Ekonomi
( 40554 )Lonjakan Subsidi Minyak akibat Perang Iran-Israel
Pemerintah memantau dampak eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel terhadap perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik di kawasan produsen minyak itu berpotensi memicu lonjakan harga energi global yang dapat mengganggu stabilitas fiskal. ”Kami terus memantau pergerakan harga minyak, seperti yang disampaikan Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto),” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi di Jakarta, Senin (16/6). Dalam acara Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA yang digelar di Jakarta, Jumat pekan lalu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mencermati dampak transmisi konflik Iran-Israel terhadap perekonomian domestik. Tapi, ia menilai dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka pendek belum signifikan.
Tapi, konflik itu bisa memengaruhi sentimen pasar, terutama kekhawatiran ketersediaan pasokan minyak global. Dikutip dari Trading Economics, harga minyak dunia, Senin (16/6) hampir menyentuh harga 75 USD per barel, tertinggi dalam enam bulan terakhir, naik 7 % pada penutupan perdagangan, Jumat (13/6). Asumsi dasar makroekonomi APBN 2025 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price) sebesar 82 USD per barel. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran, Achmad Nur Hidayat mengatakan, jika kon-flik Iran-Israel berlanjut, tidak tertutup kemungkinan, harga minyak dunia melonjak melampaui 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak, akan menambah beban subsidi energi dalam APBN, memperlebar defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan, serta mendorong inflasi. ”Pemerintah menghadapi pilihan sulit, menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi energi yang menggerogoti anggaran pembangunan,” ujarnya. (Yoga)
Presiden Segera Ambil Keputusan mengatasi Polemik Empat Pulau
Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terkait polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut, yang diharapkan bersifat final dan bisa diterima semua pihak. Sejumlah anggota DPR mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menangani persoalan yang dinilai sensitif tersebut. Polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut muncul setelah Kemendagri menerbitkan keputusan No 300.2.2.-2138 pada April 2025, yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang masuk wilayah Sumut. Keputusan didasarkan pada kajian teknis yang dilakukan sejak 2008. Pemerintah Aceh memprotes keputusan tersebut karena menganggap keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Warga Aceh ikut bereaksi karena menganggap keputusan tersebut mencederai keistimewaan Aceh dan semangat perdamaian yang dibangun melalui Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Narasi kehilangan wilayah juga memicu kekecewaan warga.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di kantornya di Jakarta, Senin (16/6), mengatakan, persoalan tersebut mestinya tak sulit untuk diselesaikan karena perdebatan batas wilayah itu terjadi antara sesama anak bangsa, bukan persoalan kedaulatan yang melibatkan negara lain. ”Presiden akan mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi ataupun proses historis, proses administrasi, yang sudah dijalankan selama ini,” tutur Hasan. Keputusan Presiden, nantinya harus bisa diterima semua pihak. Sebab, keputusan akan dibakukan melalui peraturan yang mengikat mengenai batas wilayah. Presiden Prabowo saat ini tengah mengadakan rangkaian kunjungan kenegaraan. Pada Minggu (15/6), Presiden bertolak menuju Singapura. Menurut rencana, pada 18-20 Juni 2025, Presiden akan melanjutkan kunjungan kenegaraan dan mengikuti forum ekonomi di Rusia. (Yoga)
Perdagangan Energi Hijau Indonesia
Masalah geopolitik membuat Indonesia berdebar memantau harga bahan bakar fosil. Padahal, Indonesia punya sumber daya energi terbarukan yang lengkap. Indonesia dan Singapura meluncurkan kerja sama di bidang energi berkelanjutan. Presiden Prabowo dan PM Singapura, Lawrence Wong menghadiri Renewable Energy Interconnectors Milestone Ceremony di Singapura, Senin (16/6). Pekan lalu, Indonesia dan Singapura menyepakati nota kesepahaman perdagangan energi bersih lintas negara, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, serta pembangunan kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepri, senilai 10 miliar USD. Indonesia akan mengirimkan pasokan listrik bersih ke Singapura. Sebaliknya, Singapura akan mengirim tangkapan karbon hasil industri ke Indonesia (Kompas.id, 15/6/2025). Kerja sama energi terbarukan ini memperkuat kerjasama Indonesia-Singapura di bidang ekonomi, juga menarik investasi jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja.
Mengutip laman Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Singapura adalah PMA terbesar di Indonesia, yakni 4,6 miliar USD pada triwulan I-2025. Sementara, dalam perdagangan komoditas (kode Harmonized System 2) ekspor Indonesia ke Singapura pada Januari-Maret 2025 senilai 2,958 miliar USD. Impor Indonesia dari Singapura pada periode yang sama 4,588 miliar USD. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain bahanbakar mineral dan mutiara alam atau budidaya. Pengembangan energi terbarukan merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan kedua negara di tengah gencarnya pengembangan ekonomi hijau dunia. Energi terbarukan, dari sumber yang dapat diperbarui, berkaitan erat dengan ekonomi hijau. Kerja sama dengan Singapura membuka jalan pemanfaatan energi terbarukan kian masif di Indonesia. Lantas, membuka peluang kerja sama lebih luas dengan Singapura dan negara-negara di Asia Tenggara demi mendukung terwujudnya ekonomi hijau (Yoga)
Pekerja Informal Digital dari Pekerja Formal
Akibat tekanan ekonomi, pekerja formal, khususnya dari sektor manufaktur dan jasa di wilayah perkotaan, beralih menjadi pekerja informal digital. Mereka menggantungkan hidup dari platform digital sebagai pengemudi, kurir, pembuat konten dan pengecer daring. Riset ”Angka Turun, tetapi Tekanan Belum Reda” dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI pada Mei 2025 menunjukkan, lapangan kerja formal tertekan akibat perlambatan ekonomi, restrukturisasi perusahaan, dan otomatisasi. Laporan tersebut diunggah di akun Instagram LPEM UI, Minggu (15/6). Senin (16/6) Muhamad Hanri, peneliti LPEM UI, mengatakan, platform digital seperti Gojek, Grab, Shopee Food dan Tiktok Shopmenjadi pilihan cepat bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan, terutama di perkotaan.
Pekerja yang kehilangan pekerjaan formal cenderung beralih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten dan pengecer daring. LPEM UI menyebutkan, sejumlah survei mencatat tentang platform digital yang menyerap jutaan tenaga kerja. Sebagian besar berasal dari kelompok usia muda, lulusan SMA/SMK dan eks pekerja formal, tapi, pilihan itu bukan tanpa konsekuensi. Meski jam kerjanya fleksibel, pekerja informal digital atau pekerja ekonomi gig sering kali bekerja lebih lama. Pendapatan dan perlindungan sosial mereka relatif lebih minim dari pekerja formal. Di satu sisi, platform digital memberi ruang fleksibilitas dan penyerapan tenaga kerja ditengah badai PHK. Di sisi lain, status pekerja kerap tidak terlindungi, jam kerja panjang, serta pendapatan fluktuatif, membuat ekonomi gig merupakan solusi temporer yang rapuh.
Tren tersebut mengindikasikan lemahnya dukungan transisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang, meningkat 3,67 juta orang dibanding Februari 2024. Jumlah penduduk bekerja juga naik sebesar3,59 juta menjadi 145,77 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82 % menjadi 4,76 % pada Februari 2025. Meski begitu, jumlah penganggur secara absolut meningkat tipis dari 7,20 juta orang menjadi 7,28 juta orang. Menurutlaporan riset LPEMUI, situasi ini menunjukkan, penurunan tingkat pengangguran terbuka lebih banyak dipengaruhi pertumbuhan angkatan kerja dan penyerapan kerja secara umum, bukan semata karena turunnya jumlah penganggur. (Yoga)
Penurunan Premi Dijanjikan oleh Perusahaan
Sejumlah perusahaan asuransi menjanjikan penurunan biaya premi seiring kewajiban 10 % dari total pengajuan klaim kesehatan yang akan dibebankan pada nasabah. OJK telah merilis Surat Edaran OJK (SEOJK) No 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Regulasi yang akan berlaku Januari 2026 ini, akan mengatur skema pembagian risiko (co-payment). Dalam skema pembagian risiko, nasabah dikenai kewajiban 10 % dari total pengajuan klaim asuransi kesehatan. Skema yang dibatasi maksimum Rp 300.000 per pengajuan untuk klaim rawat jalan dan Rp 3 juta perpengajuan untuk klaim rawat inap. Wakil Presdir PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) Nico Prawiro mengatakan, dampak kebijakan tersebut baru tampak pada 2026 setelah mulai diberlakukan.
Para pemegang polis atau nasabah asuransi kesehatan diharapkan dapat lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan diri saat berobat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat rasio klaim asuransi kesehatan sehingga secara otomatis menurunkan premi asuransi. Dengan demikian, akan ada itikad baik dan tanggung jawab yang dapat memperbaiki rasio klaim kesehatan.”Kami yakin ketentuan ini ke depan bisa menurunkan biaya asuransi kesehatan atau inflasi medis yang diharapkan nanti premi asuransi juga akan menurun. Dengandemikian, pemegang polis juga akan membayar biaya kesehatan yang lebih rendah,” katanya. Direktur Legal & Compliance Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf mengungkapkan, Allianz Life sedang mengkaji dan menyiapkan penerapan SEOJK tersebut, termasuk skema co-payment, agar penyesuaian berjalan lancar, transparan dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. (Yoga)
BUMDes mengembangkan Budidaya Jamur Tiram
Pengurus BUMDes Kahuripan terlihat sedang memanen jamur tiram yang dibudidayakan dengan pola tanam baglog di Desa Malang Semirang, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (16/6/2025). Budidaya jamur tiram yang dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes itu dapat menghasilkan jamur hingga sebanyak1,5 ton dalam kurun waktu satu bulan. Jamur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 13.000-Rp 15.000 per kilogramnya. (Yoga)
APBN Sanggup Hadapi Lonjakan Harga Minyak Mentah Dunia
Bank Syariah Tancap Gas
Di tengah dominasi bank konvensional raksasa, geliat perbankan syariah mulai terlihat semakin nyata. Beberapa bahkan tengah menyiapkan proses kelahiran bakal calon bank syariah besar yang diharapkan bisa mempercepat peningkatan pangsa pasar perbankan syariah. OJK tidak lagi mau jalan perlahan, mereka memilih tancap gas. Mendorong pangsa pasar perbankan syariah bisa tembus dua digit, dari posisi saat ini yang masih berada di angka 7,36%. Angka yang menunjukkan progres dari jebakan market share 5%, tapi masih jauh dari potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai suatu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Setelah mega merjer tiga bank syariah milik bank pelat merah dilakukan pada 2021 silam menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), gini gilirian PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang melakukan aksi korporasi, usai mengakuisisi Bank Victoria Syariah Indonesia Tbk (BVSI), langka selanjutnya adalah menyapih unit usaha syariah (UUS) BTN untuk menjadi bank umum syariah (BUS) dan digabungkan ke BVIS yang menjadi cangkangnya. "Konsolidasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor perbankan syariah nasional, meningkatkan ekspansi usaha, dan mendorong pangsa pasar syariah menjadi minimal 10% dari total industri perbankan nasional," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (Yetede)
Performa Livin' by Mandiri Terus Mencatatkan Pertumbuhan
Dalam lima bulan pertama tahun ini, performa Livin' by Mandiri terus mencatatkan pertumbuhan. Hingga Mei 2025, total frekuensi transaksi sebesar 1,8 miliar kali dan nilai transaksi mencapai Rp1.744 triliun, tumbuh 12% secara yoy. Bank Mandiri mencatatkan jumlah pengguna aktif telah mencapai 31,6 juta per Mei 2025. Bank berlogo pita emas ini terus mengakselerasi inovasi pelayanan finansial berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan nasabah, Bank Mandiri resmi meluncurkan tampilan terbaru aplikasi Livin' By Mandiri. Pembaruan ini, menjadi bagian dari komitmen dan strategi perseroan dalam menjawab tantangan pengembangan fitur yang semakin kompleks dengan berfokus pada peningkatan pengalaman informasi.
Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri Timothy Utama menjelaskan, pembaruan ini dirancang untuk menghadirkan desain antarmuka yang lebih sederhana namun komprehensif, guna mempermudah nasabah dalam mengelola berbagai produk dan layanan finansial melalui satu aplikasi. "Dengan bertambahnya fitur yang kami hadirkan di Livin' by Mandiri, tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan agar tetap simpel, efisien, dan mudah diakses. Melalui pembaruan ini, nasabah dapat mengakses seluruh kebutuhan finansial yang bersinergi dalam satu tampilan, dengan navigasi yang lebih intuitif dan personal," jelas Tim. (Yetede)
Maskapai Global Terdampak Perang Iran-Israel
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









