Indonesia Clearing House (ICH) resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Aisng (PUVA) dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat BI No 27/301/DPPK/Str/B kepada Indonesia Clearing  House (ICH). "Surat keputusan dari yang kami terima dari BI ini tentunya merupakan kepercayaan besar dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator perdagangan deviratif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). Sebagai Lembaga Kliring kami siap untuk mendukung  berbagai agenda dari BI untuk pengembangan deviratif pasar uang dan valuta asing," kata Direktur Megain Widjaya. Megain menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan devaratif PUVA sebagai pasar yang modern dan efiisen, Sebagai lembaga kliring PUVA, ICH berkomitmen penuh untuk mengedapankan integritas, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam pembangunan pasar keuangan yang dalam, inklusif, dan berdaya saing global. "Dalam posisi sebagai lembaga kliring PUVA, kami tentunya akan mendapatkan peran yang penting dan krusial dalam mendukung infrastruktur pasar keuangan berintegritas. Untuk itu, kami akan memastsikan bahwa pasar tetap berfungsi secara adil, efisien dan teratur bahkan dalam kondisi volatil," tegas dia. (Yetede)

OJK menilai fundamental perbankan nasional saat ini masih solid, utamanya di sisi permodalan yang cukup tebal. Hal ini sejalan dengan hasil stress test yang dilakukan regulator maupun bank secara individu yang menunjukkan kondisi terjaga. Mengacu data OJK, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan per April 2025 berada di level 25,43%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 25,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa permodalan industri perbankan masih cukup tebal untuk mendukung ekspansi dan mengantisipasi dampak dari risiko ketidakpastian global. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, posisi April 2024 CAR industri perbankan berada di level 25,97% dan meningkayt di kahir 2024 menjadi 26,68%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbanakan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tingginya ketidakpastian global yang antara lain disebabkan lambannya laju penurunan suku bunga acuan khusus Fed Fund Rate eskalasi trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor trade war melalui kebijakan pengenaan tarif impor oleh AS, serta dinamika konflik geopolitik yang masihh terjadi di beberapa kawasan, memang sedikit banyak telah mempengaruhi ekonomi global maupun domestik. Hingga akhir-akhir ini, salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman atau investasi di sektor yang dinilai aman (safe haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi. (Yetede)

Israel melancarkan serangan ke Iran, Jumat (13/6). Iran pun membalas serangan Israel. Dunia terjerumus dalam perang baru yang memperburuk ketidakpastian perekonomian global. Seusai serangan itu, harga minyak dunia sontak melejit. Bursa Asia langsung melemah dan harga emas meningkat. Mengacu data Market Insider, harga minyak dunia melesat di atas 8 % pada Jumat pagi. Pada Kamis, pergerakan harga sempat melandai dan ditutup di rentang 69 USD per barel. Harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) tercatat naik 10,17 % pada level 75,84 USD per barel menjelang Jumat tengah hari WIB. Sementara harga minyak dunia jenis Brent naik 9,51 % pada level 77,03 USD per barel.

JP Morgan memperkirakan, jika ada eskalasi tensi, harga minyak dunia bisa melonjak hingga 120 USD per barel. Dengan harga minyak yang meningkat, ada potensi kenaikan inflasi konsumen (CPI) di AS, yang berdampak terhadap kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve. Serangan militer Israel ke Iran mendorong kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah sebagai pusat produksi minyak dunia. ”Serangan Israel terhadap Iran merupakan salah satu dari 10 risiko global teratas, tapi pasar Asia diperkirakan pulih dengan cepat karena paparan terhadap konflik tersebut relatif terbatas dan hubungan yang semakin erat dengan Arab Saudi dan UEA yang tidak terpengaruh,” kata Xu Tiachen dari The Economist Intelligence. (Yoga)

Dalam dua tahun terakhir, import bill atau tagihan impor pangan global kian membengkak. Kedepan, tagihan yang mencerminkan biaya impor itu bakal semakin bengkak akibat tarif tambahan dasar dan resiprokal yang digulirkan Presiden AS, Donald Trump. Pada 12 Juni 2025, Organisasi Pangan dan Pertanian(FAO) merilis ”Food Out-look” edisi Juni 2025 di Roma, Italia, yang memuat perkembangan, tinjauan dan prospek berbagai komoditas pangan dunia berikut isu khusus penyertanya, diantaranya tagihan pembayaran impor pangan dunia. FAO menyebut tagihan impor pangan global melonjak ke rekor tertinggi baru dalam sejarah perdagangan pangan dunia, mencapai 2,1 triliun USD pada 2024, melonjak 71,4 miliar USD atau 3,6 % dari tahun 2023, terutama didorong kenaikan biaya impor sebesar 29,3 % untuk kopi, teh, kakao dan rempah-rempah; 8,1 % untuk buah-buahan dan sayuran; serta 5,6 % untuk daging. Sejumlah faktor memengaruhi kenaikan harga berbagai komoditas pangan yang memicu lonjakan tagihan impor.

Pada 2023-2024, panas ekstrem, hujan ekstrem dan banjir menjadi penyebab utamanya. Penyebab lainnya adalah gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik, seperti di Terusan Suez dan Laut Hitam, serta penurunan sumber air Terusan Panama. Kenaikan harga komoditas juga dipicu kenaikan tarif impor serta pembatasan ekspor dan impor. Kepala Ekonom FAO Maximo Torero berkata, pada 2025, ketegangan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan menurunkan volume impor pangan dan mendongkrak harga pangan dunia, yang membuat tagihan impor pangan dunia kian melambung. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan tambahan tarif atau bea masuk dasar sebesar 10 % untuk semua barang dari sejumlah negara dan mengenakan tarif resiprokral pada sejumlah negara yang menjadi penyebab defisit neraca dagang AS. Pada 6 Juni 2025, Indeks Harga Beras Dunia pada Mei 2025 sebesar 106,3. Walau lebih rendah 22,6 % secara tahunan, indeks itu naik 1,4 % secara bulanan. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) akan fokus meningkatkan produksi gas yang bisa diolah menjadi elpiji untuk mengurangi impor elpiji yang signifikan. Dari total kebutuhan elpiji dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun, 80 % diimpor sebab produksi dalam negeri tak mencukupi. Pengembangan dimetil eter sebagai pengganti elpiji akan dilanjutkan. ”Masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan produksi elpiji nasional dari 1,6 juta ton per tahun menjadi 2,6 juta ton per tahun. Kami berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menaikkan potensi produksi tersebut sehingga porsi impor elpiji bisa berkurang,” ujar Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6).

Selain mengoptimalkan potensi yang ada, pihaknya akan mendorong pengembangan dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Infrastruktur jaringan gas rumah tangga juga perlu dioptimalkan untuk utilisasi gas alam yang berfungsi layaknya elpiji. ”Dari target 200.000 jaringan gas rumah tangga, realisasinya baru 60.000 jaringan. Masih jadi PR kami ke depan. Dengan dukungan pemerintah, kami terus meningkatkan infrastruktur gas ini agar semakin maksimal,” katanya. Pertamina juga akan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) global dan domestik dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. (Yoga)

Perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau IEU CEPA telah memasuki tahap akhir. Lebih dari 90 % substansi perjanjian telah disepakati. Capaian pentingnya adalah masuknya kelapa sawit dalam skema perdagangan. Sebelumnya komoditas ini sempat dikecualikan. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, rancangan dokumen perjanjian finalI EU-CEPA ditargetkan rampung September 2025. Dokumen itu nantinya ditanda-tangani Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa. ”Saat ini perundingan substansi sudah masuk tahap akhir. Hampir seluruh isi perjanjian telah disepakati,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/6). Setelah penandatanganan, IEU CEPA akan memasuki fase ratifikasi oleh Indonesia dan 27 negara anggota Uni Eropa, mencakup penerjemahan dokumen dalam 27 bahasa resmi Uni Eropa dan diperkirakan memakan waktu setahun.

Pengakuan kelapa sawit sebagai komoditas sah dalam perjanjian menjadi capaian penting. Dalam perjanjian IEU-CEPA, produk sawit dibagi dalam dua kategori, yakni pangan dan bahan bakar. ”Selama ini kita mendapat hambatan terbesar terkait dengan fuel (bahan bakar). Namun, Indonesia sudah mengembangkan B 40 dan akan ditingkatkan menjadi B 50, sehingga untuk fuel kita sudah bisa menyerap di dalam negeri,” ujarnya. Airlangga memastikan, Indonesia berhasil mendorong dimasukkannya bab khusus tentang trade and sustainability, termasuk mitigasi dampak regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang jadi hambatan ekspor sawit nasional. Dengan berlakunya perjanjian ini, pemerintah memproyeksikan kenaikan ekspor hingga 50 % dalam tiga tahun. Produk padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi, yang saat ini dikenai tarif impor 8-12 %, akan mendapat fasilitas bebas bea masuk. Perjanjian ini membuka akseske pasar Uni Eropa yang mencakup sekitar 450 juta konsumen. (Yoga)

Usai meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ketegangan geopolitik global kembali meningkat akibat serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian di pasar global, memicu lonjakan harga minyak dan emas, serta menyebabkan pelemahan pasar saham di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,53%, dan nilai tukar rupiah juga melemah menjadi Rp16.303 per dolar AS.

Matthew Haupt dari Wilson Asset Management menilai bahwa arah pasar sangat ditentukan oleh respons Iran, sedangkan Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas menyoroti risiko terganggunya jalur minyak Selat Hormuz yang dapat menekan pasar lebih lanjut. Di tengah gejolak, sektor energi dan logam mulia justru menunjukkan ketahanan, didukung oleh aksi lindung nilai (hedging) investor seperti yang disampaikan oleh Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas.

Dampak geopolitik ini juga merembet ke fiskal nasional. Menurut peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, asumsi makro dalam APBN 2025 mulai kehilangan relevansi, terutama terkait harga minyak dan nilai tukar. Penurunan harga minyak dapat mengurangi pendapatan negara, namun juga menekan subsidi energi, sehingga dampaknya bisa netral atau positif terhadap defisit. Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban utang dan subsidi, berpotensi menambah defisit lebih dari Rp10 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar, serta menyebut transmisi dampak geopolitik terhadap ekonomi domestik masih bersifat terbatas dan lambat. Pemerintah disarankan untuk menjaga fleksibilitas anggaran guna merespons dinamika global yang cepat berubah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada bank-bank swasta untuk berhati-hati dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa meskipun OJK mendukung partisipasi aktif perbankan swasta, penyaluran kredit tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profil risiko yang sehat, mengingat dana yang digunakan berasal dari simpanan masyarakat.

Data OJK menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) untuk KPR subsidi mengalami tren kenaikan pada awal 2025, yakni berada di kisaran 2,78%–2,88%. Untuk menjaga stabilitas perbankan, OJK telah meluncurkan berbagai kebijakan pendukung seperti kelonggaran penilaian kualitas aset, penghapusan larangan kredit pengadaan tanah bagi pengembang, serta pemberlakuan ATMR lebih rendah bagi debitur dan pengembang.

Sejalan dengan meningkatnya kuota rumah subsidi melalui skema FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, bank swasta mulai menunjukkan komitmennya. Salah satunya, CEO Lippo Group James Riady menyatakan bahwa Nobu Bank siap menyalurkan hingga 20.000 unit rumah subsidi, setelah diminta langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Selain Nobu Bank, BCA dan Bank Artha Graha juga telah direncanakan sebagai penyalur FLPP, dengan BCA menandatangani kerja sama untuk pembiayaan 1.000 unit rumah subsidi bersama BP Tapera.

Presiden Komisaris BCA, Jahja Setiaatmadja, menegaskan pentingnya dukungan seluruh pihak, termasuk sektor perbankan, dalam merealisasikan program penyediaan hunian layak yang digagas pemerintah. Secara keseluruhan, kolaborasi antara regulator, pemerintah, dan perbankan diharapkan mampu mewujudkan target pembangunan rumah subsidi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas sektor keuangan.

Pemerintah Indonesia merevisi rencana impor sapi perah tahun 2025 dari semula 250.000 ekor menjadi 150.000 ekor. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa penyesuaian ini tetap dalam kerangka target nasional mendatangkan 1 juta ekor sapi perah hingga 2029, namun realisasinya harus disesuaikan dengan tantangan di lapangan, termasuk kesiapan lahan dan kemitraan petani. Ia menegaskan perlunya dorongan ekstra untuk merealisasikan target tahun ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program percepatan produksi susu dan daging nasional. Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 9.736 ekor sapi perah asal Australia telah tiba di Indonesia. Untuk menunjang program ini, dibutuhkan lahan seluas 1,45 juta hektare serta penguatan kemitraan antara investor dan peternak rakyat demi pemerataan manfaat ekonomi.

Pemerintah juga menetapkan program percepatan produksi susu dan daging sebagai bagian dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029 yang akan dijalankan di 29 lokasi provinsi. Salah satu perusahaan yang mendukung misi ini adalah PT Frisian Flag Indonesia (FrieslandCampina), yang akan mengembangkan teknologi dan membina 30–40 peternakan percontohan berbasis petani rakyat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Secara keseluruhan, strategi ini merupakan langkah penting menuju kemandirian pangan hewani, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperkuat industri persusuan nasional secara berkelanjutan.

Viralnya klaim bahwa uang koin kelapa sawit Rp 1.000 keluaran tahun 1996 bernilai hingga Rp 75 juta karena mengandung emas dipastikan hoaks. Menurut Aryo, pedagang uang lama di Pasar Baru, Jakarta, nilai pasar koin tersebut hanya sekitar Rp 3.000–Rp 5.000 per keping. Nilai tambah biasanya berasal dari penggunaannya sebagai mahar atau benda koleksi, bukan karena kandungan emas.