutkannya sebagai rumah komersial. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, tanahdiperkecil agar masyarakat perkotaan dapat menjangkau rumah bersubsidi. Sebab, rumah subsidi lebih banyak diakses di luar kota besar. (Yoga)


Biaya Hidup Meningkat Upah Menyusut

13 Jun 2025

Tahun ini adalah tahun kelima Gilang yang tinggal di Sleman, DI Yogyakarta menjadi kontributor media yang berbasis di Jakarta. Sebelumnya, selama empat tahun, ia menjadi wartawan media lokal di Yogyakarta. ”Untuk mengakali biaya operasional, saya sering wawancara via telepon. Kalau tidak penting, saya tahan untuk liputan lapangan di luar kota,” ujarnya melalui sambungan panggilan video, Rabu (11/6). Dua tahun terakhir, pendapatannya terus tergerus. Kuota maksimal berita yang bisa ia kirim sebulan dipangkas dari 95 menjadi 70 berita. Sedangkan, tarif kontribusi per berita tayang juga turun dari Rp 46.000 menjadi Rp 37.500. ”Kalau dihitung-hitung, bulan lalu saya hanya dapat Rp 2,6 juta. Padahal, saat awal kerja, bisa tembus Rp 5juta,” ujarnya pelan. Kisah Gilang mencerminkan realitas yang dialami banyak pekerja di sektor informasi dan komunikasi. Pada Februari 2025, BPS mencatat penurunan rata-rata upah di empat sektor utama, yaitu informasi dan komunikasi, real estat, keuangan dan asuransi, serta pendidikan.

Penurunan paling tajam terjadi di sektor informasi dan komunikasi, sebesar 12,78 %, dari Rp 4,74 juta pada Februari 2024 menjadi Rp 4,13 juta pada Februari 2025. Sektor real estat turun terdalam kedua sebesar 6,28 %, dari Rp 4,31 juta menjadi Rp 4,04 juta. Sementara, sektor layanan keuangan dan asuransi turun sebesar 5,37 %, dari Rp 5,15 juta menjadi Rp 4,88 juta. Bahkan, sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan SDM menyusut 1,73 % dari Rp 2,84 juta menjadi Rp 2,79 juta. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, penurunan upah, merupakan gambaran sektor usaha yang tengah lesu. Ketika ekonomi melemah, performa sektor formal pun ikut terdampak. ”Kalau ekonomi secara makro melemah, kinerja sektor formal akan turun. Kalau aktivitas dan keuntungan industri itu menurun, overtime berkurang, bonus mengecil, insentif pun mesti dihitung ulang,” kataBob. (Yoga)


Sekoah Rakyat Direncanakan Dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 Titik Lokasi

13 Jun 2025
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan pembelajaran Sekoah Rakyat direncanakan dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik dengan jumlah murid hampir 10 ribu pada jenjang SD, SMP, SMA," kata Mensos Saifullah. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi terkait pembukaan  seleksi formasi guru untuk Sekolah Rakyat yang direncanakan registrasi secara daringnya dibuka melalui aplikasi kemensos mulai tanggal 16 hingga 17 Juni 2025. Tahapan tersebut, kata dia, akan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal sekelsi kompetensi tambahan yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025. Kemudian, pihaknya akan melaksanakan seleksi kompetensi tambahan bagi calon guru mulai tanggal 19 hingga 23 Juni 2025.Mensos mengatakan pihaknya menjadwalan pengumuman Jabatan Fungsional (JF) Guru Sekolah Rakyat pada tanggal 30 Juni 2025. Sementara pelatihan untuk para guru, kata Mensos, akan dijadwalkan mulai awal bukan Juli 2025 dan tidak menutup kemungkinan akan bersamaan dengan pelatihan tahap kedua bagi 47 orang yang lulus seleksi formasi kepala sekolah. (Yetede)

Pemerintah Harus Kaji Ulang Perhitungan Penduduk Miskin

13 Jun 2025
Pemerintah harus mengkaji ulang perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembenahan ini dijalankan agar perhitungan data kemiskinan bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pasalnya kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah. Diketahui, Bang Dunia mengubah standar garis kemiskinan global dengan memperbaharui paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) dari yang sebelumnya PPP 2017 menjadi PPP 2021. Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, disebutkan bahwa dengan adanya PPP 2021 maka terjadi revisi terhadap garis kemiskinan global. Tiga garis kemiskinan global telah direvisi  yaitu untuk garis kemiskinan global yaitu untuk garis kemiskinan ekstrem dari US$ 2,15 per kapita per hari. Garis kemiskinan penduduk negara berpendapatan menengah bawah (lower Middle Income Country/LMIC) dari US$ 3,615 per kapita per hari dan untuk negara menengah atas (upper Middle Income Country/UPMC) dari US$ 6,85 per kapita per hari menjadi US$ 8,3 per kapita per hari.  Dengan standar baru ini maka persentase jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 68,25% di tahun 2024. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 284,4 juta orang maka jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 194 juta jiwa. (Yetede)

Pemerintah AS Menegaskan Tidak Akan Mengubah Tarif Atas China

13 Jun 2025
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah tarif terhadap impor barang dari China dari level saat ini. Itu disampaikan otoritas perdagangan AS kendati kesepakatan perdagangan di antara kedua negara belum rampung sepenuhnya. "Bisa dipastikan begitu,"ujar  Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick saat ditanya CNBC. Presiden AS DOnald Trump dalam unggahan di media sosial Truth Social pada  Rabu pagi waktu setempat menuliskan bahwa bea masuk AS terhadap China akan sebesar 55%. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pada CNBC bahwa angka itu bukan hal baru. "Itu terdiri atas tarif  menyeluruh AS sebesar 30% terhadap China, ditambah tarif sebesar 25% terhadap produk-produk tertentu yang juga sudah berlaku," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya. Trump menuliskan unggahannya beberapa jam setelah Lutnick dan tim negosiator perdagangan China dan AS mengakhiri pembicaraan tingkat tinggi di London, Inggris. Presiden dari Partai Republik itu mengatakan, kesepakatan antara kedua negara sudah selesai. Tetapi, kata dia, kesepakatan itu masih menunggu persetujuan akhir dari dirinya dan Presiden China Xi Jinping. (Yetede)