;
Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Kredit dan Efisiensi Topang Laba Bersih BCA Tumbuh 12,77%

24 Oct 2024
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara konsolidasi mencatatkan pertumbuhan  total kredit sebesar 14,52% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp877,11 triliun pada kuartal III-2024. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari industri tersebut menjadi penopang pertumbuhan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemiliki sebesar 12,77% (yoy) menjadi Rp41,07 triliun. Bank bersandi saham BBCA ini membukukan pendapatan bunga  bersih (net interest income/NII) sebesar 9,5% (yoy) menjadi Rp 61,08 triliun pada sembilan bulan pertama 2024. Pendapatan selain bunga naik 13,5% (yoy) menjadi Rp 19 triliun, ditopang kenaikan pendapatan fee dan komisi sebesar 7% (yoy). Total pendapatan operasional mencapai Rp80,1 triliunn, naik 10,4% (yoy). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja mengatakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba bersih dua digit, diantaranya dari sisi kredit, terutama kredit korporasi yang meningkat 15,5% (yoy) mendorong peningkatan NII. (Yetede)

Warisan Kebingungan Pemerintah Soal Sektor Perumahan

24 Oct 2024
SALAH satu masalah pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto adalah penyediaan rumah murah bagi rakyat. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah bagi rakyatnya. 

Lalu bagaimana kinerja Jokowi selama 10 tahun di sektor perumahan? Pada 20 Mei 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.  Tapera dikelola Badan Pengelola (BP) Tapera yang merupakan peleburan Badan Pertimbangan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil. Untuk mempercepat capaian itu, pemerintah meluncurkan Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015, ketika angka kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta unit. 

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun ini, target PSR mencapai 1.042.738 unit. Namun, hingga Juli 2024, realisasinya baru mencapai 617.622 unit atau 59,23 persen dari target. Jumlah itu meliputi 484.119 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 133.503 unit untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Awalnya Program Sejuta Rumah diharapkan dapat menekan backlog perumahan menjadi 6,8 juta dalam waktu lima tahun sejak 2015. Namun, setelah hampir 10 tahun, angka backlog, menurut Badan Pusat Statistik, justru naik menjadi 9,9 juta unit per 2023. Lantas apa saja tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo? (Yetede)

Kabinet Baru yang Masih Bingung

24 Oct 2024
MESKI menteri lama, Agus Harmurti Yudhoyono mendapat jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dilantik ia berterus terang kepada wartawan belum tahu lokasi kantor barunya di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ketua Umum Partai Demokrat itu tak tahu alamat kantornya karena Kementerian Koordinator Infrastruktur merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ini juga belum saya ketahui secara pasti karena ini memang pos baru. Tidak hanya kementerian ini, tapi ada kementerian koordinator yang lain karena ini benar-benar baru,” kata Agus seusai pelantikan Kabinet Merah Putih—sebutan kabinet Prabowo—di Istana Kepresidenan, Senin, 21 Oktober 2024.  Kementerian Koordinator Infrastruktur merupakan satu dari 20 kementerian dengan nomenklatur baru dalam kabinet Prabowo. Tapi Kementerian Koordinator Infrastruktur berbeda dengan sejumlah kementerian baru lain karena institusi ini tak memiliki cantolan dalam pemerintahan sebelumnya.

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih memiliki cantolan di lembaga asal, yaitu beberapa direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi kementerian yang serupa dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur adalah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat serta Kementerian Koordinator Pangan. Kabinet pemerintahan Prabowo terdiri atas 48 kementerian. Separuh dari kementerian itu merupakan hasil pemisahan dari beberapa kementerian. Institusi tersebut diisi oleh 48 menteri dan 55 wakil menteri. Para menteri itu dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024. (Yetede)

Mitos Tentang Sri Mulyani

24 Oct 2024
Kabinet Merah Putih. Demikian Presiden Prabowo Subianto menyebut kabinet periode 2024-2029. Siapa menempati posisi apa sudah jelas. Presiden Prabowo telah mengumumkannya pada Minggu (20/10/2024) malam. Upacara pelantikan langsung dihelat Senin (21/10) pagi. Pada sektor ekonomi, entah bagaimana, perhatian publik secara umum selama ini seolah terpusat pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan seolah menjadi barometer kualitas kabinet. Bahwa Kementerian Keuangan, merujuk fungsi dan tugasnya, adalah sangat strategis, tidak terbantahkan. Linier dengan itu, sosok menteri keuangan yang strategis pun tidak terbantahkan. Untuk menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih, Prabowo kembali memercayakannya kepada Sri Mulyani Indrawati, sosok yang populer di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi.

”Walaupun saya tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kalau menteri keuangannya Ibu (Sri Mulyani), saya bisa tenanglah. Setidaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja dalam lima tahun ke depan.” Demikian komentar warganet pada akun resmi Sri Mulyani di Instagram, 17 Oktober 2024. Komentar ini menanggapi status Sri Mulyani yang mengunggah foto dirinya bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Komentar warganet di atas tidak unik. Tidak sedikit bahkan masyarakat yang mempersepsikan bahwa semua urusan ekonomi di bawah kewenangan menteri keuangan. Dan, sosok Sri Mulyani seolah dianggap sebagai jaminan mutu kabinet atau setidak-tidaknya bisa menjadi bantalan performa kabinet. 

”Turut senang perekonomian negara kembali di bawah kepemimpinan Bu Sri. Semoga makin maju, makmur, dan adil,” kata seorang warganet menanggapi unggahan Sri Mulyani terkait pelantikan di Istana Negara pada akun Instagram-nya, Senin (21/10). Namun, realitasnya tidaklah demikian. Kementerian-kementerian lain, sesuai fungsi dan tugasnya, punya peran strategis masing-masing. Hal ini merujuk pada proyeksi belanja negara pada APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun. Sebagian besar kualitas belanja negara ditentukan oleh berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Sebab, mayoritas anggaran negara terdistribusi ke sana. Bagi dunia usaha, relevansi kementerian sektoral sangat terasa. Tak sekadar membelanjakan uang negara, kementerian-kementerian sektoral, terutama yang mengurusi perizinan dan menangani sektor yang produknya bisa diperdagangkan, adalah mitra pelaku usaha dalam kegiatan bisnis sehari-hari. (Yoga)

DPR Masih Berkutat dengan Urusan internal lembaganya

24 Oct 2024
Hampir sebulan setelah dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat masih berkutat dengan urusan internal lembaganya. Selain menyusun jadwal rapat dan hari libur, para wakil rakyat juga mulai merancang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur urusan internal MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPR menyelesaikan susunan pimpinan seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) pada Rabu (23/10/2024). Sejumlah komisi juga sudah mulai menggelar rapat. Namun, rapat-rapat digelar baru sebatas untuk membahas jadwal komisi. Salah satu AKD yang menggelar rapat adalah Komisi XIII yang diketuai Willy Aditya dari Fraksi Partai Nasdem. Setelah selesai mengesahkan pimpinan, Komisi XIII menggelar rapat untuk membahas jadwal dan mitra kerja yang akan dipanggil dalam waktu dekat.

Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal maraton memanggil sejumlah mitra kerjanya, seperti Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden. Komisinya ingin mengetahui tugas dan wewenang mereka mengingat ada perombakan wewenang dan pemecahan kementerian di pemerintahan baru. ”Apa yang menjadi domain kementerian dan lembaga tersebut akan kami cermati biar masing-masing bisa optimal dan tidak tumpang tindih satu dan lain,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu siang. Hal serupa dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Mereka langsung mengadakan rapat perdana untuk memastikan jadwal kegiatan Baleg DPR sampai 5 Desember 2024. Ini termasuk jadwal rapat dengar pendapat umum, pembentukan panitia kerja, dan hal lainnya. Revisi UU MD3 Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyampaikan, pihaknya sudah mengatur jadwal untuk membahas aturan yang bakal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang bakal dibahas pertengahan November. Selain itu, Baleg juga mulai merancang pembahasan UU MD3 agar masuk dalam Prolegnas jangka panjang tahun 2024-2029. Aturan tersebut memuat berbagai mekanisme penentuan pimpinan lembaga legislatif. Saat ditanya perihal inti pembahasan, Bob Hasan tak bisa menjelaskan banyak. ”Kami belum membaca secara menyeluruh. Tadi kami hanya menyusun agenda, ya, agenda ke depan ini,” katanya. Sebenarnya, wacana revisi UU MD3 berembus sejak Agustus lalu. Perubahan UU MD3 disebut-sebutakan membuat pemilihan pimpinan DPR periode 2024-2029 tak lagi seperti 2019, yakni partai pemenang pemilihan calon anggota DPR berhak menguasai kursi ketua DPR. (Yoga)

Nilai Transaksi Harian BEI pada 2025 ditargetkan Rp 13,5 Triliun

24 Oct 2024
Perusahaan penyelenggara pasar modal, Bursa Efek Indonesia atau BEI, menetapkan target kerja pada tahun 2025, antara lain nilai transaksi harian yang mencapai Rp 13,5 triliun. Mereka menetapkan strategi pertumbuhan selaras dengan proyeksi perbaikan kondisi ekonomi di tahun mendatang. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. RKAT 2025 antara lain membuat asumsi yang didasarkan pada kondisi makro, kebijakan ekonomi pemerintahan baru, serta potensi peningkatan dari sisi perusahaan tercatat dan investor pasar modal. ”Asumsi ini berdasarkan adanya tren penurunan inflasi dan suku bunga global, di mana The Fed telah menurunkan suku bunga 50 basis poin, dan diharapkan pada tahun depan akan menurunkan lagi.

Yang kedua adalah terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintahan baru, di mana target GDP (gross domestic product)-nya adalah 8 persen,” ujarnya dalam acara yang diselenggarakan secara daring, Rabu (23/10/2024). Asumsi RKAT 2025 menetapkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp 13,5 triliun dengan jumlah hari bursa sebanyak 242 hari. Target ini lebih tinggi dari RNTH yang ditetapkan untuk 2024 senilai Rp 12,25 triliun. Asumsi lain yang ditetapkan adalah jumlah pencatatan efek menjadi 407 efek dari 340 efek. Target itu terdiri dari 66 pencatatan efek antara lain berupa saham dan obligasi, serta pencatatan efek lainnya meliputi exchange traded fund (ETF), dana investasi real estate (DIRE), dana investasi infrastruktur, dan efek beragun aset (EBA), serta emisi waran terstruktur. Kemudian, target investor pasar modal baru sejumlah 2 juta investor baru. 

BEI secara umum menyusun 31 rencana kerja ditahun depan yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan meningkatkan pelindungan investor, penyediaan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan, serta penyempurnaan teknologi dalam sistem. ”Hal ini tentu saja memperhatikan perkembangan kondisi pasar dan berkoordinasi dengan OJK serta SRO terkait penyediaan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien,” kata Iman. Untuk mewujudkan ini, Iman melanjutkan, pihaknya akan selalu mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi rutin melalui jaringan distribusi BEI, termasuk media sosial dan untuk menarik investor, terutama investor ritel. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna pada kesempatan sama menyampaikan, sampai triwulan ketiga 2024, asumsi yang mereka buat untuk tahun ini banyak yang terlampaui meski banyak diterpa isu perlambatan ekonomi global dan dalam negeri, serta politik di tahun pemilu Indonesia. (Yoga)


Samarinda Berburu Mitra untuk Pariwisata dan Perdagangan

24 Oct 2024
Lewat forum pemerintah daerah se-Asia Pasifik di Zhengzhou, China, Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berburu mitra dari negara-negara lain. Kerja sama bidang pariwisata dan perdagangan menjadi sasaran utama. Pemkot Samarinda memilih dua fokus itu mengingat pendapatan asli daerah utamanya berasal dari sektor perdagangan dan jasa. ”Samarinda tidak ada sumber daya alam,” kata Hero Mardanus Satyawan, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, saat ditemui di Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan, China, Rabu (23/10/2024). Pemkot Samarinda hadir dalam The Second Session of the 2024 UCLG ASPAC Executive Bureau and the 2024 Council Meetings di Zhengzhou. Tema acaranya adalah ”Innovation-Driven Regional Collaboration: Building a Green, Digital, and High-Tech Urban Future”. Adapun UCLG ASPAC atau United Cities and Local Governments Asia-Pacific merupakan perhimpunan kota dan pemda level internasional di wilayah Asia Pasifik.

Organisasi ini jadi simpul komunikasi lebih dari 10.000 pemda di Asia Pasifik, mewakili 3,76 miliar penduduk atau lebih dari setengah populasi dunia. Sebanyak 70 pemda dari 13 negara hadir di Zhengzhou. Pemkot Samarinda datang tanpa wali kota mengingat Andi Harun cuti karena dalam pemilihan kepala daerah 27 November menjadi kandidat petahana. Ada pula Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Alwis Rustam. Hero mengakui, belum banyak atraksi wisata di Samarinda yang berkembang, salah satunya turisme kota yang dibelah Sungai Mahakam. Ia yakin, destinasi ini dapat berkembang lebih maju lagi lewat kerja sama promosi wisata. Sungai Mahakam jadi salah satu modal membangun pariwisata Samarinda. Salah satu daya tariknya adalah Festival Mahakam sebagai agenda tahunan pariwisata disana. ”Festival ini diadakan di sepanjang Sungai Mahakam dan menampilkan berbagai lomba budaya, olahraga air, serta parade seni,” ucapnya.

Pemkot Samarinda sudah mengajukan permohonan kerja sama dengan kota Xi’an di Provinsi Shaanxi, China, terkait tata kelola pariwisata. Adapun terkait logistik, Hero menyebut Samarinda berperan sebagai simpul logistik utama untuk distribusi barang dan jasa di enam kabupaten/kota di Kaltim, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Berau. Samarinda juga akan berkontribusi besar pada distribusi barang dan jasa untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Yoga)

Hadirnya Biskita di Kota Tangerang

23 Oct 2024

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ berkolaborasi dengan Pemkot Tangerang di Banten dan Kota Depok di Jabar untuk memperluas kebijakan pelayanan transportasi publik. Plt Kepala BPTJ, Suharto, Selasa (22/10) mengatakan, kehadiran Biskita di Kota Tangerang adalah program bantuan dari pusat untuk pengembangan angkutan umum berbasis bus dengan skema pembiayaan berupa pembelian layanan (buy the service). Program ini melayani wilayah yang belum terhubung dan memperkuat layanan yang sudah ada di Kota Tangerang. Selain Jakarta, Kota Tangerang juga merupakan salah satu kawasan di Jabodetabek yang dinilai mandiri menghadirkan layanan transportasi publik melalui BRT Trans Tangerang atau biasa disebut bus Tayo.

Kota Tangerang kini memiliki BRT empat koridor dan penyediaannya dikelola secara mandiri melalui APBD. Suharto menilai, Kota Tangerang menjadi rujukan dan barometer bagi kota lain untuk menyediakan layanan transportasi di wilayahnya secara mandiri. ”Langkah konkret dalam mendukung penyediaan layanan angkutan massal ini perlu diapresiasi dan harus didukung agar semakin memperkuat pelayanan transportasi Biskita serta jaringan dan integrasinya semakin kuat,” ujarnya. Langkah Pemkot Tangerang, selaras dengan UU No 22 Tahun 2009 yang mengamanatkan agar pemda wajib menyediakan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman. Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin dalam keterangan resmi mengatakan, dukungan BPTJ melalui Biskita sangat dibutuhkan. Pemkot Tangerang tidak bisa sepenuhnya mandiri menyelesaikan masalah terkait transportasi. (Yoga)


Hari Santri Nasional 2024

23 Oct 2024

Memperingati Hari Santri Nasional 2024, sejumlah santri asal Cirebon, Jabar, menaruh banyak harapan untuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Mereka berharap bisa lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan hingga kesetaraan. Harapan itu disampaikan sejumlah santri dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional di Balai Kota Cirebon, Selasa (22/10). Kegiatan itu dihadiri ratusan santri, ulama, dan pejabat pemerintah setempat. Sebagian besar peserta mengenakan kopiah, sarung, dan gamis. Fachry Kharudin (24), santri Pondok Pesantren Al-Fatih Kayuwalang, Cirebon, mengatakan, salah satu kekhawatiran santri adalah sulit mendapatkan pekerjaan memadai setelah dari pondok.

”Makanya, harapan saya, semoga santri mendapatkan akses untuk dunia pekerjaan,” ujarnya. Ia pun meminta pemerintah baru menggelar lebih banyak pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan santri. Fachry yang sedang kuliah di Jurusan Tadris Biologi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berharap mendapat keterampilan untuk menjadi guru setelah tamat di pondok. ”Kami mengharapkan agar pemerintahan yang baru sekarang lebih memperhatikan infrastruktur dan  prasarana pondok pesantren,” ucap Fachry. Menurut dia, masih ada sejumlah pesantren yang kekurangan ruangan atau bangunannya kurang memadai.

Farwah Fuadie (22), santri Pondok Pesantren Daarul Faa’iziin, Kota Cirebon, berharap pemerintahan yang baru bisa mewadahi dan memberdayakan para santri. ”Jadi, santri tidak hanya mengaji, tapi juga mendapat pelatihan tentang keterampilan bisnis dan sebagainya,” ujarnya. Menurut mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati ini, di pesantrennya sudah ada balai latihan kerja yang memberikan pelatihan tentang multimedia dan otomotif. Namun, pelatihan itu belum sering dan masih terbatas pesertanya. Ia berharap ada pelatihan khusus untuk membuat bisnis. ”Saya mau mencoba dunia bisnis. Jadi, kalau selesai di pondok, bisa buka usaha. Saya juga berharap santri yang perempuan bisa berkiprah di mana saja,” tutur Farwah. (Yoga)


Rumah Warga Miskin dari Lahan Sitaan

23 Oct 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, membicarakan kemungkinan menggunakan lahan sitaan dari koruptor untuk menyokong program Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah bagi masyarakat miskin. ”Tadi disampaikan permintaan beliau, dalam pelaksanaan pengadaan atau apa pun di dalam perumahan rakyat itu, kami akan dampingi,” kata Burhanuddin seusai pertemuan di Kejagung, Jakarta, Selasa (22/10). Terkait hal itu, kata Burhanuddin, pihaknya saat ini menguasai tanah atau lahan sitaan yang berasal dari kasus korupsi. Lahan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan perumahan rakyat. Setelah pertemuan itu, pihaknya akan mulai memetakan lokasi dan luas lahan sitaan tersebut.

Menurut Burhanuddin, pihaknya tidak hanya mendukung program perumahan rakyat dengan lahan sitaan, tetapi juga akan memberikan pendampingan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tak hanya itu, Kejaksaan juga akan mendukung penyusunan kebutuhan regulasi sebagai payung hukumnya, terutama dalam pembentukan perppu. ”Hari ini kami sudah memulainya dan insya Allah tak terlalu lama lagi ada kejelasan berapa hektar yang bisa kami serahkan kepada Bapak Menteri Perumahan,” ujar Burhanuddin. Maruarar menyampaikan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program untuk membangun jutaan rumah bagi masyarakat miskin, yang merupakan bagian dari 100 hari program Presiden Prabowo dengan bergotong royong membangun perumahan bagi rakyat. Dari pertemuan dengan Jaksa Agung itu, sebagian lahan sitaan diketahui berada di wilayah Jabotabek. (Yoga)