Sentimen positif yang akan mendukung emiten properti di Indonesia selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah merencanakan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5% untuk jangka waktu satu hingga tiga tahun. Selain itu, program pembangunan tiga juta rumah per tahun diharapkan dapat meningkatkan daya beli properti melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mendapatkan respons positif atas rencana aksi korporasi melalui penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak 5 miliar saham baru dengan dana yang diharapkan mencapai Rp 4,5 triliun. Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas Indonesia menilai rights issue ini akan memperbaiki rasio utang TOWR, meskipun laba bersih per saham akan turun. Christofer Konjongian dari Sucor Sekuritas memperkirakan bahwa pelunasan utang dengan dana rights issue akan menurunkan net gearing dan meningkatkan marjin bersih pada 2025, meskipun laba bersih per saham akan berkurang.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, UMKM yang digawangi generasi Z di Cirebon, Jabar, mampu mengekspor furnitur rotan. Meski tak mudah, kisah ini menunjukkan anak muda bisa ikut membangkitkan industri rotan domestik. Abdullah Fikri Ashri Rana Azizah (26) masih sibuk bergelut dengan persiapan ekspor produk rotan, Senin (21/10) sore. Ia bahkan tak sempat mengangkat ponselnya yang terus berdering. Ia hanya sempat membalas pesan. ”Besok ada stuffing (pemuatan barang) untuk ekspor,” kata Rana. Ekspor ke Perancis itu dilakukan PT Masagena Maruarar Salawasna dengan jenama (brand) Molja Furniture. Molja diambil dari penyebutan kata mulia. Molja dalam bahasa Swedia artinya petarung. Rana adalah salah satu pendiri sekaligus pemilik perusahaan furnitur itu. Produk yang diekspor berupa sofa bed berukuran panjang 200 cm, lebar 93 cm, dan tinggi 76 cm.

Produk itu berupa anyaman rotan berwarna krem dengan sofa putih di atasnya. Ia tak menyebut jumlah item-nya. Menurut rencana, satu kontainer berukuran besar atau 45 high cube akan diekspor ke Perancis pada Selasa (22/10). ”Kapalnya berangkat 25 Oktober,” ucap Rana. Ekspor kali ini merupakan yang ketiga pada tahun 2024. Sebelumnya, September lalu, Molja mengirim tiga container ukuran 20 kaki ke Perancis. Bagi Molja, ekspor ke negara yang dikenal sebagai pusat mode dunia ini sudah ketujuh kali sejak 2023. Total yang diekspor mencapai lebih dari 18 kontainer. Setiap container berisi puluhan produk. Nilai produk setiap kali ekspor pun mencapai ratusan juta rupiah. ”Kalau sudah deal (setuju), kami bisa ekspor ke Slowakia, AS, dan Malaysia. Nilai per order 10.000 USD,” ucapnya. (Yoga)

Cita-cita swasembada pangan pemerintahan baru sangat mungkin dicapai. Pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikedepankan. Prioritas Prabowo setelah menjabat presiden pada Minggu (20/10) adalah swasembada pangan, energi, dan merealisasikan program makan bergizi sekali sehari. Hal tersebut disampaikan dalam pidato awal jabatannya sebagai presiden pada Sidang Paripurna MPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu. Pidato disampaikan usai Prabowo bersama Gibran mengucapkan sumpah janji dan jabatan sebagai presiden-wapres periode 2024-2029 (Kompas.id, 20/10/2024).

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan telah mencanangkan agar Indonesia segera berswasembada pangan, yang harus direalisasikan dalam waktu cepat. ”Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu segera kita harus mencapai ketahanan pangan,” katanya. Pemerintah baru sebaiknya mendasarkan cita-cita swasembada pangan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai.

Revolusi Hijau bisa menjadi contoh peningkatan produksi pangan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah pertama, yaitu menyediakan SDM yang memadai. Pemerintahan Orde Baru melakukan langkah ini dengan mengirim orang-orang terbaik untuk studi pangan di luar negeri. Dalam perencanaan swasembada, pemerintah sebaiknya mengikutsertakan peneliti untuk menentukan lahan yang tepat, perlakuan terhadap lahan, dan menerapkan mekanisasi pertanian, mulai dari penanaman sampai panen. Di samping itu, tentu aspek perubahan iklim, sosiologi, dan juga komunikasi harus diadopsi agar pertanian pangan untuk mencapai swasembada tidak mengalami masalah. (Yoga)

Kabinet Merah Putih. Demikian Presiden Prabowo menyebut kabinet periode 2024-2029. Untuk Menkeu, Prabowo kembali memercayakannya kepada Sri Mulyani, sosok yang populer di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi. ”Walau saya tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kalau Menkeu dijabat Sri Mulyani, saya bisa tenanglah. Setidaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja dalam lima tahun ke depan.” Demikian komentar warganet pada akun resmi Sri Mulyani di Instagram, 17 Oktober 2024. Komentar ini menanggapi status Sri Mulyani yang mengunggah foto dirinya bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo.

Komentar warganet di atas tidak unik. Tidak sedikit bahkan masyarakat yang mempersepsikan bahwa semua urusan ekonomi di bawah kewenangan menkeu. Sosok Sri Mulyani seolah dianggap sebagai jaminan mutu kabinet atau setidak-tidaknya bisa menjadi bantalan performa kabinet. ”Turut senang perekonomian negara kembali di bawah kepemimpinan Bu Sri. Semoga makin maju, makmur, dan adil,” kata seorang warga-net menanggapi unggahan Sri Mulyani terkait pelantikan di Istana Negara pada akun Instagram-nya, Senin (21/10). Namun, realitasnya tidak demikian. Kementerian-kementerian lain, sesuai fungsi dan tugasnya, punya peran strategis masing-masing. Hal ini merujuk pada proyeksi belanja negara pada APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun. Bagi dunia usaha, relevansi kementerian sektoral sangat terasa. (Yoga)

Pemerintah menargetkan transportasi massal terintegrasi berupa bus rapid transit di kawasan Bandung Raya, Jabar, beroperasi mulai tahun 2027. Pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pelaksana Harian Kadis Perhubungan Jabar, Ade Afriandi menyatakan, pengoperasian BRT di Bandung Raya bakal dilakukan setelah seluruh infrastruktur penopang dari 21 koridor yang ada terbangun. Transportasi massal itu nantinya bakal melayani kawasan Bandung Raya yang terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang.

”Peluncuran informasi BRT dan progres pembangunannya bakal dilakukan sejak awal tahun 2025. Saat ini, kami tengah membahas regulasi yang harus selesai akhir Oktober ini,” papar Ade seusai rapat koordinasi BRT Bandung Raya di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Senin (21/10). Menurut Ade, penyampaian informasi terkait BRT Bandung Raya penting dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dia menambahkan, keberadaan transportasi massal itu tidak serta-merta menghilangkan kemacetan lalu lintas, tapi diharapkan bisa memberi kenyamanan dan ketepatan waktu bagi pengguna. ”Hal yang lebih penting dibahas dalam rapat adalah upaya mengubah kultur masyarakat untuk menggunakan transportasi publik agar lebih efisien, bukan dalam konteks menghilangkan kemacetan, melainkan pelayanan yang terintegrasi, nyaman, dan tepat waktu,” ujarnya. (Yoga)

Polda Sumsel mengungkap kasus tambang batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim, Sumsel, dengan nilai kerugian negara mencapai setengah triliun rupiah. Pelaku ditangkap bersama sejumlah barang bukti aset yang total nilainya Rp 13 miliar. Direktur Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Bagus Suropratomo dalam konferensi pers di Markas Polda Sumsel, Palembang, Senin (21/10) mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari operasi pemberantasan tambang batubara ilegal di Dusun II Desa Penyandingan, Muara Enim, pada 5 Agustus 2024. Hasilnya, kepolisian menemukan lokasi tambang batubara ilegal dan tempat penampungan hasil tambang bersangkutan di area HGU PT Bumi Sawindo Permai serta masuk dalam area izin usaha pertambangan (IUP) PT Bukit Asam. Setelah itu, kepolisian mendalami kasus un- tuk memburu pemilik usaha penambangan ilegal tersebut.

Dari hasil penelusuran, kepolisian menangkap terduga pemilik usaha ilegal tersebut, yakni warga Desa Seleman, Muara Enim, berinisial BC (33). Ia ditangkap di salah satu apartemen di Jabar, 11 Oktober 2024, dini hari. Dari keterangannya, BC mengaku menambang ilegal sejak 2019. ”Potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal yang dilakukan tersangka mencapai 36 juta USD atau Rp 556,884 miliar,” ujar Bagus. Selain menangkap BC, kepolisian juga menyita barang bukti terkait usaha penambangan ilegal tersebut, antara lain sampel 5 ton batubara, 25 dokumen terkait penambangan, 4 dokumen gaji karyawan, dan 12 set seragam PT Bobi Jaya Perkasa, juga alat-alat yang digunakan dalam usaha ilegal tersebut, antara lain 1 buldoser, 3 ekskavator, 4 dump truck, 1 generator, dan 2 pompa air.

Kepolisian menyita aset bergerak dan tidak bergerak yang diduga dibeli BC dari hasil kejahatan tersebut. Aset-aset itu tergolong fantastis, antara lain empat rumah mewah yang tersebar di Muara Enim dan Palembang. Ada pula empat mobil mewah dengan nilai miliaran rupiah per unit, seperti mobil Land Cruiser keluaran terbaru dan dua mobil sport asal Jerman. BC dikenai pasal berlapis, yakni kegiatan penambangan tanpa izin dan pencucian uang atau penggunaan uang dari kegiatan ilegal. ”BC terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar akibat kegiatan penambangan tanpa izin tersebut. Sebaliknya, BC terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar karena pencucian uang,” kata Bagus. (Yoga)

Tak semua warga di Jakarta terdata. Kelompok marjinal di Pondok Labu, Jaksel, tidak punya dokumen kependudukan sehingga kehilangan akses pendidikan, kesehatan, hukum, dan bansos. Sejak 2018, Karni (48) tanpa lelah membantu pengurusan dokumen bagi warga miskin sekitar rumah kontrakannya di Jalan Pinang Kalijati, RT 011 RW 009, Pondok Labu. ”Tempat ini disebut Kampung Pemulung Pondok Labu karena banyak pemulungnya. Mereka pendatang dari sejumlah daerah, dari Jatim, Tangerang, Tegal juga ada. Mereka memulung botol dan kardus,” kata Karni, Kamis (17/10). Karni sudah tinggal di daerah tersebut selama 33 tahun. Di samping pemulung, warga kebanyakan bekerja sebagai sopir kendaraan material dan satpam. Karni menjalani harinya sebagai ibu rumah tangga sekaligus kader dasawisma sejak 2005.

Tugasnya mencakup pendataan warga, termasuk demografi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, ibu hamil, warga lansia, dan anak balita. Karni bertugas di wilayah 07 di RT 011 yang kini menangani 60 keluarga. Karni ikut sebagai sukarelawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), yang berdiri pada 2006, lembaga ini mengadvokasi masyarakat yang tidak memiliki akses pelayanan atau tergolong rentan administrasi kependudukan. Sejak itulah, Karni membantu mengurus dokumen kependudukan warga RT 011, seperti kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan kartu tanda penduduk (KTP). Banyak warga di RT-nya tidak memiliki dokumen tersebut. Ada yang tidak punya biaya pulang kampung untuk mengurus surat pindah atau tidak tahu baca tulis. Beberapa warga bahkan tidak mengurus karena tidak pernah hidup dalam sistem yang membutuhkan dokumen tersebut, seperti untuk menyekolahkan anak.

Selama 2018-2024, Karni sudah membantu mengurus 100 akta kelahiran serta beberapa KK dan KTP. Belum lama ini dia menolong salah satu warga lansia yang tidak punya KTP selama 30 tahun. Sekarang, Karni tengah mengadvokasi seorang anak perempuan 15 tahun yang hendak mengikuti ujian Paket A, tetapi terkendala lantaran nomor induk kependudukan (NIK)-nya ganda. Karni rela pergi pulang ke kantor-kantor pemerintah setempat selama berminggu-minggu. Ongkos operasionalnya ditanggung IKI, biasanya Rp 500.000 untuk satu ”proyek” pengurusan dokumen, namun, dia tidak sungkan beberapa kali merogoh kantong sendiri, misalnya membeli meterai. “Saya kasihan sama orang enggak ada dokumen. KTP kan perlu banget untuk mendaftar BPJS, terus NIK, KK, dan akta untuk anak daftar sekolah, terus KTP untuk ikut pemilu. Mereka juga enggak bisa dapat bantuan pemerintah,” tuturnya. (Yoga)

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mencanangkan sejumlah target yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Diantaranya pertumbuhan ekonomi 8%, swasembada pangan dan swasembada energi. Untuk mencapai target tersebut para menteri dalam Kabinet Merah Putih harus menyusun program kerja yang tepat, khususnya yang mampu menggenjot investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang diberi nama Kabinet Merah Putih dilantik setelah satu hari diumumkan, yakni Senin 21/10/2024). Kabinet beranggota 109 orang, terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, serta 59 wakil menteri. Adapun postur kementerian terdiri dari tujuh kementerian koordinasi, dan 41 kementerian bidang. Prabowo juga mengagendakan kegiatan pelatihan dan bimbingan di Akademi Militer Magelang sebagai pembekalan bagi para anggota kabinet dan penjelasan perihal program kerja prioritas pemerintah. (Yetede)

Memasuki kuartal terakhir tahun ini para bankir cukup percaya diri (pede) terhadap kinerja kredit yang diprediksi akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal III-2024. Pertumbuhan kredit tersebut terutama didorong oleh kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumtif. Hal ini terlihat dari Survei Perbankan yang dirilis oleh BI. Potensi peningkatan penyaluran kredit baru pada kuartal IV-2024 tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang sebesar 88,3%, lebih tinggi dibandingkan SBT 80,6% pada kuartal III-2024.

Pada kredit konsumsi, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit kepemilikan apartemen (KPA) masih menjadi prioritas utama diikuti oleh kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor (KKB). "Berdasarkan sektornya, prioritas penyaluran kredit baru pada kurtal IV-2024 tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran, diikuti sektor industri pengolahan, serta sektor perantara keuangan," tulis survei tersebut. Gubernur BI Perry Warjiyo juga tetap optimistis, fungsi intermediasi, dari sisi kredit tahun ini masih akan tumbuh dua digit, dan pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. (Yetede)