;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Asuransi Jiwa Tertekan, Daya Tahan Kian Tipis

05 Jun 2025

Kinerja industri asuransi jiwa Indonesia pada kuartal I/2025 masih menunjukkan tren kurang prima. Hal ini tercermin dari menurunnya total pendapatan sebesar 17,5% secara tahunan, dari Rp60,78 triliun menjadi Rp50,16 triliun. Meski pendapatan premi tumbuh tipis 3,2%, penurunan tajam pada hasil investasi—dari Rp12,32 triliun menjadi hanya Rp340 miliar—menjadi batu sandungan utama bagi laju pertumbuhan industri.

Tokoh penting dalam laporan ini, Budi Tampubolon, Ketua Dewan Pengurus AAJI, menyoroti kondisi pasar modal yang memburuk serta turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai penyebab utama lesunya kinerja investasi asuransi jiwa. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun investasi di saham terkoreksi, industri tetap berkontribusi pada stabilitas pasar. Di sisi lain, pergeseran portofolio ke Surat Berharga Negara (SBN) mencerminkan sikap kehati-hatian pengelolaan dana oleh pelaku industri.

Selain itu, transformasi pada produk asuransi juga berlangsung, di mana premi dari produk tradisional meningkat 15,6%, namun unit-linked masih mengalami penurunan akibat pengawasan regulator. Dalam hal klaim, meskipun total nilai klaim kesehatan menurun, nilai klaim per penerima meningkat signifikan.

Menanggapi tingginya rasio klaim kesehatan sebelumnya, OJK menerbitkan SE OJK No.7/2025 yang mewajibkan penerapan skema co-payment, sebagai upaya menciptakan efisiensi dan memperbaiki keberlanjutan industri. Kebijakan ini mendapat dukungan dari tokoh seperti Fauzi Arfan (AAJI) dan Ogi Prastomiyono (OJK), yang melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat literasi nasabah sekaligus menjaga keberlangsungan industri di tengah tantangan ekonomi dan medis yang kian kompleks.

Menyiapkan Strategi Hadapi Ledakan Bonus Demografi

05 Jun 2025

Diskusi “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Sosial (Sociopreneurship)” yang diadakan oleh Bisnis Indonesia Forum menyoroti pentingnya pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan kemiskinan, terutama di tengah bonus demografi yang akan segera berubah menjadi tantangan penuaan penduduk.

I Dewa Gede Karma Wisana, Kepala Lembaga Demografi FEB UI, menekankan bahwa Indonesia tengah berada di puncak bonus demografi, namun manfaatnya belum optimal karena masih tingginya kemiskinan akibat keterbatasan lapangan kerja, rendahnya produktivitas, dan ketimpangan keterampilan. Ia mendorong pengembangan kewirausahaan sosial sebagai solusi berkelanjutan untuk menjaga produktivitas generasi lansia di masa depan.

Hanna Keraf, Co-Founder Du Anyam, menyoroti bahwa lansia sebenarnya memiliki potensi besar dalam kewirausahaan sosial, terutama di sektor kerajinan lokal. Namun, ia menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap aspek legalitas, insentif, dan logistik agar usaha sosial bisa berkembang dan tetap inklusif di daerah terpencil.

Sementara itu, Achmad Maulani, Staf Khusus Menko PMK, menyampaikan optimisme pemerintah terhadap target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Strategi pengentasan difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan, dengan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan bantuan sosial.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku sociopreneur, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bisa menjangkau kelompok rentan seperti lansia, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.


Nasabah Dihantui Biaya Tambahan Bayar Klaim Asuransi

05 Jun 2025
Mulai 1 Januari 2026, nasabah asuransi kesehatan di Indonesia akan mulai ikut menanggung sebagian klaim melalui skema co-payment, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 7 Tahun 2025. Dalam aturan ini, konsumen harus membayar 10% dari total klaim dengan batas maksimal Rp 300.000 untuk rawat jalan dan Rp 3 juta untuk rawat inap.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut skema ini ditujukan untuk mengurangi moral hazard dan penggunaan layanan medis berlebihan, sekaligus merespons tantangan industri seperti tingginya inflasi medis di Indonesia yang menjadi salah satu tertinggi di Asia Pasifik.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI, menilai aturan co-payment justru membebani konsumen dan melanggar prinsip bahwa risiko medis sepenuhnya adalah tanggung jawab perusahaan asuransi. Ia menegaskan bahwa risiko inflasi medis dan moral hazard harusnya sudah diperhitungkan dalam bisnis asuransi sejak awal.

Di sisi lain, Irvan Rahardjo, pengamat asuransi, mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat menjaga keberlanjutan industri, menekan loss ratio, dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap biaya medis. Meski demikian, ia menekankan bahwa perusahaan harus meningkatkan efisiensi layanan agar nasabah tidak semakin terbebani.

Budi Tampubolon, Ketua AAJI, juga mendukung co-payment, dengan alasan bahwa skema ini bisa menekan premi asuransi karena risiko ditanggung bersama. Ia melihat ini sebagai langkah positif untuk menjaga keseimbangan industri dan kepentingan nasabah.

Sementara itu, Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan akan menyesuaikan produk asuransi kesehatan mereka untuk memenuhi aturan baru tersebut, meskipun dibutuhkan sejumlah adaptasi operasional.

Kebijakan co-payment dari OJK menjadi langkah kontroversial yang dianggap penting untuk menyelamatkan industri asuransi kesehatan, namun sekaligus memunculkan beban baru bagi konsumen. Pandangan para tokoh menunjukkan adanya perdebatan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis, yang akan terus menjadi perhatian saat aturan mulai berlaku tahun depan.

Utang Jatuh Tempo Membayangi Neraca Keuangan Negara

05 Jun 2025
Pemerintah Indonesia akan menghadapi lonjakan kewajiban utang jatuh tempo, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 178,9 triliun pada Juni 2025, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan, jumlah utang jatuh tempo pada Mei dan Juli masing-masing hanya Rp 42,4 triliun dan Rp 34,7 triliun.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, belum memberikan pernyataan terkait strategi pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa kondisi ini masih terkendali, dengan catatan pengelolaan yang hati-hati.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, pemerintah sebenarnya telah mengantisipasi lonjakan utang ini sejak awal tahun melalui strategi front loading atau penerbitan utang besar di awal tahun. Hingga April 2025, realisasi penerbitan utang sudah mencapai Rp 304 triliun atau 47,3% dari target APBN.

David Sumual, Kepala Ekonom BCA, mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan langkah antisipatif (precautionary) terhadap risiko eksternal meskipun tekanan pasar keuangan global saat ini mereda, antara lain karena penundaan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti bahwa utang jatuh tempo bulan ini didominasi oleh obligasi rupiah, terutama seri FR0081 senilai Rp 142,2 triliun yang jatuh tempo pada 15 Juni 2025. Ia menilai pemerintah memiliki berbagai opsi pelunasan, termasuk penerbitan obligasi baru, pemanfaatan kas negara, saldo anggaran lebih (SAL), dan pinjaman luar negeri.

Meskipun ada potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, terutama jika investor asing menarik dana mereka (repatriasi), Josua yakin risiko ini dapat dikendalikan dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

Meski menghadapi beban besar utang jatuh tempo pada Juni 2025, para tokoh seperti Wijayanto Samirin, David Sumual, dan Josua Pardede menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi, dan dengan manajemen kas yang baik serta kebijakan yang tepat, situasi ini masih dalam kendali.

Kebijakan KRIS Masih Tunggu Kejelasan Pemerintah

05 Jun 2025
Kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) pada kuartal I-2025 mencatat hasil kurang memuaskan, dengan pendapatan turun 0,58% menjadi Rp 1,69 triliun dan laba bersih anjlok 34,68% menjadi Rp 124,72 miliar. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya hari kerja, sehingga jumlah pasien menurun, menurut Ahmad Iqbal Suyudi, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo.

Selain itu, tekanan jangka pendek dan menengah diperkirakan masih akan berlanjut karena adanya ketidakpastian tarif BPJS Kesehatan dan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) per Juli 2025. Hal ini terutama memengaruhi pendapatan dari peserta JKN, yang saat ini menyumbang lebih dari 70% pendapatan HEAL.

Meski demikian, prospek jangka panjang HEAL tetap positif. Rizal Rafly, Analis Ajaib Sekuritas, menyebut bahwa strategi ekspansi rumah sakit di Badung dan Salatiga serta peningkatan porsi pasien non-JKN menjadi katalis utama pertumbuhan. Ia memperkirakan pendapatan HEAL akan tumbuh 9,38% pada 2025 menjadi Rp 7,34 triliun, meskipun margin laba bersih sedikit tertekan menjadi 7,8%.

Dari sisi analisis saham, Rizal merekomendasikan beli (buy) dengan target harga Rp 1.670, sedangkan Ahmad menyarankan tahan (hold) di Rp 1.600. Sementara itu, James Stanley Widjaja dari Buana Capital justru menurunkan rekomendasi dari buy menjadi hold, dengan target harga baru Rp 1.430, karena proyeksi penurunan laba bersih HEAL sebesar 4,7% menjadi Rp 558 miliar.

Walau HEAL menghadapi tantangan dari sisi regulasi dan tekanan margin dalam jangka pendek, para analis seperti Ahmad Iqbal Suyudi, Rizal Rafly, dan James Stanley Widjaja tetap melihat peluang pertumbuhan jangka panjang dari strategi ekspansi dan peningkatan porsi pasien non-JKN.

Suku Bunga Naik, Margin Perbankan Diprediksi Menguat

05 Jun 2025
Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi perbankan untuk memperbaiki margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus menyusut sejak akhir 2023. Data OJK mencatat, NIM industri perbankan per April 2025 turun ke 4,45%, dari 4,51% pada bulan sebelumnya, melanjutkan tren penurunan dari 4,81% di 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai penurunan NIM ini mencerminkan kompetisi dana yang ketat, baik antarbank maupun dengan instrumen investasi lain. Namun, dengan turunnya BI rate, menurut Dian, ada ruang bagi bank untuk menekan cost of fund dan memperbaiki margin, asalkan bank mampu cepat menyesuaikan suku bunga simpanan dan kredit. Ia memproyeksikan NIM akan berada pada level stabil dan moderat, asal transmisi suku bunga efektif dan kredit tumbuh.

Hera F. Haryn, EVP BCA, mengonfirmasi bahwa NIM BCA turun ke 5,56% per April 2025, dari 5,89% bulan sebelumnya. Ia menyebut bahwa kinerja bank sangat bergantung pada permintaan kredit dan kondisi ekonomi, namun BCA tetap solid karena kekuatan dana murah dari layanan transaksi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan NIM CIMB Niaga juga menurun secara tahunan ke kisaran 3,9%–4%, dibanding 4,4% tahun lalu. Meski BI rate turun, ia menilai dampaknya terbatas karena likuiditas masih ketat. Lani menekankan strategi bank adalah mengandalkan dana murah sebagai sumber pendanaan yang lebih efisien.

Meskipun BI telah menurunkan suku bunga acuan, pemulihan NIM perbankan tidak otomatis terjadi dan sangat bergantung pada strategi penyesuaian bank terhadap suku bunga, pertumbuhan kredit, serta efisiensi biaya dana. Tokoh-tokoh seperti Dian Ediana Rae, Hera F. Haryn, dan Lani Darmawan menggarisbawahi pentingnya efisiensi, likuiditas, dan strategi dana murah sebagai kunci menjaga margin dan profitabilitas sektor perbankan.

Funding Gap Infrastruktur Mencapai Rp753 Triliun Atau 39,5% dari Total Kebutuhan Dana

05 Jun 2025
Kesenjangan pendanaan  (funding gap) infrastruktur selama 2025-2029 mencapai Rp753 triliun atau 39,5% dari total kebutuhan dana. Sebagai solusi, pemerintah harus memberikan kepastian regulasi agar swasta kembali masuk proyek infrastruktur, sehingga menutup celah tersebut. Selama ini, pebisnis swasta kapok terlibat proyek infrastruktur pemerintah, menyusul ketidakjelasan peraturan. Swasta juga harus melindungi dari oknum preman dan ormas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hangodo mengatakan, berdasarkan pada rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, proyeksi kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 1.905,3 triliun. Dari jumlah itu, APBN hanya mampu membiayai sebesar Rp678,91 triliun atau 35,63% dari total kebutuhan dana. Sementara itu, APBD bisa menyokong sebesar Rp473,28 triliun atau 24,87% dari total kebutuhan dana. "Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap (kesenjangan pendanaan) sebesar Rp 753 triliun," ungkap Dody. Dia menegaskan, dana pembangunan infrastruktur periode 2025-2029 tersebut akan digunakan untuk pembangunan  sumber daya air, dengan target 25 unit bendungan  yang direhabilitasi, 63,54 m3/kapita kapasitas tampungan air, pembangunan irigasi 180 ribu hektare (ha), rehabilitasi irigasi 1,2 juta ha, serta kapasitas prasarana air baku yang dikelola 93,79 m3/detik. (Yetede)

Peningkatan Ekpor Bisa Didorong Melalui UMKM Indonesia.

05 Jun 2025
Surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 mengalami penyusutan terendah dalam 60 bulan terakhir. Diperlukan langkah antisipatif dengan meningkatkan kemitraan atau kerja sama dengan berbagai pihak. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, peningkatan ekpor bisa didorong melalui UMKM Indonesia. Dalam rangka membangun ekosistem ekspor untuk UMKM, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mempunyai program business matching. Dia mengungkapkan, Kemendag mempunyai perwakilan perdagangan di luar negeri di 33 negara dan dapat membantu business matching pelaku usaha yang ingin go internasional. "Bapak Ibu tinggal presentasi didampingi oleh perwakilan kita (Kemendag), sebuah presentasi nanti atasenya perdagangan kita yang akan mencarikan buyer. Setelah dapat buyer nanti ketemu lagi dengan Bapak Ibu cukup online," jelas Mendag. Dari Januari sampai dengan Mei 2025 tercatat sudah ada sekitar 466 UMKM yang ikut program business matching. "Jadi boleh  perbankan, boleh asosiasi, boleh perorangan agregator juga boleh, yang penting mereka membantu kami untuk mengakurasi UMKM yang mau ekspor," kata dia. (Yetede)

Peluang untuk Perluas Ekspor Baja

05 Jun 2025
Penaikan tarif impor baja dan aluminium oleh AS, dari 25% menjadi 50%, justru menjadi peluang bagi industri baja nasional. Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin menerangkan, tarif importasi baja AS dapat menjadi momen untuk baja berkekuatan tinggi (high alloy steel). "Kita harapkan sebetulnya yang produsen-produsen baja berkekuatan tinggi itu mungkin akan mencari pasar yang lebih kompetitif dibandingkan dia menjual ke Amerika Serikat," kata dia. Untuk industri hilir logam, Dadang meyakini tarif baja yang diterapkan oleh Trump tidak terlalu memengaruhi kinerja manufaktur dalam negeri, namun untuk sisi hulu, tarif importasi baja dikhawatirkan memberikan dampak negatif. "Saya yakin berpengaruh. Karena pasti dia kan mencari pasar lagi," ujar dia. Guna memitigasi dampak negatif dari dinamika ekonomi global, termasuk perang dagang yang saat ini terjadi. Pihaknya mendorong pemerintah untuk memperkuat hilirisasi logam dasar. 

Dukung Usaha Kuliner Naik Kelas, Gojek Luncurkan GoFood Merchant

05 Jun 2025
Gojek, unit bisnis on-demand dari Grup GoTo, hadirkan aplikasi GoFood Merchant dengan wajah baru untuk mitra usaha GoFood yang sebelumnya bernama GoBiz. Peluncuran aplikasi GoFood Merchant ini disertai dengan beragam inovasi untuk mendukung pelaku usaha kuliner online agar semakin naik kelas melalui teknologi yang lebih andal, efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis saat ini. "Pemanfaatan teknologi menjadi kunci yang mendorong pertumbuhan para mitra usaha GoFood. Sejak 2018, aplikasi yang sebelumnya dikenal dengan nama GoBiiz ini telah membantu jutaan Mitra Usaha untuk beradaptasi dengan teknologi digital dan memudahkan pengelolaan operasional bisnis," kata Head of Food, Ads, and Merchants Gojek, Sovan Kumar Gangulay dalam keterangan persnya. Dengan tampilan baru, aplikasi GoFood Merchant dibekali dengan berbagai pengembangan terkini yang telah ada di versi sebelumnya. Tiga pilar utama pengembangan meliputi, pertama. Operasional,Fitur "Kelola Menu Sekaligus" memberikan kemudahan dan kepraktisan mitra usaha GoFood yang memiliki lebih dari satu outlet (multi-outlet) mengedit dan mengunggah menu secara massal. (Yetede)