Ekonomi
( 40430 )Perang Memanas, Saham Energi Kian Mendidih
Strategi Kemenperin Pacu Industri Batik Dalam Negeri
Antisipasi Ancaman Bom di Pesawat, RI-Saudi Perkuat Koordinasi
Maskapai Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji asal Indonesia sepanjang pekan lalu dia kali mengalami teror bom. Sebagai langkah antisipasi pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya memastikan bahwa proses pemulangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 33 Debarkasi Surabaya dari Arab Saudi berjalan lancar, aman dan selamat menggunakan pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV-5688.
Meski demikian, kata Lukman, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi insentif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, otoritas keamanan serta memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur. "Di sisi lain paling utama adalah bagaimana semua prosedur berjalan dan tetap mengedepankan keselamatan," ujarnya di Jakarta. Untuk diketahui, pada Sabtu (21/6) lalu, pesawat SV 5688 yang mengangkut 376 penumpang dan terbang dengan rute Jeddah-Muscat-Surabaya mendapat ancaman bom melalui sambungan telpon yang diterima oleh petugas Air Traffic Control (ATC) di Jakarta Are Kontrol Center (ACC) dari Kuala Lumpur ACC. Berdasarkan prosedur keamanan pilot memutuskan untuk mengalihkan rute (divert) ke Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan, untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru. (Yetede)
Bank Dunia Menyoroti Posisi Utang Pemerintah RI
Lonjakan Harga Komoditas Panaskan Pasar
Di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Iran, harga komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) menunjukkan tren kenaikan signifikan. Dalam sebulan terakhir, harga batu bara di ICE Newcastle naik 6,42% menjadi US$106,85/ton, sedangkan CPO meningkat 8,06% menjadi 4.129 ringgit/ton.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa fluktuasi harga kedua komoditas ini berdampak besar pada stabilitas makroekonomi dan fiskal negara, mengingat kontribusinya yang mencapai 20–25% dari total ekspor nasional. Kenaikan 10% harga komoditas bahkan bisa mengurangi defisit transaksi berjalan hingga 0,13% dari PDB. Namun, ketergantungan ekspor terhadap batu bara dan CPO juga berisiko jika terjadi penurunan harga. Oleh karena itu, Josua mendorong diversifikasi ekspor dan penguatan industri manufaktur bernilai tambah.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memperingatkan bahwa lonjakan harga ini bisa bersifat sementara. Jika perang terus berlanjut, ekonomi global bisa melambat, yang justru menurunkan permintaan terhadap komoditas. Untuk mengantisipasi hal ini, ia mendorong hilirisasi industri berbasis prinsip ESG agar menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang.
Dari sisi pelaku industri, Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengonfirmasi bahwa kenaikan harga batu bara didorong oleh permintaan dari Vietnam dan gangguan pengiriman dari Australia, bukan semata dampak konflik. Namun, ia mewaspadai tekanan harga di masa depan akibat naiknya biaya logistik seiring lonjakan harga minyak.
Senada, Ketua Umum Gapki Eddy Martono juga mengkhawatirkan penurunan permintaan CPO jika konflik berkepanjangan. Ia menekankan pentingnya efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas untuk mempertahankan daya saing industri sawit nasional.
Dengan demikian, meskipun kondisi geopolitik saat ini memberikan peluang sementara bagi ekspor, berbagai tokoh dan pelaku industri menegaskan perlunya strategi jangka panjang yang adaptif, khususnya melalui diversifikasi, hilirisasi, dan efisiensi operasional.
Arus Modal Asing Bersiap Masuk
Pemerintah Indonesia tengah mendorong pembangunan 3 juta unit rumah per tahun sebagai bagian dari strategi memperkuat fundamental ekonomi dan membuka lapangan kerja. Menurut Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, program ini berpotensi mendatangkan investasi publik sebesar US$3,8 miliar (Rp62,64 triliun) serta memobilisasi investasi swasta hingga US$2,8 miliar (Rp46,15 triliun), sekaligus menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja. World Bank juga menyoroti bahwa sektor perumahan dan konstruksi memiliki kontribusi signifikan terhadap 10% PDB nasional dan 7% lapangan kerja.
Namun, Turk juga memperingatkan pentingnya reformasi struktural dan deregulasi untuk menjaga daya saing dan menarik investor, terutama di tengah risiko dari fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian global. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di kisaran 4,8%, di atas rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan renovasi 1.300 rumah di wilayah pesisir pada tahun pertama pemerintahannya sebagai bagian dari target besar tersebut. Proyek renovasi ini dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian PKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp21,8 juta per unit.
Di sisi lain, Ketua Umum REI Joko Suranto menekankan pentingnya keselarasan regulasi dan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, realisasi target 3 juta rumah tidak akan tercapai tanpa kolaborasi aktif dengan sektor swasta. Hingga kini, belum ada komitmen investasi yang benar-benar terealisasi karena hambatan seperti akses pembiayaan dan tumpang tindih regulasi.
Dengan demikian, keberhasilan program ambisius ini sangat bergantung pada koordinasi antar-kementerian, reformasi kebijakan, serta sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku industri properti.
Akseleran Cari Cara Pulihkan Pinjaman
Langkah Ekspansi dan Divestasi Perusahaan
NPL Perbankan RI Kalah Saing dengan Negara Tetangga
Indonesia Genjot Investasi Pusat Data hingga 2 GW Dalam Dua Tahun Kedepan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang selebar-lebarnya bagi investasi pusat data (data center) di Tanah Air. Investasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya percepatan transformasi digital nasional. Upaya ini juga seiring dengan proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asia Tenggara (Asean). Adapun saat ini, ketersediaan kapasitas pusat data disebut baru sekitar 290 megawatt (MW). Hingga akhir 2025, Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pusat data hingga 900 MW. Sebagai perbandingan kapasitas pusat data Malaysia saat ini sekitar 400 MW.
"Kami berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Terkait minat investor global dalam investasi pusat data di Indonesia. Indonesia berhasil mengamankan komitmen jumlah investasi pusat data senilai US$ 2,3 miliar (sekitar Rp37 triliun) oleh perusahaan EDGNEX yang berasal dari Dubai, Qatar, belum lama ini. Investasi EDGNEX ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









