Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang selebar-lebarnya bagi investasi pusat data (data center) di Tanah Air. Investasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya percepatan  transformasi digital nasional. Upaya ini juga seiring dengan  proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asia Tenggara (Asean). Adapun saat ini, ketersediaan kapasitas pusat data disebut baru sekitar 290 megawatt (MW). Hingga akhir 2025, Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pusat data hingga 900 MW. Sebagai perbandingan kapasitas pusat data Malaysia saat ini sekitar 400 MW.

"Kami berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Terkait minat investor global dalam investasi pusat data di Indonesia. Indonesia berhasil mengamankan komitmen jumlah investasi pusat data senilai US$ 2,3 miliar (sekitar Rp37 triliun) oleh perusahaan EDGNEX yang berasal dari Dubai, Qatar, belum lama ini. Investasi EDGNEX ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028. (Yetede)

Menyusul serangan AS terhadap tiga situs nuklir Iran yang disebut Presiden AS, Donald Trump sangat sukses, dunia waswas menunggu perkembangan berikutnya situasi di Timur Tengah, juga reaksi sentimen pasar keuangan global saat perdagangan di berbagai belahan dunia kembali dibuka Senin pekan ini. Campur tangan militer AS dalam konflik Iran-Israel kian memicu kekhawatiran meluasnya konflik Timur Tengah. Dampaknya terhadap pasokan minyak, jalur pelayaran global dan perekonomian dunia juga semakin sulit diprediksi. Hari Minggu (22/6) Iran dilaporkan menembakkan 30 rudal dalam dua gelombang serangan ke Israel. Spekulasi kian meningkat bahwa perang akan semakin tereskalasi, melibatkan kekuatan besar lain, seperti Rusia, China dan negara anggota NATO lain. Semakin lama perang berlangsung akan semakin besar pula kerusakan yang diakibatkannya pada perekonomian global.

Perang tak akan berlangsung singkat. Perang Iran-Israel bukan sekadar konflik regional yang melibatkan dua negara, melainkan perang terbuka yang berpotensi mengguncang ekonomi dunia dan memicu resesi global. Dampaknya: melonjaknya harga energi, disrupsi perdagangan atau terganggunya rantai pasok global gejolak pasar keuangan, serta kian meningkatnya instabilitas dan tensi geopolitik global. Skenario terburuk, jika Iran menghentikan total pasokan minyak mentahnya dan memblokade Selat Hormuz, alur transportasi 30 % pasokan minyak global, maka harga minyak mentah diprediksi mencapai 130 USD per barel, jauh di atas asumsi harga minyak mentah di APBN 2025 sebesar 82 USD / barel. Harga minyak yang tinggi akan memicu lonjakan biaya produksi, transportasi dan energi di sejumlah negara sehingga mendorong inflasi global.

Tekanan inflasi global akan membuat The Fed menunda penurunan suku bunga. Ini akan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia dan kian menekan nilai tukar rupiah, mengancam daya saing ekspor dan membuat beban utang semakin membengkak. Bagi Indonesia, situasi ini kian menambah tekanan di tengah memburuknya prospek perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan memburuknya sejumlah indikator ekonomi makro dan sektor riil lainnya. Lonjakan harga minyak akan berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia sebagai importir neto minyak. Setiap kenaikan 1 USD harga minyak mengakibatkan pembengkakan belanja negara hingga Rp 10 triliun dan harga minyak 130 USD / barel akan memicu defisit fiskal hingga Rp 330 triliun. (Yoga)

Hangusnya sisa kuota internet prabayar saat masa berlaku paket berakhir, belakangan jadi pembicaraan publik. Tak sedikit pelanggan merasa dirugikan karena sisa kuota yang belum terpakai akhirnya menguap begitu saja. Sebagian penyedia layanan sudah menawarkan fitur pengguliran kuota, tapi, memang tidak semua operator memberlakukan kebijakan serupa. Berikut suara warga terkait kebijakan sisa kuota internet prabayar yang hangus. “Dalam sebulan, saya berlangganan kuota internet sebesar 100 gigabyte (GB) yang tak habis digunakan sebulan. Jika dihitung, masih ada rata-rata 10 GB kuota internet yang akan tersisa pada akhir periode langganan. Saya merasa dirugikanlah karena sisa kuota internet itu cukup banyak. Harapannya, kuota jangan dibuat batasan waktunya,” ujar Nurtiandriyani S (28), Pekerja Swasta di Jakarta

“Saya punya dua nomor telepon dari dua operator yang berbeda. Operator pertama, memiliki fasilitas menggulung sehingga kuota saya tidak hangus. Operator ke dua, kuota hangus tiap bulan. Saya tak pernah komplain karena saya memahami persyaratan yang berlaku. Supaya tidak rugi, nomor kedua fokus untuk internet dan menunjang pekerjaan yang harus selalu daring di laptop, ujar Khusnina Sekar S, Pegawai Swasta Jakarta. ”Saya biasa membeli paket kuota internet 40 GB seharga Rp 110.000 untuk keperluan sekolah, menjelajahi situs internet, menonton film dan Youtube, serta bermain gim. Kadang, sisa paket kuota internet 1-2 GB hangus karena tak memperhatikan masa aktif paket itu. Kalau kuotanya hangus, saya jelas rugi. Saya harap operator internet bisa menambahkan sisa kuota internet itu dalam pembelian paket internet berikutnya,” ujar Nararya Widi (15), Pelajar di Tangsel. (Yoga)

”Ketergantungan impor alkes yang tinggi, melemahkan ketahanan kesehatan nasional. Kita jadi negara atau bangsa yang rentan dalam situasi krisis, seperti waktu pandemi Covid-19. Saat rantai pasok global terganggu, Indonesia akan mengalami kelangkaan APD (alat pelindung diri), ventilator, reagen PCT, bahkan oksigen karena tergantung pada negara produsen,” ujar epidemiolog dan ahli keamanan kesehatan global (CEPH Griffith Australia / Strategic Pandemic Preparedness Advisor), Dicky Budiman, Jumat (20/6). Tingginya impor alkes juga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor kesehatan. Apalagi, impor alkes berkontribusi besar pada defisit transaksi berjalan di sektor kesehatan. Pada 2022, impor alkes lebih dari Rp 30 triliun, sementara ekspornya sangat kecil. Imporyang tinggi juga menghambat pertumbuhan industri nasional dan menurunkan insentif investasi serta memperlemah kemandirian teknologi kesehatan, juga munculnya ketimpangan akses dan ketergantungan distributor.

Ketergantungan terhadap teknologi medis dari luar negeri dipastikan akan menjadikan Indonesia terbelakang dalam pengembangan teknologi kesehatan strategis seperti bioengineering, AI dalam imaging dan precision medicine. Pemerintah diharapkan bisa memperkuat insentif pajak, pengadaan khusus, dan transfer teknologi bagi industri alkes lokal. Termasukpenguatan tingkat komponendalam negeri (TKDN) dan prioritas e-katalog yang mewajibkan pembelian produk lokal. Selain itu, kemitraan inovasi perlu didongkrak secara triplehelix antara universitas, BUMNalkes, perusahaan (startup) untuk riset, dan pengembangan alkes berteknologi menengah atau tinggi. Pemerintah juga di-dorong membuat kebijakan tarif dan nontarif, dengan mengenakan biaya masuk tambahan untuk alkes yang sudah bisa diproduksi dalam negeri sebagai bentuk proteksi industri dalam negeri. Penataan distribusi dan edukasi pengguna juga harus dilakukan. (Yoga)

Di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik, industri perbankan nasional tengah menghadapi tantangan serius, terutama terkait krisis likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mencatat menurunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta meningkatnya rasio loan to deposit (LDR), yang menjadi indikator sempitnya ruang gerak likuiditas perbankan. Dalam merespons situasi ini, sejumlah bank besar memilih menerbitkan obligasi sebagai strategi pendanaan alternatif.

Namun, menurut teori Pecking Order dari Donaldson dan Myers, penerbitan utang seperti obligasi seharusnya menjadi opsi kedua setelah laba ditahan. Penerbitan obligasi saat ini memuat berbagai tujuan, mulai dari refinansi utang, antisipasi suku bunga tinggi, hingga ekspansi kredit hijau. Sayangnya, efektivitas langkah ini masih dipertanyakan karena dana hasil obligasi cenderung hanya berpindah antarbank dan tidak benar-benar menambah suplai dana segar ke sistem perbankan.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai tokoh pemangku kebijakan, telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang sangat bergantung pada peran aktif perbankan dalam pembiayaan program prioritas nasional, termasuk transisi menuju ekonomi hijau. Untuk mendukung itu, insentif seperti Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah digulirkan sejak April 2025. Meski begitu, tantangan internal perbankan sendiri, seperti konsolidasi dan manajemen risiko kredit, masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Dengan demikian, penerbitan obligasi oleh bank-bank besar seharusnya tidak dipandang sebagai solusi jangka pendek semata, melainkan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional agar mampu menopang agenda pembangunan jangka panjang.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil sikap hati-hati dalam menangani sengketa 13 pulau di pesisir selatan Jawa Timur yang diperebutkan oleh Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah langsung memimpin proses evaluasi, dengan menjadikan kasus sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara sebagai pembelajaran penting.

Kemendagri tidak hanya akan mengandalkan data geografis, tetapi juga mempertimbangkan aspek historis dan kesepakatan masa lalu dalam menentukan status administratif 13 pulau tersebut, seperti Pulau Anak Tamengan, Pulau Boyolangu, dan Pulau Sruwi. Polemik ini muncul akibat duplikasi pencatatan wilayah, yang menimbulkan ketidakjelasan administratif antara dua kabupaten tersebut.

Langkah kehati-hatian Kemendagri mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik wilayah secara adil, transparan, dan berdasarkan kajian menyeluruh. Penyelesaian ini penting untuk menjaga integritas wilayah administrasi serta stabilitas sosial di tingkat daerah.