Reformasi regulasi dan menciptakan ekosistem ramah investasi dalam penyediaan rumah menjadi kunci penting keberhasilan mewujudkan program tiga juta rumah per tahun. Hal itu ditekankan Bank Dunia dalam laporan People First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia. Bank Dunia meyakini, target ambisius tiga juta rumah per tahun bukan mustahil dicapai, dengan adanya kolaborasi lintas sektor, penguatan kerangka strategis, serta kebijakan yang inklusif dan efisien. Reformasi regulasi diperlukan untukmenghilangkan distorsi pasar dan membangun kepercayaan. Keterlibatan swasta ditekankan Bank Dunia karena keterbatasan pemerintah. Untuk mencapai target tiga juta rumah, dibutuhkan 3,8 miliar USD (Rp 62 triliun) investasi publik langsung tiap tahun. Sementara, anggaran sektor perumahan hanya 0,18 % dari PDB atau Rp 5 triliun, tahun ini. Dari kebutuhan 700.000-800.000 unit rumah untuk keluarga baru per tahun, hanya bisa dipenuhi sepertiganya, atau 220.000-240.000 unit.

Persoalannya tak hanya soal ketersediaan, tetapi juga akses atau keterjangkauan. Riset Best Brokers terhadap 62 negara pada 2024 menempatkan harga rumah di Indonesia, termahal keempat di dunia dibandingkan rata-rata pendapatan masyarakatnya. Menurut BPS, pada 2023 terdapat 15,21 % rumahtangga di Indonesia yang tak memiliki rumah dan hanya 63,15 % rumah yang tergolong layak. Sebanyak 95 % generasi milenial tak mampu membeli rumah. Sementara, banyak pula yang memiliki puluhan bahkan ratusan rumah dan menguasai puluhan bahkan ribuan hektar lahan. Keberadaan Bank Tanah belum efektif karena kurangnya dukungan anggaran. Pentingnya iklim investasi perlu digarisbawahi. Pengembang juga mengeluhkan perizinan yang berbelit, harga material yang terus merangkak naik, dan sulitnya akses permodalan bank. Buruknya perencanaan, manajemen, dan keberlanjutan juga menyebabkan 60-80 % rumah subsidi yang sudah terbangun menjadi terbengkalai, tak dihuni dan rusak. (Yoga)

Bank Mandiri berkomitmen mendukung agenda strategis pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi kerakyatan, termasuk penguatan koperasi desa agar dapat menciptakan nilai tambah secara optimal dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Mandiri mewujudkan dukungan tersebut pada kickof/pelatihan Capacity Buildin SDM dan Penguatan Kelembagaar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar Rabu-Kamis (25-26/6). Kegiatan yang diinisiasi Kemenko Bidang Pangan ini menjadi langkah awal penting dan menentukan dalam mendorong Kopdes sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, adaptif dan berdaya saing tinggi. Bank Mandiri menyediakan fasilitas pelatihan di Gedung Nawasena, Mandiri University, KawasanMandiri Wijayakusuma, Jakbar, bagi 1.300 peserta yang merupakan pengurus dan perwakilan 150 KDKMP yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebanyak 348 peserta hadir secara langsung (luring), sedang 1.000 peserta lainnya bergabung secara daring melalui platform digital. "Bank Mandiri percaya bahwa Kopdes memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, kami berharap dapat membantu Kemenko Pangan memperkuat fondasi kelembagaan koperasi dan mengakselerasi kapasitas SDM-nya agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman," kata Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi di sela acara di Jakarta, Rabu (25/6). Acara ini juga dihadiri Menko Pangan sekaligus Kerua Satgas KDKMP, ZulkifliHasan, menteri dan wakil menteri terkait, serta beberapa direktur BUMN. Bank Mandiri tak hanya menyediakan fasilitas dan dukungan logistik, tapi juga berkontribusi dalam pengisian materi pelatihan mengenai pemahaman keuangan serta sharing sesion agar kchadiran KDKMP memberi dampak yang lebih optimal dalam memperkuat ekonomi desa dan kemandirian bangsa. (Yoga)

Beberapa waktu terakhir, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, kembali menjadi sorotan utama. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa gejolak di kawasan yang begitu jauh tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa dinamika di Timur Tengah memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas perekonomian global, termasuk Indonesia. Artikel ini akan menguraikan bagaimana konflik tersebut memengaruhi kita dan langkah-langkah antisipasi yang ditempuh pemerintah.

Latar Belakang Konflik dan Implikasinya

Pada pertengahan tahun 2025, dunia menyaksikan eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Iran selama 12 hari, yang berpusat pada isu program nuklir Iran yang belum terselesaikan. Meskipun gencatan senjata berhasil dicapai pada 25 Juni 2025 melalui mediasi Presiden AS Donald Trump, situasi tetap rentan. Pelanggaran singkat oleh Israel dan bantahan Iran terkait serangan rudal mengindikasikan bahwa ancaman perang lanjutan masih tinggi jika upaya diplomasi gagal.

Tekanan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Minyak Global

Salah satu dampak paling signifikan dari konflik ini adalah lonjakan harga minyak global. Timur Tengah, khususnya wilayah Teluk Persia, merupakan jantung pasar energi dunia. Oleh karena itu, setiap instabilitas di kawasan ini akan memicu guncangan hebat yang merambat ke seluruh penjuru dunia melalui berbagai jalur transmisi ekonomi dan keuangan.

Sebagai negara net-importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas ini. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah US$1 per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7,35 triliun. Konflik 12 hari antara Israel dan Iran memang menunjukkan dampak yang berbeda dari ekspektasi awal. Alih-alih mendapatkan windfall dari komoditas, Indonesia justru menghadapi beban fiskal bersih. Simulasi mengindikasikan potensi beban bersih negatif terhadap fiskal sebesar Rp11,8 triliun, bahkan dapat mencapai Rp177 triliun dalam skenario ekstrem, meskipun harga batu bara sempat mencapai rekor tertinggi.

Ancaman penutupan Selat Hormuz juga menjadi kekhawatiran utama. Selat ini merupakan jalur perdagangan vital yang dilalui sekitar 20% konsumsi minyak global dan gas alam cair (LNG). Jika blokade berlangsung lama, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memprediksi harga minyak dunia dapat melonjak hingga US$145 per barel. Impor minyak mentah Indonesia yang melewati Selat Hormuz bahkan mencapai 22,8 juta barel.

Dampak Lanjutan pada Inflasi dan Stabilitas Keuangan

Kenaikan harga energi dan biaya logistik secara otomatis akan memicu tekanan inflasi yang meluas, menggerus daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan menyebabkan volatilitas ekstrem di pasar keuangan. Fenomena

flight to safety, di mana investor menarik modal dari aset berisiko (seperti saham dan obligasi di pasar negara berkembang) untuk dialihkan ke aset yang dianggap aman (seperti emas, obligasi pemerintah AS, dan Dolar AS), dapat menyebabkan arus modal keluar yang deras. Hal ini menekan nilai tukar Rupiah dan menyebabkan koreksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Respons Kebijakan Kementerian Keuangan

Menghadapi kompleksitas dampak ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memegang peran sentral dalam merumuskan dan mengeksekusi respons kebijakan fiskal yang proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah spesifik meliputi:

1. Manajemen Fiskal Kontra-Siklus: Melakukan realokasi anggaran darurat dengan memangkas belanja non-esensial dan mengalihkannya untuk memperkuat jaring pengaman sosial, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan, guna melindungi daya beli kelompok rentan.

2. Manajemen Subsidi Energi Adaptif: Mempertimbangkan mekanisme penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara berkala dalam batas tertentu untuk mengurangi tekanan mendadak pada APBN. Selain itu, mempercepat implementasi reformasi subsidi tepat sasaran agar dialihkan dari komoditas ke individu yang membutuhkan.

3. Optimalisasi Penerimaan Negara: Mengkaji pemberlakuan tarif ekspor yang bersifat progresif atau menyesuaikan formula Harga Batubara Acuan (HBA) dan royalti, meskipun potensi windfall terbatas, untuk menangkap sebagian keuntungan tak terduga yang mungkin timbul dari fluktuasi harga komoditas ekspor. Pendapatan tambahan ini diprioritaskan untuk menambal defisit subsidi energi atau diinvestasikan pada energi terbarukan.

4. Manajemen Utang Prudent dan Komunikasi Proaktif: Menjaga kepercayaan investor dengan komunikasi transparan mengenai kondisi fiskal dan langkah mitigasi. Mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik dan menjaga hubungan baik dengan lembaga multilateral untuk memastikan ketersediaan jalur pembiayaan siaga.

Akselerasi Transisi Energi: Imperatif Keamanan Nasional

Secara fundamental, kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga minyak hanya dapat diatasi dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan investasi masif pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta mendorong kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor. Langkah ini bukan hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga merupakan imperatif keamanan ekonomi nasional.

Dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi dan cepat, Kementerian Keuangan bersama otoritas terkait dapat berfungsi sebagai jangkar stabilitas, memitigasi dampak terburuk dari krisis geopolitik, dan melindungi perekonomian serta masyarakat Indonesia dari gejolak eksternal.

Wacana konsolidasi perusahaan asuransi milik negara (BUMN) kembali mencuat, dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana melebur belasan perusahaan asuransi BUMN menjadi hanya tiga entitas besar. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing sektor asuransi BUMN yang saat ini dinilai memiliki kapasitas terbatas dan kurang kompetitif.

Kinerja PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) pada kuartal I-2025 memang masih lesu dengan pendapatan turun 9% yoy menjadi Rp 2,3 triliun, namun perusahaan tetap solid berkat dominasi pangsa pasar nasional dan strategi optimalisasi aset.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi aturan baru yang akan mewajibkan platform marketplace (lokapasar) memungut dan menyetor pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari penjual UMKM dengan omzet tahunan Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Kebijakan ini bukanlah penetapan tarif pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan agar lebih sederhana dan adil bagi UMKM online maupun offline.

Konflik geopolitik silih berganti mengganggu stabilitas ekonomi dunia, mendorong Indonesia untuk lebih memperkuat ekonomi dalam negeri. Menghadapi situasi ini, pemerintah tetap membuka kerja sama antar negara yang bebas aktif dan mengembangkan hilirisasi demi keberlanjutan ekonomi. Hal itu mengemuka dalam sambutan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mewakili presiden Prabowo dalam pembukaan acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025(JGF 2025) yang diselenggarakan Lemhannas di Jakarta, Selasa (24/6). Bahlil menyoroti ketidakpastian yang tengah melanda dunia akibat dinamika geopolitik yang dinamis dan tidak terduga. ”Awalnya kita ingin bergabung bersama kawasan-kawasan ekonomi dengan harapan saling mendukung. Sekarang hampir semua negara memikirkan kepentingan negaranya masing-masing. Ada koreksi pertumbuhan ekonomi global dampak dari ketidakpastian itu,” kata Bahlil.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia masih membuka kerja sama dengan banyak negara, seperti Rusia, AS dan China. Negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, juga digandeng untuk membangun kekuatan kawasan regional. Hal itu ditunjukkan lewat kunjungan Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri ke Rusia, membahas peluang kerja sama di sejumlah sektor. Indonesia juga menandatangani kesepakatan dengan Singapura dalam bidang energi terbarukan. ”Kita melakukan kerja sama karena politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak pada negara mana pun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung. Ini juga terkait bagaimana kita melakukan proses kerja sama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita,” ucapnya. Kerja sama itu dimungkinkan dengan memetakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam dengan hilirisasi sebagai strategi utama ransformasi ekonomi nasional. (Yoga)

Bak beras, pulsa telepon seluler dan paket internet telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, pengeluaran masyarakat untuk ko-moditas nonpangan itu sudah separuh belanja beras.Keduanya sama-sama tengah menggerus dompet kita. Di era digital, penduduk kota dan desa pengguna telepon seluler dan internet terus meningkat. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS merekam persentase pertumbuhan tersebut meningkat dari 63,53 % pada 2019 menjadi 68,65 % pada 2024. Persentase penduduk pengguna internet juga melonjak dari 47,69 % menjadi 72,78 %. Belanja pulsa telepon dan paket internet masyarakat juga membengkak. Hasil Susenas September 2024 yang dirilis BPS pada 28 Mei 2025 menunjukkan, pengeluaran penduduk kota dan desa per kapita per bulan untuk pulsa telepon dan paket internet Rp 45.634. Artinya, rata-rata setiap penduduk Indonesia mengeluarkan Rp 45.634 untuk membeli pulsa dan internet dalam sebulan.

Pengeluaran tersebut meningkat 54,81 % dibanding hasil Susenas BPS pada September 2019 yang sebesar Rp 31.432. BPS juga menunjukkan, kenaikan pengeluaran pulsa dan internet di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Dalam tiga tahun terakhir,2022-2024, pengeluaran pulsa dan internet di kota dan desa naik 11,90 % dan 5,41 %. Pada 14-16 Mei 2025, Lembaga Survei Kedai KOPI meng-gelar survei bertajuk ”Survei Penggunaan Internet di Indonesia” melibatkan 1.545 responden di seluruh Indonesia dengan metode wawancara mandiri berbasis komputer (CASI). Hasilnya, 61,3 % responden menghabiskan Rp 50.000-Rp 100.000 per bulan untuk paket data. Paket berlangganan bulanan jadi pilihan utama (83 %) dengan kuota ideal 11-30 gigabyte per bulan (29,6 %).Dan kebutuhan komunikasi (paket data, pulsa dan Wi-Fi) menduduki posisi pertama pengeluaran tertinggi bulanan (88,4 %) mengalahkan kebutuhan lainnya, seperti makanan dan minuman, listrik dan air, serta pendidikan.

Perihal beras, hampir setiap tahun, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras. Untuk mengatasinya, pemerintah menggulirkan bantuan pangan berupa beras dan menggelar operasi pasar beras. Pemerintah juga akan menyalurkan 1,813 juta ton beras program Stabilisasi Pasokandan Harga Pangan (SPHP) secara bertahap pada Juni-Desember 2025. Tujuannya meredam kenaikan harga beras disejumlah daerah, terutama di Indonesia bagian timur. ”Saat ini, kami menunggu anggaran belanja tambahan senilai Rp 4,97 triliun untuk bantuan pangan berupa beras dan Rp 1,6 triliun untuk penyaluran beras SPHP. Jika ang-garan itu sudah masuk, kedua program itu langsung di-gulirkan,” kata Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Wijayanto di Jakarta, Senin (23/6). Dari waktu ke waktu, pulsa telepon dan paket internet menjadi kebutuhan pokok masyarakat meskipun tidak sevital beras. Bersanding dengan beras, pulsa dan internet tengah beraducepat menggerus dompet kita. (Yoga)

Warga Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Pesakih di Jakbar mengeluh kesulitanmembayar biaya sewa rusunawa. Mereka meminta pemutihan tunggakan dan keringanan besaran biaya sewa tiap bulan. Tunggakan biaya sewa ini menjadi salah satu masalah pengelolaan rusunawa yang sedang dicarikan solusinya. DPRD DKI Jakarta berharap ada solusi melalui ketentuan baru yang lebih jelas. Puluhan warga dari Rusunawa Pesakih berunjuk rasa di Balai Kota Jakarta dan DPRD DKI Jakarta pada Selasa (24/6). Namun, mereka urung bertemu perwakilan Pemprov DKI Jakarta karena surat permohonan audiensi diteruskan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Sebagian warga yang berunjuk rasa menyebut dirinya sudah10 tahun tinggal di Rusunawa Pesakih. Mereka warga program gusuran dari Kebon Jeruk dan Kapuk yang bekerja di sektor informal dengan tunggakan hingga Rp 24 juta per keluarga karena penghasilan tak cukup untuk membayar sewa.

Kasinah (60) warga gusuran dari Kebon Jeruk yang tinggal bersama suami yang sakit stroke tujuh tahun terakhir. Suaminya bekerja sebagai satpam sebelum jatuh di kamar mandi dan sakit hingga kini. Sementara Kasinah adalah tukang urut. ”Tunggakan saya Rp 6 juta. Enggak bayar-bayar. Anak udah pada nikah enggak bisa bantu duit,” kata Kasinah. Mula-mula besaran biaya sewa unitnya Rp 200.000, kemudian gratis selama pandemi Covid-19 sebelum dinaikkan menjadi Rp 400.000 pasca pandemi. Pengelola rusunawa meminta Kasinah mencicilsetiap bulan lewat Bank DKI (sekarang Bank Jakarta). Namun, ia tak sanggup membayar sewa karena lebih memprioritaskan membayar uang air yang berkisar Rp 80.000 sampai Rp160.000 per bulan. Kasinah juga mengaku bahwa ia dan suami sudah tak mendapat bansos Kartu Lansia Jakarta, biaya sehari-hari bergantung pada penghasilan sebagai tukang urut.

Dalam rapat antara Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta pada Selasa (17/6) dijelaskan, tunggakan biaya sewa seluruh rusunawa di Jakarta oleh warga terprogram dan warga umum sebesar Rp 58,7miliar. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengupayakan agar penghuni bisa segera membayar dengan menagih secara persuasive dengan menerbitkan surat edaran pemanggilan agar penunggak mencicil secara bertahap merujuk Pergub No 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa. Namun, sanksi denda, surat peringatan, pemutusan perjanjian sewa dan pengosongan tak efektif. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta ada aturan baku terkait persyaratan, tunggakan dan kluster yang disampaikan kepada penghuni rusunawa agar mengetahui situasi dan tanggung jawab setiap pihak. (Yoga)