Polemik batas administratif antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara atas empat pulau—Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil—memasuki babak baru setelah terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut kini masuk ke wilayah administratif Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk membahas dan mencari solusi atas sengketa ini, mencontohkan pendekatan dialog seperti yang dilakukan antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar pada 1992.

Meski Pemerintah Aceh masih memegang Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tahun 1992 yang mengakui empat pulau itu sebagai bagian dari Aceh, Kemendagri tidak keberatan jika Aceh mengajukan gugatan ke PTUN untuk menguji keputusan tersebut secara hukum. Langkah ini menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap penyelesaian sengketa administratif melalui jalur legal maupun dialog antardaerah.

Isu ini mencerminkan pentingnya klarifikasi batas wilayah administratif secara tuntas, karena menyangkut aspek hukum, otonomi daerah, dan potensi sumber daya di wilayah yang disengketakan.

Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) kembali mencuat di era Presiden Prabowo Subianto, yang kabarnya telah menyusun struktur organisasi lembaga tersebut. Menurut mantan Dewan Pakar TKN, Edi Slamet Irianto, BPN akan langsung berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri/Kepala BPN, dengan dua wakil kepala dan beberapa deputi operasional.

Ambisi ekonomi dan target kesejahteraan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan standar kemiskinan internasional. Target ambisius seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, serta kemiskinan nasional di bawah 5% pada 2029, dinilai sulit tercapai dalam kondisi saat ini.

Kinerja PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) pada kuartal I-2025 berada di bawah ekspektasi analis, terutama disebabkan oleh lesunya permintaan semen dan efisiensi anggaran pemerintah yang memperlambat realisasi proyek infrastruktur besar seperti IKN. Menurut Miftahul Khaer, analis dari Kiwoom Sekuritas, meskipun volume penjualan INTP menurun, penurunannya masih lebih kecil dibanding industri secara keseluruhan, mencerminkan karakter defensif perusahaan.

Pertumbuhan kredit UMKM yang melambat terus menjadi perhatian otoritas keuangan. Hingga April 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 2,53% secara tahunan menjadi Rp 1.502,58 triliun. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan baru berbasis pendekatan individual terhadap bank, bukan lagi menetapkan target seragam penyaluran kredit UMKM.

Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Keempat perusahaan terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Adapun PT Gag Nikel, tetap beroperasi karena tidak melanggar dan berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Keputusan mencabut IUP diambil saat rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (9/6). ”Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat,” ujar Mensesneg, Prasetyo Hadi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat lima perizinan yang sudah terbit di Kabupaten Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang berlokasi di luar kawasan Geopark Raja Ampat, yakni berjarak 40 km dari Piaynemo. PT Gag Nikel mendapat izin kontrak karya operasi produksi. Sementara empat IUP lain berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat dan mendapat izin IUP operasi produksi. Izin dari kelima perusahaan tersebut diberikan sebelum Indonesia menetapkan Geopark Raja Ampat pada 2017. Kawasan kepulauan karst di Papua Barat Daya itu diakui UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada Mei 2023. PT Gag Nikel diberi izin yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sementara IUP empat perusahaan yang dicabut izinnya diterbitkan pemda pada 2004 dan 2006 ketika kewenangan perizinan tambang ada di pemda. (Yoga)

Pemerintah Perancis tengah mendekati Renault, produsen otomotif utama negara itu untuk pembentukan unit usaha baru yang memproduksi pesawat nirawak atau drone. Sebelumnya, Menhan Perancis, Sebastien Lecornu mengatakan, sebuah perusahaan besar pembuat mobil akan bergabung mengembangkan dan memproduksi drone. ”Drone itu akan digunakan oleh militer Ukraina, tapi, kami juga mendapatkan manfaatnya,” kata Lecornu, Jumat (6/6). Bagi Renault, bisnis ini berpotensi mendatangkan cuan alias untung ketimbang bisnis kendaraan yang tengah lesu. Pertengahan Mei lalu, perusahaan yang berdiri sejak 1898 itu rugi 2,2 miliar euro hanya pada kuartalI-2025, sejalan dengan penurunan produksi dan penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Imbasnya adalah PHK di sejumlah fasilitas produksi milik Renault. Pendekatan pada Renault wajar karena Pemerintah Perancis memiliki 15 % saham.

”Diskusi sudah dilakukan, tapi belum ada keputusan. Kami masih menunggu spesifikasi proyek dari kementerian (pertahanan),” kata jubir Renault, Minggu (8/6/2025). Renault bukan pemain baru untuk mengembangkan produk militer. Unit usahanya, Renault Truck Defense, telah beroperasi sejak tahun 1975, memproduksi berbagai jenis kendaraan tempur Perancis, antara lain VAB, MRAP, AMC, VBCI dan Sherpa. Jerman juga siap melakukan hal yang sama, dengan mengarahkan industri otomotifnya menjadi bagian dari industri pertahanan yang tengah naik daun. Begitu juga dengan Inggris. ”Meski kita tak bisa bahagia dengan bisnis yang berhubungan dengan perang, hal ini dapat membantu pekerja sektor otomotif yang perusahaannya kekurangan pekerjaan,” kata Jean Francois Nanda, perwakilan serikat pekerja CFDT Perancis. (Yoga)

Harga saham perusahaan industri logam berharga PT Aneka Tambang Persero Tbk atau Antam turun 5 % di awal perdagangan Selasa (10/6). Investor diperkirakan mengantisipasi dampak kerugian usaha dari penghentian sementara operasi tambang nikel anak usaha mereka, PT Gag Nikel, di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dibuka pada harga Rp 3.340 per saham, harga saham emiten berkode ANTM itu turun 180 poin kelevel Rp 3.270 pada pembukaan perdagangan sesi kedua hari Selasa. Kapitalisasi pasar saham ANTM senilai Rp 78,58 triliun dengan jumlah saham beredar 24 miliar. Penurunan drastis terjadi setelah pekan lalu harga saham berada di tren naik. Portal Financial Information and Market Access (FIMA) Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengaitkan penyusutan harga saham ANTM dengan pelanggaran penggunaan kawasan dan ancaman kerusakan lingkungan di destinasi wisata Raja Ampat akibat penambangan nikel, yang disebut terjadi di Pulau Gag, lokasi tambang anak usaha perseroan, yaitu PT Gag Nikel.

Perusahaan yang berjarak 30-40 km dari kawasan wisata ikonik Raja Ampat itu diberhentikan sementara operasinya oleh Kementerian ESDM, Kamis (5/6), untuk proses evaluasi laporan masya-rakat tersebut. ”Saham ANTM bahkan sempat terjegal 6,4 % dan menyusut ke posisi Rp 3.230 per saham pada perdagangan hari ini (Selasa),” tulis analis saham di portal tersebut. Laporan analisis Samuel Sekuritas menilai, penghentian sementara operasi PT Gag Nikel yang mendapat izin operasi pada 2017, menjadi risiko operasional bagi perusahaan BUMN tersebut, karena PT Gag Nikel menyumbang 3 juta ton nikel setiap tahun, yang mencakup 16,7 % total produksi nikel Antam. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Jakarta Selasa, menyampaikan, PT Gag Nikel masih diizinkan beroperasi, menyusul hasil evaluasi apat terbatas bersama Presiden RI dan kementerian, karena PT Gag Nikel berada diluar kawasan geopark RajaAmpat dan telah memiliki dokumen analisis amdal sehingga dapat berproduksi. (Yoga)

Grab Holdings Limited atau Grab mengumumkan rencana penawaran obligasi konversi senior senilai 1,25 miliar USD, bersamaan dengan ramai nya kabar Grab akan mengakuisisi perusahaan layanan transportasi daring pesaingnya, yakni GoTo Group. Obligasi konversi senior (senior convertible bond) adalah surat utang yang memungkinkan pemegang surat utang bersangkutan untuk mengonversinya menjadi saham perusahaan penerbit obligasi. Selain itu, mereka memiliki prioritas pembayaran lebih tinggi dari obligasi subordinat. Dalam siaran pers Selasa (10/6) Grab mengatakan, perusahaan berencana menawarkan obligasi konversi senior senilai 1,25 miliar USD secara agregat dalam bentuk pokok obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2030. Surat berharga tersebut akan memberi kupon 0 hingga 0,5 % per tahun, dibayar dua kali setahun, serta premi konversi sebesar 35-40 % dari harga penutupan saham pada hari Selasa (10/6). Grab bermaksud menggunakan hasil bersih penawaran obligasi itu untuk tiga keperluan.

Pertama, keperluan umum perusahaan. Kedua, mengoptimalkan strategi perusahaan yang mencakup akuisisi potensial sambil terus mempertahankan standar tinggi untuk transaksi. Ketiga, pembelian kembali saham. Grab masih memiliki sisa dana 274 juta USD di bawah program pembelian kembali sahamnya pada akhir Maret 2025. Obligasi tersebut dapat ditebus, dalam kondisi tertentu, mulai pertengahan 2028. Grab juga dapat menebus secara tunai seluruh obligasi setiap saat jika kurang dari 10 % jumlah pokok obligasi yang awalnya diterbitkan, masih beredar pada saat penebusan. Penawaran 1,25 miliar USD dari Grab merupakan transaksi obligasi konversi Asia terbesar berdenominasi USD sejak transaksi Ping An (perusahaan asuransi China) di 3,5 miliar USD pada Juli 2024. Transaksi Grab itu hampir mendekati penerbitan obligasi SK Hynix Inc (pembuat cip Korsel) senilai 1,7 miliar USD. (Yoga)

Tren penyaluran kredit pemilikanrumah atau KPR diperkirakan tumbuh melambat di bawah 10 % pada 2025, dipicu kondisi perekonomian yang melemah dan belum pulihnya daya beli masyarakat. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, kredit properti pada April 2025 mencapai Rp 967,59 triliun atau tumbuh 8,89 % secara tahunan, lebih rendah dibanding posisi akhir 2024 yang tumbuh 11,96 % secara tahunan. Kondisi serupa terjadi pada penyaluran KPR yang pada April 2025 mencapai Rp742,47 triliun atau tumbuh 8,67 % secara tahunan, jauh lebih rendah disbanding posisi April 2024 yang tumbuh hingga 13,96 % secara tahunan.

Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memperkirakan tren ini bertahan hingga enam bulan ke depan bila kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat tak kunjung pulih. Di sisi lain, perbankan juga perlu menjaga likuiditas. ”Pengetatan KPR bergantung pada strategi bank, kebutuhan KPR dan kualitas pembayaran KPR. Pertumbuhannya kemungkinan akan single digit atau berkisar 7-9 % pada 2025,” katanya, Selasa (10/6). Penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 % dapat mendorong penyaluran kredit ke depan. Namun, hal ter-penting yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya beli atau ekonomi masyarakat, seperti pembukaan lapangan kerja baru dan insentif yang meringankan beban masyarakat. (Yoga)