Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEI) terus mengalami penurunan dalam satu pekan terakhir, akibat tekanan berbagai sentimen seperti ketegangan geopolitik Iran-Isreal hingga pelemahan rupiah. IHSG yang saat ini berada di level 7.107, telah terkoreksi 1,56% dalam satu minggu terakhir, dengan volume transaksi yang kian berkurang di pasar. Ancaman meluasnya konflik Iran-Israel, dikhawatirkan terus  menekan pasar saham, dan menguji daya tahan IHSG untuk bertahan di support kuat 7.000. "Secara teknikal, IHSG menunjukkan kecenderungan konsolidasi melemah (sideway to bearish), dengan indikator RSI yang mulai turun ke kisaran  47 dan MACD yang mendekati dead-cross, mencerminkan tekanan  jual yang meningkat. Volume transaksi  yang mulai menyusut juga menunjukkan minat beli jangka pendek  mulai meredupkan. Level  support kuat berada di 7.000-6.960, sedangkan resistance jangka pendek berada di kisaran 7.170-7.200," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily. Apabila IHSG mampu bertahan di atas support tersebut dan ditopang akumulasi sektor tertentu, Hendra menilai, potensi rebound masih terbuka. Namun, jika konflik Iran-Israel masih meluas dan rupiah terus melemah melewati Rp16.400, risiko tembus ke bawah 7.000 bakal meningkat. (Yetede)

Tren perlambatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan selama paruh pertama 2025 menunjukkan sinyal peringatan atau lampu kuning bagi kestabilan sektor keuangan nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK terus melambat dari 5,5% pada Januari menjadi 4,29% YoY pada Mei 2025, seiring melambatnya pertumbuhan kredit dari 8,88% menjadi 8,43% YoY di periode yang sama.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyadari pentingnya peran kredit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun keterbatasan likuiditas menjadi tantangan utama, apalagi bank kini harus bersaing dengan pemerintah yang agresif menjual Surat Berharga Negara (SBN), khususnya ritel, dengan target penerbitan hingga Rp150 triliun.

Tingginya kupon SBN ritel seperti ORI027 (6,65%–6,75%) jauh melampaui tingkat bunga penjaminan LPS (4% untuk bank konvensional), membuat SBN lebih menarik daripada deposito bank. Hal ini mendorong perbankan, khususnya bank kecil, terpaksa menawarkan bunga deposito tinggi hingga 10%, yang berisiko melampaui batas penjaminan LPS dan membuka potensi kerentanan sistemik jika terjadi gagal bayar.

Meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan Rp372 triliun melalui Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), realitanya likuiditas tersebut lebih bersifat titipan di bank sentral, belum mengalir optimal ke sektor riil.

Situasi ini menuntut koordinasi lintas lembaga, termasuk BI, Kemenkeu, dan LPS, untuk merancang kebijakan terintegrasi yang tidak saling mengganggu fungsi moneter, serta menjaga agar likuiditas benar-benar mengalir ke sektor produktif. Seperti yang digambarkan dalam artikel, ekonomi saat ini ‘lesu darah’ dan membutuhkan suntikan likuiditas nyata, bukan hanya di atas kertas.

Industri Hasil Tembakau (IHT) tengah menghadapi tekanan berat akibat kenaikan ongkos produksi, kebijakan cukai, dan regulasi kesehatan, yang berpotensi menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto A.S. mengungkapkan bahwa hampir seluruh pabrik rokok, terutama yang memproduksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM), telah melakukan efisiensi pada awal 2025.

Penurunan produksi rokok sebesar 4,2% hingga Maret 2025, sebagaimana disampaikan Dirjen Bea dan Cukai Askolani, juga turut memperkuat kekhawatiran pekerja. Di sektor hulu, petani tembakau juga terdampak karena penurunan serapan dari pabrikan, terutama di wilayah sentra seperti Temanggung, sebagaimana dikhawatirkan Bupati Agus Setyawan.

Pihak industri, seperti Gudang Garam melalui Maksin Arisandi, mengakui tantangan dari penurunan omzet akibat kenaikan tarif pita cukai sejak 2021. Sementara itu, Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi meminta pemerintah menerapkan moratorium kenaikan CHT (Cukai Hasil Tembakau) selama 3 tahun ke depan guna memberi ruang pemulihan bagi IHT, yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara—mencapai Rp216,9 triliun dari total cukai Rp226,4 triliun di tahun 2024.

Meskipun tidak ada kenaikan cukai di 2025, sektor ini tetap tertekan oleh kebijakan turunan dari UU Kesehatan No. 28/2024, termasuk rencana penyeragaman kemasan rokok, yang dinilai dapat mengancam keadilan berusaha dan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Dengan total tenaga kerja industri tembakau mencapai 650.889 orang, dan serapan tenaga kerja dari pabrik besar seperti Djarum, Sampoerna, dan Gudang Garam mencapai ratusan ribu orang, keberlangsungan IHT tidak hanya menjadi isu ekonomi tetapi juga isu ketenagakerjaan dan sosial nasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan kesehatan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi, demi mencegah gejolak sosial akibat potensi PHK massal di industri strategis ini.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) semakin serius memburu potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang selama ini luput dari pajak.

Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami tantangan serius. Pertumbuhan kredit bank pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43% (terendah sejak 2021), sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melambat ke 4,29%, sinyal pelemahan likuiditas dan potensi tekanan pada aktivitas ekonomi.

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) mencatat kinerja solid pada kuartal I-2025 meskipun harga kelapa sawit (CPO) cenderung fluktuatif. LSIP membukukan laba bersih Rp 391,8 miliar, tumbuh 45% yoy, ditopang lonjakan pendapatan 47% yoy menjadi Rp 1,2 triliun. Kontributor utama adalah penjualan minyak kelapa sawit mentah yang mencapai Rp 937 miliar, dengan volume penjualan naik 9% yoy menjadi 65.000 ton.

Pertumbuhan kredit perbankan nasional melanjutkan tren perlambatan hingga Mei 2025, dengan outstanding kredit hanya tumbuh 8,43% (yoy), turun dari 8,88% di April dan 10,39% pada Desember 2024. Perlambatan terutama terlihat pada kredit modal kerja (4,94%) dan konsumsi (8,82%), meskipun kredit investasi masih relatif kuat di 13,74%.

Pemerintah mewaspadai dampak lanjutan eskalasi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Perang Iran-Israel, perang dagang AS-China, serta kebijakan fiskal Washington yang ekspansif jadi pemicu pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga komoditas global. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal itu pada konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 dikantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (17/6). Situasi global saat ini membentuk kombinasi risiko yang kompleks, yaitu meningkatnya inflasi di tengah perlambatan ekonomi dunia. ”Risiko bagi Indonesia juga patut diwaspadai. Melemahnya ekonomi global akan berdampak pada barang-barang ekspor Indonesia. Harga komoditas ada yang meningkat tajam, tapi bukan karena factor supply-demand, melainkan akibat disrupsi,” ujarnya. Perang Iran-Israel menyebabkan lonjakan harga minyak 9 % dari kisaran 75 USD per barel hanya dalam tiga hari sebelum terkoreksi ke level 70 USD.

Ketegangan tersebut menimbulkan gejolak pada nilai tukar dan suku bunga global, termasuk Indonesia. Di saat yang sama, AS tengah mendorong kebijakan fiskal ekspansif dengan proyeksi penambahan defisit anggaran lebih dari 10 triliun USD dalam 10 tahun. Tambahan defisit tersebut menimbulkan sentimen negatif terhadap kredibilitas fiskal negara maju, khususnya AS, dan berimbas naiknya imbal hasil surat utang Pemerintah AS (US Treasury). Ketidakpastian global berdampak terhadap aktivitas manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global pada Mei 2025 tercatat 49,6, terendah sejak Desember 2024. Sebanyak 70,8 % negara yang disurvei mengalami kontraksi manufaktur, termasuk Indonesia yang mencatatkan PMI sebesar 47,4. Penurunan aktivitas manufaktur menunjukkan gangguan signifikan pada rantai pasok global akibat ketegangan geopolitik dan perdagangan. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyegel lahan penampungan sampah liar di Limo, Kota Depok, Jabar, November 2024. Namun, meski tak bisa memulung di tempat itu, Dursinah (60) tak punya pilihan selain tinggal di area itu, bersama tiga anaknya yang belum berkeluarga, ia tetap menghuni bedeng yang dikontrak Rp 500.000 per bulan dalam eks penampungan sampah liar. Dulu, ketika penguasa lahan sampah masih beroperasi, Dursinah tak perlu keluar ongkos transportasi untuk menyibak sampah dan mengumpulkan botol plastik, kardus atau logam yang bisa dijual, tinggal berjalan kaki dari rumah ke gunungan sampah. Setelah penampungan liar ditutup, seorang bos lapak mengajak Dursinah pindah memilah sampah di Tajur, Kota Bogor, Jabar. Sudah empat bulan seperti itu. ”Sekarang jauh ke Bogor. Saya ninggal anak di sini,” kata nenek 10 cucu tersebut, Sabtu (7/6).

Kini, jika tak ada anak yang mengantar, ia merogoh kocek Rp 84.000 untuk transportasi pergi-pulang Limo-Tajur. Bukan pengeluaran enteng bagi dia yang pendapatan per harinya Rp 30.000-Rp 50.000. Dursinah cuma boleh menjual sampah bernilai ke bos yang mengajak dia. Sebab, ia tinggal gratis dibedeng yang disiapkan bosnya. Ia juga kerap berutang Rp100.000-Rp 200.000 per minggu yang dilunasi setiap penimbangan sampah ke bos pada Senin. Robert, pengelola penampungan sampah liar di Desa Taman Rahayu, Setu, Bekasi, Jabar seluas 2 hektar, sekaligus pengepul sampah bernilai, berkata, 100 pemulung terhubung dengan dia lewat sejumlah pelapak, juga 30 penyortir dan pencacah plastik di tempat pengepulan sampah. Ia sebenarnya sangat membutuhkan keberadaan pemulung dan penyortir. Lewat tangan mereka, pensiunan instansi itu bisa menjual limbah bernilai dengan pendapatan kotor Rp 500 juta per bulan. (Yoga)