Menyusul serangan AS terhadap tiga situs nuklir Iran yang disebut Presiden AS, Donald Trump sangat sukses, dunia waswas menunggu perkembangan berikutnya situasi di Timur Tengah, juga reaksi sentimen pasar keuangan global saat perdagangan di berbagai belahan dunia kembali dibuka Senin pekan ini. Campur tangan militer AS dalam konflik Iran-Israel kian memicu kekhawatiran meluasnya konflik Timur Tengah. Dampaknya terhadap pasokan minyak, jalur pelayaran global dan perekonomian dunia juga semakin sulit diprediksi. Hari Minggu (22/6) Iran dilaporkan menembakkan 30 rudal dalam dua gelombang serangan ke Israel. Spekulasi kian meningkat bahwa perang akan semakin tereskalasi, melibatkan kekuatan besar lain, seperti Rusia, China dan negara anggota NATO lain. Semakin lama perang berlangsung akan semakin besar pula kerusakan yang diakibatkannya pada perekonomian global.

Perang tak akan berlangsung singkat. Perang Iran-Israel bukan sekadar konflik regional yang melibatkan dua negara, melainkan perang terbuka yang berpotensi mengguncang ekonomi dunia dan memicu resesi global. Dampaknya: melonjaknya harga energi, disrupsi perdagangan atau terganggunya rantai pasok global gejolak pasar keuangan, serta kian meningkatnya instabilitas dan tensi geopolitik global. Skenario terburuk, jika Iran menghentikan total pasokan minyak mentahnya dan memblokade Selat Hormuz, alur transportasi 30 % pasokan minyak global, maka harga minyak mentah diprediksi mencapai 130 USD per barel, jauh di atas asumsi harga minyak mentah di APBN 2025 sebesar 82 USD / barel. Harga minyak yang tinggi akan memicu lonjakan biaya produksi, transportasi dan energi di sejumlah negara sehingga mendorong inflasi global.

Tekanan inflasi global akan membuat The Fed menunda penurunan suku bunga. Ini akan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia dan kian menekan nilai tukar rupiah, mengancam daya saing ekspor dan membuat beban utang semakin membengkak. Bagi Indonesia, situasi ini kian menambah tekanan di tengah memburuknya prospek perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan memburuknya sejumlah indikator ekonomi makro dan sektor riil lainnya. Lonjakan harga minyak akan berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia sebagai importir neto minyak. Setiap kenaikan 1 USD harga minyak mengakibatkan pembengkakan belanja negara hingga Rp 10 triliun dan harga minyak 130 USD / barel akan memicu defisit fiskal hingga Rp 330 triliun. (Yoga)

Hangusnya sisa kuota internet prabayar saat masa berlaku paket berakhir, belakangan jadi pembicaraan publik. Tak sedikit pelanggan merasa dirugikan karena sisa kuota yang belum terpakai akhirnya menguap begitu saja. Sebagian penyedia layanan sudah menawarkan fitur pengguliran kuota, tapi, memang tidak semua operator memberlakukan kebijakan serupa. Berikut suara warga terkait kebijakan sisa kuota internet prabayar yang hangus. “Dalam sebulan, saya berlangganan kuota internet sebesar 100 gigabyte (GB) yang tak habis digunakan sebulan. Jika dihitung, masih ada rata-rata 10 GB kuota internet yang akan tersisa pada akhir periode langganan. Saya merasa dirugikanlah karena sisa kuota internet itu cukup banyak. Harapannya, kuota jangan dibuat batasan waktunya,” ujar Nurtiandriyani S (28), Pekerja Swasta di Jakarta

“Saya punya dua nomor telepon dari dua operator yang berbeda. Operator pertama, memiliki fasilitas menggulung sehingga kuota saya tidak hangus. Operator ke dua, kuota hangus tiap bulan. Saya tak pernah komplain karena saya memahami persyaratan yang berlaku. Supaya tidak rugi, nomor kedua fokus untuk internet dan menunjang pekerjaan yang harus selalu daring di laptop, ujar Khusnina Sekar S, Pegawai Swasta Jakarta. ”Saya biasa membeli paket kuota internet 40 GB seharga Rp 110.000 untuk keperluan sekolah, menjelajahi situs internet, menonton film dan Youtube, serta bermain gim. Kadang, sisa paket kuota internet 1-2 GB hangus karena tak memperhatikan masa aktif paket itu. Kalau kuotanya hangus, saya jelas rugi. Saya harap operator internet bisa menambahkan sisa kuota internet itu dalam pembelian paket internet berikutnya,” ujar Nararya Widi (15), Pelajar di Tangsel. (Yoga)

”Ketergantungan impor alkes yang tinggi, melemahkan ketahanan kesehatan nasional. Kita jadi negara atau bangsa yang rentan dalam situasi krisis, seperti waktu pandemi Covid-19. Saat rantai pasok global terganggu, Indonesia akan mengalami kelangkaan APD (alat pelindung diri), ventilator, reagen PCT, bahkan oksigen karena tergantung pada negara produsen,” ujar epidemiolog dan ahli keamanan kesehatan global (CEPH Griffith Australia / Strategic Pandemic Preparedness Advisor), Dicky Budiman, Jumat (20/6). Tingginya impor alkes juga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor kesehatan. Apalagi, impor alkes berkontribusi besar pada defisit transaksi berjalan di sektor kesehatan. Pada 2022, impor alkes lebih dari Rp 30 triliun, sementara ekspornya sangat kecil. Imporyang tinggi juga menghambat pertumbuhan industri nasional dan menurunkan insentif investasi serta memperlemah kemandirian teknologi kesehatan, juga munculnya ketimpangan akses dan ketergantungan distributor.

Ketergantungan terhadap teknologi medis dari luar negeri dipastikan akan menjadikan Indonesia terbelakang dalam pengembangan teknologi kesehatan strategis seperti bioengineering, AI dalam imaging dan precision medicine. Pemerintah diharapkan bisa memperkuat insentif pajak, pengadaan khusus, dan transfer teknologi bagi industri alkes lokal. Termasukpenguatan tingkat komponendalam negeri (TKDN) dan prioritas e-katalog yang mewajibkan pembelian produk lokal. Selain itu, kemitraan inovasi perlu didongkrak secara triplehelix antara universitas, BUMNalkes, perusahaan (startup) untuk riset, dan pengembangan alkes berteknologi menengah atau tinggi. Pemerintah juga di-dorong membuat kebijakan tarif dan nontarif, dengan mengenakan biaya masuk tambahan untuk alkes yang sudah bisa diproduksi dalam negeri sebagai bentuk proteksi industri dalam negeri. Penataan distribusi dan edukasi pengguna juga harus dilakukan. (Yoga)

Di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik, industri perbankan nasional tengah menghadapi tantangan serius, terutama terkait krisis likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mencatat menurunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta meningkatnya rasio loan to deposit (LDR), yang menjadi indikator sempitnya ruang gerak likuiditas perbankan. Dalam merespons situasi ini, sejumlah bank besar memilih menerbitkan obligasi sebagai strategi pendanaan alternatif.

Namun, menurut teori Pecking Order dari Donaldson dan Myers, penerbitan utang seperti obligasi seharusnya menjadi opsi kedua setelah laba ditahan. Penerbitan obligasi saat ini memuat berbagai tujuan, mulai dari refinansi utang, antisipasi suku bunga tinggi, hingga ekspansi kredit hijau. Sayangnya, efektivitas langkah ini masih dipertanyakan karena dana hasil obligasi cenderung hanya berpindah antarbank dan tidak benar-benar menambah suplai dana segar ke sistem perbankan.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai tokoh pemangku kebijakan, telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang sangat bergantung pada peran aktif perbankan dalam pembiayaan program prioritas nasional, termasuk transisi menuju ekonomi hijau. Untuk mendukung itu, insentif seperti Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah digulirkan sejak April 2025. Meski begitu, tantangan internal perbankan sendiri, seperti konsolidasi dan manajemen risiko kredit, masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Dengan demikian, penerbitan obligasi oleh bank-bank besar seharusnya tidak dipandang sebagai solusi jangka pendek semata, melainkan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional agar mampu menopang agenda pembangunan jangka panjang.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil sikap hati-hati dalam menangani sengketa 13 pulau di pesisir selatan Jawa Timur yang diperebutkan oleh Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah langsung memimpin proses evaluasi, dengan menjadikan kasus sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara sebagai pembelajaran penting.

Kemendagri tidak hanya akan mengandalkan data geografis, tetapi juga mempertimbangkan aspek historis dan kesepakatan masa lalu dalam menentukan status administratif 13 pulau tersebut, seperti Pulau Anak Tamengan, Pulau Boyolangu, dan Pulau Sruwi. Polemik ini muncul akibat duplikasi pencatatan wilayah, yang menimbulkan ketidakjelasan administratif antara dua kabupaten tersebut.

Langkah kehati-hatian Kemendagri mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik wilayah secara adil, transparan, dan berdasarkan kajian menyeluruh. Penyelesaian ini penting untuk menjaga integritas wilayah administrasi serta stabilitas sosial di tingkat daerah.

Keterlibatan Amerika Serikat (AS) di perang Israel-Iran, lewat serangan ke tiga fasilitas nuklir Iran pada 21 Juni yang diklaim Presiden Donald Trump berhasil melumpuhkan program nuklir Iran, menimbulkan kekhawatiran serius akan eskalasi konflik di Timur Tengah. Iran mengancam menutup Selat Hormuz—jalur vital 20% perdagangan minyak dunia—yang bisa memicu lonjakan harga minyak mentah global dan mengguncang ekonomi dunia.

Realisasi belanja pemerintah hingga Mei 2025 menurun signifikan, memicu kekhawatiran pada prospek pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang diprediksi melambat. Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja negara turun 11% year-on-year menjadi Rp 1.016,3 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada belanja pemerintah pusat yang anjlok 18,74%, sementara transfer ke daerah hanya naik tipis.

Ketegangan geopolitik yang memanas di Timur Tengah, terutama akibat serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran, memicu kenaikan harga minyak global. Risiko terbesar adalah jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar 20% pengangkutan migas dunia—yang bisa memperparah gangguan pasokan.

Pertumbuhan kredit perbankan melambat pada Mei 2025, hanya tumbuh 8,43% yoy, lebih rendah dibanding April dan akhir 2024. Penyebab utamanya adalah pergeseran perilaku korporasi yang lebih memilih pendanaan lewat penerbitan obligasi.

Keadaan perekonomian Amerika Serikat (AS) dan kebijakan pemerintahan Donald Trump yang melenceng dari pakem-pakem perdagangan multilateral seungguh telah membuat banyak negara di dunia, termasuk Indonesia seperti kehilangan haluan dalam mengembangkan matarantai pasok regional dan global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing. Beum lagi jelas bagaimana hasil perundingan tarif timbal-balik antara AS dan mitranya akan berakhir, karena pemerintahan Trump semakin disibukkan oleh isu-isu politik dan ekonomi yang semakin rumit. Tiba-tiba dikejutkan oleh serangan langsung Israel tehadap obyek-obyek strategi di Iran pada hari Jumat 13 Juni lalu. Aksi pembalasan oleh Iran di hari-hari berikutnya dengan serangan langsung ke wilayah Israel segera menyadarkan dunia bahwa kawasan Timur Tengah yang merupakan persilangan lalu-lintas perdagangan penting dunia akan mengalami gangguan keamanan yang sangat signifikan. Harga minyak dunia segera melonjak menyusul eskalasi konflik antara Israel dan Iran, dengan harga patokan Brent dan WTI naik lebih dari 7% dalam satu hari dan mengalami lonjakan intra-hari hingga 13%, kenaikan terbesar sejak awal 2022. (Yetede)