;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Wacana Pemutihan Utang: Kekhawatiran di Sektor Penjaminan

29 Oct 2024

Kebijakan penghapusan utang yang berpotensi memengaruhi industri penjaminan kredit. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), Agus Supriadi, menekankan bahwa meskipun belum ada pembicaraan spesifik mengenai rincian penghapusan utang, kebijakan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan bagi perusahaan penjaminan. Ini karena mereka mungkin kehilangan penerimaan dari subrogasi, yang berakibat pada berkurangnya likuiditas dan dana cadangan yang mereka miliki.

Asippindo mengingatkan pentingnya seleksi yang tepat terhadap nasabah yang utangnya dihapus agar kebijakan ini tidak menimbulkan moral hazard. Mereka juga mengharapkan adanya kejelasan hukum dan teknis mengenai pelaksanaan kebijakan, terutama dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar tidak merugikan keuangan negara.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah, menunggu penerbitan Perpres untuk melaksanakan penugasan tersebut. Jamkrindo melaporkan bahwa hingga September 2024, mereka telah menjamin Rp248,5 triliun dengan enam juta UMKM terjamin.

Pakar manajemen risiko, Abitani Taim, mengingatkan agar utang yang dihapus diperiksa dengan teliti, terutama terkait utang yang sudah diklaim asuransi kredit. Keterlibatan perusahaan penjaminan dalam perumusan kebijakan diharapkan dapat mencegah beban tambahan bagi mereka di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi struktur keuangan perusahaan penjaminan dan perlu dilaksanakan dengan pertimbangan yang cermat agar tidak merugikan sektor-sektor yang terlibat.


Harapan Pailit Sritex Tidak Picu Efek Sistemik

29 Oct 2024

Keputusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) memicu kekhawatiran akan potensi kredit macet di perbankan, mengingat total utang perusahaan tekstil ini mencapai US$ 828,09 juta (sekitar Rp 13 triliun), tersebar di 28 bank. Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi kreditur terbesar dengan piutang US$ 82,67 juta, namun memastikan kondisi kreditnya tetap sehat. EVP Corporate Communication BCA, Hera F Haryn, menegaskan rasio NPL BCA stabil di 2,1%.

Bank Permata juga memiliki piutang US$ 37,9 juta dari Sritex. Direktur Utama Permata Bank, Meliza M Rusli, menyatakan bahwa meski ada peningkatan utang, fundamental bank tetap kuat dengan pencadangan Rp 1,22 triliun. Bank Danamon, dengan piutang US$ 4,57 juta, mengklaim telah menjalankan prosedur yang memadai, menurut Risk Management Director Dadi Budiana.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menilai dampak pailit Sritex terhadap industri perbankan tidak signifikan karena pencadangan sudah memadai. Sementara itu, Direktur Celios, Bhima Yudhistira, mengingatkan pentingnya penyelamatan Sritex untuk mencegah dampak sistemik pada sektor keuangan dan industri tekstil.

Mengincar Rp 300 Triliun dari Pelaku Usaha Nakal

29 Oct 2024
Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara dengan menindak pengusaha nakal di sektor sawit yang mengemplang pajak. Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, mengungkapkan bahwa sekitar 300 pengusaha sawit telah merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 189 triliun diklaim siap dibayarkan oleh pengusaha, dan Kejaksaan Agung telah siap mengambil tindakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengejar pengusaha sawit yang tidak mematuhi kewajiban pajak. Namun, langkah-langkah spesifik untuk menagih pajak masih belum jelas.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, mengaitkan tunggakan tersebut dengan pelanggaran lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan telah membayar denda sesuai Pasal 110 A UU Cipta Kerja, yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi dengan syarat melengkapi izin dalam waktu tiga tahun. Namun, terkait Pasal 110 B, yang mengatur denda administratif bagi perusahaan tanpa izin, belum ada surat tagihan dari KLHK.

Fajry Akbar dari CITA menyoroti bahwa potensi penerimaan negara sebesar Rp 300 triliun berasal dari denda administratif perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berperan aktif untuk memastikan legalitas usaha, sehingga otoritas pajak dapat memungut pajak secara efektif.

Bursa Saham Lakukan Revisi Indeks Unggulan

29 Oct 2024
Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan evaluasi terhadap beberapa indeks utama, seperti LQ45, IDX30, dan IDX80, dengan mengganti beberapa konstituen saham. Dalam indeks LQ45, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (AMDR) dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menggantikan PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT Harum Energy Tbk (HRUM). Sementara itu, IDX30 kini memasukkan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), menggantikan PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Untuk IDX80, PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) dan PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) masuk, menggantikan PT Siloam Hospitals Tbk (SILO) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

Adityo Nugroho dari Mirae Asset Sekuritas menyatakan bahwa ketiga indeks ini memiliki kontribusi besar terhadap kapitalisasi pasar IHSG. LQ45 menyumbang 47,6% dari IHSG, IDX80 sebesar 55%, dan IDX30 38,1%, dengan sektor keuangan menjadi dominan di ketiga indeks tersebut.

Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas menyebut bahwa saham yang baru masuk indeks biasanya akan menunjukkan kinerja positif, terutama karena rebalancing oleh manajer investasi. Ia merekomendasikan saham seperti MAPI dan MIDI dengan target trading buy. Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas juga merekomendasikan akumulasi beli saham AMDR dan BUKA. 

Emiten Barang Konsumsi Tunjukkan Kinerja Stabil

29 Oct 2024

Kinerja saham emiten di sektor consumer non cyclicals terus menunjukkan penguatan sepanjang tahun ini, meskipun sempat mengalami penurunan harian sebesar 0,07% pada 28 Oktober 2024. Sejak awal tahun, indeks ini telah menguat sebesar 6,37%.

Vinko Satrio Pekerti dari Kiwoom Sekuritas Indonesia menilai bahwa stabilnya permintaan barang konsumsi di tengah berbagai kondisi ekonomi menjadi katalis positif bagi sektor ini. Sub-sektor makanan dan minuman, seperti ICBP, INDF, dan CPIN, serta emiten ritel seperti PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), menjadi pendorong utama. Ia menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga yang kuat, didukung oleh stabilitas harga bahan pokok, dapat memastikan kinerja solid sektor ini hingga akhir tahun.

Andhika Cipta Labora dari Kanaka Hita Solvera menambahkan bahwa saham-saham di indeks barang konsumsi sedang dalam tren naik, dengan peluang pertumbuhan dobel digit hingga akhir 2024. Ia merekomendasikan beli saham PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) dan CPIN, didukung oleh kenaikan harga komoditas minyak sawit mentah (CPO) dan turunnya harga jagung.

Secara fundamental, Vinko mencermati saham ICBP dan AMRT. Meskipun ICBP dianggap memiliki ekosistem bisnis yang terintegrasi dan brand equity kuat, ia merekomendasikan jual ICBP dengan peluang akumulasi kembali di harga Rp 12.200–Rp 12.300 per saham. AMRT juga direkomendasikan untuk sell dengan akumulasi kembali di target harga Rp 3.330–Rp 3.370 per saham.

Tekanan Penurunan Margin pada Laba Emiten

29 Oct 2024
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) mencatat penurunan kinerja di sembilan bulan pertama 2024, dengan laba bersih turun 14,07% yoy menjadi Rp 1,46 triliun dan pendapatan turun 4,55% yoy menjadi Rp 28,61 triliun. Segmen perdagangan dan distribusi BBM menjadi kontributor terbesar, namun margin laba kotor dan EBITDA mengalami penurunan signifikan.

Richard Jerry dari BRI Danareksa mengidentifikasi penurunan margin sebagai penyebab utama kinerja lemah, terutama akibat kontribusi lebih rendah dari penambang. Meski demikian, ia optimis AKRA akan tumbuh pada 2025 dengan rencana peningkatan kapasitas melalui kapal tanker baru. Edo Ardiansyah dari Phillip Sekuritas memperkirakan penjualan lahan JIIPE dapat mencapai 100 hektare, didukung oleh kebijakan pro-investasi pemerintah dan lokasi strategis.

Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas melihat potensi pertumbuhan seiring peningkatan permintaan BBM industri, meski mengingatkan risiko dari tensi geopolitik. Ia menyoroti pentingnya produk AKRA dalam sektor industri dan manufaktur.

Proyeksi untuk 2024 bervariasi, dengan BRI Danareksa memprediksi pendapatan mencapai Rp 37,6 triliun dan laba bersih Rp 2,73 triliun, sementara Phillip Sekuritas memperkirakan pendapatan Rp 43,2 triliun dan laba bersih Rp 3,2 triliun. Analis memberikan rekomendasi beragam, dengan target harga saham AKRA berkisar antara Rp 1.390 hingga Rp 1.870 per saham.

Agar Petani Untung Karena Swasembada

29 Oct 2024

Menyingkronkan sumber saya alam (SDA), teknologi dan petani-terutama generasi milenial- melalui tranformasi dari pertanian tradisional ke modern, diyakini bisa mengantarkan Indonesia untuk menggapai status swasembada pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Presiden ingin, status ini terwujud paling lambat dalam 4-5 tahun, sedangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin lebih cepat, yakni dalam tiga tahun. Melalui transformasi  ke pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi tinggi, sektor pertanian yang menguntungkan karena lebih efisien. Dengan itu, sektor pertanian akan makin diminati, termasuk kalangan milenial, sehingga produksi pangan, tak terkecuali beras, akan meningkat. Dengan produksi yang  meningkat. Jalan menuju swasembada pangan pun menjadi kian lapang. "Petani itu sederhana, buat dia untung, maka dia berproduksi sehingga swasembada tercapai. Tapi, manakala petani jalan sendiri, swasembada bisa gagal," ujar Amran kepada Pemimpin Redaksi Investor Daily (B-Universe) Djaka Susila. (Yetede)

Pemutihan Utang Petani dan Nelayan Masih jadi Wacana

29 Oct 2024
Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemutihan utang dari sekitar enam juta petani dan nelayan yang  tidak mampu membayar kepada bank. Sejumlah bankir pun masih menunggu adanya peraturan terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, wacana tentang hapus tagih utang UMKM diperbankan sudah digaungkan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Namun, sampai masa jabatan berakhir Jokowi pun belum ada aturan tindak lanjut dari wacana tersebut. Dalam hal ini, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang kesulitan mengimplementasikan wacana hapus tagih utang UMKM. Lantaran sebagai bank pelat merah dikhawatirkan jika melakukan hapus tagih pada UMKM dari kredit program pemerintah akan dianggap merugikan negara. Meskipun bank telah menghapus buku, namun tetap menagih pada debitur  UMKM tersebut. (Yetede)

Bergegas untuk Selamatkan Sritex

29 Oct 2024

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menyiapkan beberapa opsi penyelamatan terhadap PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) dari kondisi pailit seperti yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Sritex dan menyiapkan dua strategis guna menyelamatkan raksasa tekstil tersebut. Pemerintah berkomitman untuk menjaga keberlangsungan operasional Sritex serta memastikan tidak ada PHK. "Kami membahas dua kemungkinan: jika kasasi Sritex menang atau kalah. 

Pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam dua skenario, yaitu menyelamatkan tenaga kerja dan menjaga agar perusahaan tetap produksi tanpa ada PHK. Jika kasasi kalah, Sritex masih memiliki  opsi hukum lanjutan berupa Peninjauan Kembali (PK)," ucap dia. Adapun langkah yang harus segera dilakukan  yaitu memastikan perusahaan tekstil tersebut tetap dapat mengirimkan barangnya ke konsumen di luar negeri. "Merekakan tetap berproduksi, tapi barang tidak bisa keluar dari pabrik, tidak bisa keluar dari kawasan berikat. Itu bagaimana pemerintah bisa memastikan dalam hal ini. Bea Cukai bahwa barang-barang yang diproduksi oleh mereka itu bisa keluar, bisa diekspor" ujar Agus. (Yetede)

Penemuan Atefak Logam di Situs Gua Harimau

29 Oct 2024

PENEMUAN artefak logam di situs Gua Harimau, Sumatera Selatan, menjadi bukti kuat bahwa Pulau Sumatera memegang peran penting dalam kebangkitan zaman logam di Nusantara. Artefak-artefak ini diperkirakan berasal dari abad ke-4 Sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi, menjadikannya sebagai artefak logam tertua di Indonesia. Dengan demikian, temuan ini bukan penemuan arkeologi biasa, melainkan simbol perubahan besar dalam kehidupan masyarakat purba. Pada masa ini, teknologi logam mulai dikenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gua Harimau menjadi saksi sejarah yang membawa Indonesia memasuki era logam. Gua Harimau adalah salah satu situs prasejarah di kawasan karst Padang Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penggalian arkeologi yang saya lakukan bersama tim peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang melebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) selama kurang-lebih tujuh tahun sejak 2008 hingga 2015 menunjukkan bahwa gua ini telah dihuni sejak 22 ribu tahun lalu. 

Penelitian kami menemukan artefak batu dan sisa-sisa fauna yang menandai masa Palaeolitik dan Pra-Neolitik. Lalu, ketika zaman beralih ke periode Neolitik dan Palaeometalik, penemuan peninggalan sejarah lain, seperti tembikar, alat-alat tulang, dan sisa-sisa pembakaran, menambah petunjuk aktivitas manusia di sana. Pada lapisan Palaeometalik ditemukan perubahan besar: 12 artefak logam, yang terdiri atas 8 artefak perunggu dan 4 artefak besi. Temuan ini mengindikasikan awal kebangkitan zaman logam di wilayah tersebut. Salah satu temuan yang paling menarik adalah kapak bersoket dari perunggu. Kapak ini ditemukan sebagai bekal kubur dalam beberapa pemakaman di Gua Harimau. Bekal kubur adalah benda-benda yang ditempatkan bersama jenazah, yang dipercaya memiliki makna simbolis atau religius dalam kehidupan setelah kematian—mirip tradisi memberikan barang-barang berharga kepada orang yang dikasih. (Yetede)