Wacana tentang Program Koperasi Merah Putih kembali mencuat sebagai salah satu inisiatif yang digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi dari level paling bawah. Bagi masyarakat awam, koperasi mungkin terdengar kuno atau sekadar simpan pinjam. Namun, jika dilihat dari kacamata ekonomi, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi tulang punggung yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan dikelola dengan visi yang modern dan transparan. Mari kita bedah lebih jauh apa itu Koperasi Merah Putih dan bagaimana ia bisa menjadi angin segar bagi ekonomi kita.

Apa Itu Koperasi Merah Putih?

Pada intinya, Koperasi Merah Putih adalah sebuah konsep revitalisasi koperasi di Indonesia dengan semangat nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat kecil. Tujuannya bukan sekadar menghidupkan kembali koperasi yang sempat lesu, melainkan menjadikannya pilar ekonomi yang mampu memberdayakan anggota, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Bayangkan, jika setiap desa atau komunitas memiliki koperasi yang kuat, mereka bisa bersatu untuk membeli bahan baku lebih murah, memproduksi barang dengan skala ekonomi yang lebih besar, dan bahkan memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

Koperasi Merah Putih dari Kacamata Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Koperasi Merah Putih menawarkan beberapa potensi dan keuntungan yang menarik:

Pertama, penguatan ekonomi lokal. Koperasi, dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, memungkinkan masyarakat kecil untuk bersatu dan memiliki daya tawar yang lebih besar. Petani bisa menjual hasil panennya dengan harga lebih baik, nelayan bisa mendapatkan modal untuk perahu, atau pengusaha UMKM bisa mengakses pembiayaan dengan bunga ringan. Ini akan memutar roda ekonomi di tingkat lokal dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau rentenir.

Kedua, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Ketika koperasi berkembang, ada kebutuhan untuk pengelolaan, produksi, dan pemasaran, yang pada gilirannya akan membuka peluang kerja baru bagi anggotanya. Keuntungan yang diperoleh koperasi juga akan kembali ke anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU), menambah pendapatan mereka.

Ketiga, pendidikan dan literasi ekonomi. Melalui koperasi, anggota akan belajar tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan prinsip-prinsip bisnis. Ini adalah bentuk pendidikan ekonomi praktis yang sangat berharga, terutama bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh institusi keuangan formal.

Keempat, peningkatan daya saing produk lokal. Koperasi bisa menjadi wadah untuk standardisasi kualitas, pengemasan, dan bahkan branding produk-produk lokal. Dengan begitu, produk-produk dari desa atau daerah terpencil sekalipun bisa bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tantangan dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Namun, mengembalikan kejayaan koperasi bukanlah perkara mudah dan Koperasi Merah Putih juga menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan utama adalah mengubah stigma lama bahwa koperasi itu identik dengan pengelolaan yang buruk, masalah internal, atau bahkan penipuan. Koperasi Merah Putih harus dibangun di atas fondasi transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa kepercayaan anggota, program ini akan sulit berjalan.

Selain itu, kualitas manajemen menjadi kunci. Banyak koperasi yang gagal karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola bisnis dan keuangan. Program Koperasi Merah Putih harus dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan bagi para pengelola koperasi agar mereka mampu bersaing di era modern.

Pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan regulasi dan akses permodalan yang memadai. Jangan sampai koperasi hanya kuat di atas kertas, tetapi kesulitan mengakses pinjaman atau berhadapan dengan birokrasi yang rumit. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator sangat krusial.

Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk membangun koperasi yang profesional, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan anggota. Semoga semangat Merah Putih ini benar-benar mampu menghidupkan kembali gairah ekonomi di akar rumput.

Masyarakat tak hanya menggunakan produk dan layanan jasa keuangan untuk bertransaksi dan berinvestasi, tetapi juga sebagai alternatif mendapatkan pembiayaan. Layanan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring dan buy now pay later menjadi dua produk pembiayaan atau pinjaman yang naik daun belakangan ini. OJK mencatat, baki debet kredit buy now pay later (BNPL) berdasarkan data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) per April 2025, tumbuh 26,59 % secara tahunan menjadi Rp 21,35 triliun. Jumlah rekening mencapai 24,36 juta rekening. Sementara, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada April 2025 meningkat 47,11 % secara tahunan menjadi Rp 8,24 triliun. Nonperformance finance (NPF) kotornya adalah 3,78 %. Pada industri pinjaman daring (pindar) saldo pembiayaan di April 2025 tumbuh 29,01 % secara tahunan menjadi Rp 80,94 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) adalah 2,93 %.

Ini menunjukkan, terjadi peningkatan pembiayaan dua produk itu ke masyarakat. Masyarakat yang mendapat pembiayaan perlu memahami dan menyadari bahwa dana tersebut bersifat utang yang wajib dikembalikan sesuai perjanjian yang disepakati. Pengelolaan utang harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dimana total cicilan utang yang dimiliki tidak melebihi 30-35 % dari penghasilan bulanan. Agar utang yang diambil dapat dikategorikan sebagai utang sehat, masyarakat dapat menerapkan prinsip 4P (purpose, plan, proportion, dan preparedness). Purpose berarti tujuan utang harus jelas dan produktif. Rencana pelunasan utang dilakukan secara terstruktur (plan). Jika harus berutang, proporsi utang sesuai kemampuan finansial (proportion). Perlu rencana yang matang dan persiapan untuk menghadapi kondisi risiko gagal bayar di kemudian hari (preparedness) dengan mencadangkan tambahan dana darurat sebagai back up gagal bayar cicilan utang di masa mendatang. (Yoga)

Pemerintah menyampaikan, realisasi pencairan bantuan subsidi upah atau BSU bakal dimulai pecan mendatang. ”Sebelum pekan kedua Juni 2025, BSU seharusnya sudah cair,” ujar Menaker, Yassierli usai acara penandatanganan pakta integritas perusahaan jasa dan lembaga audit kesehatan dan keselamatan kerja, Kamis (5/6), di Jakarta. Permenaker No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker No10/2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh mengatur beberapa kriteria penerima BSU. Pertama, calon penerima harus pekerja penerima upah atau pekerja formal. Kedua, terdaftar aktif sebagai peserta Jamsostek sampai April 2025. Ketiga, calon penerima menerima gaji paling banyak Rp 3,5 juta atau setara upah minimum per bulan. Keempat, tidak sedang menerima subsidi Program Keluarga Harapan. Kelima, bukan ASN, anggota TNI, dan Polri.

Mekanisme penyaluran BSU masih sama dengan periode 2022. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyalurkan BSU melalui bank himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI) dan kantor pos. Pemerintah memperkirakan, 17 juta pekerja formal akan menerima BSU pada Juni-Juli 2025. Total nilai BSU yang bakal diterima ialah Rp 600.000 per orang. Besaran ini merupakan total BSU Juni ditambah Juli 2025. ”Karena program BSU telah berjalan empat kali, kami sangat berhati-hati soal data calon penerima. Pemadanan data calon penerima telah kami lakukan bersama BPJS Ketenagakerjaan,” kata Yassierli. Ia menekankan, program BSU adalah bagian dari rangkaian inisiatif lintas kemente-rian/lembaga untuk meningkatkan daya beli pekerja, seperti diskon tarif tol dan tiket pesawat, pada Juni-Juli 2025. Kemenko Bidang Perekonomian bertindak sebagai koordinator inisiatif itu. (Yoga)

Harga karet di tingkat petani anjlok dari Rp13.500 menjadi Rp 10.500 per kg dalam dua bulanterakhir, dipicu gejolak pasar dunia. Agar penurunan harga tidak terus berlanjut, pemerintah diminta segera mengantisipasi keadaan ini. ”Dua bulan ini harga karet turun terus. Petanik hawatir jika harga karet semakin anjlok hingga dibawah Rp 10.000 per kg,” kata Sungkunen Tarigan, Ketua Kelompok Tani Mbuah Page, di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (6/6). Petani sebenarnya sedang bergairah dalam setahun terakhir setelah harga karet naik hingga Rp14.500 per kg. Merespons kenaikan harga, para petani bahkan menyadap kembali kebun karet yang sudah lama terbengkalai. Sebelumnya, Kelompok Tani Mbuah Page hanya bisa mengumpulkan 15 ton karet per dua minggu. Dengan harga karet yang sempat naik, mereka bisa menghasilkan 30 ton karet, meningkat dua kali lipat ketimbang sebelumnya.

Harga karet yang kembali anjlok membuat para petani mengeluh. Jika harga turun hingga di bawah Rp 10.000 per kg, para petani sudah siap-siap meninggalkan kebun karet dan beralih ke tanaman lain atau pekerjaan lain. Harga dibawah Rp 10.000 per kg tidak menguntungkan bagi petani dan buruh tani yang bekerja sebagai penyadap karet. Dengan harga di bawah Rp 10.000 per kg, penyadap karet lebih memilih menjadi buruh bangunan atau pekerjaan lainnya. Hal itu pernah dialami petani karet beberapa tahun lalu sehingga banyak kebun terbengkalai. ”Kami berharap harga karet bisa naik lagi,” kata Sungkunen. Penurunan harga karet pun berpengaruh pada volume ekspor karet Sumut, yang turun 4 % dari 21.666 ton pada Maret menjadi 20.799 ton pada April 2025. (Yoga)

Penipuan daring terus berlanjut. Korbannya adalah orang yang gagap teknologi. Edukasi diharapkan dapat menjadi senjata untuk menangkal penipuan sejenis. Tipu muslihat scammer internasional sangat terorganisasi. Mereka memperdaya warga terutama kaum lanjut usia dengan berbagai kecanggihan seakan mereka benar-benar berasal dari suatu institusi resmi. Tak ayal, korban pun merugi hingga ratusan juta rupiah. Ini tergambar dari komplotan scammer internasional jaringan Kamboja yang memperdaya nasabah PT Taspen (persero). Dua tersangka kasus ini ditangkap polisi di Tanjung Priok, Jakut, yakni EC (28) seorang mahasiswa; dan IP (35), ibu rumah tangga. Pelaku utama, yakni AM (29) masih diburu karena sedang berada di Kamboja. Kasus ini terungkap ketika Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menerima laporan dari pensiunan berinisial RY, yang kehilangan uang Rp 304 juta.

”Kami menangkap dua tersangka dan satu orang masih diburu di Kamboja,” kata Kasubdit IV Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon, Kamis (5/6). Pelaku menelpon dan menyebut nama korban, dimana ia merupakan petugas PT Taspen (Persero). Pelaku bilang ingin mengkroscek apakah data korban sudah diperbarui agar pencairan tunjangan korban tidak bermasalah di kemudian hari dan menanyakan apakah nomor korban sudah terhubung dengan Whatsapp. Pelaku lalu mengirimkan data PDF yang isinya identitas korban dan dilampirkan link yang akan diarahkan untuk mengunduh aplikasi Taspen      palsu yang digunakan pelaku. Setelah PDF tersebut diunduh oleh korban, pelaku meminta untuk video call dengan tujuan melakukan verifikasi wajah, lalu mengarahkan korban untuk mengunduh aplikasi Taspen palsu.

Pelaku mengarahkan agar masuk pengaturan handphone untuk mengizinkan aplikasi Taspen imitasi itu mengakses semua fitur di dalam handphone, lalu mengarahkan korban agar membuat username dan kata sandi dari aplikasi tersebut menggunakan user name dan kata sandi yang biasanya sering korban buat supaya tidak lupa. ”Di situlah biasanya korban dengan spontan membuat username dan kata sandi yang biasa digunakan karena korban mayoritas adalah pensiunan yang umurnya sudah tua,” kata Herman. Korban juga diminta untuk menyematkan sidikjari, foto, dan video diri. Setelah korban mengklik menu di dalam aplikasi tersebut, pelaku sudah bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam telepon seluler milik korban. Dengan semua data yang pelaku miliki, mereka menguras uang yang ada di dalam rekening milik korban. (Yoga)

Pasar batubara Indonesia sedang menantang setelah tiga tahun yang fantastis, dari segi harga maupun permintaan pasar internasional. Apakah cadangan batubara nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan selama lebih dari 40 tahun? Sejak lonjakan harga batu-bara internasional pada 2022, hingga mencapai 400 USD per ton, produksi nasional terus menanjak dan menorehkan rekor. Pada 2023, produksi batu-bara sebanyak 775,2 juta ton, sedangkan pada 2024 produksinya 836 juta ton. Kondisi itu dipengaruhi relatif terjaganya harga batubara internasional serta meningkatnya permintaan ekspor, terutama dari China dan India. Namun, memasuki 2025, kondisi menantang karena kedua negara utama tujuan ekspor batubara Indonesia itu justru meningkatkan produksi dalam negeri. Sementara di domestik, ketenagalistrikan nasional masih bergantung pada batubara sebagai bahan bakar PLTU.

Sebagai komoditas strategis, baik sebagai penopang kelistrikan nasional maupun pendulang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), keberlanjutan batubara diperlukan. Mengutip data Badan Geologi, pada 2024, total sumber daya batubara Indonesia sebanyak 97,96 miliar ton. Sementara total cadangan batubara sebanyak 31,95 miliar ton. Sumber daya batubara mencakup total batubara yang mengendap diperut bumi, sedangkan cadangan ialah bagian dari sumber daya yang dapat ditambang secara ekonomis. Sumber daya dan cadangan batubara tersebut terdiri atas kalori rendah berarti 4.200 kkal/kg (gar) ke bawah, kalori sedang 4.200 kkal/kg (gar)-5.200 kkal/kg (gar) dan kalori tinggi 5.200 kkal/kg (gar) ke atas. Dari total sumber daya batu-bara 2024, kalori rendah dominan dengan 68,73 %, kalori sedang 15,84 % dan kalori tinggi 15,41 %.

Cadangan batubara, juga didominasi kalori rendah dengan jumlah 75,28 %, diikuti kalori sedang 14,2 % dan kalori tinggi10,5 %. Batubara kalori sedang dominan dimanfaatkan untuk PLTU. Batubara dengan kalori lebih tinggi umumnya untuk kebutuhan industri, termasuk semen. Adapun kalori rendah, dengan kadar air tinggi, memiliki keekonomian lebih rendah, namun bisa dicampur dengan kalori tinggi untuk menghasilkan batubara yang sesuai untuk pengguna akhir. Mengutip Laporan Kinerja Ditjen Minerba Kementerian ESDM 2024, umur cadangan batubara pada 2024 ialah 43,93 tahun, didapat dari perbandingan jumlah total cadangan terbukti (proven reserve) batubara terhadap produksi batubara pada tahun yang sama. Namun, umur cadangan itu masih berdasarkan cadangan batubara Indonesia keseluruhan, belum mengacu pada klasifikasi kualitas atau jenis kalorinya. (Yoga)

Pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, mengingat ancaman gelombang PHK terus bergulir di depan mata yang menimpa berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata yang tengah mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi dan kondisi global. Satgas PHK dibentuk pemerintah, atas usulan para buruh yang berggabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Untuk merespon cepat ancaman PHK di berbagai sektor. Satgas PHK dirancang sebagai forum tripartit yang mencakup perwakilan pemerintah, buruh, pengusaha, hingga BPJS ketenagakerjaan dan kalangan akademisi. Fokus utama satgas adalah mencegah PHK, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai aturan. Satgas ini juga akan memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berjalan efektif, serta menjamin pembayaran pesangon sesuai peraturan. Adapun satgas ini diharapkan mampu memetakan peluang kerja baru dan menginisiasi pelatihan ulang (reskiliing) bagi pekerja terdampak. (Yetede)

Indonesia akan melakukan perundingan bilateral putaran kedua dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mengosiasikan penerapan tarif resiprokal oleh Negeri paman Sam itu. Negosiasi yang akan digelar pekan depan oleh delegasi perwakilan dari pemerintah kedua negara diharapkan menghasilkan kesepakatan yang memberikan keuntungan merata atau bagi kedua belah pihak. "Putaran kedua akan segera dilakukan minggu depan. Jadi Delegasi Indonesia akan mengirimkan tim Washington untuk melakukan negosiasi putaran selanjutnya," ucap Menteri Korodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dmia mengungkapkan, sudah melaksanakan pertemuan strategis  dengan United States  Trade Representative (USTR) Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hari pertama di paris, Prancis, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menjadi moment penting berkelanjutan dialog bilateral antara Indonesia dan AS terutama dalam isu perdagangan dan investasi. Selain itu, pertemuan ini juga menegaskan posisi Indonesai sebagai mitra yang koopreatif dan proaktif dalam negosiasi internasionak, serta komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan AS. (Yetede)

Kompetisi pasar otomotif di Tanah Air kian sengit dengan menjamurnya mobil listrik. Bukan hanya BYD ataupun Denza, yang kini menjadi penantang kuat. Tapi, kendaraan listrik asal pabrikan China, Xiaopeng Motors-Xpeng yang menggandeng  unit bisnis Erajaya Group juga akan memanas persaingan. Pelan tapi pasti, landskap pasar otomotif telah mengalami pergeseran sejak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) resmi menggelinding di jalanan industri otomotif Indonesia. Data teranyar menunjukan, mobil listrik seperti BYD dan Denza menjadi dua jenama yang berhasil mendobrak pasar otomotif yang selama ini didominasi nama besar seperti PT Astra International Tbk (ASII). Tak mengherankan, sepanjang empat bulan pertama tahun ini, penjualan mobil Astra mengalami penyusutan sebanyak 6% dengan pangsa pasar sebesar 54%. Sebaliknya, penjualan mobol non-Astra justru tumbuh 10%, yang salah satunya disitribusikan oleh penjualan BYD-Denza sebanyak 4.307 unit. Posisi mobil listrik Xpeng sendiri dalam peta persaingan otomotif tersebut akan menyasar ceruk pasar yang berbeda dengan menjanjikan value proposition mobil listrik premium dan keunggulan fitur  teknologi yang canggih. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan merampungkan pemisahan unit usaha syariah (UUS) BTN menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada Oktober 2025. Rencana ini dilakukan  usai resmi mengambil alih saham  PT Bank Victoria Syariah (BVSI). BTN berharap aksi korporasi ini dapat mendukung pencapaian visi BTN untuk menjadikan BTN Syariah sebagai bank syariah  nomor dua terbesar di Indonesia. Sehingga, nantinya BTN Syariah bisa menjadi pesaing dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang saat ini merajai pasar perbankan syariah Indonesia. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, nantinya BTN Syariah akan menjadi  kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 2 dengan modal inti minimal Rp 6 triliun. Adapun, modal tersebut berasal dari dana BTN yang ada di BTN Syariah sekitar Rp 3,5-4 triliun, nantinya dana tersebut tidak akan diambil oleh BTN ketika menyapih BTN Syariah, sebagai modal awal. Berikutnya dana dari transaksi pembelian BVIS sebesar Rp 1,5 triliun, serta rencana penyertaan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD (rights issue) sebesar Rp 1 triliun yang dilakukan BTN Syariah. Sehingga, total modal yang akan dimiliki BTN Syariah ketika spin off sebesar Rp 6 triliun oleh BTN Syariah, angka ini sudah dipikirkan manajemen agar BTN Syariah langsung masuk menjadi KBMI 2. (Yetede)