Jerat UU Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) kian terasa. Indonesia perlu dana triliunan rupiah mengikutinya. Jika tak mengikuti, potensi pemasukan triliunan rupiah bakal melayang. Pemerintah RI juga khawatir Uni Eropa (UE) bisa mengakses data berharga atau rahasia negara. Data itu tak tergantikan, bahkan dengan triliunan rupiah sekalipun. Melalui EUDR, UE mensyaratkan tujuh komoditas dan turunannya yang masuk pasar negara anggotanya tidak terkait deforestasi. Komoditas berikut turunannya itu adalah kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, karet, daging olahan, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Produk-produk itu harus melalui proses uji tuntas ketertelusuran berbasis geolokasi citra satelit dan pemosisi global (GPS) untuk membuktikan produk itu tak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021. Komisi UE berencana menunda implementasi EUDR selama setahun.

Jika disetujui Parlemen UE, aturan ini berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil. Kementan menyebut, untuk produk turunan sawit saja, pasar UE menyerap 10 % per tahun dari total ekspor di pasar global. Ketua Tim Kerja Pemasaran Internasional Ditjen Perkebunan Kementan Muhammad Fauzan Ridha, Rabu (23/10) menjelaskan, pada 2023 total nilai ekspor produk turunan sawit ke pasar global 25,61 miliar USD, dimana 10,2 % merupakan pembelian pasar UE. ”Jika tak bisa masuk pasar UE gegara tak memenuhi persyaratan EUDR, Indonesia berpotensi kehilangan 2,17 miliar USD atau Rp 30 triliun-Rp 50 triliun per tahun,” kata Fauzan dalam diskusi publik ”Waktu Tambahan untuk EUDR: Bagaimana Memperkuat Strategi Industri Sawit Berkelanjutan?” yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta.

Hal itu akan menyebabkan neraca perdagangan pertanian defisit karena nilai ekspor sawit mendominasi 85 % total nilai ekspor komoditas pertanian. Indonesia bahkan berpotensi kehilangan pasar UE karena negara di kawasan itu dapat mengalihkan pembelian ke produsen sawit lain, terutama Malaysia. jika mengikuti aturan UE, Indonesia bakal mengeluarkan triliunan rupiah untuk membiayai petani kelapa sawit, karet, kopi dan kakao mendapatkan surat tanda daftar budidaya secara elektronik (e-STDB). E-STDB merupakan bukti administrasi legal usaha perkebunan. E-STDB memuat data pekebun, lahan perkebunan, dan pemetaan lokasi perkebunan. Dalam pemetaan lokasi perkebunan, koordinat dan poligon turut dicantumkan. Fauzan menuturkan, saat ini pemerintah fokus mempercepat penerbitan e-STDB bagi petani terdampak EUDR, yang menyasar 7,9 juta petani.

 ”Menurut rencana, pemerintah akan menggratiskan biaya penerbitan e-STDB bagi petani. Dimana satu e-STDB Rp 370.000. Dengan begitu, total dana yang dibutuhkan Rp 2,92 triliun,” tuturnya. Tak hanya uang triliunan rupiah yang berpotensi hilang atau dikeluarkan demi memenuhi persyaratan EUDR. Data pribadi, bahkan data yang dinilai rahasia oleh negara, berpotensi dapat diakses UE. Melalui EUDR, UE berhak memverifikasi data perusahaan dan asal lahan komoditas untuk memastikan produk yang masuk tidak berasal dari lahan bekas penggundulan hutan setelah 31 Desember 2021. Indonesia sedang bernegosiasi terkait akses data, termasuk kerahasiaan data geolokasi melalui e-STDB. Menurut Fauzan, pemerintah mengusulkan pemilihan data jika geolokasi dikaitkan dengan data pribadi khusus dan umum. (Yoga)

Presiden Prabowo ingin menjadikan angggota kabinet yang telah dilantik pada Senin (21/10/2024) silam sebagai tim super (super team) yang solid sehingga bisa bekerja dengan cepat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ini adalah dengan memberikan pembekalan kepada mereka di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 25-27 Oktober 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding ketika tiba di kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). "Jadi kita ingin membentuk super tim yang solid. Karena dengan solid inilah kerja kabinet bisa cepat. Jadi harapan Pak Prabowo seperti itu," ujar Abdul Kadir kepada awak media. Abdul Kadir menjelaskan moment pembekalan terhadap Kabinet Merah Putih juga ditujukan untuk membuat para menteri makin kompak dan akrab. "Kami tujuannya agar para menteri bisa saling kenal dan dekat," ucap politikus Partai PKB tersebut. Menurut Abdul Kadir, Prabowo memilih Akmil Magelang sebagai lokasi untuk pembekalan karena kita ini memiliki semangat perjuangan luar biasa. Ia juga menegaskan, para menteri siap menerima materi pembekalan di Akmil Magelang. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan simpanan kelas kakap per September 2024 tumbuh 1,5% secara bulanan (month to month/mtm) mencapai Rp4.699,44 triliun. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi. Simpanan dengan tiering diatas Rp 5 miliar tersebut secara tahunan (yera on year/yoy) juga tumbuh 8,5%, namun dibandingkan dengan posisi Juni 2024 mengalami kontraksi 0,8%. Untuk tiering Rp2-5 miliar tercatat sebesar Rp 702,05 triliun tumbuh 0,5% (mtm) per September 2024. Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp 1-2 miliar mengalami pertumbuhan 4,3% (yoy) atau 0,3% (mtm) menjadi Rp 530,75 triliun hingga kuartal III-2024.

Setelah beberapa bulan sebelumnya simpanan jumbo menurun karena korporasi menarik dananya untuk kebutuhan pemilihan  kepala daerah (pilkada), sekarang dananya sudah kembali ke sistem perbankan. Disamping simpanan jumbo mengalami pertumbuhan, sebaliknya simpanan dengan tiering di bawah Rp 1 miliar mengalami penurunan secara bulanan. Seperti simpanan tiering Rp 500 juta sampai dengan Rp 1miliar terkontraksi 0,1% (mtm) menjadi Rp612,21 triliun, tapi secara tahunan tumbuh 6,4%. Berikutnya simpanan tiering Rp200-500 juta juga terkontraksi 0,1% (mtm) menjadi Rp 720,8 triliun. (Yetede)

Penerbitan obligasi korporasi di tahun 2024 mengalami performa yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan ekspektasi awal. Meskipun ada penurunan suku bunga BI, korporasi lebih memilih untuk menahan diri dan tidak melanjutkan emisi surat utang. Hingga September 2024, total emisi hanya mencapai Rp93,4 triliun, jauh dari proyeksi awal yang mencapai Rp155,46 triliun. Menurut Pefindo, penyebab utama penundaan ini adalah suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan, serta persaingan ketat dari instrumen lain seperti SRBI.

Beberapa perusahaan, seperti PT PP (Persero) Tbk. dan PT Lautan Luas Tbk., memilih untuk melunasi utang yang jatuh tempo dengan dana internal alih-alih menerbitkan utang baru. Meskipun begitu, masih ada korporasi yang tetap berminat menerbitkan obligasi, seperti PT Indonesia Infrastructure Finance, yang melihat peluang dengan penurunan suku bunga. Tantangan yang dihadapi pasar surat utang korporasi tahun ini, termasuk kasus gagal bayar yang meningkat, membuat investor institusi menjadi lebih selektif.

Secara keseluruhan, kondisi pasar obligasi korporasi di tahun 2024 menunjukkan ketidakpastian dan kehati-hatian dari korporasi dalam menggalang dana.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus berlanjut di industri tekstil Indonesia, dengan kasus terbaru melibatkan PT Primissima (Persero) yang mem-PHK 402 karyawan, dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Said Iqbal, Presiden KSPI, memperingatkan bahwa PHK akan terus berlanjut dan meminta Sritex segera membayar pesangon kepada para buruh yang terdampak.

Potensi rebalancing indeks LQ45 oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode November 2023 - Januari 2024. Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst dari Mirae Asset Sekuritas, menyebut saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) berpeluang masuk LQ45 karena kenaikan harga saham yang didorong oleh kenaikan harga komoditas global seperti batubara dan emas.

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang tetap positif meskipun perusahaan berencana melepas anak usaha di lini bisnis batubara termal, PT Adaro Andalan Indonesia (AAI). Arinda Izzaty, analis Pilarmas Investindo Sekuritas, menilai pelepasan ini akan signifikan mempengaruhi pendapatan dan laba bersih ADRO, dengan proyeksi penurunan masing-masing sebesar 65% dan 64%. Namun, langkah ini dianggap strategis karena memungkinkan ADRO fokus pada diversifikasi ke energi terbarukan (EBT) dan mengurangi risiko dari fluktuasi pasar batubara global.