JAKARTA – Program minyak goreng bersubsidi Minyakita, yang dicanangkan pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, kini dinodai oleh berbagai praktik kecurangan yang sistematis. Berbagai modus pelanggaran, mulai dari penimbunan, penyimpangan distribusi, hingga pemalsuan produk, telah menyebabkan tujuan mulia program ini tidak tercapai secara optimal, merugikan konsumen dan berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Minyakita diluncurkan sebagai respons atas lonjakan harga minyak goreng yang sempat menyentuh Rp20.000 per liter. Dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.000 per liter, program ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang harga di pasar. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya penyalahgunaan yang signifikan di berbagai tingkatan rantai pasok.

Ragam Modus Pelanggaran Distribusi

Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah penjualan Minyakita di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah. Praktik ini sering kali didahului oleh aksi spekulasi oleh distributor dan agen yang sengaja menahan stok untuk menciptakan kelangkaan buatan, sehingga dapat menjual dengan harga lebih tinggi. Kasus seperti ini disinyalir terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana pasokan ditahan untuk mendongkrak harga.

Pelanggaran lainnya adalah penyaluran yang tidak tepat sasaran. Minyakita yang seharusnya diprioritaskan untuk pasar rakyat dan konsumen rumah tangga, justru dialihkan ke sektor industri atau usaha besar yang bersedia membeli dengan harga lebih tinggi.

Praktik monopoli juga menjadi sorotan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahkan telah menetapkan tujuh perusahaan terbukti secara sah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik monopoli minyak goreng. Perusahaan-perusahaan tersebut mencakup PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Incasi Raya, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Sinar Alam Permai.

Pemalsuan Produk dan Penipuan Konsumen

Kecurangan tidak hanya terjadi pada alur distribusi, tetapi juga pada fisik produk yang diterima konsumen. Kementerian Perdagangan menemukan adanya produsen dan pengemas ulang (repacker) yang mengurangi takaran atau volume minyak goreng.

Beberapa temuan signifikan antara lain:

·         Pengurangan Volume: Sejumlah produsen, termasuk PT Artha Eka Global Asia, diduga mengurangi isi kemasan dari seharusnya 1 liter menjadi hanya 800 ml, meskipun label tetap mencantumkan volume 1 liter.

·         Pemalsuan Merek: Di Tangerang, CV Rabbani Bersaudara terindikasi memproduksi dan mengemas ulang minyak goreng merek lain menggunakan kemasan Minyakita tanpa izin resmi.

·         Pelanggaran Izin Edar: Gudang PT Navyta Nabati Indonesia disegel karena ditemukan mengemas ulang Minyakita dengan volume tidak sesuai, serta diketahui Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI-nya telah habis masa berlaku. Perusahaan ini juga tidak memiliki izin edar dari BPOM dan bahkan diduga memalsukan surat rekomendasi izin edar.

Pengawasan Pemerintah dan Dampak Pelanggaran

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan berbagai langkah pengawasan. Sejak November 2024 hingga 12 Maret 2025, Kemendag telah mengawasi 316 pelaku usaha di 23 provinsi dan menjatuhkan sanksi kepada 66 pelaku usaha yang terbukti melanggar. Sanksi yang diberikan bersifat administratif, mulai dari teguran tertulis hingga rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.

Meskipun demikian, sanksi yang ada dinilai belum memberikan efek jera yang maksimal. Beberapa pelaku usaha yang terbukti melanggar hanya dikenai sanksi ringan, sehingga risiko hukum dianggap lebih rendah dibandingkan keuntungan yang didapat dari praktik curang.

Dampak dari serangkaian pelanggaran ini sangat dirasakan masyarakat, yang kesulitan mendapatkan minyak goreng bersubsidi sesuai harga yang ditetapkan. Di sisi lain, transaksi ilegal dan tidak tercatat ini berpotensi besar menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Fenomena ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dan transparan, salah satunya melalui digitalisasi sistem distribusi, untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada yang berhak.

Aksi saling serang antara Israel dan Iran berpotensi menjadi ancaman baru pasar finansial, yang baru saja lolos dari imbas negatif perang dagang, Kejadian ini menjadi batu sandungan bagi pasar saham, obligasi, hingga rupiah untuk melanjutkan tren penguatan. Pada Jumat pekan lalu, IHSG BEI turun 0,53& ke level 7.166. Namun, secara mingguan, indkes masih tumbuh 0,74%. Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi tenor 10 tahun naik 0,02% ke level 6,69% pada akhir pekan lalu. Rupiah melemah 0,42% ke level Rp16.286 per dolar AS. Ancaman perang Israel-Iran membuat investasi memburu aset aman (safe haven) seperti emas dan dolar AS dan mengurangi investasi aset berisiko (risk off) seperti saham. Jumat pekan lalu, harga emas di pasar spot melonjak 1,4% ke level 3.432 per troy ounce (oz). Adapun harga kontrak emas berjangka di bursa COmex naik 1,4% menjadi 3.452 per oz. Sementara itu, indeks dolar naik 0,29% ke level 98,18. Ini menunjukkan dolar AS masih menjadi salah satu aset safe haven dunia. harga kontrak berjangka minyak WTI juga melejit 7,2% nenjadi US$ 73 per barel. Seiring engana utum investor diminta mewaspadai efek negatif memburuknya konflik Iran dan Israel. Apalagi, jika hal ini sampai berujung perang di kawasan Timur Tengah

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau yang dikenal sebagai Harita Nickel, tengah menanti hasil penilaian/audit indepen yang dilakukan lembaga berstandar internasional, The Initiative for Responsible Mining Asurance (IRMA). Audit yang telah berlangsung  sejak 2023 ini hasilnya akan rampung dalam waktu dekat. SCA Global Services, firma audit independen yang disetujui IRMA, akan melakukan penilaian, yang mencakup kajian dokumen (tahap 1) yang telah dilakukan sejak (tahap 1) yang telah dilakukan sejak Oktober 2024, diikuti oleh audit lapangan (tahap 2) pada April 2025. Penilaian dilakukan  menggunakan informasi dari berbagai unsur seperti anggota masyarakat sekitar, pejabat publik, perwakilan tenaga kerja, atau pihak berkepentingan lainnya. "Harita selama ini selalu mengikuti aturan dan standar yang berlaku. Yang berkembang saat ini adalah pihak buyer terutama dari Eropa dan Amerika menginginkan informasi detail tentang rantai pasoknya. IRMA adalah audit yang terketat dengan segala transparansinya," kata Direktur HSE Harita Nickel Tonny H. Secara total tak kurang dari 1.000 persyaratan dokumen maupun praktik lapangan standar IRMA yang akan melalui proses audit. Hasil penilaian yang berupa laporan audit publik yang dirilis secara lokal dan disitus IRMA. (Yetede)

Indonesia Clearing House (ICH) resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Aisng (PUVA) dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat BI No 27/301/DPPK/Str/B kepada Indonesia Clearing  House (ICH). "Surat keputusan dari yang kami terima dari BI ini tentunya merupakan kepercayaan besar dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator perdagangan deviratif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). Sebagai Lembaga Kliring kami siap untuk mendukung  berbagai agenda dari BI untuk pengembangan deviratif pasar uang dan valuta asing," kata Direktur Megain Widjaya. Megain menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan devaratif PUVA sebagai pasar yang modern dan efiisen, Sebagai lembaga kliring PUVA, ICH berkomitmen penuh untuk mengedapankan integritas, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam pembangunan pasar keuangan yang dalam, inklusif, dan berdaya saing global. "Dalam posisi sebagai lembaga kliring PUVA, kami tentunya akan mendapatkan peran yang penting dan krusial dalam mendukung infrastruktur pasar keuangan berintegritas. Untuk itu, kami akan memastsikan bahwa pasar tetap berfungsi secara adil, efisien dan teratur bahkan dalam kondisi volatil," tegas dia. (Yetede)

OJK menilai fundamental perbankan nasional saat ini masih solid, utamanya di sisi permodalan yang cukup tebal. Hal ini sejalan dengan hasil stress test yang dilakukan regulator maupun bank secara individu yang menunjukkan kondisi terjaga. Mengacu data OJK, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan per April 2025 berada di level 25,43%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 25,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa permodalan industri perbankan masih cukup tebal untuk mendukung ekspansi dan mengantisipasi dampak dari risiko ketidakpastian global. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, posisi April 2024 CAR industri perbankan berada di level 25,97% dan meningkayt di kahir 2024 menjadi 26,68%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbanakan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tingginya ketidakpastian global yang antara lain disebabkan lambannya laju penurunan suku bunga acuan khusus Fed Fund Rate eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masihh terjadi di beberapa kawasan, memang sedikit banyak telah mempengaruhi ekonomi global maupun domestik. Hingga akhir-akhir ini, salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman atau investasi di sektor yang dinilai aman (safe haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi. (Yetede)

Israel melancarkan serangan ke Iran, Jumat (13/6). Iran pun membalas serangan Israel. Dunia terjerumus dalam perang baru yang memperburuk ketidakpastian perekonomian global. Seusai serangan itu, harga minyak dunia sontak melejit. Bursa Asia langsung melemah dan harga emas meningkat. Mengacu data Market Insider, harga minyak dunia melesat di atas 8 % pada Jumat pagi. Pada Kamis, pergerakan harga sempat melandai dan ditutup di rentang 69 USD per barel. Harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) tercatat naik 10,17 % pada level 75,84 USD per barel menjelang Jumat tengah hari WIB. Sementara harga minyak dunia jenis Brent naik 9,51 % pada level 77,03 USD per barel.

JP Morgan memperkirakan, jika ada eskalasi tensi, harga minyak dunia bisa melonjak hingga 120 USD per barel. Dengan harga minyak yang meningkat, ada potensi kenaikan inflasi konsumen (CPI) di AS, yang berdampak terhadap kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve. Serangan militer Israel ke Iran mendorong kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah sebagai pusat produksi minyak dunia. ”Serangan Israel terhadap Iran merupakan salah satu dari 10 risiko global teratas, tapi pasar Asia diperkirakan pulih dengan cepat karena paparan terhadap konflik tersebut relatif terbatas dan hubungan yang semakin erat dengan Arab Saudi dan UEA yang tidak terpengaruh,” kata Xu Tiachen dari The Economist Intelligence. (Yoga)

Dalam dua tahun terakhir, import bill atau tagihan impor pangan global kian membengkak. Kedepan, tagihan yang mencerminkan biaya impor itu bakal semakin bengkak akibat tarif tambahan dasar dan resiprokal yang digulirkan Presiden AS, Donald Trump. Pada 12 Juni 2025, Organisasi Pangan dan Pertanian(FAO) merilis ”Food Out-look” edisi Juni 2025 di Roma, Italia, yang memuat perkembangan, tinjauan dan prospek berbagai komoditas pangan dunia berikut isu khusus penyertanya, diantaranya tagihan pembayaran impor pangan dunia. FAO menyebut tagihan impor pangan global melonjak ke rekor tertinggi baru dalam sejarah perdagangan pangan dunia, mencapai 2,1 triliun USD pada 2024, melonjak 71,4 miliar USD atau 3,6 % dari tahun 2023, terutama didorong kenaikan biaya impor sebesar 29,3 % untuk kopi, teh, kakao dan rempah-rempah; 8,1 % untuk buah-buahan dan sayuran; serta 5,6 % untuk daging. Sejumlah faktor memengaruhi kenaikan harga berbagai komoditas pangan yang memicu lonjakan tagihan impor.

Pada 2023-2024, panas ekstrem, hujan ekstrem dan banjir menjadi penyebab utamanya. Penyebab lainnya adalah gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik, seperti di Terusan Suez dan Laut Hitam, serta penurunan sumber air Terusan Panama. Kenaikan harga komoditas juga dipicu kenaikan tarif impor serta pembatasan ekspor dan impor. Kepala Ekonom FAO Maximo Torero berkata, pada 2025, ketegangan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan menurunkan volume impor pangan dan mendongkrak harga pangan dunia, yang membuat tagihan impor pangan dunia kian melambung. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan tambahan tarif atau bea masuk dasar sebesar 10 % untuk semua barang dari sejumlah negara dan mengenakan tarif resiprokral pada sejumlah negara yang menjadi penyebab defisit neraca dagang AS. Pada 6 Juni 2025, Indeks Harga Beras Dunia pada Mei 2025 sebesar 106,3. Walau lebih rendah 22,6 % secara tahunan, indeks itu naik 1,4 % secara bulanan. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) akan fokus meningkatkan produksi gas yang bisa diolah menjadi elpiji untuk mengurangi impor elpiji yang signifikan. Dari total kebutuhan elpiji dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun, 80 % diimpor sebab produksi dalam negeri tak mencukupi. Pengembangan dimetil eter sebagai pengganti elpiji akan dilanjutkan. ”Masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan produksi elpiji nasional dari 1,6 juta ton per tahun menjadi 2,6 juta ton per tahun. Kami berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menaikkan potensi produksi tersebut sehingga porsi impor elpiji bisa berkurang,” ujar Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6).

Selain mengoptimalkan potensi yang ada, pihaknya akan mendorong pengembangan dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Infrastruktur jaringan gas rumah tangga juga perlu dioptimalkan untuk utilisasi gas alam yang berfungsi layaknya elpiji. ”Dari target 200.000 jaringan gas rumah tangga, realisasinya baru 60.000 jaringan. Masih jadi PR kami ke depan. Dengan dukungan pemerintah, kami terus meningkatkan infrastruktur gas ini agar semakin maksimal,” katanya. Pertamina juga akan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) global dan domestik dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. (Yoga)

Perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau IEU CEPA telah memasuki tahap akhir. Lebih dari 90 % substansi perjanjian telah disepakati. Capaian pentingnya adalah masuknya kelapa sawit dalam skema perdagangan. Sebelumnya komoditas ini sempat dikecualikan. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, rancangan dokumen perjanjian finalI EU-CEPA ditargetkan rampung September 2025. Dokumen itu nantinya ditanda-tangani Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa. ”Saat ini perundingan substansi sudah masuk tahap akhir. Hampir seluruh isi perjanjian telah disepakati,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/6). Setelah penandatanganan, IEU CEPA akan memasuki fase ratifikasi oleh Indonesia dan 27 negara anggota Uni Eropa, mencakup penerjemahan dokumen dalam 27 bahasa resmi Uni Eropa dan diperkirakan memakan waktu setahun.

Pengakuan kelapa sawit sebagai komoditas sah dalam perjanjian menjadi capaian penting. Dalam perjanjian IEU-CEPA, produk sawit dibagi dalam dua kategori, yakni pangan dan bahan bakar. ”Selama ini kita mendapat hambatan terbesar terkait dengan fuel (bahan bakar). Namun, Indonesia sudah mengembangkan B 40 dan akan ditingkatkan menjadi B 50, sehingga untuk fuel kita sudah bisa menyerap di dalam negeri,” ujarnya. Airlangga memastikan, Indonesia berhasil mendorong dimasukkannya bab khusus tentang trade and sustainability, termasuk mitigasi dampak regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang jadi hambatan ekspor sawit nasional. Dengan berlakunya perjanjian ini, pemerintah memproyeksikan kenaikan ekspor hingga 50 % dalam tiga tahun. Produk padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi, yang saat ini dikenai tarif impor 8-12 %, akan mendapat fasilitas bebas bea masuk. Perjanjian ini membuka akseske pasar Uni Eropa yang mencakup sekitar 450 juta konsumen. (Yoga)

Usai meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ketegangan geopolitik global kembali meningkat akibat serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian di pasar global, memicu lonjakan harga minyak dan emas, serta menyebabkan pelemahan pasar saham di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,53%, dan nilai tukar rupiah juga melemah menjadi Rp16.303 per dolar AS.

Matthew Haupt dari Wilson Asset Management menilai bahwa arah pasar sangat ditentukan oleh respons Iran, sedangkan Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas menyoroti risiko terganggunya jalur minyak Selat Hormuz yang dapat menekan pasar lebih lanjut. Di tengah gejolak, sektor energi dan logam mulia justru menunjukkan ketahanan, didukung oleh aksi lindung nilai (hedging) investor seperti yang disampaikan oleh Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas.

Dampak geopolitik ini juga merembet ke fiskal nasional. Menurut peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, asumsi makro dalam APBN 2025 mulai kehilangan relevansi, terutama terkait harga minyak dan nilai tukar. Penurunan harga minyak dapat mengurangi pendapatan negara, namun juga menekan subsidi energi, sehingga dampaknya bisa netral atau positif terhadap defisit. Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban utang dan subsidi, berpotensi menambah defisit lebih dari Rp10 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar, serta menyebut transmisi dampak geopolitik terhadap ekonomi domestik masih bersifat terbatas dan lambat. Pemerintah disarankan untuk menjaga fleksibilitas anggaran guna merespons dinamika global yang cepat berubah.