Kementerian perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) kembali menjaring sebanyak 13 bus angkutan orang pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang berlangsung selama dua hari (7-8 Juni) di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan darat Kemenhub, Rudi Irawan mengatakan, pelanggaran didominasi ketidalengkapan dokumen administrasi syarat keselamatan seperti dokumen uji kendaraan (KIR) dan dokumen kartu pengawas (KPS). "Jumlah kendaraan yang diperiksa total 34 bus, yang tidak melanggar ada 21 bus atau sekitar 62%, sedangkan yang melanggar ada 13 bus atau 38%. Dari 13 bus yang ditindak ini terdapat 16 pelanggaran," kata Rudi. Rudi menjelaskan, pelanggaran didominasi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan kartu pengawas (KPS) dimana sebanyak tujuh pelanggaran atau sekitar 44%. "Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan diantaranya dua bus mempunyai kartu uji kendaran atau KIR tapi masa berlakunya habis, satu bus tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan tidak punya KIR, dan dua kendaraan  mempunyai KIR palsu. lalu tiga kendaraan mempunyai KPS sudah kadaluwarsa, tujuh kendaraan tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan KPS palsu," jelas Rudi. (Yetede)

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tercatat sebesar US$ 152,49 miliar, menunjukkan kondisi yang stagnan dibandingkan April 2025 (US$ 152,47 miliar), meskipun terdapat sejumlah upaya positif seperti penguatan rupiah dan penerbitan Samurai Bond oleh pemerintah.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah menyusun berbagai strategi untuk memperkuat kinerjanya, dengan menargetkan sektor hilir dan pasar kendaraan listrik (EV) sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang sudah dimulai adalah penjualan bijih nikel, yang berhasil menyumbang pendapatan US$ 2,54 juta pada kuartal I-2025 dan mendorong lonjakan laba sebesar 252% yoy menjadi US$ 21,79 juta.

Perbankan digital di Indonesia saat ini mencatat Net Interest Margin (NIM) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri, yang hanya sebesar 4,45%. Beberapa bank digital seperti Bank Amar (24,93%), SeaBank (19,28%), Bank Neo Commerce (15,84%), dan Allo Bank (9,88%) menunjukkan margin yang mencolok, terutama karena fokus pada segmen UMKM dan masyarakat unbanked yang memiliki risiko kredit tinggi.

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian meluas. Selain warga, elemen masyarakat dan pegiat pariwisata turut menyatakan keprihatinan terkait dugaan pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat pertambangan nikel. Kristian Sauyai (41) warga asli sekaligus pegiat pariwisata Raja Ampat, mengungkapkan keprihatinan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Pemerintah harus melihat secara menyeluruh potensi dampak dari aktivitas pertambangan, sebab ekosistem pulau-pulau kecil yang mengitari Raja Ampat merupakan kesatuan yang saling terkait. Kekayaan bahari Raja Ampat sudah sejak lama menjadi penopang perekonomian warga asli setempat. Selain memanfaatkan geliat pariwisata, masyarakat juga menggantungkan nasib pada hasil laut Raja Ampat yang masih terjaga. Namun, munculnya aktivitas pertambangan di Raja Ampat, merusak keindahan alam dan ekosistem yang selama ini menjadi kebanggaan.

Sementara kesadaran masyarakat setempat untuk melindungi lingkungan masih terbatas. ”Kami belum pastikan yang kemarin bersuara (mendukung tambang) warga asli atau bukan. Namun, kalau bekerja di tambang, pasti mereka menolak tambang ditutup. Di sisi lain, masyarakat harus sadar dampak yang lebih besar nanti,” ucap Kristian, Senin (9/6). Ronisel Mambrasar (33), tokoh pemuda yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (Aljara) berharap, masyarakat sadar bahwa kehadiran tambang lebih banyak mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak lingkungan dan kesehatan yang buruk akibat aktivitas pertambangan di daerah lain dapat menjadi pelajaran di Raja Ampat. ”Perlu kita suarakan bersama bahwa ada dampak yang besar di masa depan berkepanjangan. Dari berbagai penelitian ebih banyak dampak buruknya,” ujar Ronisel. (Yoga)

Rasio kredit bermasalah industri perbankan cenderung meningkat seiring pelemahan daya belimasyarakat. Kondisi ini patut dicermati dan diantisipasi agar tak menimbulkan risiko sistemik yang akan menyumbat perekonomian. Pada April 2025, rasio kredit macet atau nonperforming loan(NPL) industri perbankan tercatat sebesar 2,24 %, sedikit naik dibanding Maret 2025, di 2,17 %. Meski lebih rendah secara tahunan, rasio kredit bermasalah cenderung merangkak naik sejak akhir 2024, di 2,08 %. Pengamat perbankan Paul Sutaryono berpendapat, kenaikan NPL industri perbankan menandakan perekonomian yang sedang melambat. Peningkatan kredit bermasalah juga terjadi pada sektor UMKM serta kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR).

”Ini menjadi simbol daya beli (purchasing power) masyarakat semakin turun. Diakrenakan makin tingginya PHK saat ini,” katanya, Senin (9/6). Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) menunjukkan, rasio kredit macet UMKM bertahantinggi di kisaran 4 % selama setahun terakhir. Per Maret 2025, rasio NPL kredit UMKM tercatat sebesar 4,14 %, utamanya berasal dari segmen menengah yang mencapai 5,19 %. Peningkatan NPL juga terjadi pada sektor rumah tangga yang pada April 2025 sebesar 2,33 %, meningkat dibanding April 2024, di 1,99 %. Penyumbang utamanya berasal dari KPR yang mencapai 3,07 %. Kualitaskredit yang memburuk itu sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik. (Yoga)

Pasar saham dalam negeri diproyeksikan masih akan bergairah. Alasannya ada optimisme seputar stabilitas ekonomi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG terus positif dalam jangka pendek. Di sisi lain, pelaku pasar tetap perlu mengantisipasi beberapa kebijakan geopolitik luar dan dalam negeri yang bisa mengubah arah pasar. IHSG pada hari perdagangan terakhir pekan pertama Juni 2025, Kamis (5/6) ditutup di level 7.113. Pekan tersebut, IHSG terkoreksi 0,87 % dengan asing mencatatkan penjualanbersih di pasar reguler sebesar Rp 3,9 triliun. Meski demikian, tren IHSG sebulan terakhir sudah bergerak positif dengan kenaikan indeks 4,7 % dan pembelian bersih oleh asing di pasar reguler senilai Rp 2 triliun.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi dalam laporan analisisnya, Senin (9/6) memprediksi, pergerakan IHSG pada pekan kedua Juni masih akan positif meski hanya berlangsung selama empat hari perdagangan karena ada cuti bersama Idul Adha. Prediksi ini mempertimbangkan agenda pertemuan Pemerintah AS dan Pemerintah China. Perkiraannya, pertemuan itu akan menghasilkan kesepakatan positif bagi pasar. Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung 9 Juni ini menjadi langkah resolusi eskalasi perang dagang AS dan China. Secara teknikal, pergerakan IHSG pada Kamis pekan lalu juga membentuk pola martil. Hal ini menggambarkan pasar sudah menoleransi peningkatan eskalasi AS dan China serta bersiap untuk pertemuan AS-China. Pola martil di pasar modal adalah pembalikan trendari bearish (turun) ke bullish (naik). ”Maka, kami proyeksikan IHSG cenderung menguat dengan resisten di 7.325 dan support 6.994,” ujarnya. (Yoga)

Produksi beras dunia tahun 2025/2026 diperkirakan meningkat. Namun, saat pasokan berlimpah, harga beras dunia justru kembali naik pada Mei 2025. Tren penurunan harga beras dunia sejak awal Januari 2025 pun terhenti. Tarif resiprokal AS dan krisis beras di Jepang menjadi biang keladinya. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan produksi beras dunia pada 2025/2026 akan menyentuh 551,5 juta ton, naik 4,9 juta ton dari produksi 2024/2025 yang sebesar 546,6 juta ton. Kendati produksi beras berlimpah, harga beras dunia justru kembali naik, terkonfirmasi dari harga sejumlah beras dalam Data Harga Komoditas (The Pink Sheet) Bank Dunia yang dirilis 3 Juni 2025. Harga beras Thailand dengan kadar pecah 5 %, misalnya, mencapai 431 USD per ton pada Mei 2025, lebih tinggi disbanding April 2025, di 415 USD per ton, tapi masih lebih rendah dari Mei 2024, di 628 USD per ton.

Merujuk data Pemutakhiran Harga Beras FAO yang dirilis pada 6 Juni 2025, Indeks Harga Beras Dunia pada Mei 2025 sebesar 106,3. Walau lebih rendah 22,6 % secara tahunan, indeks tersebut naik 1,4 % secara bulanan. FAO menyebut, peningkatan harga beras dunia didominasi kenaikan harga beras aromatik sebesar 4,6 % secara bulanan. Kenaikan harga beras aromatik dipicu peningkatan beras basmati menjelang Idul Adha dan permintaan AS terhadap beras hommali Thailand. Permintaan beras hommali Thailand dari AS meningkat lantaran importir AS memanfaatkan jeda 90 hari penerapan tarif resiprokal. Adapun beamasuk impor tambahan yang dikenakan AS terhadap Thailand pada 2 April 2025 sebesar36 %. Selain itu, kenaikan harga beras dunia juga disebabkan kenaikan harga beras japonica sebesar 1 % secara bulanan. Krisis beras dan tingginya harga beras di Jepang jadi pemicuya. (Yoga)