Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya perhotelan dan pariwisata. Wamendagri meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing. "Pak Menteri memberikan ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami  miliki terkait dengan belanja daerah yang arus terus didorong, dimaksimalkan," kata Bima. Bima menegaskan relaksasi  ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada  urgensi dan substansi kegiatan. Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada. "Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, engga udah dibuat perlu. kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," ujarnya. Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran. (Yetede)

Lemahnya pemerintah dalam memproteksi industri dalam negeri membuat gusar para pelaku industri baja. Kebijakan tarif AS dikhawatirkan dapat menyebabkan lonjakan impor baja. Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Assiation (IISIA) Akbar Djohan menjelaskan, kebijakan tarif ini mengejutkan bagi industri baja dan aluminium dunia. Dia mengkhawatirkan adanya dampak atau efek domino dengan adanya pengenaan tarif 50% kepada industri aja dan aluminium. "Dimana negara-negara mengekspor baja yang harusnya masuk ke market AS setelah pengenaan 50% tentu mencari pasar baru. Dan pasar baru itu adalah negara Asean yang didalamnya ada Indonesia, yang paling termasuk lemah dalam hal proteksi tata cara impornya," papar dia. Akbar mengatakan, potensi industri baja dan aluminium untuk di Asia Tenggara kurang lebih 100 juta ton per tahun. Indonesia sendiri memiliki kapasitas produksi baja tidak lebih dari 18 juta ton per tahun. "Kapasitas terpasang pabrik baja itu kurang lebih 17-18 juta ton," kata dia. Akan tetapi, utilitas pabrik baja yang terpasang nasional tidak lebih dari 60%. Untuk memenuhi kekurangannya, pemerintah mengimpor baja yang sangat masif beberapa tahun ini. (Yetede)

Kementerian perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) kembali menjaring sebanyak 13 bus angkutan orang pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang berlangsung selama dua hari (7-8 Juni) di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan darat Kemenhub, Rudi Irawan mengatakan, pelanggaran didominasi ketidalengkapan dokumen administrasi syarat keselamatan seperti dokumen uji kendaraan (KIR) dan dokumen kartu pengawas (KPS). "Jumlah kendaraan yang diperiksa total 34 bus, yang tidak melanggar ada 21 bus atau sekitar 62%, sedangkan yang melanggar ada 13 bus atau 38%. Dari 13 bus yang ditindak ini terdapat 16 pelanggaran," kata Rudi. Rudi menjelaskan, pelanggaran didominasi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan kartu pengawas (KPS) dimana sebanyak tujuh pelanggaran atau sekitar 44%. "Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan diantaranya dua bus mempunyai kartu uji kendaran atau KIR tapi masa berlakunya habis, satu bus tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan tidak punya KIR, dan dua kendaraan  mempunyai KIR palsu. lalu tiga kendaraan mempunyai KPS sudah kadaluwarsa, tujuh kendaraan tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan KPS palsu," jelas Rudi. (Yetede)

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 tercatat sebesar US$ 152,49 miliar, menunjukkan kondisi yang stagnan dibandingkan April 2025 (US$ 152,47 miliar), meskipun terdapat sejumlah upaya positif seperti penguatan rupiah dan penerbitan Samurai Bond oleh pemerintah.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah menyusun berbagai strategi untuk memperkuat kinerjanya, dengan menargetkan sektor hilir dan pasar kendaraan listrik (EV) sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang sudah dimulai adalah penjualan bijih nikel, yang berhasil menyumbang pendapatan US$ 2,54 juta pada kuartal I-2025 dan mendorong lonjakan laba sebesar 252% yoy menjadi US$ 21,79 juta.

Perbankan digital di Indonesia saat ini mencatat Net Interest Margin (NIM) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri, yang hanya sebesar 4,45%. Beberapa bank digital seperti Bank Amar (24,93%), SeaBank (19,28%), Bank Neo Commerce (15,84%), dan Allo Bank (9,88%) menunjukkan margin yang mencolok, terutama karena fokus pada segmen UMKM dan masyarakat unbanked yang memiliki risiko kredit tinggi.

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian meluas. Selain warga, elemen masyarakat dan pegiat pariwisata turut menyatakan keprihatinan terkait dugaan pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat pertambangan nikel. Kristian Sauyai (41) warga asli sekaligus pegiat pariwisata Raja Ampat, mengungkapkan keprihatinan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Pemerintah harus melihat secara menyeluruh potensi dampak dari aktivitas pertambangan, sebab ekosistem pulau-pulau kecil yang mengitari Raja Ampat merupakan kesatuan yang saling terkait. Kekayaan bahari Raja Ampat sudah sejak lama menjadi penopang perekonomian warga asli setempat. Selain memanfaatkan geliat pariwisata, masyarakat juga menggantungkan nasib pada hasil laut Raja Ampat yang masih terjaga. Namun, munculnya aktivitas pertambangan di Raja Ampat, merusak keindahan alam dan ekosistem yang selama ini menjadi kebanggaan.

Sementara kesadaran masyarakat setempat untuk melindungi lingkungan masih terbatas. ”Kami belum pastikan yang kemarin bersuara (mendukung tambang) warga asli atau bukan. Namun, kalau bekerja di tambang, pasti mereka menolak tambang ditutup. Di sisi lain, masyarakat harus sadar dampak yang lebih besar nanti,” ucap Kristian, Senin (9/6). Ronisel Mambrasar (33), tokoh pemuda yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (Aljara) berharap, masyarakat sadar bahwa kehadiran tambang lebih banyak mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak lingkungan dan kesehatan yang buruk akibat aktivitas pertambangan di daerah lain dapat menjadi pelajaran di Raja Ampat. ”Perlu kita suarakan bersama bahwa ada dampak yang besar di masa depan berkepanjangan. Dari berbagai penelitian ebih banyak dampak buruknya,” ujar Ronisel. (Yoga)

Rasio kredit bermasalah industri perbankan cenderung meningkat seiring pelemahan daya belimasyarakat. Kondisi ini patut dicermati dan diantisipasi agar tak menimbulkan risiko sistemik yang akan menyumbat perekonomian. Pada April 2025, rasio kredit macet atau nonperforming loan(NPL) industri perbankan tercatat sebesar 2,24 %, sedikit naik dibanding Maret 2025, di 2,17 %. Meski lebih rendah secara tahunan, rasio kredit bermasalah cenderung merangkak naik sejak akhir 2024, di 2,08 %. Pengamat perbankan Paul Sutaryono berpendapat, kenaikan NPL industri perbankan menandakan perekonomian yang sedang melambat. Peningkatan kredit bermasalah juga terjadi pada sektor UMKM serta kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR).

”Ini menjadi simbol daya beli (purchasing power) masyarakat semakin turun. Diakrenakan makin tingginya PHK saat ini,” katanya, Senin (9/6). Data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) menunjukkan, rasio kredit macet UMKM bertahantinggi di kisaran 4 % selama setahun terakhir. Per Maret 2025, rasio NPL kredit UMKM tercatat sebesar 4,14 %, utamanya berasal dari segmen menengah yang mencapai 5,19 %. Peningkatan NPL juga terjadi pada sektor rumah tangga yang pada April 2025 sebesar 2,33 %, meningkat dibanding April 2024, di 1,99 %. Penyumbang utamanya berasal dari KPR yang mencapai 3,07 %. Kualitaskredit yang memburuk itu sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik. (Yoga)