Musim dividen tahun ini menampilkan semangat baru, terutama dari emiten BUMN, dengan pembagian dividen jumbo yang mencerminkan soliditas fundamental dan kesehatan arus kas perusahaan. PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) menjadi sorotan utama setelah mengumumkan dividen besar, masing-masing sebesar Rp21,04 triliun (89% dari laba bersih) dan Rp4,4 triliun (80%), menyusul tren serupa dari bank-bank Himbara.

Kebijakan dividen ini langsung berdampak positif terhadap pasar saham, dengan kenaikan signifikan pada saham-saham BUMN seperti BBRI, BBNI, TLKM, dan PGAS. Menurut artikel ini, pasar merespons dengan optimisme karena melihat sinyal keberlanjutan bisnis dan tata kelola yang sehat.

Lebih jauh, pemerintah memanfaatkan sebagian dana dividen untuk memperkuat modal awal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah sovereign wealth fund baru. Hal ini, menurut pandangan media dan pelaku pasar, menunjukkan adanya sinergi antara strategi korporasi BUMN dan kebijakan fiskal nasional, yang berpotensi menjadi motor penggerak reformasi korporasi sekaligus memperkuat struktur pasar keuangan domestik.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari tokoh Agus Harimurti Yudhoyono selaku pejabat pemerintah di bidang infrastruktur dan pengelolaan aset strategis negara, serta sinyal dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dalam konteks pembangunan nasional jangka panjang melalui penguatan institusi keuangan negara.

Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, risiko geopolitik, dan kebutuhan transformasi energi tetap harus diantisipasi. Oleh karena itu, strategi dividen yang berkelanjutan harus disertai dengan penguatan fundamental perusahaan—baik melalui efisiensi, digitalisasi, maupun diversifikasi.

Dengan tata kelola yang transparan dan kebijakan yang konsisten, dividen bukan hanya menjadi sarana distribusi keuntungan, tetapi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan pasar dan daya saing ekonomi Indonesia di mata investor, baik lokal maupun global.

Pemerintah akan menawarkan proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) kepada investor dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) pada 11–12 Juni 2025. Proyek ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres No. 12/2025 dalam RPJMN 2025–2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa proyek giant sea wall merupakan mega proyek jangka panjang yang memerlukan pendanaan kredibel, signifikan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyusun skema pendanaan yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga menjamin keuntungan bagi mereka.

Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan komitmennya untuk segera memulai pembangunan proyek yang akan membentang dari Banten hingga Gresik tersebut. Ia juga memberi kepercayaan penuh kepada Agus Harimurti Yudhoyono untuk mengoordinasikan pembangunan giant sea wall sebagai salah satu tugas strategis dan berat di pundaknya.

Dengan kombinasi komitmen politik dan upaya menarik investor global, proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi ancaman banjir rob dan perubahan iklim di wilayah Pantai Utara Jawa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur berskala besar.

Bank Indonesia (BI) merevisi target pertumbuhan kredit tahun 2025 dari proyeksi awal 11%–13% menjadi hanya 8%–11% akibat kondisi makroekonomi yang melemah dan perlambatan penyaluran kredit. Meski demikian, mayoritas bank tidak langsung mengubah rencana bisnis bank (RBB) mereka karena telah mengantisipasi situasi ini sejak awal tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka ruang bagi revisi RBB pada pertengahan tahun jika diperlukan.

Beberapa bank seperti CIMB Niaga dan Bank Tabungan Negara memilih pendekatan konservatif dengan menurunkan target pertumbuhan kredit atau mempertahankan target tahun sebelumnya, sambil mengoptimalkan sumber pendapatan nonbunga dan menegakkan prinsip “liquidity first” karena persaingan dana pihak ketiga yang ketat. Sementara itu, Citibank Indonesia berencana melakukan penyesuaian RBB pada akhir Juni 2025 untuk menyesuaikan target kredit berdasarkan kinerja ekonomi kuartal I dan II.

Dalam menghadapi perlambatan kredit dan likuiditas, BI juga menurunkan suku bunga acuan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas tingkat suku bunga penjaminan simpanan guna mengurangi biaya dana perbankan dan melonggarkan persaingan likuiditas. Meski kompetisi dana tetap ada, terutama jika bank menargetkan pertumbuhan kredit tinggi, persaingan tersebut diperkirakan masih dalam tingkat yang terkendali (manageable).

Secara keseluruhan, langkah BI merevisi target kredit disikapi dengan hati-hati oleh industri perbankan yang lebih fokus pada konservatisme, efisiensi biaya, dan diversifikasi sumber pendapatan di tengah tantangan ekonomi saat ini.