Dalam lima bulan pertama tahun 2025, pasar modal Indonesia mencatat pertumbuhan positif dari sisi jumlah investor. Hingga Mei, terdapat tambahan 1,7 juta investor baru, memperbesar peluang tercapainya target 2 juta SID pada akhir tahun. Namun, peningkatan kuantitas ini belum dibarengi kualitas aktivitas pasar, tercermin dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) yang baru mencapai Rp12,90 triliun, masih tertinggal dari target Rp13,5 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan jajarannya, bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), tengah menyiapkan sejumlah strategi seperti penerapan liquidity provider, pembukaan kode broker dan domisili secara terbatas, serta penundaan pelaksanaan short selling. Strategi ini bertujuan menjaga ritme pasar di tengah tekanan global dan sikap wait-and-see investor domestik.

Kendati demikian, pelaku pasar menyampaikan kritik terhadap berbagai masalah struktural: rendahnya likuiditas mayoritas saham, minimnya peran investor institusi lokal, serta kurang transparannya alasan suspensi dan pencabutan suspensi saham. Selain itu, program literasi yang digalakkan belum cukup efektif mendorong investor muda untuk bertransaksi secara aktif.

Untuk memastikan pasar modal berkembang secara sehat dan berkelanjutan, kebijakan tidak boleh bersifat simbolik. Dibutuhkan regulasi yang inklusif, akses investasi yang mudah, serta peningkatan kualitas emiten. Jika tidak, seperti diingatkan oleh sejumlah analis pasar, target RNTH akan tetap menjadi sekadar ambisi di atas kertas, bukan cerminan pasar yang kuat dan produktif.

Pasar modal Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif dari sisi jumlah investor, dengan total mencapai 16 juta investor hingga Mei 2025, termasuk 7 juta investor saham, mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun, Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti bahwa peningkatan kuantitas belum diimbangi oleh kualitas pasar, terutama dalam hal likuiditas dan transparansi.

Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) masih berada di bawah target, yakni Rp12,9 triliun dari target Rp13,5 triliun. Sekitar 70% saham di BEI memiliki volume transaksi rendah dan spread harga yang lebar, membuat efisiensi pasar terhambat.

Langkah strategis sedang dipersiapkan, antara lain melalui penerapan skema liquidity provider oleh 13 sekuritas pada kuartal III/2025 untuk mendorong likuiditas, serta rencana pelaksanaan short selling yang ditunda hingga September 2025 guna menjaga stabilitas. Transparansi juga ditingkatkan lewat pembukaan kode broker dan domisili di akhir sesi perdagangan.

Namun, pelaku pasar masih menyuarakan kritik terhadap kebijakan full call auction (FCA) dan ketidakjelasan suspensi saham, yang dinilai merugikan investor kecil. Di sisi lain, literasi keuangan yang baru mencapai 66,46% menjadi tantangan, karena masih banyak masyarakat yang masuk pasar tanpa pemahaman risiko yang memadai.

Tokoh-tokoh penting seperti otoritas BEI dan OJK juga mendukung kenaikan porsi saham publik (free float) dari 7,5% ke 15–20% untuk menciptakan perdagangan yang lebih sehat dan tidak terkonsentrasi. Partisipasi investor institusi domestik seperti dana pensiun dan koperasi juga perlu ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan pada investor ritel dan menjaga stabilitas jangka panjang.

Keseluruhan strategi ini akan efektif jika disertai kolaborasi seluruh pihak: BEI dan OJK sebagai regulator, sekuritas sebagai fasilitator, investor sebagai pelaku cerdas, serta pemerintah sebagai pembentuk ekosistem. Pasar modal bukan hanya sarana investasi, tapi juga cermin kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Dengan pondasi kuat berupa likuiditas, transparansi, dan literasi, pasar modal Indonesia diyakini akan berkembang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya bersama Singapura untuk mempercepat pengembangan energi bersih melalui proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Proyek ini merupakan bagian dari kesepakatan besar terkait ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kerja sama ini didasari semangat win-win solution, di mana Indonesia akan mengekspor listrik EBT, sementara Singapura turut membangun kawasan industri berkelanjutan di wilayah Indonesia. Nilai investasi gabungan diperkirakan melebihi US$10 miliar, yang akan digunakan untuk produksi panel surya, teknologi CCS, serta pembangunan kawasan industri hijau.

Sebagai bentuk implementasi awal, kedua negara membentuk Sustainable Industrial Zone (SIZ) Task Force, dengan Kementerian ESDM sebagai co-chair dari pihak Indonesia. Proyek ini diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, tambahan devisa hingga US$6 miliar per tahun, serta peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sementara itu, Menteri Energi, Sains, dan Teknologi Singapura, Tan See Leng, menyampaikan bahwa kerja sama lintas batas ini juga mencakup perdagangan listrik, logistik, serta kepercayaan data lintas negara. Ia menegaskan bahwa proyek CCS ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai hub CCS pertama di Asia Tenggara, dengan potensi penyimpanan karbon hingga 133 gigaton CO?, jauh melebihi kapasitas Singapura.

Di sisi sektor swasta, proyek ini akan digerakkan oleh beberapa perusahaan besar seperti TotalEnergies & RGE, Shell Vena Energy, Adaro Solar, dan Keppel Energy. Ekspor listrik EBT diperkirakan mencapai 3,4 GW, yang akan didukung oleh pembangunan 18,7 GW kapasitas panel surya dan 35,7 GWh kapasitas baterai.

Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan arah strategis Indonesia dan Singapura dalam menciptakan transformasi energi regional, memperkuat ketahanan energi, menciptakan ekosistem hijau, serta menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam energi rendah karbon di Asia Tenggara.

Menjelang akhir kuartal II-2025, mayoritas emiten BUMN di Bursa Efek Indonesia telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024, dengan salah satu agenda utamanya adalah pembagian dividen. Dari 27 emiten BUMN, sebanyak 19 perusahaan menyetujui pembagian laba sebagai dividen.

Laporan terbaru World Bank mengenai kemiskinan di Indonesia memicu perdebatan publik karena menunjukkan lonjakan angka kemiskinan jika menggunakan garis kemiskinan internasional yang baru. Misalnya, berdasarkan kategori upper middle income, angka kemiskinan Indonesia melonjak dari 60,3% menjadi 68,3%, dan dari 15,6% menjadi 19,9% pada kategori lower middle income. Namun, World Bank menegaskan bahwa peningkatan ini bukan karena kemiskinan sebenarnya bertambah, melainkan karena ambang batas kemiskinan global telah dinaikkan seiring perubahan metode PPP (purchasing power parity) dari 2017 ke 2021.

Emiten rumah sakit tengah menghadapi sejumlah tantangan jangka pendek yang dapat menekan margin dan operasional, namun prospek jangka panjang tetap positif didukung oleh ekspansi, digitalisasi, dan kebijakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi.

Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.

Bayangkan jika semua orang di Indonesia tiba-tiba menjadi kolektor emas. Terdengar menguntungkan? Pikirkan lagi.

Indonesia sedang mengalami fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya: rush investasi emas yang massif. Data menunjukkan penjualan emas di Galeri24 melonjat tiga kali lipat menjadi 65 kilogram per hari, sementara Tabungan Emas Pegadaian mencatat transaksi yang meningkat hingga 4 kali lipat dari Rp380 miliar menjadi Rp1,5 triliun. Angka yang fantastis, bukan?

Namun, di balik kilau emas yang mempesona ini, tersembunyi bahaya ekonomi yang jarang disadari masyarakat. Seperti obat yang overdosis, investasi emas berlebihan justru dapat meracuni perekonomian kita sendiri.

Ketika "Aman" Justru Berbahaya

Ironi terbesar dari demam emas ini adalah: semakin banyak orang yang mencari "keamanan" finansial melalui emas, semakin tidak aman masa depan ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena emas, meskipun berkilau, adalah aset yang tidak produktif. Emas tidak menciptakan lapangan kerja, tidak membangun pabrik, tidak menghasilkan inovasi, dan tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi riil.

Bayangkan jika Rp1,5 triliun yang mengalir ke emas dialihkan untuk membangun pabrik-pabrik baru, mengembangkan startup teknologi, atau memodernisasi industri manufaktur. Berapa banyak lapangan kerja yang bisa tercipta? Berapa banyak produk ekspor bernilai tambah tinggi yang bisa dihasilkan?

Efek Domino yang Menakutkan

Data penelitian menunjukkan bahwa ketika rupiah melemah 1%, return pasar saham Indonesia turun 0,91%. Ketika semua orang berlari ke emas, terjadi "crowding out effect" – dana yang seharusnya masuk ke sektor produktif malah terjebak dalam aset yang hanya "berkilau" tanpa menghasilkan apa-apa.

Yang lebih mengkhawatirkan, 71% pinjaman bank mengalir ke korporasi, dan 45% utang korporat berdenominasi mata uang asing. Ketika bank-bank mulai memberikan kredit untuk pembelian emas atau menerima emas sebagai jaminan, risiko sistemik menjadi berlipat ganda. Fenomena serupa sudah terjadi di India dengan pertumbuhan gold-backed loans 74,4% dalam setahun.

Indonesia: Negara Kolektor atau Negara Produktif?

Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sedang menarik investasi asing untuk membangun industri manufaktur yang kompetitif. Mereka fokus pada penciptaan nilai tambah dan peningkatan daya saing ekspor.

Sementara itu, Indonesia sibuk mengoleksi emas. Ini seperti seorang petani yang lebih suka menyimpan beras daripada menanam padi baru. Dalam jangka pendek mungkin merasa aman, tapi dalam jangka panjang akan kehabisan makanan.

Data menunjukkan bahwa Indonesia perlu mendiversifikasi ekspornya dari komoditas primer ke manufaktur. Namun, bagaimana bisa mencapai transformasi struktural ini jika modal terus mengalir ke aset non-produktif seperti emas?

Solusi: Bukan Melarang, Tapi Mengarahkan

Solusinya bukan melarang investasi emas – itu adalah hak setiap individu. Yang dibutuhkan adalah strategi cerdas untuk mengarahkan investasi ke instrumen yang lebih produktif namun tetap memberikan perlindungan.

Pemerintah bisa mengembangkan sukuk infrastruktur, Real Estate Investment Trusts (REITs), atau obligasi korporasi dengan underlying aset riil yang produktif. Bank Indonesia dan OJK harus berkolaborasi menciptakan produk keuangan yang bisa "berkompetisi" dengan daya tarik emas sebagai inflation hedge.

Yang paling penting adalah edukasi. Masyarakat perlu memahami bahwa diversifikasi portofolio bukan hanya untuk keamanan individual, tapi juga untuk kesehatan ekonomi nasional.

Penutup: Memilih Masa Depan

Demam emas Indonesia 2025 adalah cerminan dari ketidakpercayaan terhadap instrumen investasi domestik dan kekhawatiran akan stabilitas ekonomi. Namun, paradoksnya adalah: semakin kita berlari ke emas untuk menghindari ketidakstabilan, semakin kita menciptakan ketidakstabilan itu sendiri.

Saatnya Indonesia memilih: menjadi negara kolektor emas yang berkilau tapi tidak produktif, atau menjadi negara yang membangun masa depan melalui investasi produktif yang berkelanjutan. Pilihan ada di tangan kita semua.

Karena sejatinya, emas yang paling berharga bukanlah yang kita simpan di brankas, tapi yang kita investasikan untuk membangun peradaban.

Menanggapi polemik empat pulau yang melibatkan Pemprov Aceh dan Pemprov Sumut, Kemendagri menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo. Pada April 2025, telah diterbitkan Kepmendagri No 300.2.2-2138 yang menyatakan empat pulau meliputi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan danPanjang, yang selama ini dikelola Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, itu milik Provinsi Sumut. Kepastian Kemendagri akan mengikuti arahan Presiden Prabowo disampaikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, Minggu (15/6). Safrizal mengatakan, dalam perkembangan terbaru, Kemendagri akan mengikuti apa pun arahan dari Presiden Prabowo. Hal itu karena Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad telah menyatakan bahwa penyelesaian polemik kepemilikan empat pulau itu akan diambil alih oleh Presiden.

”Kami ikut apa pun perintah Presiden,” ucapnya. Pada Sabtu (14/6) Dasco menyampaikan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo terkait polemik pemindahan kepemilikan pulau-pulau tersebut dari Aceh ke Sumut. Presiden memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut dan akan memberikan keputusan pada pekan ini. ”Hasil komunikasi DPR dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut,” kata Dasco. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, hingga saat ini pemerintah pusat belum mengambil keputusan final mengenai status wilayah empat pulau yang jadi polemik antara Aceh dan Sumut. ”Pemberian kode pulau-pulau dituangkan dalam Keputusan Mendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025. Namun, pemberian kode pulau melalui kepmendagri belum menentukan pulau-pulau itu masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, karena penentuan batas wilayah daerah harus dituangkan dalam bentuk permendagri,” ujar Yusril. (Yoga)

Perang Israel-Iran menambah alasan sejumlah negara menaikkan belanja pertahanan. Padahal, belanja pertahanan global 2024 mencapai taraf tertinggi sejak Perang Dingin. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mencatat nilai-nya 2,7 triliun USD. Naik 9,4 % dibanding pada 2023.Tren ini mulai terbaca sejak 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina. Setelah itu, beruntun meletus konflik antara Israel dengan Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Di Asia, ada titik panas India-Pakistan, Selat Taiwan, Laut China Selatan, Semenanjung Korea dan Myanmar. Seperti dilaporkan surat kabar Haaretz, Sabtu (14/6) Israel kinimemiliki front tempur ganda, satu di Jalur Gaza dan satu lagi di Iran. Dampaknya, belanja militer Israel melonjak. Times of Israel melaporkan, belanja militer Israel meningkat 65 % pada 2024, setara 46,5 miliar USD. Sebanyak 5,7miliar USD sudah dihabiskan pada Desember 2024. Pada awal 2024, perekonomian Israel mengalami kontraksi 5,6 % lalu naik 4 %.

Di sisi lain, kondisi Iran lebih buruk akibat sanksi tanpa henti sejak 1979. Miliaran USD uang Iran ditahan AS bersama sekutu dan mitranya selama 50 tahun lebih. Iran juga kesulitan menjual limpahan minyak dan gasnya. Kombinasi keterbatasan kapasitas produksi dan sanksi AS bersama sekutunya jadi penyebab kesulitan itu. Banyak negara takut kena sanksi kalau berbisnis dengan Iran. Menurut SIPRI, Iran mengalokasikan 127 miliar USD untuk belanja pertahanan 2024. Dalam riyal Iran, jumlah itu sangatbesar. Kini, nilai tukarnya 42.000 riyal per USD. Kondisi Iran dan Israel menguatkan temuan sejumlah penelitian: belanja pertahanan tidak efektif apabila keuangan negara tidak stabil. Menurut SIPRI, negara berkembang cenderung mengorbankan anggaran pembangunan serta pendidikan demi memacu anggaran pertahanan. Contoh paling ekstrem adalah di Myanmar dan Korut. Anggaran militer tinggi, rakyat kesulitan dan kelaparan. (Yoga)