Pemerintah China mendorong penghematan anggaran besar-besaran. Sejumlah aturan keras dikeluarkan bagi PNS. Mulai dari larangan makan berkelompok, jamuan makan mewah, konsumsi alkohol, sampai tanaman hias dalam rapat. Tak semua PNS senang dengan pengetatan ini. Pada Mei 2025, China merilis revisi pedoman penghematan bagi anggota Partai Komunis China dan PNS, melengkapi ”peraturan delapan poin”, kode etik yang diluncurkan Presiden China Xi Jinping. Unggahan yang dilansir Reuters edisi Selasa (17/6) mengingatkan agar kader menghindari makan malam di tempat mewah dan jangan bertemu dengan orang yang sama. Langkah tersebut diambil setelah tiga kasus kematian kader akibat konsumsi alkohol berlebihan di jamuan makan, yang dipublikasikan pada April 2025. Puluhan pejabat dihukum terkait kematian di Hunan, Anhui dan Henan. Sebab, mereka berusaha menyembunyikan rincian jamuan makan dan memberi kompensasi pribadi pada keluarga korban.

Pemerintah China sudah lama mendorong anti korupsi dan disiplin partai. Langkah terbaru itu menjadi petunjuk bahwa kontrol sebelumnya tidak efektif. Menurut The South China Morning Post pada 8 Juni 2025, program berhemat pemerintah berjalan sejak 2012, mencakup pengetatan anggaran pengeluaran dan protokol di berbagai bidang, seperti acara resmi, gedung dan per-jalanan. Tujuannya untuk mengatasi pemborosan di Partai Komunis dan badan-badan pemerintah serta memberantas korupsi. Di sisi lain, langkah ini dapat meningkatkan citra partai berkuasa. Sejak pertengahan Maret 2025, kampanye untuk berhemat hidup kembali. Pemerintah berjanji meningkatkan perekonomian dengan memberi lebih banyak dukungan keuangan pada masyarakat. Hasilnya, ribuan pejabat China berjuang keras mematuhi perintah penghematan Presiden Xi. Mereka memastikan agar kantor sederhana, kuitansi makanan sesuai dan tidak menerima hadiah mewah. (Yoga)

Kian menyusutnya lapangan kerja formal membuat banyak korban PHK dan angkatan kerja baru terjun ke pekerjaan gig yang menjebak mereka dalam perangkap kemiskinan baru. Riset LPEM-UI, mengungkap fenomena migrasi para pekerja yang terdepak dari pekerjaan formal di sektor manufaktur dan jasa di perkotaan ke pekerjaan di platform digital, seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan Tiktok Shop. Menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten, dan pengecer daring jadi pilihan populer. Ekonomi gig menjadi jaring penyelamat di tengah menyempitnya pasar kerja, dengan menyediakan lapangan kerja baru. Masalahnya, pekerjaan gig yang semula hanya dianggap sebagai batu loncatan atau buffer zone sementara, ternyata kemudian justru menjadi profesi utama karena peluang kerja yang lebih baik di sektor formal tak kunjung tersedia. Akibatnya, mereka sulit keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang.

Pekerja gig terperangkap dalam praktik perbudakan modern dibalik frasa kemitraan dari platform. Upah rendah, jam kerja panjang, tak ada perlindungan seperti pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Kehadiran pemain baru sebagai pesaing, baik dari sisi platform maupun pekerja, juga kian menekan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja gig ini. Nilai ekonomi gig Indonesia, diperkirakan Center For Digital Society, mencapai 100 miliar USD pada 2025. Saat ini belum sampai 3 % dari total angkatan kerja kita bekerja penuh waktu di sektor ekonomi gig. Namun, perlambatan ekonomi tahun ini dan tahun depan bukan tak mungkin berpotensi memicu gelombang PHK baru, yang membuat sektor informal seperti gig semakin sesak dan ledakan kemiskinan baru di depan mata. Gambaran suram ini menjadi bukti perekonomian kita belum mampu menyediakan hak paling dasar dari warganegara: lapangan kerja dan penghidupan yang layak. (Yoga)

BPI Danantara bersama Indonesia Investment Authority atau INA menandatangani nota kesepahaman dengan PT Chandra Asri Pacific Tbk untuk pengembangan pabrik chlor alkali ethylene dichloride. Investasi gabungan senilai 800 juta USD (Rp 13,02 triliun) ke sektor petrokimia ini diharapkan bisa menekan ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku. Chandra Asri tengah membangun pabrik chlor alkali ethylene dichloride (CA-EDC) di Cilegon, Banten, yang ditargetkan berproduksi pada 2027 dengan kapasitas produksi tahunan 400.000 ton soda kaustik dan 500.000 ton etilen diklorida (EDC). Soda kaustik digunakan dalam pemurnian alumina dan nikel, komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. EDC adalah bahan kimia perantara dalam pembuatan polivinil klorida (PVC) untuk produk plastik, seperti pipa pada sektor konstruksi. Pabrik CA-EDC ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 %.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, proyek ini diharapkan memperkuat kemandirian industri nasional dan ketahanan sektor manufaktur secara menyeluruh, sejalan dengan visi pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi nasional. ”Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk memperkuat fondasi industri Indonesia melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan impor terhadap bahan baku utama yang krusial bagi industri nasional,” ujar Pandu, Selasa (17/6). Investasi Rp 13,02 triliun dialokasikan untuk dua fase pengembangan pabrik CA-EDC yang dikelola anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), yakni PT Chandra Asri Alkali. Pada fase pertama, pabrikakan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun (setara 827.000 ton bentuk cair) dan 500.000 ton EDC. (Yoga)

Kementerian UMKM menyatakan, pengemudi layanan transportasi daring sebaiknya dikategorikan sebagai pelaku UMKM, bukan pekerja dan karyawan tetap perusahaan aplikator, agar memudahkan mereka memperoleh insentif dari negara, seperti pajak dan bansos. Pernyataan itu disampaikan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman saat konferensi pers program Rekrutmen Mitra Digital, Selasa (17/6) sore, di Gedung Smesco, Jakarta. Kementerian UMKM memperkirakan 5 juta orang bekerja sebagai pengemudi layanan transportasi daring di semua platform. Sekitar 30-40 % di antaranya tergolong pengemudi yang aktif. Sisanya, diduga menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. ”Sebagian pengemudi layanan transportasi daring adalah lulusan SMA atau SMK. Seluruh pengemudi tak bisa dikategorikan sebagai karyawan tetap. Tingkat penyerapannya mungkin hanya maksimal 40 %,” ujarnya.

Menurut Maman, menjadi pengemudi layanan transportasi daring bukanlah tujuan akhir, melainkan ”batuloncatan” menuju kehidupan ekonomi yang lebih baik. Status kemitraan memberi ruang fleksibel bagi sebagian pengemudi yang ingin menambah penghasilan tanpa kehilangan pekerjaan utama. Mengategorikan pengemudi sebagai pelaku UMKM dapat menghindarkan potensi masalah sosial yang bisa timbul jika mereka diwajibkan menjadi karyawan tetap dan ternyata tak semuanya bisa diserap oleh aplikator. Tugas pemerintah, adalah merancang format insentif yang mendorong peningkatan pendapatan mitra seiring waktu sembari tetap membuka dialog dengan para aplikator untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan berkelanjutan.

Apabila diperlakukan dan dikategorikan sebagai pelaku UMKM, pengemudi layanan transportasi daring berhak memperoleh insentif dan aneka banso. Contohnya, BBM subsidi, elpiji subsidi, kredit usaha rakyat, insentif pajak UMKM dan pelatihan SDM. Dari sisi Grab, Neneng Goenadi yang hadir dalam konferensi pers, Selasa, juga memiliki sikap senada. Menjadi karyawan tetap biasanya bekerja dalam durasi waktu yang terstruktur. Tidak semua pengemudi senang bekerja dalam model kerja seperti itu.”Grab hadir untuk menjadi bantalan sosial. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kami hadir sebagai alternatif (pekerjaan),” ucapnya. (Yoga)

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menggenjot program swasembada daging dan susu sapi nasional dengan menargetkan impor 100.000 hingga 150.000 ekor sapi hidup sepanjang 2025. Hingga pertengahan Juni, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 20.000 ekor sapi hidup berhasil didatangkan ke Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan protein hewani di dalam negeri.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggelar "karpet merah" bagi investor, baik dari dalam negeri maupun asing, guna mendorong investasi dalam sektor peternakan. Sudaryono menegaskan bahwa dukungan dan motivasi kepada para investor sangat penting agar rencana besar ini dapat terealisasi. Hingga akhir Mei 2025, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat bahwa sebanyak 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmen untuk mendatangkan hampir 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan.

Selain aspek impor, pemerintah juga menyiapkan kebijakan jangka panjang, termasuk penyediaan lahan seluas 1,45 juta hektare untuk pengembangan peternakan skala besar serta model kemitraan antara investor dan peternak rakyat agar manfaat ekonomi bisa dirasakan secara merata. Dengan dukungan regulasi tambahan, sektor persusuan diharapkan bisa tumbuh secara berkelanjutan dan mandiri dalam beberapa tahun ke depan.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mulai beroperasi sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, dengan agenda besar mendorong investasi strategis nasional. Proyek perdana yang digarap adalah pembangunan pabrik chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), bersama Indonesia Investment Authority (INA), dengan total suntikan dana hingga US$ 800 juta atau sekitar Rp 13 triliun. Pabrik ini ditargetkan mengurangi impor soda kaustik dan menghemat devisa sekitar Rp 4,9 triliun per tahun.

Prospek kinerja PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) diprediksi tetap positif sepanjang 2025 meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal seperti pelemahan daya beli masyarakat dan tingginya harga bahan baku impor.

Upaya konsolidasi di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berlangsung sebagai bagian dari strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat struktur dan daya saing industri perbankan skala kecil. Terbaru, empat BPR di Jawa Tengah dan Jawa Timur—yakni BPR Rejeki Insani, Dutabhakti, Bina Kharisma Insani, dan Bina Sejahtera Insani—akan melakukan merger, dengan BPR Bina Sejahtera Insani sebagai bank penerima penggabungan.

Belanja negara mulai terakselerasi memasuki Mei 2025, yang dibarengi dengan terkendalinya defisit APBN. Ini membawa harapan bahwa ekonomi bisa membaik mulai kuartal II-2025. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mei 2025, belanja negara mencapai Rp209,8 triliun. Meski begitu, akumulasi belanja negara sampai Mei 2025 masih turun, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp1.145 triliun. Hal itu tak lepas dari pemblokiran anggaran  sejumlah kementerian/lembaga (K/L), seiring agenda efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Kini, blokir anggaran Rp 129 triliun untuk 99 K/L telah dibuka, sehingga belanja bisa dipercepat. Seretnya belanja negara merupakan salah satu biang keladi perlambatan pertumbuan ekonomi menjadi 4,87% kuartal 1-2025, selain masih lemahnya daya beli masyarakat. Pada periode itu, belanja pemerintah kontraksi 1,38% dengan andil -0,08% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun per Mei 2025, 33,1% dari target APBN. Dengan demikian, APBN defiit Rp 21 triliun, setara 0.09% PDB dan lebih rendah dari periode sama tahun lalu Rp 21,8 triliun. Artinya, defisit masih terkendali di tengah fiskal yang ekspansif. (Yetede)

BPI Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengucurkan dana Rp 130 triliun untuk mendukung proyek perumahan yang dijakankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam hal ini, Danantara sudah berkoordinasi dengan bank-bank Himbara ditambah Bank Syariah.  Adapun daftar Bank Himbara yang disebutkan bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp 130 triliun itudiantaranya, PT bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Nantinya dukungan pembiayaan itu bakal berupa subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Dukungan pendanaan itu terjamin lantaran Himbara bakal menjamin rumah yang mendapat dukungan pembiayaan sebagai anggunan. Meski demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran rumah tersebut guna memastikan bisnis industri keuangan pelat merah tersebut tetap terjaga. (Yetede)