Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari berbagai lembaga internasional dan otoritas domestik menunjukkan tren pemangkasan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri, yang diperparah gelombang PHK, membuat pertumbuhan konsumsi sulit terdongkrak. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan BI kompak memperkirakan laju ekonomi Indonesia tahun depan di bawah 5 %, lebih rendah dari target optimistis pemerintah sebesar 5,2 %. OECD, dalam laporan Eco-nomic Outlook edisi Juni 2025, menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan dari 4,9 % jadi 4,7 %, yang merupakan kali kedua dalam tahun berjalan setelah Maret lalu OECD memangkas proyeksi 2025 dari 5,2 persen ke 4,9 %. OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman, yang berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta.

Pelemahan harga komoditas dan memanasnya tensi perdagangan global turut membebani ekspor Indonesia. Dua bulan sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 % menjadi 4,7 % untuk 2025 dan memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,8 % hingga 2027. Bank Dunia menyebut penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan global dan hambatan struktural domestik menjadi faktor utama perlambatan pertumbuhan. IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 % dalam World Economic Outlook edisi April 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang menurun signifikan dari 3,6 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, proyeksi dari sejumlah lembaga internasional lebih realistis ketimbang target pemerintah. (Yoga)

KPK pada Kamis (5/6) sore di Jakarta mengumumkan penetapan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di lingkungan Kemenaker sepanjang 2019-2024, sebanyak Rp 53,7 miliar. Satu tersangka merupakan staf ahli menteri dan praktik ini dilakukan pejabat serta pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Praktik ini telah berlangsung sejak 2012. Selain menelusuri aliran uang dan keterlibatan pihak lain, KPK mempertimbangkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna mempermudah pemulihan aset negara. Pada Kamis, Menaker, Yassierli mengungkap, beberapa proses layanan di Kemenaker rentan korupsi, suap dan gratifikasi, yaitu pengurusan RPTKA, pendirian perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pendirian audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatankerja (SMK3), serta sertifikasi kompetensi. Semua layanan diberikanlangsung Kemenaker.

Apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, risikonya ialah penyalahgunaan wewenang. ”Kami sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPK yang terus diperbarui. Kami minta KPK melakukan supervisi. Saya ingin ada perbaikan proses layanan,” tuturnya. Yassierli menyebut  temuan korupsi tak sesederhana laporan inspektorat jenderal. ”Temuan tidak sesederhana datang dari laporan inspektorat jenderal Kemenaker. Itu (korupsi, suap, gratifikasi) adalah sesuatu yang bisa terjadi setiap saat. Kami berupaya lebih antisipatif,” ucapnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Sabtu (7/6) di Jakarta, berpendapat, khusus proses pengurusan RPTKA, terbuka peluang penyimpangan yang besar. Pejabat atau siapa pun yang bertugas di pengurusan itu memiliki kewenangan besar untuk meloloskan atau tidak izin mempekerjakan tenaga kerja asing. (Yoga)

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda merasa dianaktirikan karena insentif transportasi tidak menyentuh angkutan umum berbasis jalan raya. Padahal, ditengah beban pajak dan animo masyarakat yang berkurang, bantuan semakin dibutuhkan. Jika terus dibiarkan, pengusaha bus berisiko gulung tikar satu per satu. Data Organda menunjukkan, okupansi penumpang bus menyusut 22 % pada semester I tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini dinilai anomali di tengah libur panjang akhir pekan (long weekend) yang sering diadakan. Momentum libur itu tidak diikuti kenaikan bagi penumpang bus antar kota/antar provinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) dan pariwisata (carter). Organda menyayangkan paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menyambut libur sekolah pada medio 2025 hanya diberikan pada moda transportasi kereta api, pesawat dan kapal laut.

Walau ada diskon tarif tol, stimulus itu menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap pengguna transportasi umum berbasis jalan raya. Masyarakat juga tak didorong menggunakan transportasi umum, padahal lebih dari 2 juta orang terlibat langsung sebagai pekerja. ”Kalau liburan Juni-Juli ini tak ada perubahan signifikan, (perusahaan otobus/PO) akan bertumbangan satu per satu,” kata Ketua Bidang Angkutan Orang Organda Kurnia Lesani Adnan, Minggu (8/6). Organda juga telah mengajukan permohonan tarif tol khusus angkutan umum sejak 2017 agar diberi keringanan. Namun, tak direspons sama sekali oleh pemangku kebijakan terkait. Pada saat yang sama, Organda juga berhadapan dengan kendaraan ilegal alias angkutan ”gelap” yang tak kunjung ditindak pemerintah. (Yoga)

Saat sesi temu media bertajuk ”Ngopi Bareng Komdigi”, Kamis (5/6) di Jakarta, Menkomdigi, Meutya Hafid mengatakan, sejumlah investor sistem komunikasi kabel laut atau SKKL akan masuk ke Indonesia. Meta dan Google, misalnya. Kedua perusahaan raksasa teknologi (big tech) asal AS itu, berencana menambah investasi SKKL melewati Indonesia. Kemenkomdigi sedang berdiskusi dengan keduanya untuk mengetahui berapa panjang tambahan kabel. ”Kami masih dalam proses negosiasi dan persuasi dengan mereka. Mereka mempertimbangkan menambah dan berkomitmen untuk itu,” ujarnya. Selain membahas soal investasi SKKL Meta dan Google, juga menyebut mengenai pentingnya terus mendorong kenaikan daya saing digital. Dari aspek infrastruktur digital, pola pembangunan tidak harus condong menggunakan anggaran pemerintah, tapi berkolaborasi dengan swasta.

 Pemerintah terbuka pada investasi luar, seperti yang dilakukan Meta dan Google. ”Karena keterbatasan anggaran pemerintah, pendekatan pembangunan kini lebih mengandalkan partisipasi swasta, baik dalam maupun luar negeri,” katanya. Lagi pula, ia menilai kondisi geografis Indonesia membutuhkan kombinasi pendekatan pembangunan infrastruktur. Dari udara, Indonesia butuh satelit geostasioner dan orbit rendah (low orbit satellite). Saat ini, Indonesia telah memiliki Satelit Republik Indonesia (Satria-1). Walau secara kapasitas masih cukup, Kemenkomdigi mengkajike mungkinan penambahan satelit baru, bisa lewat satelit geostasioner atau orbit rendah, seperti Starlink Elon Musk yang sudah beroperasi dan Kuiper (satelit orbit rendah milik Amazon) yang segera masuk Indonesia. (Yoga)

Dalam kondisi panen melimpah, harga beras di sejumlah daerah di Jatim justru malah naik. Kondisi ini membuat masyarakat terbebani. Ironisnya, petani tak ikut menikmati kenaikan harga beras, karena umumnya telah menjual stok gabah untuk menyiapkan produksi musim tanam padi saat ini. Petani berharap agar pemerintah tak lantas tergoda untuk mengekspor beras. Walakin, pemerintah mengklaim Perum Bulog memiliki cadangan beras hingga 3,7 juta ton. Petani lebih berharap, pemerintah dapat menstabilkan harga beras terlebih dahulu. Sebab, seperti masyarakat umumnya, kini petani juga ikut membeli beras karena stok gabah yang dimiliki telah dijual pada musim panen lalu. Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Pemprov Jatim per Minggu (8/6) menunjukkan, harga rata-rata beras medium di 38 kabupaten/kota mencapai Rp 12.566 per kg.

Untuk beras premium, rata-rata harga Rp 14.667 per kg. Padahal, pertengahan Mei lalu, harga beras medium masih tercatat Rp 12.448 per kg dan beras premium Rp 14.483 per kg. Kenaikan paling tajam terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Selama empat hari terakhir, beras kelas medium naik dari Rp13.250 menjadi Rp 13.500 per kg. Sementara, harga beras premium naik Rp 1.000 per kg dari Rp 15.250 menjadi Rp 16.250 per kg. Padahal, jumlah produksi gabah kering panen (GKP) di Jatim pada Januari-Juni 2025, meningkat dari 6.684.299 ton menjadi 7.529.028 ton atau naik 12,64 %. Produksi gabah kering giling (GKG) pun naik dari 5.559.415 ton menjadi 6.261.989 ton. Adapun produksi beras meningkat dari 3.210.118 ton menjadi 3.615.707 ton dalam periode yang sama. (Yoga)

Suasana libur panjang hari raya Idul Adha 1446 Hijriah, yang bersambung dengan akhir pekan dan cuti bersama, cukup terasa di simpang empat Kampung Heritage Kayutangan, Malang, Jatim, Minggu (8/6). Sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya di pusat Kota Malang, denyut wisatawan terasa di Kota Batu, 20 km di sisi barat. ”Cukup banyak wisatawan yang datang. Pada libur panjang Idul Adha ini tingkat hunian hotel rata-rata 52 persen,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi. Selain kunjungan pelancong, pelaku wisata, khususnya hotel dan restoran, di Batu tengah mendapat angin segar setelah Mendagri, Tito Karnavian memperbolehkan pemda menggelar kegiatan di hotel dan restoran. ”Kami menyambut baik kebijakan Mendagri terbaru dengan memperbolehkan instansi pemerintahan kembali menggelar rapat di hotel,” kata Sujud.

Kebijakan itu akan sedikit mendongkrak pendapatan dan hunian hotel yang terpuruk selama semester I-2025. Setidaknya, langkah yang ditempuh Mendagri membuat pendapatan hotel tidak terpaut jauh disbanding pendapatan periode yang sama tahun 2024. Pendapatan hotel di Batu pada semester I-2025 turun hingga 20 % dibanding tahun lalu. Begitu pula okupansi rata-rata harian, yang turun dari 60 % pada 2024, jadi hanya 40 %. Menurut Sujud, penurunan pendapatan hotel dan restoran tak hanya dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, tapi juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang lesu. Sumber penghasilan hotel dan restoran di Batu dari unsur pemerintahan hanya 30 %, sedangkan 20 % dari perusahaan dan swasta, 30 % dari wisatawan dan 20 % dari unsur lain. (Yoga)

Stimulus transportasi yang diluncurkan pemerintah selama libur sekolah pertengahan tahun menjadi langkah strategis untuk mendorong konsumsi domestik dan memperkuat daya beli masyarakat. Insentif berupa diskon tarif pada moda transportasi darat, laut, dan udara diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberikan efek berganda bagi sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi di daerah.

Tokoh penting dalam dinamika ini adalah pelaku usaha transportasi, yang menyambut baik kebijakan tersebut, meskipun mereka menyoroti sejumlah tantangan seperti tingginya beban operasional dan kurangnya dukungan fiskal yang konsisten. Mereka menilai bahwa stimulus ini menunjukkan pengakuan pemerintah atas peran krusial sektor transportasi dalam menjaga konektivitas dan distribusi ekonomi nasional.

Namun demikian, agar stimulus ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, para pengamat menegaskan perlunya reformasi struktural secara simultan. Ketidakseimbangan tarif, tingginya biaya operasional, serta kebijakan fiskal yang belum holistik perlu dibenahi untuk memastikan sektor transportasi mampu pulih dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, kebijakan ini merupakan langkah awal yang positif, namun keberhasilannya sangat tergantung pada keberlanjutan insentif dan perbaikan mendalam di tataran struktural.

Penetapan total 27 hari libur nasional dan cuti bersama oleh pemerintah pada 2025 memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak khawatir produktivitas nasional menurun, sementara lainnya berharap hari libur dapat mendorong konsumsi melalui aktivitas pariwisata dan belanja. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan deflasi dalam tiga bulan terakhir, mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat meskipun libur panjang telah berlangsung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah bahwa deflasi menandakan penurunan daya beli, dan menegaskan bahwa hal tersebut lebih disebabkan oleh intervensi harga dari pemerintah, seperti subsidi pangan dan transportasi. Pemerintah pun menggulirkan lima stimulus besar, termasuk diskon tarif transportasi, bantuan pangan, subsidi upah, hingga potongan iuran jaminan sosial, dengan total anggaran triliunan rupiah. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari pelaku usaha, khususnya di sektor transportasi, meski mereka tetap menyoroti beban operasional dan ketidakseimbangan fiskal.

Kritik juga muncul terhadap tingginya jumlah masyarakat yang memilih liburan ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun stimulus digelontorkan, multiplier effect terhadap ekonomi dalam negeri belum optimal karena daya saing destinasi wisata lokal masih tertinggal dalam hal kenyamanan dan biaya.

Oleh karena itu, meskipun stimulus jangka pendek dan hari libur panjang dimaksudkan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan berbenah di sektor pariwisata domestik agar momentum libur panjang benar-benar berdampak pada perputaran ekonomi nasional, bukan justru menyalurkan konsumsi ke luar negeri.

Pada paruh pertama tahun 2025, pasar saham Indonesia—terutama saham perbankan berkapitalisasi besar—mengalami tekanan dari aksi jual signifikan oleh sejumlah hedge fund global, seperti JP Morgan, Blackrock, Vanguard Group, dan FMR LLC. Total aksi jual bersih investor asing tercatat mencapai Rp 49,89 triliun, meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tumbuh tipis sebesar 0,47% secara YtD.

Penurunan peringkat saham Indonesia oleh Morgan Stanley (MSCI) dari equal weight menjadi underweight turut memperlemah kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia. Dampaknya terlihat jelas pada saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI), di mana JP Morgan mengurangi kepemilikannya sebesar 53% dan FMR LLC sebesar 43,14% dalam setahun terakhir. JP Morgan juga menurunkan rekomendasinya untuk BBRI menjadi netral, mengutip masalah kualitas aset akibat kredit Kupedes.

Namun demikian, manajemen BBRI yang dipimpin oleh Hery Gunardi bergerak aktif memulihkan kepercayaan investor global, termasuk dengan mengikuti acara US Investor Meeting di kantor pusat JP Morgan, New York. Hery memaparkan strategi lima tahun ke depan BBRI, yang meliputi transformasi dari sisi pendanaan, peningkatan dana murah dari segmen konsumer dan UKM, serta penguatan penghimpunan DPK dari sektor wholesale banking.

Dari sisi regulator, Direktur Utama BEI Iman Rachman juga proaktif menjumpai investor institusi di Hong Kong untuk menarik kembali minat investasi terhadap saham-saham domestik.

Sementara itu, Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, tetap optimis terhadap prospek jangka panjang sektor perbankan Indonesia. Ia merekomendasikan beli untuk saham BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, dan akumulasi beli untuk BRIS.

Meskipun aksi jual hedge fund global memberi tekanan terhadap saham-saham perbankan Indonesia, langkah proaktif dari pihak regulator dan manajemen emiten seperti BBRI menunjukkan upaya nyata dalam mengembalikan kepercayaan pasar. Tokoh kunci dalam dinamika ini adalah Hery Gunardi (BBRI), Iman Rachman (BEI), dan Nafan Aji Gusta (Mirae Asset).

Sektor otomotif nasional masih menghadapi tekanan berat akibat kondisi makroekonomi domestik dan global yang belum stabil. Sepanjang kuartal I-2025, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penurunan penjualan mobil sebesar 4,8% dan roda dua sebesar 3% secara tahunan. Analis Jason Sebastian dari Samuel Sekuritas Indonesia menilai, prospek sektor ini hingga akhir 2025 masih suram, utamanya karena lemahnya daya beli masyarakat dan pertumbuhan PDB yang rendah.