Tekanan perekonomian domestik kian  hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan.  (Yetede)

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah tumbuh pada kisaran 4,8% sampai 5,6% pada tahun ini. Kinerja ekonomi keuangan syariah diharapkan konsisten tumbuh positif dan menjadi penyokong perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Imam Hartono dalam taklimat media BI di Gedung BI, Jakarta. Menurut dia, pemulihan ekonomi dan keuangan syariah domestik antara lain didukung oleh sektor unggulan halal value chain yang tumbuh meningkat menjadi 4% (yoy) pada 2024, dengan pangsa terhadap PDB meningkat menjadi 25,45%. Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 berada pada kisaran 8-11%. Angka ini lebih rendah dari target pembiayaan perbankan syariah sebelum yang berada pada kisaran 11-13%. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi tekanan perekonomian global terhadap keuangan syariah. "Secara umum, dampak global ini tidak membedakan antara keuangan syariah dan konvensional. Keduanya terdampak. Namun, yang mungkin penting untuk dilihat adalah bagaimana kita bisa mengerakkan pembiayaan agar tetap tumbuh," kata Imam. (Yetede)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan perlunya pengaturan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) 10 kg agar petani tetap nyaman dan konsumen bahagia tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap harga gabah di tingkat petani. Pemerintah segera menyalurkan PBB selama dua bulan, Juni-Juli, dengan total 360 ribu ton dan distribusinya diatur sesuai kondisi daerah, termasuk prioritas bagi wilayah nonpengghasil serta daerah yang harganya tinggi. "Ada rencana dua bulan, itu 180 ribu ton per bulan, dua bulan tootal 360 ribu ton. Itu bagus, tetapi cara penyelurannya dijaga. Terima kasih buat Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), itu diserahkan kami atur," kata Mentan. Untuk wilayah perkotaan, distribusi PBB dilakukan awal guna menstabilkan harga. "Daerah dengan harga sudah di atas HPP (Harga pembelian pemerintah), jauh diatas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Lalu perkotaan, kita kucurkan lebih awal," kata Mentan. Daerah dengan harga di bawahHPP tidak boleh menerima BPB lebih cepat agar petani tidak kian merugi. "Jangan kucurkan bantuan itu lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi, kami harus hati-hati, bijak melihat itu," jelas Mentan. (Yetede)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya menemukan 1,9 juta dari 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang ternyata keluarga mampu. Temuan itu merupakan hasil pengecekan langsung para penerima bantuan sosial (bansos) ke lapangan untuk memastikan bantuan uang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. "Kami lakukan ground check dan ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,"kata Kepala BPS Amalia. Amalia melanjutkan, data-data KPM itu masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ini telah dikoreksi oleh BPS. Sebanyak 1,9 juta KPM, yang semula masuk dalam kategori berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, kepada BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II-2025 dapat tpat sasaran, karena mengacu kepada DTSEN, yang terus diperbaruai dan dicek Validitasnya secara berkala. "Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, sebagai salah satu program stimulus ekonomi, akan  menjadi lebih tepat sasaran," kata Kepala BPS Amalia. 

Sejumlah hotel di kota-kota besar di Tanah Air terpaksa merumahkan karyawan akibat okupansi atau tingkat hunian anjlok. Tingkat hunian tersebut terpukul paling besar oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Di DI Yogyakarta, 5.000 pekerja hotel dan restoran dirumahkan sementara waktu, menyusul kelesuan industri hotel dan restoran yang terdampak sejumlah kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono di Yogyakarta, Selasa(3/6/2025). ”Pekerja yang dirumahkan berasal dari hotel non-bintang sampai bintang 5 serta restoran kecil hingga besar,” kata Deddy. Jumlah hotel dan restoran yang merumahkan karyawan mencakup 20 % dari 2.300 anggota dan non-anggota PHRI DIY. Karyawan yang dirumahkan tetap menerima gaji pokok. Namun, mereka tidak mendapat insentif, tunjangan, atau bonus.

Karyawan yang dirumahkan statusnya standby. Mereka sewaktu-waktu akan dipanggil kembali saat kunjungan tamu hotel dan restoran meningkat. ”Kami masih berkomitmen tidak melakukan PHK,” ucap Deddy. Kebijakan merumahkan karyawan ini, terutama terjadi pada hotel dan restoran yang banyak mengandalkan kegiatan meetings, incentives, conventions and exhibitions (MICE). Segmen itu terpukul paling besar oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Inpres No 1 Tahun2025 sejak 22 Januari 2025, yang berdampak, dipangkasnya kegiatan rapat dan seminar di luar kantor serta perjalanan dinas dan acara seremonial. Padahal, aktivitas MICE pemerintah berkontribusi 40 % terhadap okupansi hotel. MICE juga membantu mengisi okupansi hotel yang biasanya rendah pada Senin hingga Kamis. Selain itu, industri hotel dan restoran di DIY juga terpukul dengan kebijakan sejumlah pemda yang melarang kegiatan study tour atau karyawisata sekolah. (Yoga)

Paket stimulus kebijakan ekonomi yang akan digelontorkan pemerintah berpotensi mengerek permintaan kredit seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Kendati demikian, dampaknya akan dirasakan secara bertahap dan bergantung pada distribusi serta implikasinya dilapangan. Pemerintah telah mengumumkan lima stimulus ekonomi yang diberikan selama Juni-Juli 2025, berupa diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bansos dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah, serta potongan iuran jaminan kehilangan kerja. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons pemerintah terhadap risiko pelemahan ekonomi nasional akibat perang tarif dan eskalasi global yang masih terjadi.

Apalagi, pertumbuhan ekonomi global pada 2025 turut direvisi ke bawah, dari 3,3 % menjadi 2,8 %. engamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, Selasa (3/6) berpendapat, paket stimulus itu berpotensi cukup signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, terutama kredit konsumsi dan kredit UMKM. Adapun diskon transportasi dan bansos langsung akan menambah arus kas (cashflow) rumah tangga. Di sisi lain, bantuan subsidi upah dan pangan dapat memperkuat konsumsi sektor bawah yang selama ini menjadi tulang punggung permintaan domestik. ”Dalam jangka pendek, peningkatan konsumsi ini dapat mendorong permintaan kredit, terutama untuk pembelian barang tahan lama dan kebutuhan usaha kecil,” katanya.

Hingga April 2025, penyaluran kredit oleh industri perbankan tumbuh 8,88 % secara tahunan atau melambat dari Maret 2025, di 9,16 %. Dalam dua bulan terakhir, penyaluran kredit tumbuh dibawah rata-rata pertumbuhan selama setahun terakhir sebesar dua digit. Kredit konsumsi juga tumbuh melambat, dari 9,32 % pada Maret 2025 menjadi 8,97 % pada April 2025. Sebaliknya, pertumbuhan kredit UMKM sedikit terakselerasi, dari 1,95 % pada Maret 2025 menjadi 2,6 % pada April 2025.Dampak paket stimulus ekonomi memang tidak akan langsung dirasakan perbankan karena transmisi dari stimulus ke permintaan kredit memerlukan waktu. Bank akan mulai merasakan peningkatan aktivitas ekonomi dalam 1-2 bulan begitu stimulus digelontorkan, tergantung dari kecepatan distribusi dan implementasi kebijakan di lapangan. (Yoga)

Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang diselenggarakan Selasa (27/5) di Gedung President University Convention Center, Cikarang Utara, Bekasi, Jabar, berakhir rusuh. Dalam video yang sempat viral di media sosial, jumlah pencari kerja di acara itu membeludak. Mereka saling berdesakan, dorong, berebut QR Code (kodebatang) sebagai satu-satunya media akses, hingga ada yang jatuh dan pingsan. Kepala Biro Humas Kemenaker, Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, tingginya animo masyarakat terhadap bursa kerja (jobfair) sangat bisa dimengerti terutama dari kalangan angkatan kerja baru. Tanggapan Kemenaker itu tak mampu meredam perdebatan dan kecemasan terhadap kondisi lapangankerja di Indonesia. Di media sosial muncul diskusi lanjutan, ada yang curiga banyak perusahaan jadi peserta jobfair, tetapi tidak benar-benar membuka lowongan pekerjaan. Mereka hadir karena formalitas.

Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit, Selasa (3/6), di Jakarta, berpendapat, kericuhan Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo adalah bukti nyata ketidakseimbangan suplai-permintaan pekerjaan. Pemerintah harus mengakui kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang sesungguhnya, bukan berdalih seakan-akan situasinya baik-baik saja. ”Kita harus realistis. Data PHK dan pengangguran memang berbeda, tetapi di lapangan banyak yang mengeluh cari kerja semakin susah. Jadi, jangan merasa hebat meski pertumbuhan ekonomi masih tinggi,” ujarnya. Berdasarkan laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025 yang dirilis BPS, jumlah penganggur di Indonesia setahun terakhir bertambah 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang. Kemenaker mengklaim, jumlah PHK per 20 Mei 2025 sebanyak 26.455 kasus, tapi menurut Apindo jumlahnya 73.992 kasus per 10 Maret 2025.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, pencairan jaminan hari tua (JHT) mencapai Rp 1,67 triliun kepada 114.742 tenaga kerja pada Januari-Maret 2025. JHT dapat diklaim jika peserta mengundurkan diri atau mengalami PHK. Kualitas investasi yang masuk ke Indonesia berubah, 7-8 tahun lalu, Rp 1 triliun investasi mampu menyerap 4.000 pekerja. Kini, Rp 1 triliun investasi hanya bisa mempekerjakan 1.200 orang. Menyelenggarakan job fair di tengah isu risiko PHK meluas, daya beli turun dan pengangguran usia muda bisa jadi bumerang bagi pemerintah. Esensi job fair sesungguhnya ialah mempertemukan perusahaan yang kesulitan mencari pekerja dengan pencari kerja. ”Pencari kerja saat ini lebih besar dari permintaan pekerjaan. Pemerintah perlu perbaiki iklim investasi dan beri kepastian hukum bagi investor,” kata Anton. (Yoga)

Dari 16 juta lebih investor individu, sebanyak 54 % adalah investor dari generasi Z dan Alfa. Mereka menjadi penggerak utama pertumbuhan investor di Indonesia. Dominasi generasi mudadi pasar modal Indonesia kini menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan. Mereka tak hanya hadir sebagai investor pemula, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan investor di Indonesia. Yusuf Adi Pradana dari Di-isi Pengembangan Pasar BEI (Bursa Efek Indonesia), dalam edukasi wartawan pasar modal, Rabu (28/5) di Jakarta, menjelaskan, fenomena peningkatan jumlah investor belakangan ini disokong oleh investor ritel berusia muda seperti generasi Z dan Alfa, yang memberikan wajah baru bagi pasar modal Indonesia. Berbeda dari generasi sebelumnya, investor muda memiliki pendekatan yang tidak hanya rasional, tetapi juga emosional dan sosial, dipengaruhi tren seperti FOMO (fear of missing out) dan YOLO (you only live once).

Mengutip data Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) per April 2025, dari 16 juta lebih investor individu di pasar modal, 54 % di antaranya adalah investor usia 30 tahun atau ke bawah yang masuk golongan generasi Z dan Alfa. Akumulasi aset mereka sekitar Rp 40 triliun, lebih kecil ketimbang investor usia lainnya. Namun, secara jumlah, mereka menyaingi total investor individu usia 31 tahun ke atas. ”Generasi muda ini menjadi penggerak utama dominasi investor di Indonesia. Ini menjadi PR kita semua untuk mengelola potensi besar ini dengan pendekatan yang relevan,” kata Yusuf. Alexander (23) investor pemula di pasar modal, mengatakan, pesatnya perkembangan informasi mendorong dirinya mengenal ilmu investasi dan fasilitas pasar modal lebih mudah dan cepat. Pekerja swasta itu bahkan sudah masuk ekosistem pasar modal sejak lulus bangku SMA. Terpapar konten di media sosial pada awalnya, ia serius mempelajari dunia investasi lewat jalur resmi yang disediakan anggota bursa hingga OJK.

”Anakmuda sekarang bisa lebih mudah menyimpan uang untuk mengakumulasi kekayaan, tentunya dengan pengetahuan cukup dan kesadaran akan risiko dalam berinvestasi,” ujar Alexander. Meningkatnya aktivitas dan pelaku pasar modal tak lepas dari kolaborasi organisasi pasar modal dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyuarakan pentingnya berinvestasi dan inovasi dalam pasar modal. ”BEI menyadari bahwa pertumbuhan jumlah investor harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur informasi dan edukasi pasar modal,” kata Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik. BEI telah mengembangkanaplikasi IDX Mobile untuk membantu masyarakat menyimulasikan kegiatan investasi di pasar modal. BEI juga memiliki media sosial resmi sebagai kanal utama untuk memberi akses informasi sekaligus edukasi yang cepat serta mudah kepada masyarakat. (Yoga)

BUMN tengah menghadapi isu sensitif, yakni pengangkatan Wamen sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan negara. Keterlibatan pemerintah dalam struktur BUMN menimbulkan pertanyaan, apakah ini akan meningkatkan kinerja atau justru menjadi ancaman bagi perusahaan negara. Persoalan rangkap jabatankembali mengemuka setelah beberapa nama Wamen masuk dalam jajaran komisaris BUMN. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Selasa (27/5) Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai komisaris utama perusahaan menggantikan Bambang Brodjonegoro yang mengundurkan diri pada 10 April 2025 setelah ditunjuk sebagai Dekan Asian Development Bank Institute (ADBI). Pengunduran diri Bambang dilakukan karena adanya aturan larangan jabatan rangkap di organisasi internasional.

Sehari berselang, PT Telkomsel, mengumumkan Wamen Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono sebagai komisaris utama melalui RUPST. Ada 15 wamen merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Ada yang ditunjuk sebagai komisaris sebelum menjabat Wamen. Adapula yang setelahnya. Dalam keterangan resminya, akhir Maret 2025, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, keberadaan perwakilan pemerintah di jajaran komisaris Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) diperlukan untuk memastikan keterpaduan kebijakan. Kehadiran pejabat dari kementerian lain dalam struktur komisaris BUMN juga dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan. ”Aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kemenkeu dan BI,” ujar Erick.

Tapi, rangkap jabatan oleh pejabat publik di sektor swasta milik negara tetap disorot banyak pihak karena menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Peneliti NEXT Indonesia, Herry Gunawan, menilai, pengangkatan Wamen sebagai komisaris BUMN melanggar Pasal 39 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang secara tegas menyatakan, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara, perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Larangan itu, juga berlaku bagi Wamen sebagaimana ditegaskan putusan MK No 80/PUU-XVII/2019, dikarenakan pengangkatan dan pemberhentian Wamen merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana menteri, status hukum dan larangan rangkap jabatannya setara. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup telah mencabut izin lingkungan tambang seng dan timbal PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumut, sebagai tindak lanjut putusan MA yang memenangkan gugatan warga. Kini, warga meminta agar pertambangan ditutup permanen. ”Kami turun-temurun hidup dari pertanian. Setelah tambang beraktivitas, hutan lindung dibabat, banjir bandang melanda, dan sawah kami rusak total. Dulu kami menjual beras, sekarang harus membeli beras,” kata Darwin Situmorang (73), warga Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Selasa (3/6) di Medan. Penolakan warga terhadap kehadiran tambang sudah berlangsung 20 tahun, sejak PT DPM masuk ke Dairi pada 2005. Ada 11 desa di Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Siempat Nempu Hilir yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang tersebut. Warga bersama sejumlah organisasi pendamping berjuang dengan berbagai cara menolak kehadiran tambang. 

Aktivitas tambang tersebut, sangat berdampak terhadap pertanian. PT DPM, sudah membangun gudang bahan peledak,mulut  terowongan, bendungan limbah dan jalan akses ke kawasan pertambangan. Alih fungsi hutan lindung dihulu permukiman, telah berdampak langsung terhadap kegiatan pertanian mereka. Banjir bandang melanda Kecamatan SilimaPungga-Pungga pada  2018.Enam warga meninggal serta puluhan hektar sawah dan ladang rusak berat. ”Saya sendiri kehilangan 3 hektar sawah karena rusak akibat banjir bandang itu, ” kata Darwin, yang sebelumnya, tiap pekan menjual beras ke kota untuk memenuhi kebutuhan lauk-pauk. Sementara hasil dari ladang, seperti durian, petai, jeruk purut dan kopi, digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya. ”Anak saya sembilan orang,semuanya tamat sarjana dari hasil pertanian,” kata Darwin. Kini, Darwin tak punya sawah lagi dan harus  membeli beras untuk kebutuhan keluarga. Hasil ladang juga menurun drastis.

Dampak buruk dari tambang membuat warga menolak keberadaan PT DPM. Pertambangan seng dan timbal itu digagas sejak 2005 dan langsung ditolak keras masyarakat. Pembangunannya berhenti total pada 2012 hingga 2017 karena penolakan warga. Namun, pembangunan tambang dilanjutkan pada 2017. Warga juga menolak pembangunan gudang bahan peledak yang sangat dekat dengan permukiman, yakni hanya berjarak 50 meter dari permukiman dan ladang warga terdekat. Warga pun menolak pembangunan bendungan limbah di hulu permukiman yang dikhawatirkan rawan jebol karena gempa. ”Kami berharap pencabutan izin lingkungan oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penghentian pertambangan secara permanen,” kata Rainim. Sekretaris Eksekutif LBH Rakyat Sumut, Juniaty Aritonang mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah KLH yang mencabutizin lingkungan PT DPM. ”Ini preseden baik. Negara berani mencabut surat keputusan izin lingkungan perusahaan yang mengancam ruang hidup masyarakat,” kata Juniaty. (Yoga)