Burhan kaget saat halaman rumahnya di Bekasi, Jabar, dipenuhi sejumlah orang, pertengahan tahun 2022. Di kerumunan orang pagi itu, ada sejumlah tamu yang dia kenal. Ada kepala desa, camat, satpol PP, pegawai dinas lingkungan hidup (LH), LSM, hingga wartawan, untuk menyegel tempat usaha Burhan. ”Awalnya jawara yang diutus masuk ke lahan saya. Mau duduki lahan ini,” ujar Burhan dirumahnya, Sabtu (24/5). Ia tak terima usaha pengelolaan sampah yang diageluti 16 tahun dihancurkan. Usahanya memang ilegal. Ia menjadikan lahannya sebagai tempat penampungan sampah liar. Bagi Burhan, sekalipun walau ilegal, ia yakin usahanya menyelamatkan banyak pihak, termasuk Pemkab Bekasi. Bentuk bantuannya, saat TPA Burangkeng penuh, ia menyediakan lahan untuk menampung sampah warga setempat. ”Burangkeng kadang-kadang minta tolong. Jujur saja, sekarang juga sama,” kata Burhan. TPA yang dikelola Pemkab Bekasi itu menyimpan banyak persoalan.

Kementerian LH, pada Maret 2025 menetapkan Kadis LH Kabupaten Bekasi, Donny Sirait sebagai tersangka kasus buruknya pengelolaan TPA Burangkeng, karena melanggar UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Buruknya pengelolaan sampah di TPA Burangkeng menimbulkan gangguan kesehatan warga, gangguan keamanan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Burhan mengaku, keuntungan dari usaha penampungan sampah liar juga dinikmati banyak pihak. Sebelum usahanya disegel pada 2022, setiap bulan akumulasi pemasukan yang diperoleh mencapai Rp 500 juta, dari iuran sampah dan hasil penjualan sampah bernilai ekonomis. Iuran sampah berasal dari 20.000 keluarga di kawasan perumahan atau apartemen elite di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang menyerahkan pengelolaan sampahnya ke Burhan.

”Iurannya beda-beda. Perumahan elite, ada yang satu keluarga bayar iuran Rp 75.000 per bulan. Perumahan kelas menengah rata-rata Rp 25.000 per keluarga,” kata Burhan. ”Keuntungan saya hanya Rp 175 juta tiap bulan. Sisanya, saya bagi, untuk petugas keamanan perumahan, wartawan, LSM, ormas, sampai aparat,” katanya. Menurut Burhan, usaha penampungan sampah liar yang dia kelola selama belasan tahun diketahui sejumlah aparat ditingkat kecamatan hingga dinas lingkungan hidup. Pembinaan itu dilakukan dengan memotivasi Burhan agar mengurus administrasi agar usaha Burhan kelak berizin. Namun, upaya mengurus syarat administrasi itu tak kunjung rampung. Padahal, pertemuan rutin sudah sering digelar di rumah makan mewah. Disetiap pertemuan, Burhan tak hanya mentraktir aparat, tapi juga memberi amplop. ”Jumlah Rp 20 juta-Rp 30 juta, saya merem ngasihnya,” ujarnya. ”Surat izin itu akhirnya keluar, namun tepat satu hari sebelum usaha saya disegel,” katanya. (Yoga)

Indonesia menargetkan peningkatan pengiriman pekerja migran ke luar negeri hingga 400.000 orang sebagai respons terhadap kondisi demografi nasional, dengan 4 juta angkatan kerja baru tiap tahun. Tapi, ada kebutuhan global akan tenaga kerja terampil di tengah populasi yang menua dan rendahnya angka kelahiran di banyak negara maju. Dalam acara pelepasan 5.000 pekerja migran ke Jepang, Turki, Jerman dan negara lain, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding, 15 Juni 2025, menegaskan pentingnya migrasi sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran dan memperkuat ekonomi keluarga. Kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian sangat besar. Pada 2024, devisa yang dihasilkan Rp 253,3 triliun dari 297.434 layanan penempatan (pekerja).  

Lewat kerja sama dengan Kadin Indonesia, pemerintah berjanji meningkatkan pelatihan dan sertifikasi keterampilan, memastikan pekerja yang diberangkatkan benar-benar terampil, termasuk di sektor domestik yang sering dipandang sebelah mata. Ditingkat global, data Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2022 menunjukkan, terdapat 167,7 juta migran dalam angkatan kerja internasional, mayoritas berada di negara-negara berpenghasilan tinggi. Sebagian besar bekerja di sektor jasa, sementara perempuan migran sangat terkonsentrasi dibidang perawatan. Para pekerja migran itu menghadapi tantangan serius. Jalur legal yangterbatas dan birokratis memaksa banyak migran menggunakan jalur suaka atau migrasi ireguler (tidak legal).

Akibatnya, jaringan kriminal berkembang dan sistem perlindungan kewalahan. Pada saat yang sama, dunia sangat membutuhkan tenaga kerja, terutama di sektor berketerampilan rendah, yang sering kali diisi pekerja tanpa dokumen. Karena itu, dibutuhkan reformasi sistem migrasi global. Negara tujuan harus menghubungkan kebutuhan pasar kerja mereka dengan kebijakan visa dan berinvestasi dalam pelatihan keterampilan di negara asal migran. Jalur migrasi legal dan aman perlu diperluas. Di sisi lain, perlindungan serta integrase migran diperbaiki melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. (Yoga)

BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika perekonomian global yang diliputi ketidakpastian. Selain itu, masih terbuka ruang untuk pemangkasan suku bunga acuan ke depan. Gubernur BI, Perry Warjiyo menyatakan, ketidakpastian global masih tinggi akibat dinamika negosiasi tarif resiprokal AS serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi global pada 2025 diperkirakan melambat menjadi 3 %. ”Dampaknya terhadap Indonesia terasa beberapa bulan terakhir. Di sini BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itu yang kami prioritaskan sejak awal tahun ini hingga ke depan,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2025, Rabu (18/6), secara virtual. Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat melemah tajam hingga menembus Rp 17.000 per USD di pasar offshore pada 7 April 2025. Kini, rupiah bergerak stabil di kisaran Rp 16.200-Rp 16.300 per USD seiring langkah intervensi pasar yang dilakukan BI.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (18/6) ditutup sebesar Rp 16.319 per USD, melemah 0,33 % dibanding penutupan pasar 11 Juni 2025, sebelum geopolitik di Timur Tengah memanas yang dipicu serangan Israel ke Iran. BI akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya. Nilai tersebut mengacu pada pencapaian inflasi sesuai sasaran, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan fiskal dan moneter, serta perbankan. Kita lihat ada beberapa risiko yang patut diwaspadai, antara lain tarif dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Deputi Gubernur Senior BI, Destri Damayanti menambahkan, BI terus mengoptimalkan operasi pasar terbuka dengan mempertimbangkan risiko global, seperti tarif AS dan geopolitik Timur Tengah. BI juga siap melakukan intervensi di pasar offshore ataupun domestik, termasuk pasar spot, DNDF, dan Surat Berharga Negara, guna menjaga likuiditas dan stabilitas pasar. (Yoga)

Pergerakan naik turunnya harga saham terpantau dari monitor elektronik di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada hari Rabu (18/6/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melorot 48,06 poin menjadi 7.107,79 atau turun 0,67 persen dibandingkan dengan harga pada penutupan di hari sebelumnya, Selasa (17/6/2025) yang tercatat di angka 7.155.85. Penurunan ini diperkirakan karena sentimen pasar akibat perang Iran-Israel. (Yoga)

Aktivitas pekerja yeng sedang mengoperasikan mesin produksi terlihat di pabrik makanan ringan PT PepsiCo Indonesia di kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). Pabrik dengan nilai investasi sebesar Rp 3,3 triliun itu menyerap sekitar 400 tenaga kerja, termasuk pemberian pembinaan kepada 200 petani jagung di Jawa Tengah dan 200 petani kentang di Jawa Barat, sebagai pemasok bahan baku. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) tetap mendorong kebijakan moneter ekspansif meski mempertahankan suku bunga acuan, guna terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan ini harus diikuti dengan mendorong sisi permintaan kredit oleh pelaku usaha dan rumah tangga, dalam bentuk insentif dari jalur fiskal sebagai stimulus perekonomian. Diketahui bahwa dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 5,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. BI mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit serta mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Pada saat yang sama, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan melalui ekspektasi digitalisasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. (Yetede)

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan beban pajak ke sektor perhotelan serta makanan dan minuman (kuliner) dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan industri pariwisata. Pasalnya, kebijakan ini bisa menjadi pemicu (trigger) bagi wisatawan untuk berbondong-bondong datang ke Jakarta. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyambut baik dan mengapresiasi rencana Pemprov DKI Jakarta itu. "Ya tentu, itu menjadi satu yang menarik ya, dan kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta," kata dia kepada Investor Daily. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan, pihaknya akan memberikan insentif fiskal bagi sektor perhotelan hingga kuliner. Bahkan, untuk perhotelan, insentif yang akan diberikan berupa pengurangan (diskon) pajak hingga 50% selama dua bulan pertama sejak kebijakan diterapkan. "Insentif fiskal pada sektor industri hotel berupa pengurangan beban pajak sebesar 50%, dilaksanakan pada dua bulan pertama. Kemudian dua bulan berikutnya sebesar 20%" jelas Pramono. (Yetede)

Kinerja intermediasi perbankan terus melemahkan hingga posisi Mei 2025. Apabila dibandingkan dengan awal tahun, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) membutuhkan dukungan, bukan hanya dari sisi makroprudensial, tetapi juga fiskal. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43% secara tahunan (yoy), lebih rendah dari 8,88% (yoy) pada April 2025. Pertumbuhan ini terus menurun apabila dibandingkan dengan awal tahun, di mana kredit meningkat 10,27% (yoy) per Januari 2025, kemudian meningkat menjadi 10,3% (yoy) per Februari 2025. Pelemahan mulai terjadi pada Maret 2025 dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,16% (yoy), lalu berlanjut ke posisi April 2025 dengan kredit tumbuh 8,8% (yoy). Melihat realisasi tersebut, BI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan target pertumbuhan kredit  yang awalnya 11-13% (yoy) di akhir tahun ini, menjadi berkisar 8-11%. Perry menjelaskan, dari sisi penawaran, prefensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat ditengah standar penyaluran  kredit (lending standard) yang mulai meningkat. (Yetede)

Pemerintah menyerap dana senilai Rp 30 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Negara (SUN) pada 17 Juni 2025. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Rabu (18/06/2025), total penawaran masuk pada lelang kali ini sebesar Rp81,03 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 (pemukaan kembali)  yang dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp 20,23 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,72393% dengan jatuh tempo 15 Juli 2035. Berikutnya, seri FR0106 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp 7,6 triliun dari penawaran masuk Rp13,64 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,98993% dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040. Dari seri FR0104 (pembukaan kembali), dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp20,23 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,33415% dengan jatuh tempo 15 Juli 2030. Serapan berikutnya dari FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,7 triliun dar penawaran masuk Rp6,32 triliun. (Yetede)

BI melaporkan jumlah pengguna Quick Responses Indonesian Standard Tanpa Pindai (QRIS Tap) mencapai 47,8 juta pengguna pada Juni2025. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 648.034 merchant yang terlibat dalam operasional QRIS Tap. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, jumlah merchant QRIS Tap mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Saat fase uji coba jumlah merchant QRIS Tap sebanyak 646, saat launching QRIS Tap jumlah merchant meningkat 3,6 kali lipat menjadi 2.353 merchant. "Pada 6 Juni 2025, belum genap 2 bulan, sudah meningkat 275 kali. Jadi saat ini, jumlah merchant yang bisa menerima QRIS Tap mencapai 648.034 merchant," kata Filianingsih dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur BI, secara virtual, Rabu (18/6).

Dalam pelaksanaan QRIS Tap, BI terus melakukan sosialisasi dan edukasi bersama pemangku kepentingan di industri keuangan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan QRIS Tap. “Kami akan memperkuat awareness masyarakat agar paham bahwa ada fitur baru yang namanya QRIS Tap. Itu sudah tersedia di aplikasi yang kita miliki dan juga di kanal pembayaran," kata dia. BI juga terus melakukan sosialisasi terhadap merchant dan melakukan training for trainer di 46 Kantor Perwakilan BI. BI juga aka nmemperluas jenis transportasi yang pembayarannya menggunakan QRIS Tap. (Yetede)