Dua kementerian akan melakukan pembahasan mengenai kelanjutan operasional PT Gag Nikel. Wilayah konsesi perusahaan yang berada di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya itu dihentikan  operasinya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (ESDM) sejak Kamis (5/6/2025). Penghentian sementara ini seiring dengan beredarnya unggahan di media sosial mengenai kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada destinasi wisata kelas dunia tersebut. Dari empat perusahaan tambang  di wilayah Raja Ampat, hanya Gag Nikel yang saat ini melakukan produksi. Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan permasalahan lingkungan  merupakan  ranah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pihaknya berwenang dalam pengawasan kegiatan pertambangan. "Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya," kata Bahlil. Pemerintah bertindak cepat dalam merespon keresahan masyarakat akan situasi di Raja Ampat. Bahlil bersama Gubernur Papua Barat Saya Elisa Kambu meninjau langsung kondisi  Piaynemo dan Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025). Piaynemo merupakan ikon Raja Ampat dengan gugusan pulau karst yang menjulang dari perairan biru. (Yetede)

Paket stimulus ekonomi periode Juni-Juli 2025 yang disiapkan pemerintah dapat mendorong daya beli masyarakat apabila direalisasikan ini tepat sasaran dan cepat. Di samping itu, pemerintah perlu menjalankan pendekatan berkelanjutan yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong efisiensi logistik. Adapun pada Senin (2/6/2025), pemerintah meluncurkan  paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun. Pada saat jumpa pers, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 11-2025  mendekati 5%. Pemerintah berharap seluruh stimulus dapat menjaga konsumsi rumah tangga ddi tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Paket stimulus tersebut adalah diskon transportasi yang terdiri  atas diskon kereta sebesar 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6%.  Kedua, diskon tarif tol sebesar  20% dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah ppada Juni hingga 2025(Yetede)

Peta persaingan perbankan syariah akan semakin menarik di tahun depan, dengan hadirnya dua pemain bank umum syariah usai spin off dari induknya. Dominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai pemain utama tidak pernah memiliki pesaing yang benar-benar sepadan sejak merger pada 2021. Dengan total aset BSI yang menembus Rp400,88 triliun pada kuartal 1-2025, bank bersandi saham BRIS ini seperti berada di menara gading yang jauh dari jangkauan bank syariah lainnya. Meskipun, kondisi ini akan berubah tidak lama lagi. Dua nama besar, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN dan PT Bank CIMB Niaga Tbk siap melepaskan unit usaha syariah (UUS) sebagai entitas bank umum syariah (BUS). Persaingan akan menarik, apalagi, bank-bank syariah ini akan menyasar segmen yang sama, yaitu konsumer dan kan saling berebut tahta kedua. Berdasarkan laporan keuangannya, BSI pada kuartal 1-2025 telah menyalurkan pembiayaan Rp287,22 triliun, tumbuh 16,21% secara (yoy). Dari nilai tersebut, pembiayaan konsumer BSI terbesar, senilai Rp 156,71 triliun atau  setara 54,56% dari total pembiayaan. Artinyan segmen konsumer menjadi fokus utama perseroan, selain pembiayaan ke segmen wholesale sebesar 28,07% dari UMKM 17,37% dari total pembiayaan. (Yetede)

Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, perjanjian dagang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partners Agreement (IEU-CEPA) dapat mengamankan keberlanjutan ekspor manufaktur. Ketua Umum Himpunan Industri dan Kerajinan (Himki) Abdul Sobur menerangkan, Uni Eropa (UE) merupakan pasar strategis bagi industri mebel dengan pangsa pasar sebesar 32-35%. Tanpa pelonggaran, bea masuk bisa naik hingga 15%, yang secara signifikan (menurut simulasi tesktil, potensi volume turun belasan persen). Terlebih, lanjut dia, efek regulasi Non-Tarif seperti implementasi European Union Deforetation Regulation (EUDR) atau "peraturan Deforestasi Uni Eropa" memberlakukan persayaratan ketat terkait deforestasi sejak 31 desember 2020. "Ini mengancam ekspor mebel berbasis jejak deforestasi bebas," ujar Sobur. Dia mengungkapkan, pemerintah dan Himki menetapkan ambisi tinggi bahwa nilai ekspor mebel dan kerajinan mencapai US$ 5-6 miliar nilai pada akhir tahun. "Untuk mencapainya, perlu percepatan IE-CEPA rampung (target semester 1 tahun ini" dan mitigasi tarif AS melalui pengajuan pengecualian, diversifikasi pasar, dukungan teknologi, dan insentif fiskal," papar Sobur. (Yetede)

Pemerintah berencana memberikan bantuan pendanaan (top up) kepada sejumlah BUMN yang menerapkan kebijakan pemberian diskon transportasi dan tarif nol. Meski demikian kebijakan tersebut belum diterapkan kepada badan usaha jalan tol (BUJT) sektor wisata. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu( akan membantu menyntukkan dana untuk kebijakan pemberian diskon transportasi dan diskon tarif tol, yang merupakan salah satu stimulus ekonomi dari pemerintah pada periode Juni-Juli 2025. Meski demikin, berapa jumlah dana tersebut masih dirapatkan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. "Nanti dari Kemenkeu akan membantu juga top up untuk keuangannya. Bagian dari stimulus ekonomi," Kata Erick Thohir.  Erick melanjutkan kementerian BUMN, khususnya para wakil menteri, akan merapatkan  teknis pemberlakuan diskon diskon itu bersama Kemenkeu. Namun, ia belum dapat mengungkapkan hasil rapat tersebut. "Yang pasti memang jangan sampai memberatkan keuangan BUMN, yang sekarang dikelola Danantara. Kami dari Kementerian BUMN, tentu karena ini penugasan, kami coba menyelaraskan misi yang pemerintah inginkan. Jadi keseimbangan keuangannnya dijaga," imbuh. (Yetede)

PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) menjalin kolaborasi strategis dengan PT IBM Indonesia (IBM) untuk menghadirkan solusi kedaulatan artificial intelegence (Sovereign AI) yang akan memberdayakan bisnis di Indonesia. Adapun solusi tersebut dibangun dengan IBM watsonx dan di-embed dengan watsonx.ai, yang merupakan studi pengembangan AI tingkat enterprise dari IBM. Solusi ini memungkinkan organisasi untuk menciptakan layanan nilai tambah AI untuk beragam praktisi industri. "Kolaborasi ini memadukan kekuatan infrastruktur digital Telkom dan keunggulan AI dan kesiapan IBM untuk melayani pelanggan di Indonesia. Dengan kekuatan grup Telkom, kami akan dapat menawarkan solusi AI yang inovatif untuk berbagai industri yang selaras dengan peraturan residen data lokal," kata Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir. Menurut Honesti, dengan memanfaatkan IBM watosnx, Telkom akan mendukung pendekatan AI yang bertanggung jawab, guna membantu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing dengan memprioritaskan transparansi, mitigasi bias, dan privasi data. (Yetede)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan komitmen kuat terhadap penguatan kerja layak bagi pekerja digital serta perlindungan bagi pelaut, pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 yang berlangsung di Jenewa, Swiss. "Pemerintah Indonesia memandang bahwa pembahasan lanjutan konvensi ini sangat strategis, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi pengusaha, dan perekonomian nasional secara luas," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, pekan lalu. Lebih lanjut, Indah mengatakan, Indonesia mendukung kelanjutan pembahasan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai kerja layak di sektor platform ekonomi digital yang disampaikan dalam Sidang Komite Kerja untuk Ekonomi Platform. Dia menjelaskan, konvensi ini akan menjadi pijakan penting untuk menjamin kondisi kerja layak bagi jutaan pekerja di sektor platform ekonomi digital seperti pengemudi ojek online, kurir aplikasi, hingga pekerja lepas digital. "Dengan banyaknya negara dan perusahaan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip kerja layak, konvensi ini juga akan membuka peluang lebih besar bagi akses pasar kerja dan investasi," ujar Indah. (Yetede)

Wacana tentang Program Koperasi Merah Putih kembali mencuat sebagai salah satu inisiatif yang digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi dari level paling bawah. Bagi masyarakat awam, koperasi mungkin terdengar kuno atau sekadar simpan pinjam. Namun, jika dilihat dari kacamata ekonomi, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi tulang punggung yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan dikelola dengan visi yang modern dan transparan. Mari kita bedah lebih jauh apa itu Koperasi Merah Putih dan bagaimana ia bisa menjadi angin segar bagi ekonomi kita.

Apa Itu Koperasi Merah Putih?

Pada intinya, Koperasi Merah Putih adalah sebuah konsep revitalisasi koperasi di Indonesia dengan semangat nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat kecil. Tujuannya bukan sekadar menghidupkan kembali koperasi yang sempat lesu, melainkan menjadikannya pilar ekonomi yang mampu memberdayakan anggota, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Bayangkan, jika setiap desa atau komunitas memiliki koperasi yang kuat, mereka bisa bersatu untuk membeli bahan baku lebih murah, memproduksi barang dengan skala ekonomi yang lebih besar, dan bahkan memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Koperasi Merah Putih dari Kacamata Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Koperasi Merah Putih menawarkan beberapa potensi dan keuntungan yang menarik:

Pertama, penguatan ekonomi lokal. Koperasi, dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, memungkinkan masyarakat kecil untuk bersatu dan memiliki daya tawar yang lebih besar. Petani bisa menjual hasil panennya dengan harga lebih baik, nelayan bisa mendapatkan modal untuk perahu, atau pengusaha UMKM bisa mengakses pembiayaan dengan bunga ringan. Ini akan memutar roda ekonomi di tingkat lokal dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau rentenir.

Kedua, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Ketika koperasi berkembang, ada kebutuhan untuk pengelolaan, produksi, dan pemasaran, yang pada gilirannya akan membuka peluang kerja baru bagi anggotanya. Keuntungan yang diperoleh koperasi juga akan kembali ke anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU), menambah pendapatan mereka.

Ketiga, pendidikan dan literasi ekonomi. Melalui koperasi, anggota akan belajar tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan prinsip-prinsip bisnis. Ini adalah bentuk pendidikan ekonomi praktis yang sangat berharga, terutama bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh institusi keuangan formal.

Keempat, peningkatan daya saing produk lokal. Koperasi bisa menjadi wadah untuk standardisasi kualitas, pengemasan, dan bahkan branding produk-produk lokal. Dengan begitu, produk-produk dari desa atau daerah terpencil sekalipun bisa bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tantangan dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Namun, mengembalikan kejayaan koperasi bukanlah perkara mudah dan Koperasi Merah Putih juga menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan utama adalah mengubah stigma lama bahwa koperasi itu identik dengan pengelolaan yang buruk, masalah internal, atau bahkan penipuan. Koperasi Merah Putih harus dibangun di atas fondasi transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa kepercayaan anggota, program ini akan sulit berjalan.

Selain itu, kualitas manajemen menjadi kunci. Banyak koperasi yang gagal karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola bisnis dan keuangan. Program Koperasi Merah Putih harus dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan bagi para pengelola koperasi agar mereka mampu bersaing di era modern.

Pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan regulasi dan akses permodalan yang memadai. Jangan sampai koperasi hanya kuat di atas kertas, tetapi kesulitan mengakses pinjaman atau berhadapan dengan birokrasi yang rumit. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator sangat krusial.

Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk membangun koperasi yang profesional, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan anggota. Semoga semangat Merah Putih ini benar-benar mampu menghidupkan kembali gairah ekonomi di akar rumput.

Masyarakat tak hanya menggunakan produk dan layanan jasa keuangan untuk bertransaksi dan berinvestasi, tetapi juga sebagai alternatif mendapatkan pembiayaan. Layanan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring dan buy now pay later menjadi dua produk pembiayaan atau pinjaman yang naik daun belakangan ini. OJK mencatat, baki debet kredit buy now pay later (BNPL) berdasarkan data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) per April 2025, tumbuh 26,59 % secara tahunan menjadi Rp 21,35 triliun. Jumlah rekening mencapai 24,36 juta rekening. Sementara, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada April 2025 meningkat 47,11 % secara tahunan menjadi Rp 8,24 triliun. Nonperformance finance (NPF) kotornya adalah 3,78 %. Pada industri pinjaman daring (pindar) saldo pembiayaan di April 2025 tumbuh 29,01 % secara tahunan menjadi Rp 80,94 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) adalah 2,93 %.

Ini menunjukkan, terjadi peningkatan pembiayaan dua produk itu ke masyarakat. Masyarakat yang mendapat pembiayaan perlu memahami dan menyadari bahwa dana tersebut bersifat utang yang wajib dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Pengelolaan utang harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dimana total cicilan utang yang dimiliki tidak melebihi 30-35 % dari penghasilan bulanan. Agar utang yang diambil dapat dikategorikan sebagai utang sehat, masyarakat dapat menerapkan prinsip 4P (purpose, plan, proportion, dan preparedness). Purpose berarti tujuan utang harus jelas dan produktif. Rencana pelunasan utang dilakukan secara terstruktur (plan). Jika harus berutang, proporsi utang sesuai kemampuan finansial (proportion). Perlu rencana yang matang dan persiapan untuk menghadapi kondisi risiko gagal bayar di kemudian hari (preparedness) dengan mencadangkan tambahan dana darurat sebagai back up gagal bayar cicilan utang di masa mendatang. (Yoga)

Pemerintah menyampaikan, realisasi pencairan bantuan subsidi upah atau BSU bakal dimulai pecan mendatang. ”Sebelum pekan kedua Juni 2025, BSU seharusnya sudah cair,” ujar Menaker, Yassierli usai acara penandatanganan pakta integritas perusahaan jasa dan lembaga audit kesehatan dan keselamatan kerja, Kamis (5/6), di Jakarta. Permenaker No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker No10/2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh mengatur beberapa kriteria penerima BSU. Pertama, calon penerima harus pekerja penerima upah atau pekerja formal. Kedua, terdaftar aktif sebagai peserta Jamsostek sampai April 2025. Ketiga, calon penerima menerima gaji paling banyak Rp 3,5 juta atau setara upah minimum per bulan. Keempat, tidak sedang menerima subsidi Program Keluarga Harapan. Kelima, bukan ASN, anggota TNI, dan Polri.

Mekanisme penyaluran BSU masih sama dengan periode 2022. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyalurkan BSU melalui bank himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI) dan kantor pos. Pemerintah memperkirakan, 17 juta pekerja formal akan menerima BSU pada Juni-Juli 2025. Total nilai BSU yang bakal diterima ialah Rp 600.000 per orang. Besaran ini merupakan total BSU Juni ditambah Juli 2025. ”Karena program BSU telah berjalan empat kali, kami sangat berhati-hati soal data calon penerima. Pemadanan data calon penerima telah kami lakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan,” kata Yassierli. Ia menekankan, program BSU adalah bagian dari rangkaian inisiatif lintas kemente-rian/lembaga untuk meningkatkan daya beli pekerja, seperti diskon tarif tol dan tiket pesawat, pada Juni-Juli 2025. Kemenko Bidang Perekonomian bertindak sebagai koordinator inisiatif itu. (Yoga)