Ekonomi
( 40554 )Kinerja Penurunan Emisi Membuat Indonesia Terima Rp 8 Triliun
Indonesia telah menerima 500 juta USD atau lebih dari Rp 8 triliun atas kinerja penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pembayaran berbasis hasil atau result-based payment memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyerapan karbon dari sektor kehutanan dan lahan. Result-based payment (RBP) merupakan mekanisme pembayaran yang diberikan atas pencapaian kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), RBP merupakan fase ketiga di mana negara mendapat pembayaran atas hasil penurunan emisi gas rumah kaca. Staf Ahli Menhut Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati mengatakan, Indonesia termasuk negara yang menerima pendanaan RBP terbesar dari program REDD+. Pendanaan ini masih terus bertambah karena baru sebagian hasil kinerja REDD+ Indonesia yang telah mendapatkan kontribusi berbasis hasil (RBC).
”Berdasarkan kinerja periode 2013-2017 dan periode 2017-2020, Indonesia baru menerima pembayaran dari reduksi emisi 61,5 juta ton COe. Padahal, total reduksi emisi periode 2013-2017 yakni 244,89 juta ton COe dan periode 2017-2020 sebesar 577,45 juta ton COe,” ujarnya dalam webinar bertajuk ”Mengenal RBP Lebih Dekat”, Rabu (11/6). Sejak 2014, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup telah mengelola pendanaan dari RBP mencapai 500 juta USD atau Rp 8,13 triliun. Dari total pendanaan tersebut, sebanyak 51,5 juta USD telah didistribusikan kepada berbagai pihak yang berkomitmen terhadap program penurunan emisi. Sumber pendanaan tersebut di antaranya berasal dari Green Climate Fund (103,8 juta USD), Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund di Kalimantan Timur (110 juta USD), Bio Carbon Fund di Jambi (70 juta USD) dan FOLU-Norway RBC (216 juta USD). (Yoga)
Pengujian Tata Kelola Baru Pupuk Subsidi
Kementan akan menggulirkan model percontohan tata kelola pupuk bersubsidi yang baru. Mereka juga telah mengkaji margin fee atau imbalan bagi distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang belum pernah diubah sejak 2010. Meski demikian, masih sedikit gabungan kelompok tani (gapoktan) yang menjadi titik serah atau penyalur pupuk subsidi. Kondisi itu membuat penyaluran pupuk subsidi masih bergantung pada distributor dan pengecer lama untuk sementara. Sejumlah poin itu mengemuka dalam webinar bertajuk ”Kupas Tuntas Permentan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi” yang digelar Sinar Tani, Kementan dan PT Pupuk Indonesia di Jakarta, Rabu (11/6). Webinar ini digelar terkait terbitnya Permentan No 15 Tahun 2025, yang merupakanperaturan pelaksana untuk PP No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan mulai berlaku pada 15 Mei 2025.
Dengan kedua regulasi itu, rantai birokrasi pupuk bersubsidi dipangkas, tinggal PT Pupuk Indonesia (Persero), Kementan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rantai distribusi pupuk bersubsidi juga diperpendek menjadi hanya PT Pupuk Indonesia, pelaku usaha distribusi dan titik serah. Titik serah mencakup gapoktan, kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), pengecer, dan koperasi. Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra mengatakan, menindaklanjuti kedua regulasi tersebut, Kementan akan menggulirkan model percontohan mekanisme baru distribusi pupuk bersubsidi. Gapoktan dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang telah siap juga akan dilibatkan. ”Percontohan bakal digulirkan di sejumlah daerah Indonesia selama tiga bulan kedepan,” ujar Jekvy, salah satu pembicara webinar tersebut. Terdapat lima daerah model percontohan, yaitu Lampung Tengah (Lampung), Grobogan (Jateng), Gunung kidul (DI Yogyakarta), Madiun (Jatim) dan Sidenreng Rappang (Sulsel). (Yoga)
Peluang Dunia Bisnis dalam Neurosains
Sudah lama orang mengamati kehebohan masyarakat saat berburu tiket konser, berbelanja telepon pintar seri terbaru atau berbelanja pakaian yang disertai gemuruh emosi. Di laman Business of fashion, sosiolog Perancis, Pierre Bourdieu, berpendapat bahwa agen sosial tidak membuat keputusan berdasarkan kriteria rasional. Menurut ilmu saraf modern, bahkan dalam pengambilan keputusan yang rasional, emosi terbukti memainkan peran utama. Beberapa tahun terakhir, integrase prinsip ilmu saraf dalam praktik bisnis telah memperoleh perhatian signifikan karena hasilnya yang luar biasa. Perusahaan yang mengadopsi strategi berbasis ilmu saraf melaporkan peningkatan produktivitas sebesar 12 %, bersamaan dengan peningkatan kreativitas dan inovasi karyawan, seperti dikutip dari laman Forbes. Menurut profesor Harvard, Gerald Zaltman, 95 % pengambilan keputusan pembelian kita terjadi di pikiran bawah sadar. Emosi benar-benar mendorong perilaku pembelian dan pengambilan keputusan secara umum.
Dalam dunia bisnis, ilmu saraf menunjukkan, dengan mengubah cara berpikir, para pemimpin dapat secara signifikan meningkatkan cara mereka terlibat, memotivasi orang lain, membuat keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan kinerja pribadi dan organisasi. Tak heran bila sekolah-sekolah bisnis mulai memasukkan ilmu saraf dalam pendidikan mereka. MIT Management Executive Education membikin kursus Neuroscience for Business, yang berlangsung selama enam minggu dengan perkiraan waktu belajar 6-8 jam per minggu. Wharton Executive Education membuat kursus berjudul The Neuroscience of Business: Innovations in Leadershipand Strategic Decisions, yang menunjukkan pada peserta cara kerja otak dan cara menerapkan prinsip-prinsip ilmu saraf di organisasi. Tujuannya, untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas manajemen, membangun tim, dan inovasi. Saatnya pendidikan bisnis di Indonesia mulai memasukkan pengetahuan tentang ilmu saraf dalam kurikulum mereka. (Yoga)
Green Financing BRI Terus Tumbuh
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pembiayaan hijau (green financing). Hingga akhir pembiayaan berkelanjutan BRI mencatat terus tumbuh dan kini telah mencapai Rp89,9 triliun. Angka tersebut meningkat 8,18% secara yoy, seiring dengan transformasi hijau yang semakin menjadi fokus industri perbankan nasional. Apabila dirinci, portfolio pembiayaan hijau BRI mencakup beragam sektor strategis, termasuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan senilai Rp61,16 triliun, energi terbarukan Rp 6,47 triliun, serta transportasi hijau senilai Rp3,55 triliun, bangunan hijau dan proyek lingkungan lainnya.
Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK No.18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Secara keseluruhan, BRI sendiri telah menjadi bank dengan portfolio sustainable financing terbesar di Indonesia dengan nominal mencapai Rp796 triliun hingga akhir Triwulan 1-2025, yang mencakup pembiayaan hijau. Pembiayaan UMKM, serta investasi di ESG-based Corporate Bonds. Jumlah tersebut setara dengan 64,16% dari total portfolio pembiayaan dan investasi corporate bonds BRI. Direktur Human Capital & Compliance BRI A Solichin Lutfiyanto menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan hijau ini menunjukkan keseriusan BRI dalam menjadi agen perubahan menuju ekonomi. (Yetede)
Fasilitas Kredit yang Menganggur Masih Menumpuk
Tudingan Praktik Monopoli Pasar Oleh Tik-Tok-Tokopedia
Hasil Perundingan di London, Tarif AS 55%, Tarif China 10%
Pabrik Blue Ammonia Teluk Bintuni Dibangun, Mulai Dibangun 2026
Mengapa Arab Saudi Belum Tetapkan Kuota Haji 2026
Pemerintah Arab Saudi belum menetapkan besaran kuota haji 2026 untuk jamaah Indonesia. Padahal, "Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," kata Kepala badan Penyelenggara haji (BP Haji) Mochammad Irfan di Jeddah. Ada apa? Meski belum pasti, ada beberapa hal penting mengemuka dalam pertemuan Gus Irfan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi pada Selasa kemarin di Jeddah. Pertemuan itu, membahas evaluasi penyelenggara haji tahun 2025 dan kick-off persiapan musim haji 2026. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu strategis, termasuk ketidakpastian kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Hingga kini, Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia, menyusul beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025.
"Bahkan, terdapat wacana pengurangan kuota hingga 50% oleh pihak Saudi. Saat ini, kami sedang melakukan negosiasi, karena majamen haji untuk tahun depan akan beralih ke Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Gus Irfan. Gus Irfan menjelaskan, pemerintah Arab Saudi juga mendorong pembentukan tank force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jamaah, terutama terkait aspek kelayakan kesehatan (istitha'ah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. (Yetede)
Mentan Minta dengan Tegas Pedagang Patuhi Aturan HET Beras
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









