Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda merasa dianaktirikan karena insentif transportasi tidak menyentuh angkutan umum berbasis jalan raya. Padahal, ditengah beban pajak dan animo masyarakat yang berkurang, bantuan semakin dibutuhkan. Jika terus dibiarkan, pengusaha bus berisiko gulung tikar satu per satu. Data Organda menunjukkan, okupansi penumpang bus menyusut 22 % pada semester I tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini dinilai anomali di tengah libur panjang akhir pekan (long weekend) yang sering diadakan. Momentum libur itu tidak diikuti kenaikan bagi penumpang bus antar kota/antar provinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) dan pariwisata (carter). Organda menyayangkan paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menyambut libur sekolah pada medio 2025 hanya diberikan pada moda transportasi kereta api, pesawat dan kapal laut.

Walau ada diskon tarif tol, stimulus itu menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap pengguna transportasi umum berbasis jalan raya. Masyarakat juga tak didorong menggunakan transportasi umum, padahal lebih dari 2 juta orang terlibat langsung sebagai pekerja. ”Kalau liburan Juni-Juli ini tak ada perubahan signifikan, (perusahaan otobus/PO) akan bertumbangan satu per satu,” kata Ketua Bidang Angkutan Orang Organda Kurnia Lesani Adnan, Minggu (8/6). Organda juga telah mengajukan permohonan tarif tol khusus angkutan umum sejak 2017 agar diberi keringanan. Namun, tak direspons sama sekali oleh pemangku kebijakan terkait. Pada saat yang sama, Organda juga berhadapan dengan kendaraan ilegal alias angkutan ”gelap” yang tak kunjung ditindak pemerintah. (Yoga)

Saat sesi temu media bertajuk ”Ngopi Bareng Komdigi”, Kamis (5/6) di Jakarta, Menkomdigi, Meutya Hafid mengatakan, sejumlah investor sistem komunikasi kabel laut atau SKKL akan masuk ke Indonesia. Meta dan Google, misalnya. Kedua perusahaan raksasa teknologi (big tech) asal AS itu, berencana menambah investasi SKKL melewati Indonesia. Kemenkomdigi sedang berdiskusi dengan keduanya untuk mengetahui berapa panjang tambahan kabel. ”Kami masih dalam proses negosiasi dan persuasi dengan mereka. Mereka mempertimbangkan menambah dan berkomitmen untuk itu,” ujarnya. Selain membahas soal investasi SKKL Meta dan Google, juga menyebut mengenai pentingnya terus mendorong kenaikan daya saing digital. Dari aspek infrastruktur digital, pola pembangunan tidak harus condong menggunakan anggaran pemerintah, tapi berkolaborasi dengan swasta.

 Pemerintah terbuka pada investasi luar, seperti yang dilakukan Meta dan Google. ”Karena keterbatasan anggaran pemerintah, pendekatan pembangunan kini lebih mengandalkan partisipasi swasta, baik dalam maupun luar negeri,” katanya. Lagi pula, ia menilai kondisi geografis Indonesia membutuhkan kombinasi pendekatan pembangunan infrastruktur. Dari udara, Indonesia butuh satelit geostasioner dan orbit rendah (low orbit satellite). Saat ini, Indonesia telah memiliki Satelit Republik Indonesia (Satria-1). Walau secara kapasitas masih cukup, Kemenkomdigi mengkajike mungkinan penambahan satelit baru, bisa lewat satelit geostasioner atau orbit rendah, seperti Starlink Elon Musk yang sudah beroperasi dan Kuiper (satelit orbit rendah milik Amazon) yang segera masuk Indonesia. (Yoga)

Dalam kondisi panen melimpah, harga beras di sejumlah daerah di Jatim justru malah naik. Kondisi ini membuat masyarakat terbebani. Ironisnya, petani tak ikut menikmati kenaikan harga beras, karena umumnya telah menjual stok gabah untuk menyiapkan produksi musim tanam padi saat ini. Petani berharap agar pemerintah tak lantas tergoda untuk mengekspor beras. Walakin, pemerintah mengklaim Perum Bulog memiliki cadangan beras hingga 3,7 juta ton. Petani lebih berharap, pemerintah dapat menstabilkan harga beras terlebih dahulu. Sebab, seperti masyarakat umumnya, kini petani juga ikut membeli beras karena stok gabah yang dimiliki telah dijual pada musim panen lalu. Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jatim per Minggu (8/6) menunjukkan, harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp 12.566 per kg.

Untuk beras premium, rata-rata harga Rp 14.667 per kg. Padahal, pertengahan Mei lalu, harga beras medium masih tercatat Rp 12.448 per kg dan beras premium Rp 14.483 per kg. Kenaikan paling tajam terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Selama empat hari terakhir, beras kelas medium naik dari Rp13.250 menjadi Rp 13.500 per kg. Sementara, harga beras premium naik Rp 1.000 per kg dari Rp 15.250 menjadi Rp 16.250 per kg. Padahal, jumlah produksi gabah kering panen (GKP) di Jatim pada Januari-Juni 2025, meningkat dari 6.684.299 ton menjadi 7.529.028 ton atau naik 12,64 %. Produksi gabah kering giling (GKG) pun naik dari 5.559.415 ton menjadi 6.261.989 ton. Adapun produksi beras meningkat dari 3.210.118 ton menjadi 3.615.707 ton dalam periode yang sama. (Yoga)

Suasana libur panjang hari raya Idul Adha 1446 Hijriah, yang bersambung dengan akhir pekan dan cuti bersama, cukup terasa di simpang empat Kampung Heritage Kayutangan, Malang, Jatim, Minggu (8/6). Sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya di pusat Kota Malang, denyut wisatawan terasa di Kota Batu, 20 km di sisi barat. ”Cukup banyak wisatawan yang datang. Pada libur panjang Idul Adha ini tingkat hunian hotel rata-rata 52 persen,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi. Selain kunjungan pelancong, pelaku wisata, khususnya hotel dan restoran, di Batu tengah mendapat angin segar setelah Mendagri, Tito Karnavian memperbolehkan pemda menggelar kegiatan di hotel dan restoran. ”Kami menyambut baik kebijakan Mendagri terbaru dengan memperbolehkan instansi pemerintahan kembali menggelar rapat di hotel,” kata Sujud.

Kebijakan itu akan sedikit mendongkrak pendapatan dan hunian hotel yang terpuruk selama semester I-2025. Setidaknya, langkah yang ditempuh Mendagri membuat pendapatan hotel tidak terpaut jauh disbanding pendapatan periode yang sama tahun 2024. Pendapatan hotel di Batu pada semester I-2025 turun hingga 20 % dibanding tahun lalu. Begitu pula okupansi rata-rata harian, yang turun dari 60 % pada 2024, jadi hanya 40 %. Menurut Sujud, penurunan pendapatan hotel dan restoran tak hanya dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, tapi juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang lesu. Sumber penghasilan hotel dan restoran di Batu dari unsur pemerintahan hanya 30 %, sedangkan 20 % dari perusahaan dan swasta, 30 % dari wisatawan dan 20 % dari unsur lain. (Yoga)

Stimulus transportasi yang diluncurkan pemerintah selama libur sekolah pertengahan tahun menjadi langkah strategis untuk mendorong konsumsi domestik dan memperkuat daya beli masyarakat. Insentif berupa diskon tarif pada moda transportasi darat, laut, dan udara diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda bagi sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi di daerah.

Tokoh penting dalam dinamika ini adalah pelaku usaha transportasi, yang menyambut baik kebijakan tersebut, meskipun mereka menyoroti sejumlah tantangan seperti tingginya beban operasional dan kurangnya dukungan fiskal yang konsisten. Mereka menilai bahwa stimulus ini menunjukkan pengakuan pemerintah atas peran krusial sektor transportasi dalam menjaga konektivitas dan distribusi ekonomi nasional.

Namun demikian, agar stimulus ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, para pengamat menegaskan perlunya reformasi struktural secara simultan. Ketidakseimbangan tarif, tingginya biaya operasional, serta kebijakan fiskal yang belum holistik perlu dibenahi untuk memastikan sektor transportasi mampu pulih dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, kebijakan ini merupakan langkah awal yang positif, namun keberhasilannya sangat tergantung pada keberlanjutan insentif dan perbaikan mendalam di tataran struktural.

Penetapan total 27 hari libur nasional dan cuti bersama oleh pemerintah pada 2025 memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak khawatir produktivitas nasional menurun, sementara lainnya berharap hari libur dapat mendorong konsumsi melalui aktivitas pariwisata dan belanja. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan deflasi dalam tiga bulan terakhir, mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat meskipun libur panjang telah berlangsung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah bahwa deflasi menandakan penurunan daya beli, dan menegaskan bahwa hal tersebut lebih disebabkan oleh intervensi harga dari pemerintah, seperti subsidi pangan dan transportasi. Pemerintah pun menggulirkan lima stimulus besar, termasuk diskon tarif transportasi, bantuan pangan, subsidi upah, hingga potongan iuran jaminan sosial, dengan total anggaran triliunan rupiah. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari pelaku usaha, khususnya di sektor transportasi, meski mereka tetap menyoroti beban operasional dan ketidakseimbangan fiskal.

Kritik juga muncul terhadap tingginya jumlah masyarakat yang memilih liburan ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun stimulus digelontorkan, multiplier effect terhadap ekonomi dalam negeri belum optimal karena daya saing destinasi wisata lokal masih tertinggal dalam hal kenyamanan dan biaya.

Oleh karena itu, meskipun stimulus jangka pendek dan hari libur panjang dimaksudkan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan berbenah di sektor pariwisata domestik agar momentum libur panjang benar-benar berdampak pada perputaran ekonomi nasional, bukan justru menyalurkan konsumsi ke luar negeri.

Pada paruh pertama tahun 2025, pasar saham Indonesia—terutama saham perbankan berkapitalisasi besar—mengalami tekanan dari aksi jual signifikan oleh sejumlah hedge fund global, seperti JP Morgan, Blackrock, Vanguard Group, dan FMR LLC. Total aksi jual bersih investor asing tercatat mencapai Rp 49,89 triliun, meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tumbuh tipis sebesar 0,47% secara YtD.

Penurunan peringkat saham Indonesia oleh Morgan Stanley (MSCI) dari equal weight menjadi underweight turut memperlemah kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia. Dampaknya terlihat jelas pada saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI), di mana JP Morgan mengurangi kepemilikannya sebesar 53% dan FMR LLC sebesar 43,14% dalam setahun terakhir. JP Morgan juga menurunkan rekomendasinya untuk BBRI menjadi netral, mengutip masalah kualitas aset akibat kredit Kupedes.

Namun demikian, manajemen BBRI yang dipimpin oleh Hery Gunardi bergerak aktif memulihkan kepercayaan investor global, termasuk dengan mengikuti acara US Investor Meeting di kantor pusat JP Morgan, New York. Hery memaparkan strategi lima tahun ke depan BBRI, yang meliputi transformasi dari sisi pendanaan, peningkatan dana murah dari segmen konsumer dan UKM, serta penguatan penghimpunan DPK dari sektor wholesale banking.

Dari sisi regulator, Direktur Utama BEI Iman Rachman juga proaktif menjumpai investor institusi di Hong Kong untuk menarik kembali minat investasi terhadap saham-saham domestik.

Sementara itu, Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, tetap optimis terhadap prospek jangka panjang sektor perbankan Indonesia. Ia merekomendasikan beli untuk saham BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, dan akumulasi beli untuk BRIS.

Meskipun aksi jual hedge fund global memberi tekanan terhadap saham-saham perbankan Indonesia, langkah proaktif dari pihak regulator dan manajemen emiten seperti BBRI menunjukkan upaya nyata dalam mengembalikan kepercayaan pasar. Tokoh kunci dalam dinamika ini adalah Hery Gunardi (BBRI), Iman Rachman (BEI), dan Nafan Aji Gusta (Mirae Asset).

Sektor otomotif nasional masih menghadapi tekanan berat akibat kondisi makroekonomi domestik dan global yang belum stabil. Sepanjang kuartal I-2025, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penurunan penjualan mobil sebesar 4,8% dan roda dua sebesar 3% secara tahunan. Analis Jason Sebastian dari Samuel Sekuritas Indonesia menilai, prospek sektor ini hingga akhir 2025 masih suram, utamanya karena lemahnya daya beli masyarakat dan pertumbuhan PDB yang rendah.

Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) tengah mengalami tekanan akibat rumor rencana akuisisi oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atas saham BRIS yang saat ini dimiliki oleh Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Meskipun Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa rencana spin-off BRIS masih dalam tahap kajian awal, sumber internal menyebut bahwa Danantara sudah memulai negosiasi dengan direksi BRIS, bahkan dengan harga di bawah pasar.

Sentimen negatif ini tercermin dari penurunan harga saham BRIS dalam sepekan sebesar 14,33%. Namun, investor asing masih mencatat aksi beli bersih sebesar Rp 62,8 miliar, menunjukkan adanya minat jangka panjang.

Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Profina Visindo, menilai bahwa kurangnya transparansi dari pihak Danantara memicu kekhawatiran terhadap masa depan BRIS, terutama jika akuisisi dilakukan di bawah harga pasar. Menurutnya, ini bisa menekan valuasi BRIS dalam jangka pendek, meskipun ada peluang positif dalam jangka panjang seiring ekspansi bisnis.

Sementara itu, Andrey Wijaya, Analis dari RHB Sekuritas Indonesia, berpandangan bahwa aksi jual BRIS lebih disebabkan oleh aksi ambil untung setelah lonjakan harga saham. Ia percaya bahwa prospek jangka panjang BRIS tetap menarik, terutama jika akuisisi dilakukan dengan valuasi yang tepat. Ia memperkirakan harga wajar BRIS berada di kisaran Rp 3.500 per saham berdasarkan PBV 2,6x.

Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst dari Mirae Asset Sekuritas, juga menilai bahwa meskipun terjadi aksi jual, posisi BRIS tetap strategis sebagai satu-satunya bank syariah nasional dengan kapitalisasi besar. Ia melihat bahwa akuisisi ini justru dapat memperkuat posisi BRIS dalam membangun ekosistem keuangan syariah nasional.

Rumor akuisisi BRIS oleh Danantara menimbulkan tekanan jangka pendek terhadap harga saham karena kekhawatiran soal transparansi dan valuasi. Namun, tokoh-tokoh seperti Indy Naila, Andrey Wijaya, dan Nafan Aji Gusta menilai bahwa dalam jangka panjang, prospek BRIS tetap solid, apalagi jika akuisisi mendukung ekspansi dan penguatan peran BRIS dalam sektor perbankan syariah nasional.

Gelombang PHK di Tanah Air belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan kian meluas ke lebih banyak sektor usaha. PHK yang pada 2024 mayoritas menimpa sektor industri manufaktur, awal tahun ini mulai menjamah sektor media massa, perhotelan, dan pariwisata. Tak hanya dialami hotel-hotel di daerah, hal yang sama juga mulai menerpa hotel-hotel di Ibu Kota. Survei Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta pada April 2025 terhadap anggotanya menunjukanm sebanyak 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan okupansi. Sebanyak 66,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah oleh pemerintah sejak awal 2025. PHRI Jakarta mencatat, keterisian kamar (okupansi) hotel di Jakarta saat ini tidak lebih dari 50%, yakni 47% untuk hotel berbintang dan lebih rendah lagi untuk hotel nonbintang. Sementara itu, menurut data statistik, okupansi hotel Jakarta sebelum efisiensi dilakukan oleh pemerintah adalah sekitar 55%. Padahal, tamu pemerintahan selama ini berkontribusi 20-40 dari total tamu hotel di Jakarta. (Yetede)