Operasi pasar beras segera digelar pemerintah melalui Perum Bulog. Sebanyak 1,32 juta ton beras SPHP di lepas ke pasaran di Juni-Juli tahun ini guna meredam kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut. Seiring dengan akan diluncurkannya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, distribusi beras SPHP juga menyasar jaringan koperasi tersebut sehingga masyarakat di perdesaan lebih mudah mengakses pangan dengan harga terjangkau. Dalam laporan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), pada 14 Juni 2025, di tingkat konsumen, rerata banderol beras medium di zona III sudah 24,75% di atas harga eceran tertinggi (HET), beras premium di zona III telah 14,39% di atas HET, beras medium di zona II naik 8,33%  diatas HET, beras medium di zona 1 meningkat 7,4% diatas HET. Secara nasional, rerata harga beras medium Rp13.998 per kg atau 11,98% di atas HET dan berada pada status perlu intervensi, baik di zona 1, II, maupun III. Intervensi dilakukan di daerah terpilih dengan inflasi tinggi. Bahkan dalam data terbaru yang dimuat di Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas, rerata nasional harga beras medium pada 16 Juni 2025 telah mencapai Rp 14.126 per kg atau 13,01% diatas HET Rp 12.500 per kg. (Yetede)

Transformasi digital dalam sistem pembayaran Indonesia telah mengalami percepatan signifikan berkat kehadiran QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019. QRIS telah menjadi katalis penting dalam mendorong efisiensi, inklusivitas, dan keamanan sistem pembayaran, terutama bagi pelaku UMKM, yang kini menjadi mayoritas dari 35,9 juta merchant pengguna QRIS.

Gubernur Bank Indonesia, bersama Kadin Indonesia, mencatat bahwa digitalisasi ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan omzet UMKM, serta memperluas akses mereka terhadap pembiayaan formal. Selain itu, QRIS juga memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan tata kelola keuangan publik, melalui adopsi sistem pembayaran digital di pemerintahan daerah bersama TP2DD.

Meski berhasil di dalam negeri, meningkatnya dominasi QRIS telah memicu kekhawatiran dari pihak internasional, khususnya dari Amerika Serikat, terkait penurunan volume transaksi jaringan pembayaran global seperti kartu kredit asing. Namun, pihak otoritas menegaskan bahwa QRIS tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem internasional, melainkan membangun fondasi ekonomi nasional yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Inisiatif interkoneksi QRIS lintas negara seperti Thailand dan Malaysia menjadi bagian penting untuk menjaga keterhubungan dengan sistem global. Faktor kolaborasi antara Bank Indonesia, OJK, pemerintah daerah, dan pelaku industri keuangan menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat digitalisasi menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk pelosok.

Dengan capaian indeks inklusi keuangan sebesar 75,02% dan literasi keuangan 65,43% pada 2024, ruang pengembangan QRIS masih terbuka luas. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga agar sistem ini tetap inklusif, aman, dan adaptif terhadap perubahan global, selaras dengan visi Asta Cita Presiden yang mendorong pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyepakati 19 kerja sama strategis dalam Leaders’ Retreat perdana yang berlangsung di Singapura pada Senin (16/6). Kesepakatan ini mencakup berbagai sektor penting seperti pertahanan, ekonomi, ketahanan pangan, dan energi berkelanjutan, menandai penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Dalam konferensi pers bersama, Presiden Prabowo secara terbuka memuji sejumlah kebijakan sukses Singapura, termasuk pembangunan perumahan rakyat dan pengelolaan sovereign wealth fund. Ia menyatakan niat Indonesia untuk meniru praktik-praktik terbaik dari negara tetangga demi kesejahteraan rakyat. Dengan gaya lugas, Prabowo menegaskan bahwa meniru keberhasilan negara lain dalam praktik kehidupan nyata adalah bentuk adaptasi positif.

Selain kerja sama strategis, kedua pemimpin juga membahas isu geopolitik global, khususnya konflik di Gaza dan ketegangan antara Israel dan Iran. Mereka menyerukan gencatan senjata segera dan penyelesaian melalui jalur damai, menekankan pentingnya diplomasi dalam meredam eskalasi konflik.

Pertemuan ini tidak hanya mempererat hubungan Indonesia–Singapura, tetapi juga menunjukkan posisi tegas kedua negara dalam mendukung stabilitas kawasan dan kerja sama yang saling menguntungkan di tengah ketidakpastian global.

Memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China mendorong lonjakan ekspor produk China ke ASEAN, termasuk Indonesia, yang mengalami kenaikan impor sebesar 13% pada Mei 2025 dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima bulan pertama 2025 saja, impor Indonesia dari China sudah mencapai US$ 33,45 miliar, naik 17% secara tahunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap ketahanan industri dalam negeri yang semakin tertekan oleh produk impor murah asal Tiongkok.

Memanasnya konflik antara Iran dan Israel menimbulkan risiko baru bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui potensi kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan beban subsidi BBM, tekanan inflasi impor, serta potensi pelebaran defisit fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak, yang bisa berdampak ke harga pangan dan tekanan fiskal.

Prospek kinerja PT Jasa Marga Tbk (JSMR) pada 2025 dinilai tetap positif meskipun ada sejumlah tantangan jangka pendek, seperti kebijakan pemerintah terkait diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon ini berlaku terbatas hanya di 10 ruas tol dan hanya untuk beberapa hari, sehingga dampaknya ke pendapatan perusahaan diperkirakan kecil, yaitu sekitar 2,7% dari kuartal sebelumnya, menurut Sukarno Alatas, Analis Senior Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Pertumbuhan kredit untuk sektor UMKM di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan signifikan. Per April 2025, outstanding kredit UMKM hanya tumbuh 2,3% secara tahunan menjadi Rp 1.400 triliun. Meski ada sedikit perbaikan dari bulan sebelumnya (1,7%), angka ini masih tertinggal dibanding pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 3,37%.

Pemerintah China menolak memberikan izin ekspor atas beberapa magnet tanah langka, yang dibutuhkan para pemasok militer Amerika Serikat (AS) untuk jet tempur dan sitem rudal.  Kondisi ini menyisakan isu keamanan nasional yang belum terselasaikan isu keamanan nasional yang belum terselesaikan dalam negosiasi gencatan senjata perdagangam AS-China di London, Inggris. Dalam negosiasi yang berlangsung minggu lalu di London, para juru runding China mengaitkan  pencabutan kontrol ekspor magnet tanah langka- yang digunakan untuk keperluan militer- dengan pembatasan AS terhadap ekspor chip kecerdasan buatan (AI) China. Hal tersebut menandai perubahan baru negosiasi, yang bergeser ke kontrol ekspor, setelah mengawalinya dengan pembahasan perdagangan opioid, tingkat tarif dan surplus perdagangan China. Sebagai informasi, pemerintah  AS masih memberlakaukan pembatasan ekspor terhadap pembelian chip AI canggih buatan China karena khawatir chip tersebut memiliki kemampuan militer. Selain itu, para pejabat AS juga mengisyaratkan perpanjangan tarif yang sudah ada di China selama 90 hari, pasca tenggat waktu 10 Agustus 2025 yang disepakati di Jenewa. (Yetede)

Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga, seperti pemda maupun investor asing dalam mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sepanjang 500 km, yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Meski proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, namun keuangan pemerintah saat ini sedang itdak memungkinkan. Menurut Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dengan masuknya proyek pembangunan pemerintah pembangunan Giant Sea Wall kedalam PSN, maka megaproyek ini bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Namun, hal itu harus dilihat dari kesanggupan APBN dalam mengguyur pendanaan pada proyek jumbo tersebut. "Seperti yang kita ketahui pembiayaan dari APBN itu sangat terbatas pada saat sekarang. Apalagi ada yang dialihkan untuk Danantara dan MBG. Jadi memang dari APBN hampir tidak mungkin, kalau dipaksakan bisa berbahaya juga," (Yetede)