Indonesia mengalami deflasi ketiga pada Mei lalu sebesar 0,37%, setelah deflasi secara beruntun pada  dua bulan pertama di awal tahun ini. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah agar segera memompa daya beli masyarakat. BPS melaporkan, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya atau secara yoy, pada bulan Mei lalu terjadi inflasi 1,6% dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 1,19%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan deflasi sebesar 0,37% secara bulanan pada Mei 2025 mencerminkan tekanan harga yang cenderung menurun dalam jangka pendek, terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan ikan segar. Menurut Josua dari kondisi yang terjadi pada Mei 2025 menunjukkan bahwa meskipun kondisi harga terlihat stabil, risiko laten dari lemahnya permintaan dan potensi stagnasi daya beli tidak bisa dabaikan. Pemerintah perlu melakukan pemantauan yang leih rinci terhadap indikator mikro termasuk konsumsi rumah tangga, utilisasi industri makanan-minuman. dan aktivitas perdagangan ritel untuk memastikan bahwa deflasi ini bukan awal dari spiral penurunan harga dan permintaan yang lebih kejam. "langkah korektif yang proaktif akan menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester II-2025," kata Josua. (Yetede)

Eskalasi perang dagang akibat manuver tarif impor oleh Amerika Serikat berdampak besar terhadap kinerja perdagangan global, termasuk Indonesia. Hal ini tercermin dari penurunan tajam surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 menjadi hanya US$0,16 miliar, turun drastis 96,3% dari bulan sebelumnya. Deputi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa ini adalah surplus terendah dalam lima tahun terakhir, disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar 10,77%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa dampak perlambatan perdagangan global akibat kebijakan proteksionis AS terasa sejak April dan Mei 2025. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang akan diterapkan mulai Juni atau Juli guna menopang perekonomian nasional dan menjaga daya saing ekspor.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai penyempitan surplus perdagangan bukanlah kejutan karena struktur ekspor Indonesia yang masih bergantung pada komoditas, serta belum adanya perlindungan perdagangan domestik yang kuat. Ia mendorong pemerintah agar memperluas pasar ekspor melalui relaksasi pembiayaan, subsidi standar pasar, serta percepatan perjanjian dagang internasional seperti IEU-CEPA dan FTA lainnya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, juga menambahkan bahwa tekanan eksternal diprediksi akan terus berlanjut, terutama hingga Juli 2025 saat tarif balasan AS berlaku penuh. Oleh karena itu, sinergi kebijakan domestik dan strategi ekspor baru menjadi kunci mempertahankan stabilitas neraca perdagangan di tengah ketidakpastian global yang dipicu kebijakan proteksionis Presiden AS.

Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Insentif ini disalurkan pada Juni–Juli 2025 dan mencakup subsidi upah (BSU), bantuan pangan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, rencana diskon tarif listrik dibatalkan karena keterbatasan penganggaran, dan diganti dengan BSU.

Sektor manufaktur Indonesia masih mengalami kontraksi pada Mei 2025, dengan PMI berada di angka 47,4, naik dari 46,7 pada April, namun masih berada di bawah ambang batas ekspansi (50,0). Kontraksi ini didorong oleh penurunan tajam permintaan baru, terutama dari pasar global seperti Amerika Serikat, serta kondisi pasar domestik yang lesu.

Kinerja Bank Mandiri (BMRI) pada kuartal I-2025 menunjukkan pertumbuhan laba bersih 3,9% secara tahunan menjadi Rp 13,2 triliun. Namun secara kuartalan, laba menurun 4,1% akibat tekanan likuiditas dan kenaikan cost of fund menjadi 2,4%, yang menyebabkan penurunan net interest margin (NIM) dari 5,27% menjadi 4,8%.

Investor saham perbankan disarankan tidak hanya terpaku pada bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, melainkan juga mulai melirik bank menengah yang menunjukkan kinerja kuat. Beberapa di antaranya mencatat pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibanding bank besar sepanjang empat bulan pertama 2025. Misalnya Bank Syariah Indonesia (BRIS) tumbuh laba 6,2% menjadi Rp 2,38 triliun, Bank Permata (BNLI) tumbuh 9,17%, Bank OCBC NISP naik 11,5%, CIMB Niaga (BNGA) naik 3,57%.

Arah dan masa depan pengembangan kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia kini berada pada titik krusial. Di tengah geliat transformasi digital nasional, perlu pendekatan yang mengedepankan aspek teknologi, juga aspek manusiawi. Berpusat pada manusia (Human centered) menjadi kunci utama membangun ekosistem AI yang inklusif, etis dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi pokok bahasan webinar bertema “Humanizing Artificial Intelligence: Peta dan Masa Depan Ekosistem Kecerdasan Buatan Indonesia” yang digelar Pusat AI ITB, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB (STEI ITB), Sabtu (31/5). Melalui diskusi lintas sektor yang menghadirkan akademisi, praktisi, industri, dan masyarakat sipil, acara ini menegaskan bahwa AI yang berpihak pada kemanusiaan bukan sekadar idealisme, melainkan keharusan. AI memiliki potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diperkirakan, teknologi ini dapat menyumbang hingga 366 miliar USD atau 12 % PDB Indonesia pada 2030.

Potensi ini dibayangi tantangan, berupa ketimpangan akses teknologi yang memperlebar kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi asing, hingga kekhawatiran akan erosi nilai-nilai manusia dalam sistem algoritma. Dari studi UNESCO tahun 2024, kesiapan SDM Indonesia mengadopsi AI masih rendah. Mayoritas masyarakat kita masih sebagai pengguna, bukan produsen AI. Ditambah lagi, sistem AI yang ada saat ini sebagian mengadopsi norma-norma yang belum tentu sejalan dengan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pengembangan AI di Indonesia seharusnya tidak bertujuan menggantikan manusia, tetapi memperkuat kapasitas dan martabat manusia. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Dekan STEI ITB Tutun Juhana. “Prinsip human centered AI bukan jargon, melainkan keniscayaan. Ini berarti AI harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, pengguna punya pemahaman atas cara kerja sistem, dan AI harus mendukung keputusan yang etis dan adil,” ujarnya. (Yoga)

Tarif buzzer atau pendengung sangat bervariasi. Rentangnya puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Berdasarkan penelusuran Kompas, uang miliaran rupiah mengalir ke rekening buzzer kelas kakap. Sementara di level bawah, buzzer cilik mengejar uang receh. Menjelang subuh, akhir April2025, Irwan (nama samaran) membuka buku rekening bank atas namanya, yang terdapat dua transaksi jumbo pada 2024 dan awal 2025. Tahun lalu, uang yang masuk ke rekeningnya Rp 6 miliar. Transaksi berikutnya, awal tahun ini, Rp 1 miliar. Uang miliaran rupiah dari dua transaksi tersebut untuk pembayaran proyek buzzer terkait isu politik. Ia memperlihatkan sejumlah dokumen perencanaan proyek buzzer untuk swasta, korporasi besar, politisi, serta sejumlah instansi.

Di dokumen itu ada rencana anggaran dan berkas tagihan proyek buzzer bagi korporasi besar. Nilai proyeknya dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Di masa jayanya, Irwan sebagai koordinator buzzer bisa meraih Rp 400 juta per bulan. Ada kalanya, ia berstatus perantara saja dengan mengambil margin keuntungan. ”Bisnis buzzer ini tak jelas antara halal atau haramnya. Namun, ini kerjaan yang ’mikir’. Saya harus menganalisis data, paham konteks politiknya, harus tahu siapa pihak terkaitnya,” ujarnya. Jika ia menerima proyek buzzer dengan nilai Rp 1 miliar, Irwan dan tim setidaknya kecipratan Rp 800 juta, sisanya jatah perantara, orang yang punya akses langsung ke sumber proyek. Dalam dunia buzzer, posisi sangat menentukan. Semakin rendah kastanya, bayaran kian kecil. Contohnya operasi menggarap sebuah isu agar jadi trending topikdi aplikasi X (dulu Twitter).

Misalnya, perantara menjual harga untuk sebuah trending topik ke pemesan sebesar Rp 150 juta per jam.” Dari Rp 150 juta itu, yang sampai ke buzzer tingkat bawah hanya Rp 5 juta-Rp8 juta. Orang yang tugasnya bikin akun hanya kebagian Rp 200.000-Rp 300.000,” katanya. Beda nasib dengan Irwan, AE, Perempuan Jakarta Selatan yang menekuni pekerjaan buzzer selama lima tahun terakhir, sekarang punya standar honor minimal Rp 300.000. Ia pernah kerja sebagai buzzer komentar dengan bayaran Rp 5.000 per komentar. Seiring meningkatnya jumlahpengikut di media sosialnya, ia naik kelas. Di Instagram, pengikutnya 25.000 akun. Ia menunjukkan sejumlah grup tawaran kerja buzzer untuk mempromosikan program instansi dengan bayaran Rp 100.000, Rp 50.000 dan Rp 40.000 dengan syarat calon peserta mempunyai minimal pengikut 500 di Instagram atau Tiktok. (Yoga)

Kabar mundurnya Ray Dalio dari jajaran penasihat BPI Danantara memunculkan pertanyaan. Sosok investor global yang awalnya disambut sebagai simbol kredibilitas Danantara, justru memberi sinyal peringatan urgensi tatakelola berbasis meritokrasi dan profesionalisme. Informasi mundurnya Dalio dari Danantara disiarkan Bloomberg, Rabu (28/5) pagi WIB. Pendiri firma manajemen investasi ternama Bridgewater Associates itu, memilih tidak melanjutkan perannya di Danantara. Dalio melalui juru bicaranya juga menolak memberikan komentar sehingga belum diketahui alasan di balik keputusan tersebut. Dalam peluncuran sekaligus pengumuman struktur resmi BPI Danantara di Jakarta, 24 Maret 2025, Dalio diumumkan menjadi satu dari lima tokoh yang tergabung dalam Dewan Penasihat Danantara, selain mantan CEO Asia Pasifik Credit Suisse, Helman Sitohang, ekonom Columbia University, Jeffrey Sachs, Equity Portfolio Manager Capital Group, F Chapman Taylor, serta mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra.

Dalam presentasi terbaru Danantara pada eksekutif bisnis asing di Jakarta pada Mei 2025, nama Dalio tak tercantum sebagai anggota Dewan Penasihat. Di tengah kabar mundurnya Dalio, CEO Danantara Rosan Roeslani memberi pernyataan berbeda. Ia memastikan bahwa Dalio masih di Danantara. Ia mengklaim komunikasi antara dirinya dan tim Dalio masih berjalan intens dan lancar. Alih-alih meluruskan informasi mengenai statusnya di Danantara, melalui akun Instagram resminya, @raydalio, miliarder berusia 75 tahun itu, justru menyinggung pentingnya meritokrasi. Dalam unggahan bertema principle of the day atau ”prinsip hari ini”, pada 28 Mei 2025, ia memposting tuliskan: ”Don’t use your pull to get someone a job”. Artinya, jangan gunakan pengaruhmu untuk membantu seseorang mendapat pekerjaan. Sebab, hal itu merusak prinsip meritokrasi. Tindakan semacam ini tidak baik bagi pencari kerja karena menciptakan kesan bahwa posisi tersebut tidak diperoleh atas dasar kemampuan. (Yoga)

Pemerintah berencana mengubah luas tanah rumah subsidi dari minimal 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi. Rancangan ini dipersoalkan para pengembang dan pakar perumahan karena dinilai tidak manusiawi dan tak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu tertulis dalam draf Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) No/KP-TS/M/2025 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Draf ini akan mengubah standar sebelumnya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri PUPR No 689/KPTS/M/2023. Luas lantai bangunan juga berkurang dari minimal 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi. Meski demikian, besaran maksimal luas rumah subsidi tidak berubah, maksimum tetap 200 meter persegi dan luas lantai paling besar 36 meter persegi.

Para pengembang menilai standar baru rumah subsidi menjadi kurang layak. Mereka mengingatkan, perlu kajian khusus sebelum meneken Keputusan Menteri PKP tersebut. ”Luas tanah 25 meter persegi rasanya tidak manusiawi, dipastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa memperluas bangunan, kecuali tambahan lantai dua. Namun, sulit, biaya konstruksinya mahal, akan berpotensi masyarakat berpenghasilan rendah ’topengan’ yang memanfaatkan,” tutur Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Minggu (1/6). Dengan luas tanah 25 meter persegi dan luas bangunan 18 meter persegi, akan ada risiko dampak negatif. Kekumuhan tidak terhindarkan sehingga tdak sehat bagi tumbuh kembang anak karena luasan tempat tinggal yang kurang dari 9 meter persegi. Pemilik rumah juga tak dapat menambah luas bangunan. Dengan demikian, rumah subsidi hanya akan bersifat sementara, tidak ideal sebagai rumah masa depan. (Yoga)