Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Bursa Targetkan Kenaikan Moderat di Tahun Depan

24 Oct 2024

Proyeksi moderat Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2025 dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Iman Rachman, Direktur Utama BEI, menyatakan bahwa BEI menargetkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham mencapai Rp 13,5 triliun per hari, meningkat dari target 2024 sebesar Rp 12,25 triliun. Target ini didasarkan pada asumsi penurunan inflasi dan suku bunga global serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai 8%.

BEI juga menargetkan pencatatan 66 perusahaan baru melalui IPO, dengan total 407 efek baru pada 2025. Iman optimis, meski mengakui adanya tantangan global dan domestik yang mungkin mempengaruhi pasar saham. Selain itu, BEI berharap jumlah investor baru bertambah 2 juta, sehingga total investor pasar modal Indonesia mencapai 16 juta pada akhir 2025.

Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst di Mirae Asset Sekuritas, menilai target BEI relatif moderat dan mudah dicapai, terutama mengingat tren positif RNTH dari tahun ke tahun. RNTH tertinggi tercapai pada 2022 dengan Rp 14,71 triliun per hari, meskipun turun menjadi Rp 10,75 triliun pada 2023.

Untuk 2025, BEI mengincar pendapatan Rp 1,78 triliun dan laba bersih Rp 275,02 miliar, didorong oleh peningkatan pencatatan efek dan jasa informasi yang diproyeksi naik 11% tahunan. Target ini merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB).

Ekonomi

Wajah Baru ACES Jadi Harapan Bisnis

24 Oct 2024

Prospek PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) setelah tidak melanjutkan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings, Ltd. Muhamad Heru Mustofa, Research Analyst Phintraco Sekuritas, menilai rebranding yang direncanakan ACES pada awal 2025 akan memengaruhi cash flow jangka pendek karena investasi awal yang signifikan, seperti promosi dan renovasi toko. Meski demikian, ACES memiliki cadangan kas kuat sebesar Rp 2,72 triliun, yang dapat mendukung proses ini.

Jocelyn Santoso, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, memperkirakan rebranding tidak akan menghambat pertumbuhan ACES, dengan proyeksi peningkatan penjualan sebesar 12% pada 2025 dan terus meningkat hingga 2027. Jocelyn mencatat, peningkatan free float saham menjadi 40,03% pada 2024, serta insentif pajak penghasilan badan yang lebih rendah, akan meningkatkan laba bersih ACES hingga Rp 1,32 triliun pada 2026.

Abyan H. Yuntoharjo, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menilai rebranding akan memperluas margin jangka panjang meski menghadapi potensi persaingan dari Ace Hardware International Holdings dan MR. DIY. Abyan memproyeksikan pendapatan ACES mencapai Rp 8,54 triliun pada 2024, dengan laba bersih Rp 890 miliar, tumbuh 16,49% yoy. Abyan merekomendasikan buy dengan target harga Rp 1.100, sementara Jocelyn menetapkan target harga Rp 950, dan Heru menyarankan hold atau trading buy dengan target Rp 975 - Rp 1.000 per saham.

Ekonomi

FDI Dibutuhkan untuk Mensupport Program Pertumbuhan Ekonomi 8%

24 Oct 2024

Sumber-sumber pertumbuhan baru mutlak diperlukan selain menjaga nyala sumber-sumber yang sudah ada (exixting) seperti manufaktur konsumsi rumah tangga, untuk menggapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun demikian, untuk menghadirkan sumber-sumber pertumbuhan baru itu, tabungan dalam negeri dinilai tidak mencukupi, sehingga nilai modal asing (foreign direct invesment/FDI) yang masuk ke Tanah Air harus dilipatgandakan. Sementara itu, agar modal langsung asing yang tertarik masuk ke Indonesia makin besar, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, diantaranya adalah efisiensi dan produktivitas investasi yang biasa diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah satu indikator tingkat efisiensi suatu perekonomian yang membandingkan investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) makin rendah nilai ICOR suatu negara, berarti tingkat efisiensi investasi perekonomiannya makin besar.

Ekonomi

Pemerintah Baru, Perdagangan dan Investasi Telah Terbentuk lengkap

24 Oct 2024

Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah terbentuk lengkap. Visi pemerintahan dibawah komando Presiden yang baru telah disampaikan, arahan kepada jajaran Menko, Menteri Mawen, pimpinan negara non-departemen, penasehat, utusan khusus dan perangkat lainnya juga disampaikan dengan gamblang. Pembekalan untuk pelaksanaan tugas kepemerintahn juga telah diberikan. Kini masyarakat dan kalangan bisnis menunggu bagaimana rencana dan strategi pemerintah periode 2024-2029 akan diterjemahkan kedalam langkah konkrit dan menghasilkan outcomes yang terukur. Apabila dapat dipadatkan sari-patinya, maka tekad pemerintah yang baru terbentuk ini mungkin cukup terwakili oleh satu kata: Resilience.

Baik di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya maupun pertahanan-keamanan, hal yang ingin diwujudkan adalah kemandirian. Sebagai bangsa besar yang merebut kemerdekaan berkat perjuangan anak-anaknya sendiri, untuk mewujudkan kemandirian bangsa ini. Hal yang perlu diingat adalah bahwa Indonesia tidak beroperasi dalam sebuah vakum yang terisolasi diri dari lingkungan sekitarnya. Sejatinya, tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang benar-benar mandiri dan dapat mengisolasi diri dari hubungannya dengan negara atau bangsa lain: memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Dalam konteks perdagangan, pemenuhan kebutuhan ini lazimnya dilakukan melalui pertukaran barang dan jasa melintasi batas-batas negara dan bentuk suatu pola tertentu. (Yetede)

Ekonomi

Penurunan Daya Beli Masyarakat Menjadi Urusan Pemerintah

24 Oct 2024

Persoalan daya beli masyarakat kelas menengah akhir-akhir ini perlu menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendapatkan penanganan. Sebab, kelas menengah selama ini dianggap sebagai pilar utama pereokonomian nasional. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35% dari total penduduk Indonesia, dengan proporsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Namun porsi kelas menengah mulai mengalami penurunan sejak pandemi covid-19, dari 57,33 juta (21,45%) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13%) pada Maret 2024. Sementara itu, jumlah menuju kelas menengah meningkat dari 128,85 juta (48,20%) menjadi 137,50 juta (49,22%). Kelompok kelas menengah mencakup masyarakat dengan pengeluaran berkisar Rp2.040.262 mencapai Rp9.909.844 per kapita per bulan pada 2024. Jumlah itu ditentukan oleh standar Bank Dunia soal kelas menengah dengan perhitungan 3,5-17 kali garis kemiskinan suatu negara. (Yetede)

Ekonomi

Kredit dan Efisiensi Topang Laba Bersih BCA Tumbuh 12,77%

24 Oct 2024

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara konsolidasi mencatatkan pertumbuhan total kredit sebesar 14,52% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp877,11 triliun pada kuartal III-2024. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari industri tersebut menjadi penopang pertumbuhan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemiliki sebesar 12,77% (yoy) menjadi Rp41,07 triliun. Bank bersandi saham BBCA ini membukukan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 9,5% (yoy) menjadi Rp 61,08 triliun pada sembilan bulan pertama 2024. Pendapatan selain bunga naik 13,5% (yoy) menjadi Rp 19 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 7% (yoy). Total pendapatan operasional mencapai Rp80,1 triliunn, naik 10,4% (yoy). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja mengatakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba bersih dua digit, diantaranya dari sisi kredit, terutama kredit korporasi yang meningkat 15,5% (yoy) mendorong peningkatan NII. (Yetede)

Ekonomi

Warisan Kebingungan Pemerintah Soal Sektor Perumahan

24 Oct 2024

SALAH satu masalah pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto adalah penyediaan rumah murah bagi rakyat. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah bagi rakyatnya.

Lalu bagaimana kinerja Jokowi selama 10 tahun di sektor perumahan? Pada 20 Mei 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Tapera dikelola Badan Pengelola (BP) Tapera yang merupakan peleburan Badan Pertimbangan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil. Untuk mempercepat capaian itu, pemerintah meluncurkan Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015, ketika angka kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta unit.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun ini, target PSR mencapai 1.042.738 unit. Namun, hingga Juli 2024, realisasinya baru mencapai 617.622 unit atau 59,23 persen dari target. Jumlah itu meliputi 484.119 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 133.503 unit untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Awalnya Program Sejuta Rumah diharapkan dapat menekan backlog perumahan menjadi 6,8 juta dalam waktu lima tahun sejak 2015. Namun, setelah hampir 10 tahun, angka backlog, menurut Badan Pusat Statistik, justru naik menjadi 9,9 juta unit per 2023. Lantas apa saja tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo? (Yetede)

Ekonomi

Kabinet Baru yang Masih Bingung

24 Oct 2024

MESKI menteri lama, Agus Harmurti Yudhoyono mendapat jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dilantik ia berterus terang kepada wartawan belum tahu lokasi kantor barunya di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ketua Umum Partai Demokrat itu tak tahu alamat kantornya karena Kementerian Koordinator Infrastruktur merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ini juga belum saya ketahui secara pasti karena ini memang pos baru. Tidak hanya kementerian ini, tapi ada kementerian koordinator yang lain karena ini benar-benar baru,” kata Agus seusai pelantikan Kabinet Merah Putih—sebutan kabinet Prabowo—di Istana Kepresidenan, Senin, 21 Oktober 2024. Kementerian Koordinator Infrastruktur merupakan satu dari 20 kementerian dengan nomenklatur baru dalam kabinet Prabowo. Tapi Kementerian Koordinator Infrastruktur berbeda dengan sejumlah kementerian baru lain karena institusi ini tak memiliki cantolan dalam pemerintahan sebelumnya.

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih memiliki cantolan di lembaga asal, yaitu beberapa direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi kementerian yang serupa dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur adalah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat serta Kementerian Koordinator Pangan. Kabinet pemerintahan Prabowo terdiri atas 48 kementerian. Separuh dari kementerian itu merupakan hasil pemisahan dari beberapa kementerian. Institusi tersebut diisi oleh 48 menteri dan 55 wakil menteri. Para menteri itu dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024. (Yetede)

Ekonomi

Mitos Tentang Sri Mulyani

24 Oct 2024

Kabinet Merah Putih. Demikian Presiden Prabowo Subianto menyebut kabinet periode 2024-2029. Siapa menempati posisi apa sudah jelas. Presiden Prabowo telah mengumumkannya pada Minggu (20/10/2024) malam. Upacara pelantikan langsung dihelat Senin (21/10) pagi. Pada sektor ekonomi, entah bagaimana, perhatian publik secara umum selama ini seolah terpusat pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan seolah menjadi barometer kualitas kabinet. Bahwa Kementerian Keuangan, merujuk fungsi dan tugasnya, adalah sangat strategis, tidak terbantahkan. Linier dengan itu, sosok menteri keuangan yang strategis pun tidak terbantahkan. Untuk menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih, Prabowo kembali memercayakannya kepada Sri Mulyani Indrawati, sosok yang populer di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi.

”Walaupun saya tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kalau menteri keuangannya Ibu (Sri Mulyani), saya bisa tenanglah. Setidaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja dalam lima tahun ke depan.” Demikian komentar warganet pada akun resmi Sri Mulyani di Instagram, 17 Oktober 2024. Komentar ini menanggapi status Sri Mulyani yang mengunggah foto dirinya bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Komentar warganet di atas tidak unik. Tidak sedikit bahkan masyarakat yang mempersepsikan bahwa semua urusan ekonomi di bawah kewenangan menteri keuangan. Dan, sosok Sri Mulyani seolah dianggap sebagai jaminan mutu kabinet atau setidak-tidaknya bisa menjadi bantalan performa kabinet.

”Turut senang perekonomian negara kembali di bawah kepemimpinan Bu Sri. Semoga makin maju, makmur, dan adil,” kata seorang warganet menanggapi unggahan Sri Mulyani terkait pelantikan di Istana Negara pada akun Instagram-nya, Senin (21/10). Namun, realitasnya tidaklah demikian. Kementerian-kementerian lain, sesuai fungsi dan tugasnya, punya peran strategis masing-masing. Hal ini merujuk pada proyeksi belanja negara pada APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun. Sebagian besar kualitas belanja negara ditentukan oleh berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Sebab, mayoritas anggaran negara terdistribusi ke sana. Bagi dunia usaha, relevansi kementerian sektoral sangat terasa. Tak sekadar membelanjakan uang negara, kementerian-kementerian sektoral, terutama yang mengurusi perizinan dan menangani sektor yang produknya bisa diperdagangkan, adalah mitra pelaku usaha dalam kegiatan bisnis sehari-hari. (Yoga)

Ekonomi

DPR Masih Berkutat dengan Urusan internal lembaganya

24 Oct 2024

Hampir sebulan setelah dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat masih berkutat dengan urusan internal lembaganya. Selain menyusun jadwal rapat dan hari libur, para wakil rakyat juga mulai merancang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur urusan internal MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPR menyelesaikan susunan pimpinan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) pada Rabu (23/10/2024). Sejumlah komisi juga sudah mulai menggelar rapat. Namun, rapat-rapat digelar baru sebatas untuk membahas jadwal komisi. Salah satu AKD yang menggelar rapat adalah Komisi XIII yang diketuai Willy Aditya dari Fraksi Partai Nasdem. Setelah selesai mengesahkan pimpinan, Komisi XIII menggelar rapat untuk membahas jadwal dan mitra kerja yang akan dipanggil dalam waktu dekat.

Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal maraton memanggil sejumlah mitra kerjanya, seperti Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden. Komisinya ingin mengetahui tugas dan wewenang mereka mengingat ada perombakan wewenang dan pemecahan kementerian di pemerintahan baru. ”Apa yang menjadi domain kementerian dan lembaga tersebut akan kami cermati biar masing-masing bisa optimal dan tidak tumpang tindih satu dan lain,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu siang. Hal serupa dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Mereka langsung mengadakan rapat perdana untuk memastikan jadwal kegiatan Baleg DPR sampai 5 Desember 2024. Ini termasuk jadwal rapat dengar pendapat umum, pembentukan panitia kerja, dan hal lainnya. Revisi UU MD3 Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyampaikan, pihaknya sudah mengatur jadwal untuk membahas aturan yang bakal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang bakal dibahas pertengahan November. Selain itu, Baleg juga mulai merancang pembahasan UU MD3 agar masuk dalam Prolegnas jangka panjang tahun 2024-2029. Aturan tersebut memuat berbagai mekanisme penentuan pimpinan lembaga legislatif. Saat ditanya perihal inti pembahasan, Bob Hasan tak bisa menjelaskan banyak. ”Kami belum membaca secara menyeluruh. Tadi kami hanya menyusun agenda, ya, agenda ke depan ini,” katanya. Sebenarnya, wacana revisi UU MD3 berembus sejak Agustus lalu. Perubahan UU MD3 disebut-sebutakan membuat pemilihan pimpinan DPR periode 2024-2029 tak lagi seperti 2019, yakni partai pemenang pemilihan calon anggota DPR berhak menguasai kursi ketua DPR. (Yoga)