Penjualan mobil pada 5 bulan ini masih lesu, membuat target penjualan sebesar 900 ribu unit tampaknya sulit tercapai. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaran Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil secara wholesales periode Januari-Mei 2025 tercatat 316.981 unit atau turun 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 335.405 unit. Sementara itu, dari sisi penjualan mobil secara ritel periode Januari-Mei 2025 tercatat sebesar 328.852 unit atau turun 9,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 362.163 unit. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menerangkan, untuk mencapai target unit di sisa tujuh bulan. Pada hal angka ini jauh melampaui rata-rata penjualan per bulan sejauh ini yang hanya sekitar 63.400 unit. "Tanpa adanya perbaikan fundamental pada daya beli masyarakat dan stimulus kebijakan yang signifikan dari pemerintah, penjualan wholesales untuk 2025 tampaknya akan ada di kisaran 825.000-850.000 unit. Selain itu, belum terlihat gambaran bahwa pemulihan tahun ekonomi akan terjadi tahun ini," ucap dia. (Yetede)

Industri alas kaki mencatatkan kinerja impresif pada kuartal 1-2025. Ekspor alas kaki mencapai US$ 1,89 miliar atau Rp30,67 triliun (kurs Rp16.229). Nilai tersebut naik 13,80% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri alas kaki nasional mampu tumbuh impresif sebesar 6,95% pada kuartal 21-2025. Capaian ini menjadi sinyal kuat  bahwa industri alas kaki nasional tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh dan berekspansi secara aktif. Direktur Jenderal Industri  alas kaki nasional tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh dan berekspansi secara aktif. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemeperin) Taufiek Bawazier menerangkan, dalam skala global, Indonesia menempati peringkat ke-6 eksportir alas kaki dunia, dengan pangsa pasar sebesar 3,99%. "ini membuktikan bahwa produk alas kaki nasional memiliki daya saing produk kuat dan kepercayaan tinggi di pasar dunia," ucap dia. Kemenperin berkomitmen untuk terus mendukung iklim usaha dan perluasan pasar ekspor bagi industri alas kaki nasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan perjanjian dagang, mendorong mutual recognition agreement dalam hal sertifikasi, serta perluas akses pasar ke kawasan  nontradisional. (Yetede)

Meski diterpa tantangan global seperti pembatasan impor oleh China dan penolakan tambang di kawasan konservasi, emiten-emiten sektor pertambangan di Indonesia tetap menunjukkan optimisme dan strategi adaptif untuk mempertahankan kinerja bisnisnya.

Tokoh-tokoh penting dalam artikel ini adalah para direktur utama dari emiten pertambangan besar:

• Arsal Ismail, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), menyatakan bahwa perusahaan tetap mempertahankan target produksi dan penjualan batu bara sebesar 50 juta metrik ton pada 2025. Untuk mengantisipasi penurunan permintaan dari China, PTBA memperluas pasar ke negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Korea, dan Jepang.

• Arianto Sabtonugroho Rudjito, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), optimistis terhadap penjualan emas tahun ini dan telah menyiapkan anggaran investasi sebesar Rp7 triliun untuk proyek pengembangan, termasuk peningkatan produksi nikel.

• Restu Widiyantoro, Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS), menekankan perbaikan tata kelola, pengamanan wilayah tambang, serta peningkatan cadangan sebagai strategi menjaga pertumbuhan produksi hingga 12% tahun ini.

• Herwin Hidayat, Direktur PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), menyebut rampungnya pabrik heap leach milik anak usaha PT Citra Palu Minerals pada kuartal III/2025 sebagai "game changer". Target produksi emas BRMS tahun ini dipatok 70.000–75.000 troy ounce, naik signifikan dari tahun lalu.

Keseluruhan strategi perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan jangka pendek tak terelakkan, visi jangka panjang tetap dijaga melalui ekspansi pasar, pembangunan fasilitas pengolahan, serta investasi besar-besaran. Hal ini mencerminkan bahwa sektor pertambangan nasional masih menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, selama dijalankan dengan tata kelola yang baik dan adaptif terhadap tantangan global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada kuartal I/2025, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar -1,23%, menjadi satu-satunya sektor usaha yang tumbuh negatif dari sembilan sektor utama. Hal ini sangat kontras dengan performa pada kuartal I/2024, ketika sektor ini justru mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 9,31%.

Meski demikian, Stabilitas sektor pertambangan tetap terlihat dari kuatnya penyaluran kredit dan performa emiten tambang. Kredit investasi di sektor ini naik 42,7% YoY menjadi Rp350,8 triliun, sementara kredit modal kerja tumbuh 18,5% YoY menjadi Rp174,7 triliun. Emiten tambang pun masih diminati investor, karena konsisten membagikan dividen dan menjaga kinerja positif.

Pergeseran strategi pemerintah yang didorong oleh kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter turut menjelaskan tren penurunan eksplorasi murni, yang digantikan oleh pertumbuhan di sektor industri pengolahan yang justru tumbuh 4,55% pada kuartal yang sama. Ini mencerminkan peralihan nilai tambah dari hulu ke hilir dalam rantai industri tambang.

Tokoh penting dalam isu ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber data pertumbuhan sektor, serta secara tidak langsung, pemerintah yang berperan dalam mendorong hilirisasi dan pengawasan tata kelola sumber daya alam.

Akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa sektor pertambangan masih penting dan berpotensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional, asalkan dijalankan dalam koridor tata kelola yang bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah dan pelaku usaha dituntut menjaga komitmen terhadap regulasi dan kesejahteraan rakyat, agar kekayaan alam Indonesia dapat benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, memberikan peringatan keras kepada 27 perusahaan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) karena terlambat menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Dari 50 perusahaan yang wajib melapor, hanya sebagian yang patuh, sementara sisanya terancam sanksi.

Doni menegaskan bahwa pelaporan tahunan KKPRL penting untuk mengevaluasi progres pemanfaatan ruang laut. Hal ini diatur dalam Permen KP No. 28/2021, dan keterlambatan atau kelalaian akan dikenai denda sebesar Rp5 juta per hari sesuai Permen KP No. 31/2021.

Ia juga menekankan bahwa laporan tahunan bukan untuk mempersulit pelaku usaha, tetapi untuk memastikan kegiatan berjalan produktif, sesuai koordinat, dan berkelanjutan. Salah satu perusahaan yang tercantum adalah PT XL Axiata Tbk. dengan proyek SKKL Batam-Sarawak, serta PT Palapa Timur Telematika untuk SKKL Palapa Ring Timur.

Sumono Darwinto, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, menegaskan pentingnya laporan tersebut sebagai bagian dari komitmen usaha yang bertanggung jawab di ruang laut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga tata kelola ruang laut secara transparan dan terukur, agar pembangunan sektor kelautan tetap berkelanjutan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris BUMN sektor energi dan pertambangan, dengan memasukkan sejumlah figur dari latar belakang TNI/Polri dan politikus. Langkah ini dinilai kontroversial dan memicu kekhawatiran soal profesionalisme dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN strategis.

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama kalangan bawah, sedang mengalami tekanan yang signifikan. Dua indikator utama mencerminkan hal ini: meningkatnya kredit bermasalah (NPL) rumah tangga dan menyusutnya rata-rata simpanan per rekening bank.

Indonesia telah menerima 500 juta USD atau lebih dari Rp 8 triliun atas kinerja penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pembayaran berbasis hasil atau result-based payment memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyerapan karbon dari sektor kehutanan dan lahan. Result-based payment (RBP) merupakan mekanisme pembayaran yang diberikan atas pencapaian kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), RBP merupakan fase ketiga di mana negara mendapat pembayaran atas hasil penurunan emisi gas rumah kaca. Staf Ahli Menhut Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati mengatakan, Indonesia termasuk negara yang menerima pendanaan RBP terbesar dari program REDD+. Pendanaan ini masih terus bertambah karena baru sebagian hasil kinerja REDD+ Indonesia yang telah mendapatkan kontribusi berbasis hasil (RBC).

”Berdasarkan kinerja periode 2013-2017 dan periode 2017-2020, Indonesia baru menerima pembayaran dari reduksi emisi 61,5 juta ton COe. Padahal, total reduksi emisi periode 2013-2017 yakni 244,89 juta ton COe dan periode 2017-2020 sebesar 577,45 juta ton COe,” ujarnya dalam webinar bertajuk ”Mengenal RBP Lebih Dekat”, Rabu (11/6). Sejak 2014, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup telah mengelola pendanaan dari RBP mencapai 500 juta USD atau Rp 8,13 triliun. Dari total pendanaan tersebut, sebanyak 51,5 juta USD telah didistribusikan kepada berbagai pihak yang berkomitmen terhadap program penurunan emisi. Sumber pendanaan tersebut di antaranya berasal dari Green Climate Fund (103,8 juta USD), Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund di Kalimantan Timur (110 juta USD), Bio Carbon Fund di Jambi (70 juta USD) dan FOLU-Norway RBC (216 juta USD). (Yoga)

Kementan akan menggulirkan model percontohan tata kelola pupuk bersubsidi yang baru. Mereka juga telah mengkaji margin fee atau imbalan bagi distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang belum pernah diubah sejak 2010. Meski demikian, masih sedikit gabungan kelompok tani (gapoktan) yang menjadi titik serah atau penyalur pupuk subsidi. Kondisi itu membuat penyaluran pupuk subsidi masih bergantung pada distributor dan pengecer lama untuk sementara. Sejumlah poin itu mengemuka dalam webinar bertajuk ”Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi” yang digelar Sinar Tani, Kementan dan PT Pupuk Indonesia di Jakarta, Rabu (11/6). Webinar ini digelar terkait terbitnya Permentan No 15 Tahun 2025, yang merupakanperaturan pelaksana untuk PP No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan mulai berlaku pada 15 Mei 2025.

Dengan kedua regulasi itu, rantai birokrasi pupuk bersubsidi dipangkas, tinggal PT Pupuk Indonesia (Persero), Kementan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rantai distribusi pupuk bersubsidi juga diperpendek menjadi hanya PT Pupuk Indonesia, pelaku usaha distribusi dan titik serah. Titik serah mencakup gapoktan, kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), pengecer, dan koperasi. Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra mengatakan, menindaklanjuti kedua regulasi tersebut, Kementan akan menggulirkan model percontohan mekanisme baru distribusi pupuk bersubsidi. Gapoktan dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang telah siap juga akan dilibatkan. ”Percontohan bakal digulirkan di sejumlah daerah Indonesia selama tiga bulan kedepan,” ujar Jekvy, salah satu pembicara webinar tersebut. Terdapat lima daerah model percontohan, yaitu Lampung Tengah (Lampung), Grobogan (Jateng), Gunung kidul (DI Yogyakarta), Madiun (Jatim) dan Sidenreng Rappang (Sulsel). (Yoga)

Sudah lama orang mengamati kehebohan masyarakat saat berburu tiket konser, berbelanja telepon pintar seri terbaru atau berbelanja pakaian yang disertai gemuruh emosi. Di laman Business of fashion, sosiolog Perancis, Pierre Bourdieu, berpendapat bahwa agen sosial tidak membuat keputusan berdasarkan kriteria rasional. Menurut ilmu saraf modern, bahkan dalam pengambilan keputusan yang rasional, emosi terbukti memainkan peran utama. Beberapa tahun terakhir, integrase prinsip ilmu saraf dalam praktik bisnis telah memperoleh perhatian signifikan karena hasilnya yang luar biasa. Perusahaan yang mengadopsi strategi berbasis ilmu saraf melaporkan peningkatan produktivitas sebesar 12 %, bersamaan dengan peningkatan kreativitas dan inovasi karyawan, seperti dikutip dari laman Forbes. Menurut profesor Harvard, Gerald Zaltman, 95 % pengambilan keputusan pembelian kita terjadi di pikiran bawah sadar. Emosi benar-benar mendorong perilaku pembelian dan pengambilan keputusan secara umum.

Dalam dunia bisnis, ilmu saraf menunjukkan, dengan mengubah cara berpikir, para pemimpin dapat secara signifikan meningkatkan cara mereka terlibat, memotivasi orang lain, membuat keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan kinerja pribadi dan organisasi. Tak heran bila sekolah-sekolah bisnis mulai memasukkan ilmu saraf dalam pendidikan mereka. MIT Management Executive Education membikin kursus Neuroscience for Business, yang berlangsung selama enam minggu dengan perkiraan waktu belajar 6-8 jam per minggu. Wharton Executive Education membuat kursus berjudul The Neuroscience of Business: Innovations in Leadershipand Strategic Decisions, yang menunjukkan pada peserta cara kerja otak dan cara menerapkan prinsip-prinsip ilmu saraf di organisasi. Tujuannya, untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas manajemen, membangun tim, dan inovasi. Saatnya pendidikan bisnis di Indonesia mulai memasukkan pengetahuan tentang ilmu saraf dalam kurikulum mereka. (Yoga)