Selama lima tahun ke depan Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq akan fokus mengimplementasikan ekonomi hijau dan menghadapi tantangan kondisi mutu lingkungan. Sementara Menhut Raja Juli Antoni akan fokus menjaga hutan dan memanfaatkan sumber dayanya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itu diutarakan dua menteri tersebut saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan dari Menteri LHK 2014-2024 Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Selasa (22/10). Pada awal sambutannya, Hanif menjelaskan alasan pemisahan Kementerian LHK, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pada kementerian masing-masing.

”Kementerian LH diharapkan jadi garda terdepan mengimplementasi- kan ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip-prinsip keberlangsungan,” ujarnya. Selain itu, Kementerian LH dibentuk sebagai upaya lebih responsif, strategis, dan fokus menghadapi tantangan kondisi mutu lingkungan. Upaya itu termasuk untuk menangani tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penumpukan berbagai limbah dan polusi. ”Kita semua berkeyakinan pelestarian lingkungan hidup menjamin daya dukung alam sehat untuk generasi mendatang. Karena itu, pemerintah menargetkan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target net zero emission, dan menurunkan jejak karbon,” katanya. (Yoga)

Mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun tidak mudah. Banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terkait ketersediaan lahan, regenerasi petani, redistribusi tanah, dan penyelesaian konflik agrarian terkait petani. Mewujudkan swasembada pangan, terutama beras, jagung, dan gula, merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo menyatakan swasembada pangan dapat terwujud paling lambat 4-5 tahun. Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman, Selasa (22/10) mengatakan, swasembada pangan, khususnya beras, dapat diwujudkan dalam 4-5 tahun ke depan. Namun, butuh sejumlah persyaratan yang saling terkait.

”Lahan untuk mencetak sawah baru dan menambah frekuensi tanam padi harus tersedia. Para petani yang mengerjakan lahan-lahan tersebut juga harus ada,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Zulharman, lahan dan petani merupakan elemen penting. Banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Di sisi lain, banyak pula petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar dan berusia tua. Problem-problem tersebut perlu dicarikan solusinya. Hal itu mulai dari penetapan lahan pertanian abadi, regenerasi petani, penggunaan teknologi, dan peningkatan SDM sektor pertanian. ”Selain itu, sejumlah syarat lain untuk mewujudkan swasembada pangan adalah ketersediaan benih unggul, sumber air dan jaringan irigasi yang memadai, serta pupuk dengan harga terjangkau,” katanya.

Kementan menyebutkan, terdapat pengurangan luas sawah dari 8,1 juta hektar pada 2015 menjadi 7,5 juta hektar pada 2019. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar mewujudkan swasembada pangan yang selaras dengan agenda reforma agraria. Untuk itu, persoalan redistribusi tanah dan konflik agraria terkait petani perlu dituntaskan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika menuturkan, visi-misi Prabowo-Gibran mempunyai nilai plus karena agenda reformasi agraria ditempatkan di bawah program swasembada pangan. Artinya, Prabowo-Gibran menyadari reforma agraria tidak bisa dilepaskan dari pertanian dan pangan. (Yoga)

 Pekerja menjemur kerupuk merah di Kelurahan Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin (21/10/2024). Cuaca panas menjadi berkah bagi para produsen kerupuk merah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca panas masih terjadi hingga 24 Oktober akibat pola peralihan musim. Dalam sehari, produsen kerupuk bisa memproduksi 6 kuintal kerupuk merah, jauh lebih  banyak dari produksi pada hari-hari biasanya. (Yoga)

Deretan rumah di sebuah Perumahan Tampak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (22/10/2024). Bank Indonesia (BI) memproyeksikan penyaluran kredit baru pada triwulan IV-2024 meningkat berdasarkan nilai saldo bersih tertimbang yang telah mencapai 88,3 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 80,6 persen. Semua jenis kredit  diperkirakan tumbuh meliputi kredit modal kerja serta kredit investasi dan kredit konsumsi yang terdiri dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pemilikan apartemen (KPA), kredit multiguna, dan kredit kendaraan bermotor (KKB). (Yoga)

Sebanyak 11 sektor ekonomi bakal menyala di era Prabowo Subianto, lantaran memiliki eksposur kuat ke program unggulan. Ke-11 sektor itu adalah properti, semen, cat, keramik, perbankan, mineral, scrude palm oil, (CPO), toko ritel perkakas rumah, konsumer, perunggasan (poultry), dan konstruksi. Sektor properti diuntungkan oleh proyek pembangunan 3 juta unit rumah per tahun demi memangkas backlog sekitar 10 juta. Proyek ini diproyeksikan menghasilkan perputaran uang Rp 400 triliun.  Tak ayal lagi, sektor semen ketiban rezeki nomplok.

Permintaan semen bisa tumbuh 7% per tahun, didorong permintaan program tersebut, sehingga diharapkan dapat mengikis overkapasitas yang selama ini menghantam sektor ini. Industri pendukung properti, seperti cat dan keramik bakal terkerek. Tak ketinggalan, bank spesialis kredit pemilikan rumah (KPR) seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga diuntungkan. Sektor mineral dan CPO bakal terus melesat, lantaran Prabowo akan melanjutkan hilirisasi pemerintahan Presiden Jokowi. Adapun program makan bergizi gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp 71 triliun bakal mendatangkan sektor konsumer penghasil susu hingga perunggasan. Sementara itu, berlanjutnya IKN akan menjadi mesin pertumbuhan sektor konstruksi. (Yetede)

Tahun ini, industri perbankan akan sulit mencetak pertumbuhan laba yang tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan laba 2025 diperkirakan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan 2024. Hal ini disebabkan efek suku bunga tinggi yang masih berdampak bagi perbankan, membuat biaya dana (cost of fund) bank juga naik. Namun kenaikannya tidak sejalan dengan peningkatan suku bunga kredit, lantaran bank fokus menjaga kualitas asetnya. Deputi Head of Equity Research PT Mandiri Sekuritas (Mansek) Kresna Hutabarat mengatakan, beberapa bank besar mengalami penurunan tingkat pertumbuhan laba bersih pada semester I-2024.

"Setelah laba kuat di 2022, 2023, tapi di 2024 akibat tekanan beban bunga  sehingga menggerus NIM bank, terutama di bank besar, meskipun BSI masih bisa mempertahankan pertumbuhan 20% laba di semeter I," tutur Kresna. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan masih kuat dikontribusi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)  juga BCA dan BSI yang juga mendukung perekonomian meski tekanan beban bunga meningkat. Sekuritas memperkirakan pada kuartal  IV-2024 BI akan memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) pada November dan juga Desember 25 bps hingga menjadi 5,5% di akhir tahun ini. (Yetede)

Pemerintah Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Keberpihakan ke manufaktur menjadi kunci untuk mencapai  target tersebut.  Ketua Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (ApsyFI) Redma Gita mengatakan, bila ingin pertumbuhan  ekonomi nasional mencapai 8%, maka industri manufaktur  harusnya tumbuh 10%. Sayangnya, dalam 5 tahun  terakhir pertumbuhan ekonomi rata-rata di angka 4%-4,5%. "Untuk mencapai pertumbuhan manufaktur 10%, artinya tekstil harus tumbuh 16%. Hanya saja sekarang kita minus, untuk ke 16% angka berat," ucap dia. Redma melihat Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasamita sangat paham dengan kondisi industri.

Sayangnya, masalah di kementerian lain seperti ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Di Kemedag itu tergantung Kemenko Kayak kemarin permendag 36 ke permendag 8 itu posisi perdagangan  sulit ditekan sana sini," kata dia. Redma menjelaskan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sudah berkomitmen untuk menjaga pasar dalam negeri. Seharusnya komitmen ini juga diikuti oleh Kemenkeu. "Presiden Prabowo enggak mau menaikkan pajak tetapi diperluas Wajib Pajak terutama pemain ilegal di ritel. Pajakkan yang dikoyak yang formal. Tapi yang diselundupkan enggak pernah dikerjain," ucap dia. (Yetede)