Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

BRICS Tinggalkan Dollar AS Sebagai Alat Transaksi

25 Oct 2024

Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2024 di Rusia semakin menunjukkan ambisi meninggalkan dollar AS. Kehadiran Menteri Luar Negeri RI Sugiono di KTT tersebut menandakan kehendak Indonesia dalam upaya itu. KTT di Kazan pada 22-24 Oktober 2024 itu menyepakati Deklarasi Kazan. ”Kami menugasi para menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk terus mempertimbangkan penerbitan mata uang lokal, perangkat pembayaran dan pembayaran,” demikian tercantum di poin 65 dalam deklarasi tersebut. Ada 134 poin dalam deklarasi itu. Selain soal sistem pembayaran lintas negara, dibahas pula isu geopolitik. Sebanyak 36 negara hadir dalam KTT di Kazan itu. Selain India dan China, ada pula Indonesia di daftar delegasi. Rusia sebagai tuan rumah mengundang Indonesia ke KTT itu. Sejak 2023, Indonesia disebut sebagai salah satu calon anggota potensial BRICS.

Walakin, sampai sekarang Indonesia belum kunjung menjadi anggota organisasi itu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut, Washington menggunakan dollar AS sebagai senjata. ”Bukan kami yang menolak menggunakan dollar AS. Namun, jika mereka tidak mengizinkan kami memakai (dollarAS), apa yang dapat kami lakukan? Kami terpaksa mencari alternatif,” katanya. Orang dan aneka badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain dilarang mengakses sistem kliring dollar AS. Larangan itu berarti orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara tidak bisa bertransaksi dalam dollar AS. AS dan sekutunya juga melarang Rusia dan sejumlah negara mengakses SWIFT. Sistem itu merupakan kanal pemrosesan transaksi pengiriman uang lintas bank dan lintas negara. AS dan sekutunya mengendalikan SWIFT.

Selain itu, AS dan sekutunya juga menyita aneka rekening dan aset dalam dollar AS. Aneka aset itu, antara lain, dimiliki orang dan badan usaha Rusia serta sejumlah negara lain. Ada aset bernilai ratusan miliar dollar AS milik or sekutunya. Larangan penggunaan dollar AS menjadi salah satu bentuk sanksi andalan AS kepada negara lain. Data penerima sanksi diperbarui berkala oleh Departemen Keuangan AS. Metode alternatif Banyak negara mendukung gagasan pembentukan sistem pengolah transaksi selain SWIFTdantidak menggunakan dollar AS. Sebab, tidak cuma Rusia yang jadi sasaran sanksi. Perdana Menteri India Narendra Modi menyambut setiap upaya mengintegrasikan keuangan anggota BRICS. Sementara Presiden China Xi Jinping mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dan keuangan sesama anggota BRICS. (Yoga)

Ekonomi

Ekonomi RI Stagnan 5 Persen pada 2025-2029

25 Oct 2024

Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024-2029 stagnan di kisaran 5 persen per tahun. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan bisa mencapai 8 persen di periode itu. Dalam laporan bertajuk ”World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats” yang dirilisRabu (23/10/2024), Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di kisaran 5 persen. Proyeksinya berturut-turut adalah 5,0 persen pada 2024 serta 5,1 persen pada 2025 dan 2029. Pada periode sama, defisit transaksi berjalan Indonesia diproyeksi oleh IMF akan melebar. Pada 2023, defisit transaksi berjalan adalah 0,3 persen terhadap PDB.

IMF memproyeksikan defisitnya akan melebar menjadi 1 persen pada 2024, 2 persen pada 2025, dan 1,4 persen 2029. Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan bahwa proyeksi yang dibuat IMF, baik yang terkait pertumbuhan ekonomi maupun defisit transaksi berjalan, merupakan realitas yang akan dihadapi jika Indonesia tidak segera melakukan transformasi ekonomi. ”Kalau kondisinya business as usual, di mana tidak ada upaya transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas, hampir pasti prediksi tersebut akan terjadi,” tulisnya dalam pesan singkat merespons pertanyaan Kompas, Kamis (24/10). Ekonom sekaligus Co-founder Paramadina Public Policy Institute Wijayanto Samirin menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi IMF mengalami stagnasi erat kaitannya dengan sejumlah tantangan struktural yang tengah dihadapi perekonomian nasional.

Menurut dia, sedikitnya terdapat tiga tantangan Kompas, Kamis (24/10). Namun, Wijayanto melihat peluang besar Indonesia melampaui proyeksi tersebut. Peluang tumbuh 6 persen masih mungkin di tahun-tahun akhir periode 2024-2029. Namun, hal ini menuntut kerja keras, perencanaan matang, dan dukungan dari dinamika ekonomi global Investasi Harapan utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah peran investasi walaupun ini tidak mudah. Investor dalam negeri saat ini sedang mempunyai masalah kapasitas keuangan dan ketersediaan sumber pendanaan. ”Akan tetapi, terkait investor asing, kita mempunyai permasalahan daya saing. Daya saing kita jauh di bawah negara tetangga sehingga kita bukan merupakan pilihan destinasi investasi berkualitas,” ujarnya. Adapun terkait defisit neraca berjalan, Wijayanto menilai proyeksi defisit transaksi berjalan Indonesia dari IMF, yang berada di kisaran 1-1,4 persen dari PDB untuk periode 2024-2029, sangat realistis, bahkan cenderung optimistis. (Yoga)

Ekonomi

Gaya Militer Prabowo dalam Kebijakan Fiskal

25 Oct 2024

Baru dilantik beberapa hari, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang militeristik sudah kentara terlihat, baik dari ucapan, gestur, maupun perencanaan beberapa kebijakan pembangunan. Strategi kebijakan pembangunan dan ekonomi ala militer yang sentralistis dinilai sulit berhasil, terutama di tengah kapasitas fiskal pemerintah pusat yang sudah sangat sempit. Salah satu pendekatan militer tersebut tampak dari penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan anak balita. Program tersebut menduduki prioritas teratas dan menjadi ”pertaruhan” Prabowo sampai-sampai dalam rapat kabinet perdana ia meminta menteri yang tidak setuju dengan program MBG untuk keluar dari pemerintahan.

Program MBG direncanakan dikoordinasi di bawah Badan Gizi Nasional yang dikepalai Dadan Hindayana, dosen IPB University, serta melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) lain. Program itu mulai dieksekusi per2Januari 2025. Sejauh ini, program tersebut dieksekusi oleh pemerintah pusat. Kebutuhan anggaran Rp 71 triliununtuk tahunpertama pelaksanaan pada 2025 sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran untuk implementasi program MBG secara penuh diestimasi mencapai Rp 400 triliun. Indonesianis yang merupakan Associate Professor di Australian National University Blane Lewis menilai, strategi penyelenggaraan kebijakan MBG yang sentralistis itu akan sulit berhasil di tengah ruang fiskal yang sudah sangat sempit. Meski anggaran di tahun pertama bisa ditekan, MBG adalah program yang bersifat tahun jamak (multiyears) sehingga di yakini akan membebani kapasitas fiskal hingga lima tahun kedepan.

”Program ini didesain sangat sentralistik sesuai gaya Prabowo yang cenderung top-down. Pemerintah pusat akan membayar untuk semua kebutuhan, demikian pula untuk pengaturan logistiknya. Ini memberi beban yang sangat berat untuk kondisi fiskal,” kata Blane dalam diskusi Global Seminar Series: Indonesia’s New Goverment-Economic Perspectives yang digelar secara daring oleh Australian National University, Kamis (24/10/2024). Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari India yang juga menjalankan program makan gratis serupa. Di India, program itu hanya memakan anggaran 6 miliar dollar AS per tahun, jauh lebih murah ketimbang program MBG Indonesia yang memakan 12 miliar dollar AS-30 miliar dollar AS per tahun. Salah satu sebab adalah strategi pembiayaan gabungan (cost-sharing) antara pemerintah pusat dan daerah di sana. (Yoga)

Ekonomi

Lender Investree Mengharapkan Pengembalian Dana

25 Oct 2024

Para investor alias lender PT Investree Radhika Jaya mengharapkan kepastian pengembalian dana atas kasus gagal bayar yang telah terjadi selama dua tahun terakhir. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan telah meminta Investree untuk membentuk tim likuidasi guna memenuhi hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak terkait. Sebagai perusahaan peer to peer lending atau fintech lending, Investree memiliki skema pembiayaan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) dalam satu platform digital. Sejak berdiri pada 2015, Investree telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 14,43 triliun. Christoper (32), pekerja swasta, masih menanti kepastian pengembalian dana Rp 154,6 juta yang disetorkannya ke Investree. Ia pertama kali mengenal platform tersebut pada 2018 dari informasi yang disebarkan teman-temannya.

”Awalnya uang yang saya tempatkan memang kembali dan saya dapat keuntungan dari situ. Cukup menjanjikan rasanya dibanding instrumen investasi lainnya. Lebih kurang total dana yang saya masukkan mencapai Rp 500 juta. Memasuki tahun 2020, mulai ada kendala pembayaran,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (23/10/2024). Sebagai salah satu pendana individu, Christoper memaklumi adanya keterlambatan pembayaran hasil pendanaannya tersebut. Namun, pada 2022, tampak mulai ada gelagat mencurigakan dari platform fintech lending tersebut. Ketika mengontak pihak Investree untuk meminta kepastian akan dana investasinya, Christoper selalu menerima jawaban yang sama, yakni terdapat masalah kontrak dan ia diminta menunggu penagihan dari Investree terhadap penerima pinjaman. Hingga 909 hari terlewati, Christoper tidak kunjung mendapatkan kepastian atas investasinya senilai Rp 154,6 juta.

Sejauh ini, Christoper bersama dengan para lender yang tergabung dalam sebuah grup merasa masih minim informasi lantaran alamat surat elektronik dan nomor telepon Investree tidak lagi aktif. Ia pun kini berpangku kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian kasus tersebut ”Saat ini, saya berharap uang saya bisa kembali. Harusnya ada likuidasi, penjualan aset atau sisa aset Investree yang dijual. Jangan sampai ini menjadi seperti kasus-kasus lain, misal Jiwasraya,” ujarnya. Christoper juga berharap pengusutan kasu Investree tidak lantas menjadi konflik kepentingan mengingat CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi pernah menjabat Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Adrian menduduki posisi tersebut pada periode 2020-2023. Tidak hanya Christoper, sejumlah lender Investree lainnya pun turut merasakan keresahan serupa. (Yoga)

Ekonomi

Jerat Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa

25 Oct 2024

Jerat Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa kian terasa. Indonesia perlu dana triliunan rupiah jika mengikutinya. Tak mengikuti pun sama. Potensi pemasukan triliunan rupiah bakal melayang. Tak hanya itu. Pemerintah RI khawatir Uni Eropa (UE) bisa mengakses data berharga atau rahasia negara. Data itu tak tergantikan, bahkan dengan triliunan rupiah sekalipun. Maju kena, mundur pun kena. Melalui Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR), UE mensyaratkan tujuh komoditas dan turunannya yang masuk pasar negara-negara anggotanya tidak terkait deforestasi. Sejumlah komoditas berikut turunannya itu adalah kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, karet, daging olahan, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Produk-produk itu harus melalui proses uji tuntas ketertelusuran berbasis geolokasi citra satelit dan pemosisi global (GPS). Tujuannya untuk membuktikan bahwa produk-produk itu tidak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021.

Saat ini, Komisi UE berencana menunda implementasi EUDR selama setahun. Jika disetujui Parlemen UE, aturan ini bakal berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan mulai 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil. Kementerian Pertanian menyebutkan, UE merupakan pasar ekspor yang cukup besar bagi Indonesia. Untuk produk turunan sawit saja, pasar UE mampu menyerap rerata 10 persen per tahun dari total ekspor komoditas-komoditas tersebut ke pasar global. Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Muhammad Fauzan Ridha, Rabu (23/10/2024), menjelaskan, pada 2023 total nilai ekspor produk turunan sawit ke pasar global mencapai 25,61 miliar dollar AS. Dari nilai tersebut, 10,2 persen merupakan pembelian pasar UE. ”Jika tidak bisa masuk pasar UE gegara tidak memenuhi persyaratan EUDR, Indonesia berpotensi kehilangan 2,17 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun-Rp 50 triliun per tahun,” kata Fauzan dalam diskusi publik.

”Waktu Tambahan untuk EUDR: Bagaimana Memperkuat Strategi Industri Sawit Berkelanjutan?” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta. Menurut Fauzan, hal itu akan menyebabkan neraca perdagangan pertanian defisit karena nilai ekspor sawit mendominasi sekitar 85 persen dari total nilai ekspor komoditas pertanian. Jika hal itu terjadi, cadangan devisa serta pendapatan bea masuk dan pungutan ekspor sawit Indonesia bisa terganggu. Indonesia bahkan berpotensi kehilangan pasar UE karena negara-negara di kawasan tersebut dapat mengalihkan pembelian ke negara produsen sawit lain, terutama Malaysia. Pasar UE juga dapat menyubstitusi minyak sawit dengan minyak nabati lain, seperti minyak biji bunga matahari, kedelai, dan rapeseed. E-STDB gratis Lalu bagaimana jika Indonesia mengikuti aturan UE? Tentu saja Indonesia juga bakal mengeluarkan dana triliunan rupiah. Salah satunya adalah untuk membiayai petani kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao mendapatkan surat tanda daftar budidaya secara elektronik (STDB). (Yoga)

Ekonomi

UU Deforestasi Eropa, Biaya Tinggi dan Resiko Kebocoran Data

25 Oct 2024

Jerat UU Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) kian terasa. Indonesia perlu dana triliunan rupiah mengikutinya. Jika tak mengikuti, potensi pemasukan triliunan rupiah bakal melayang. Pemerintah RI juga khawatir Uni Eropa (UE) bisa mengakses data berharga atau rahasia negara. Data itu tak tergantikan, bahkan dengan triliunan rupiah sekalipun. Melalui EUDR, UE mensyaratkan tujuh komoditas dan turunannya yang masuk pasar negara anggotanya tidak terkait deforestasi. Komoditas berikut turunannya itu adalah kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, karet, daging olahan, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Produk-produk itu harus melalui proses uji tuntas ketertelusuran berbasis geolokasi citra satelit dan pemosisi global (GPS) untuk membuktikan produk itu tak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021. Komisi UE berencana menunda implementasi EUDR selama setahun.

Jika disetujui Parlemen UE, aturan ini berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil. Kementan menyebut, untuk produk turunan sawit saja, pasar UE menyerap 10 % per tahun dari total ekspor di pasar global. Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Ditjen Perkebunan Kementan Muhammad Fauzan Ridha, Rabu (23/10) menjelaskan, pada 2023 total nilai ekspor produk turunan sawit ke pasar global 25,61 miliar USD, dimana 10,2 % merupakan pembelian pasar UE. ”Jika tak bisa masuk pasar UE gegara tak memenuhi persyaratan EUDR, Indonesia berpotensi kehilangan 2,17 miliar USD atau Rp 30 triliun-Rp 50 triliun per tahun,” kata Fauzan dalam diskusi publik ”Waktu Tambahan untuk EUDR: Bagaimana Memperkuat Strategi Industri Sawit Berkelanjutan?” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta.

Hal itu akan menyebabkan neraca perdagangan pertanian defisit karena nilai ekspor sawit mendominasi 85 % total nilai ekspor komoditas pertanian. Indonesia bahkan berpotensi kehilangan pasar UE karena negara di kawasan itu dapat mengalihkan pembelian ke produsen sawit lain, terutama Malaysia. jika mengikuti aturan UE, Indonesia bakal mengeluarkan triliunan rupiah untuk membiayai petani kelapa sawit, karet, kopi dan kakao mendapatkan surat tanda daftar budidaya secara elektronik (e-STDB). E-STDB merupakan bukti administrasi legal usaha perkebunan. E-STDB memuat data pekebun, lahan perkebunan, dan pemetaan lokasi perkebunan. Dalam pemetaan lokasi perkebunan, koordinat dan poligon turut dicantumkan. Fauzan menuturkan, saat ini pemerintah fokus mempercepat penerbitan e-STDB bagi petani terdampak EUDR, yang menyasar 7,9 juta petani.

”Menurut rencana, pemerintah akan menggratiskan biaya penerbitan e-STDB bagi petani. Dimana satu e-STDB Rp 370.000. Dengan begitu, total dana yang dibutuhkan Rp 2,92 triliun,” tuturnya. Tak hanya uang triliunan rupiah yang berpotensi hilang atau dikeluarkan demi memenuhi persyaratan EUDR. Data pribadi, bahkan data yang dinilai rahasia oleh negara, berpotensi dapat diakses UE. Melalui EUDR, UE berhak memverifikasi data perusahaan dan asal lahan komoditas untuk memastikan produk yang masuk tidak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021. Indonesia sedang bernegosiasi terkait akses data, termasuk kerahasiaan data geolokasi melalui e-STDB. Menurut Fauzan, pemerintah mengusulkan pemilihan data jika geolokasi dikaitkan dengan data pribadi khusus dan umum. (Yoga)

Ekonomi

Prabowo Ingin Kabinet Merah Putih Menjadi Super Team yang Solid

25 Oct 2024

Presiden Prabowo ingin menjadikan angggota kabinet yang telah dilantik pada Senin (21/10/2024) silam sebagai tim super (super team) yang solid sehingga bisa bekerja dengan cepat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ini adalah dengan memberikan pembekalan kepada mereka di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 25-27 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding ketika tiba di kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). "Jadi kita ingin membentuk super tim yang solid. Karena dengan solid inilah kerja kabinet bisa cepat. Jadi harapan Pak Prabowo seperti itu," ujar Abdul Kadir kepada awak media. Abdul Kadir menjelaskan moment pembekalan terhadap Kabinet Merah Putih juga ditujukan untuk membuat para menteri makin kompak dan akrab. "Kami tujuannya agar para menteri bisa saling kenal dan dekat," ucap politikus Partai PKB tersebut. Menurut Abdul Kadir, Prabowo memilih Akmil Magelang sebagai lokasi untuk pembekalan karena kita ini memiliki semangat perjuangan luar biasa. Ia juga menegaskan, para menteri siap menerima materi pembekalan di Akmil Magelang. (Yetede)

Ekonomi

LPS Mencatatkan Simpanan Kelas Kakap Mencapai Rp4.699,44 Triliun

25 Oct 2024

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan simpanan kelas kakap per September 2024 tumbuh 1,5% secara bulanan (month to month/mtm) mencapai Rp4.699,44 triliun. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi. Simpanan dengan tiering diatas Rp 5 miliar tersebut secara tahunan (yera on year/yoy) juga tumbuh 8,5%, namun dibandingkan dengan posisi Juni 2024 mengalami kontraksi 0,8%. Untuk tiering Rp2-5 miliar tercatat sebesar Rp 702,05 triliun tumbuh 0,5% (mtm) per September 2024. Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp 1-2 miliar mengalami pertumbuhan 4,3% (yoy) atau 0,3% (mtm) menjadi Rp 530,75 triliun hingga kuartal III-2024.

Setelah beberapa bulan sebelumnya simpanan jumbo menurun karena korporasi menarik dananya untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah (pilkada), sekarang dananya sudah kembali ke sistem perbankan. Disamping simpanan jumbo mengalami pertumbuhan, sebaliknya simpanan dengan tiering di bawah Rp 1 miliar mengalami penurunan secara bulanan. Seperti simpanan tiering Rp 500 juta sampai dengan Rp 1miliar terkontraksi 0,1% (mtm) menjadi Rp612,21 triliun, tapi secara tahunan tumbuh 6,4%. Berikutnya simpanan tiering Rp200-500 juta juga terkontraksi 0,1% (mtm) menjadi Rp 720,8 triliun. (Yetede)

Ekonomi

Pembentukan Badan Haji Bertentangan dengan Undang-Undang

25 Oct 2024

KEPALA Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Ruang Sidang I, gedung Kementerian Agama, Jakarta, dua hari lalu. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Pembahasan masih umum, belum terlalu teknis,” kata Irfan, Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Irfan hendak menyamakan persepsi soal penyelenggaraan ibadah haji. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah lantas memberi tahu bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah dimulai. “Persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan PHU sejak jauh-jauh hari,” ujar Irfan.

Irfan sengaja membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji satu hari setelah lembaga itu terbentuk. Badan Haji dan Umrah merupakan lembaga baru, yang diumumkan pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pada hari yang sama, Prabowo melantik Irfan sebagai kepala badan dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala badan. Keduanya merupakan politikus Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Prabowo. Menurut Irfan, tujuan pembentukan Badan Haji adalah agar pemerintah dapat berkonsentrasi meningkatkan keamanan dan kenyamanan ibadah haji.

Sejumlah kalangan menilai pembentukan Badan Haji itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pembentukan Badan Haji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebab, undang-undang ini mengatur bahwa urusan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. (Yetede)

Ekonomi

Keterbatasan Emisi Obligasi

25 Oct 2024

Penerbitan obligasi korporasi di tahun 2024 mengalami performa yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan ekspektasi awal. Meskipun ada penurunan suku bunga BI, korporasi lebih memilih untuk menahan diri dan tidak melanjutkan emisi surat utang. Hingga September 2024, total emisi hanya mencapai Rp93,4 triliun, jauh dari proyeksi awal yang mencapai Rp155,46 triliun. Menurut Pefindo, penyebab utama penundaan ini adalah suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan, serta persaingan ketat dari instrumen lain seperti SRBI.

Beberapa perusahaan, seperti PT PP (Persero) Tbk. dan PT Lautan Luas Tbk., memilih untuk melunasi utang yang jatuh tempo dengan dana internal alih-alih menerbitkan utang baru. Meskipun begitu, masih ada korporasi yang tetap berminat menerbitkan obligasi, seperti PT Indonesia Infrastructure Finance, yang melihat peluang dengan penurunan suku bunga. Tantangan yang dihadapi pasar surat utang korporasi tahun ini, termasuk kasus gagal bayar yang meningkat, membuat investor institusi menjadi lebih selektif.

Secara keseluruhan, kondisi pasar obligasi korporasi di tahun 2024 menunjukkan ketidakpastian dan kehati-hatian dari korporasi dalam menggalang dana.