Ekonomi
( 40430 )Celah Penghindaran Tarif AS Picu Risiko Baru
Di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump, isu circumvention atau penghindaran bea masuk anti dumping (BMAD) dan/atau bea masuk imbalan (BMI) semakin mencuat. Praktik circumvention ini merugikan karena dilakukan dengan berbagai cara seperti modifikasi barang, transhipment melalui negara ketiga, atau pemalsuan asal barang, dan kerap dikaitkan dengan China sebagai negara yang paling banyak diselidiki oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat.
Indonesia menjadi salah satu negara yang berisiko terdampak, karena berpotensi menjadi jalur transit ekspor China ke AS, sehingga bisa dikenai perluasan sanksi anti-circumvention. Hal ini tidak hanya merugikan reputasi Indonesia, tetapi juga berpotensi menurunkan daya saing ekspor dan mengurangi minat investasi asing.
Menanggapi risiko tersebut, Indonesia saat ini sedang menyusun regulasi domestik untuk menangani circumvention guna meningkatkan efektivitas BMAD/BMI dan melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil. Regulasi ini juga penting sebagai landasan posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, termasuk di WTO, di mana hingga kini belum ada konsensus global mengenai circumvention.
Sejumlah tokoh dan negara menyoroti urgensi isu ini. Uni Eropa, misalnya, kini memperluas cakupan anti-circumvention hingga ke investasi hulu dan hilir di negara berkembang. Negara lain seperti Australia, India, Brasil, hingga Kanada juga telah memiliki mekanisme serupa. Beberapa produk asal Indonesia bahkan telah dikenai sanksi anti-circumvention oleh mitra dagangnya.
Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia disarankan untuk:
-
Mendorong pembahasan multilateral di WTO terkait definisi, pembuktian, dan prosedur circumvention;
-
Menyusun dan mengimplementasikan regulasi domestik yang kuat;
-
Memperkuat kerja sama internasional, agar tuduhan circumvention dapat dibuktikan secara adil dan tidak merugikan Indonesia;
-
Mengintensifkan pengawasan asal barang ekspor, terutama ke pasar-pasar yang rawan pelanggaran.
Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya dapat merespons tantangan perdagangan global, tetapi juga memanfaatkan kebijakan tarif Trump sebagai momentum untuk memperkuat posisi sebagai mitra dagang yang kredibel, patuh aturan, dan adaptif terhadap dinamika global.
Langkah RI Menuju Jalan Bebas ODOL
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Agus Harimurti Yudhoyono) menegaskan pentingnya peta jalan (roadmap) menuju implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menekan kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih. AHY menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kolaborasi lintas instansi serta kesiapan ekosistem transportasi dan logistik nasional.
Dalam pandangannya, pelaksanaan Zero ODOL tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan perlu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga lain. Ia juga menyoroti bahwa negara harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat pelanggaran ODOL, sehingga implementasi kebijakan ini menjadi mendesak dan strategis.
Sementara itu, Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mendukung penuh program ini. Ia menyarankan agar implementasi dilakukan secara bertahap dengan pendekatan segmentasi industri, misalnya dimulai dari sektor semen atau air minum, untuk mengukur dampak kebijakan terhadap logistik industri.
Dari sisi transportasi rel, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyatakan kesiapan KAI menyambut kebijakan Zero ODOL. Ia melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan angkutan logistik berbasis kereta api, khususnya di Pulau Jawa, guna menekan biaya logistik nasional. Target KAI adalah mencapai 69 juta ton angkutan barang, dengan tantangan utama berupa pembangunan ekosistem transportasi logistik yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Dengan dukungan dari pemerintah, dunia usaha, dan BUMN transportasi, roadmap Zero ODOL dipandang sebagai langkah penting untuk menciptakan sistem logistik nasional yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan menjelang tahun 2026.
IHSG Berpotensi Cetak Kinerja Positif
Utang Kian Menebal, Pemerintah Diminta Waspada
Sinyal Perbaikan Ekonomi Semakin Terlihat
Bank-Bank Raksasa Mulai Raup Laba dan Naik Daun
Pemborosan karena ”Omnibus Law” membuat Musk Mundur
Setelah mengkritik RUU Presiden AS, Donald Trump, miliarder Elon Musk mengundurkan diri dari Gedung Putih. Ia akan kembali mengurus perusahaannya sembari siap dipanggil lagi oleh Trump. Musk mengumumkan pengunduran dirinya melalui pelantar X pada Kamis (29/5) waktu setempat atau Jumat (30/5) dini hari WIB. Musk memiliki saham terbesar di media sosial X, perusahaan mobil listrik Tesla, dan perusahaan antariksa SpaceX. ”Waktu saya sebagai pegawai khusus pemerintahan telah usai. Saya berterima kasih kepada Presiden Donald Trump atas kesempatan yang diberikan untuk memotong pengeluaran mubazir,” cuit Musk. Trump balas mencuit akan mengadakan jumpa pers khusus bersama Musk pada Jumat petang waktu Washington DC. ”Elon pergi, tapi hubungannya tetap dekat dengan Gedung Putih karena saya suka dia,” katanya.
Hubungan mereka goyang, kala Trump menjatuhkan tarif impor ke negara mitra dagang AS. Musk bertengkar dengan penasihat ekonomi Gedung Putih, Peter Navarro. Sebagai pengusaha, Musk menentang proteksionisme, termasuk tarif. Pekan lalu, Trump mengumumkan sedang menggodok RUU baru. Mirip omnibus law di Indonesia, yang membahas banyak hal sekaligus, mulai dari pengurangan pajak sampai peningkatan perburuan dan deportasi terhadap imigran ilegal. Di sisi lain, RUU membuat pengeluaran pemerintah bertambah. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan langkah Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE). Musk melakukan wawancara eksklusif dengan CBS yang akan ditayangkan Minggu (1/6). Dari pemberitaan awal, ia mengutarakan ketidak setujuannya dengan RUU baru. Ia melihat RUU itu tanda meninggalkan politik dan kembali fokus ke perusahaan-perusahaannya. Apalagi, saham Tesla anjlok sejak ia memimpin DOGE. (Yoga)
Tiket Transportasi diberi Diskon 6-50 %
Pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif tiket untuk kereta api, pesawat, dan angkutan laut sebesar 6-50 % dari harga normal, untuk mendorong daya beli masyarakat. Tapi, belum dirinci secara spesifik per sektor dan rencananya akan diumumkan pada Senin (2/6) menjelang masa libur sekolah. Pemerintah berencana kembali menggelontorkan kebijakan stimulus ekonomi pada triwulan II-2025, guna menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan konsumsi domestik. Dari enam kebijakan, salah satunya berupa diskon tiket transportasi, mulai dari kereta api, pesawat, sampai angkutan laut. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan memberikan diskon tiket kereta sebesar 30 %. Rencananya, kebijakan ini akan direalisasikan pada Juni-Juli 2025 bertepatan dengan libur sekolah. Executive Vice President ofCorporate Secretary KAI RadenAgus Dwinanto Budiadji mengatakan, pihaknya mendukungkebijakan stimulus tersebut. Tiket akan bisa dipesan dan dijualpada 15 Juni hingga 31 Juli 2025.
”KAI akan menginformasikan mana saja KA yang mendapat diskon. Saat ini yang kami siapkan pada KA ekonomi komersial karena cukup banyak kapasitasnya dan pilihan relasinya,” ujar Agus, Jumat (30/5). Target jumlah diskon berkisar 2,8 juta-3 juta tempat duduk. Jumlah pastinya sedang dalam proses penghitungan berdasarkan anggaran yang dialokasikan. Dana diskon ini akan diatur Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran di luar kewajiban pelayanan publik (PSO) yang biasanya digunakan untuk memberi subsidi. Tata cara dan petunjuk teknis sedang dalam pembahasan. Sekjen Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Bayu Sutanto berpendapat, kebijakan diskon tiket transportasi dapat diterima sepanjang tidak menurunkan tarif batas atas 2019 yang berlaku saat ini. (Yoga)
Strategi Maybank Indonesia Untuk Beradaptasi
PT Maybank Indonesia Tbk, bank swasta dengan jaringan regional dan internasional Maybank Group, berusia 66 tahun pada 15 Mei 2025. Bank yang dulu bernama Bank Internasional Indonesia ini melalui banyak tantangan dan tetap bertahan. Laba Maybank Indonesia pada 2024 tercatat Rp 1,1 triliun atau turun dibanding 2023, di Rp 1,7 triliun. Namun, pada triwulan I-2025, laba setelah pajak menyentuh Rp 376 miliar, meningkat 265 % secara tahunan. Pencapaian itu tak terlepas dari peran Steffano Ridwan sebagai Presdir Maybank Indonesia sejak April 2024. Bahkan, pria yang memulai kariernya sebagai petugas call center 30 tahun lalu ini turut membawa Maybank Indonesia meraih prestasi bergengsi, di antaranya The Indonesia Product Experience of the Year kategori SME Banking (usaha kecil menengah) oleh Asian Business Review tahun 2024.
Maybank Indonesia berkontribusi mengantar Maybank Group menjadi peringkat 103 terbaik dari 1.000 perusahaan didunia serta mendapat nilai keberlanjutan tertinggi untuk bank di seluruh Asia. “Saat saya menjabat, tensi geopolitik tinggi. Ada perang Ukraina-Rusia, perang dagang AS-China dan USD mulai tinggi. Profit (perusahaan) sempat turun, terutama di kuartal I-2024 yang sempat minus. Kami melakukan pencadangan (dana) untuk mengantisipasi masalah geopolitik, perubahan ekonomi global dan sebagainya untuk menjaga aset, terutama disisi korporasi perbankan. Di kuartal selanjutnya, kami terus tumbuh. Bahkan, dalam penyaluran kredit (pada layanan keuangan komersial), pertumbuhannya sangat baik, sekitar 11 % (Rp 82,9 triliun), lebih tinggi dibanding bank lainnya, di 6 %. NPL (non-performing loan) juga membaik dari 3 % menjadi 2,68 %. Yang terpenting adalah kepuasan nasabah. Misi kami adalah humanizing financial services, yakni menawarkan solusi dengan nasabah sebagai pusatnya,” ujar Steffano. (Yoga)
Peran Penting Perempuan Menggerakkan Perekonomian
Saat ini, 61,3 % perempuan di Asia Tenggara atau di negara anggota ASEAN memiliki dan mengelola bisnis. Namun, sebagian besar masih kategori UMKM yang merupakan sektor usaha informal sehingga tergolong kelompok rentan. Partisipasi tenaga kerja perempuan di negara-negara anggota ASEAN juga tercatat sangat tinggi. Sebanyak 68 % perempuan berpartisipasi dalam ekonomi di negara-negara ASEAN, di atas rata-rata global, yakni 50 %. ”Kontribusi perempuan terhadap ekonomi di negara-negara ASEAN sangat besar dan mereka perlu dilindungi,” ujar Menlu RI 2014-2024, Retno Marsudi sebagai pembicara di The 2025 Asia Grassroots Forum (AGF) di Bali, Kamis (22/5). Ajang AGF digelar Amartha di Bali, 21-23 Mei 2025. Retno mengatakan, dengan berpartisipasi dalam ekonomi, perempuan juga memperoleh perlindungan sosial. ”Ketika perempuan duduk di level pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan perspektif inklusif tambahan pada proses pengambilan keputusan,” ujar Retno.
”Partisipasi perempuan di bidang apa pun tidak hanya membawa manfaat baik bagi perempuan, tetapi juga untuk semua. Berinvestasi pada perempuan adalah berinvestasi untuk masa depan lebih cerah,” ujarnya. Berdasarkan laporan UNESCO pada 2024, partisipasi perempuan dalam pendidikan STEM (science, technology, engineering, and mathematics) masih rendah, yakni 35 %. Menurut Retno, lembaga pembiayaan seperti Amartha yang membidik perempuan diakar rumput dapat menjembatani antara pendidikan dan partisipasi ekonomi. Saat ini, Amartha telah menyalurkan modal usaha Rp 35 triliun kepada 3,3juta UMKM di Indonesia. Lebih dari 90 % UMKM digerakkan perempuan yang tersebar di lebih dari 50.000 desa. Chief Risk and Sustainability OfficerAmartha Aria Widyanto me-nyebut, tingkat kredit macet di Amartha 2,3 %. Lembaga pembiayaan seperti Amartha memberi kontribusi signifikan untuk mengentaskan perempuan dari jurang kemiskinan. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









