Di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump, isu circumvention atau penghindaran bea masuk anti dumping (BMAD) dan/atau bea masuk imbalan (BMI) semakin mencuat. Praktik circumvention ini merugikan karena dilakukan dengan berbagai cara seperti modifikasi barang, transhipment melalui negara ketiga, atau pemalsuan asal barang, dan kerap dikaitkan dengan China sebagai negara yang paling banyak diselidiki oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berisiko terdampak, karena berpotensi menjadi jalur transit ekspor China ke AS, sehingga bisa dikenai perluasan sanksi anti-circumvention. Hal ini tidak hanya merugikan reputasi Indonesia, tetapi juga berpotensi menurunkan daya saing ekspor dan mengurangi minat investasi asing.

Menanggapi risiko tersebut, Indonesia saat ini sedang menyusun regulasi domestik untuk menangani circumvention guna meningkatkan efektivitas BMAD/BMI dan melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil. Regulasi ini juga penting sebagai landasan posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, termasuk di WTO, di mana hingga kini belum ada konsensus global mengenai circumvention.

Sejumlah tokoh dan negara menyoroti urgensi isu ini. Uni Eropa, misalnya, kini memperluas cakupan anti-circumvention hingga ke investasi hulu dan hilir di negara berkembang. Negara lain seperti Australia, India, Brasil, hingga Kanada juga telah memiliki mekanisme serupa. Beberapa produk asal Indonesia bahkan telah dikenai sanksi anti-circumvention oleh mitra dagangnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia disarankan untuk:

1. Mendorong pembahasan multilateral di WTO terkait definisi, pembuktian, dan prosedur circumvention;

2. Menyusun dan mengimplementasikan regulasi domestik yang kuat;

3. Memperkuat kerja sama internasional, agar tuduhan circumvention dapat dibuktikan secara adil dan tidak merugikan Indonesia;

4. Mengintensifkan pengawasan asal barang ekspor, terutama ke pasar-pasar yang rawan pelanggaran.

Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya dapat merespons tantangan perdagangan global, tetapi juga memanfaatkan kebijakan tarif Trump sebagai momentum untuk memperkuat posisi sebagai mitra dagang yang kredibel, patuh aturan, dan adaptif terhadap dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Agus Harimurti Yudhoyono) menegaskan pentingnya peta jalan (roadmap) menuju implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menekan kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih. AHY menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kolaborasi lintas instansi serta kesiapan ekosistem transportasi dan logistik nasional.

Dalam pandangannya, pelaksanaan Zero ODOL tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan perlu melibatkan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga lain. Ia juga menyoroti bahwa negara harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat pelanggaran ODOL, sehingga implementasi kebijakan ini menjadi mendesak dan strategis.

Sementara itu, Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mendukung penuh program ini. Ia menyarankan agar implementasi dilakukan secara bertahap dengan pendekatan segmentasi industri, misalnya dimulai dari sektor semen atau air minum, untuk mengukur dampak kebijakan terhadap logistik industri.

Dari sisi transportasi rel, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyatakan kesiapan KAI menyambut kebijakan Zero ODOL. Ia melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan angkutan logistik berbasis kereta api, khususnya di Pulau Jawa, guna menekan biaya logistik nasional. Target KAI adalah mencapai 69 juta ton angkutan barang, dengan tantangan utama berupa pembangunan ekosistem transportasi logistik yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Dengan dukungan dari pemerintah, dunia usaha, dan BUMN transportasi, roadmap Zero ODOL dipandang sebagai langkah penting untuk menciptakan sistem logistik nasional yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan menjelang tahun 2026.