;
Kategori

Ekonomi

( 40814 )

Awak Media AS

04 Nov 2024
MEDIA massa Amerika Serikat tengah dihebohkan oleh keputusan manajemen The Washington Post yang menyatakan koran itu tak akan mendukung atau menganjurkan pembacanya memilih salah satu calon presiden dalam pemilihan umum pada 5 November besok. Keputusan manajemen The Post itu menghentikan sikap redaksi koran ini yang sudah disiapkan bakal mendukung Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat. Keputusan manajemen The Post memicu amarah para redaktur koran itu. Tiga anggota dewan redaksi mundur dari jabatannya. Reaksi para editor The Post serupa dengan respons redaktur Los Angeles Times terhadap pengumuman manajemen yang menyatakan netral dalam pemilihan presiden, yang terjadi beberapa hari sebelum pengumuman manajemen The Post.

Puluhan ribu pelanggan dua koran itu, termasuk figur terkenal seperti penulis Stephen King, melampiaskan kekecewaan di ruang komentar berita yang memuat keputusan itu dan menyerukan pembatalan langganan. Sampai akhir pekan lalu, sebanyak 250 ribu pelanggan telah mencabut langganan mereka. Itu artinya, The Post kehilangan 10 persen pelanggan berbayar gara-gara keputusan itu. Pelanggan beralasan sikap netral The Post hanya membuka pintu bagi pengaruh Donald Trump. Legenda The Post yang membongkar skandal Watergate pada 1972, Bob Woodward dan Carl Bernstein, menyebut keputusan manajemen itu mengecewakan mengingat liputan-liputan koran ini telah menunjukkan ancaman nyata Donald Trump terhadap demokrasi Amerika. Ada juga yang mengutuk keputusan itu karena The Post lepas tangan ketika warga Amerika dihadapkan pada pilihan yang sulit dan menentukan. (Yetede)


Kejar Investasi Hingga Rp 1.900 Triliun

04 Nov 2024

Pemerintah menargetkan investasi pada 2025 mencapai US$ 120 miliar atau sekitar Rp 1.900 triliun, naik 15,2% dibanding proyek akhir 2024 sebesar Rp1.650 triliun. Target ini dinilai cukup moderat mengingat realisasi pertumbuhan investasi tahun 2023 pun mencapai 7,5% serta tahun ini yang  diproyeksikan bisa tumbuh 16,4%. Namun sejumlah  tantangan dalam menggenjot investasi tahun depan juga cukup besar. Tercatat sepanjang Triwulan III Tahun 2024, seperti dikutip situs resmi BKPM, realisasi investasi sebesar Rp431,48 triliun atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan sektor hilirisasi, menyumbang Rp91,51% triliun atau 21,2% dari total realisasi triwulan tersebut.

Angka realisasi tersebut tidak hanya berkontribusi  pada pemenuhan 26,15% dari total target investasi tahun 2024, namun juga menjadi wadah bagi penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 650.172 orang. Sementara, sepanjang Januari-September 2024 realisasi investasi senilai Rp1.261,43 triliun. Adapun realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan III naik 11,62% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 178,20 triliun menjadi Rp 198,83 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing naik 18,55%, dari kontribusi PMA mencapai 53,92% dari total investasi. Lima besar negara PMA adalah Siangapura (US$ 5,50 miliar), Hong Kong (US$ 2,24 miliar), Bangkok (US$ 1,86  miliar), Malaysia (US$0,99 miliar), dan Amerika Serikat (US$0,84 miliar).

Mendag Bantah Dampak Permendag 8/2024 Bangkrutkan Sritex

04 Nov 2024

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menerangkan, Peraturan Menteri Berdatangan (Permendag) 8 Tahun 2024 justru melindung industri tekstil. Hal ini disampaikan Budi untuk membatah tudingan yang mengatakan permedag tersebut menjadi salah satu penyebab PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) pailit. Ia menerangkan, di dalam Permedag 8 disebutkan bahwa syarat impor tekstil dalam industri dan produk tekstil (TPT) adalah harus berdasarkan pertimbangan teknis dari perindustrian. "Jadi di Permendag nomor 8 tahun 2024, dan Permedag sebelumnya itukan kalau impor TPT.

TPT kan harus ada pertimbangan teknis. Yang pertama ini biar clear ya, ada pertimbangan teknis," jelas Mendag. Kemudian, lanjut Budi, impor pakaian jadi itukan juga diatur kekuatannya melalui Perdirjen Daglu nomor 7 tahun 2024. "Dan untuk TPT itukan juga dikenakan bea masuk pengaman perdagangan, per meter sekian ribu itu ya," jelas dia. Mendag menambahkan bahwa impor pakaian jadi itu juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. "Jadi ini biar sama ya, karena peraturannya di Permendag 8 seperti itu. Jadi hanya miskomunikasi saja dengan Kemenperin seperti itu," kata dia. (Yetede)

Industri Motor Listrik di Persimpangan

04 Nov 2024

Ketidakpastian mengenai keberlanjutan subsidi pembelian sepeda motor listrik pada 2025 yang menjadi perhatian utama baik produsen maupun konsumen. Meskipun program subsidi terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan motor listrik dan merangsang produksi dalam negeri, ketidakjelasan masa depan subsidi menimbulkan kekhawatiran, terutama setelah rapat koordinasi kementerian di bawah Kemenko Perekonomian yang tidak membahas secara tegas kebijakan subsidi motor listrik.

Para pelaku industri berharap agar pemerintah memberikan kepastian mengenai kelanjutan subsidi ini untuk menghindari pasar yang stagnan dengan kondisi "wait and see". Dunia usaha sendiri tidak mengandalkan subsidi untuk mendorong penjualan, namun tetap berharap agar kebijakan yang jelas dan berkelanjutan bisa menjaga momentum positif yang telah tercipta. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan keputusan yang pasti agar pasar motor listrik dapat terus berkembang tanpa ketidakpastian yang menghambat potensi pertumbuhannya.



Bank Mandiri Dorong Ekonomi dengan Kredit Triliunan

04 Nov 2024

Kontribusi signifikan Bank Mandiri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tercermin dari pencapaian penyaluran kredit yang meningkat pesat pada kuartal III/2024. Kredit yang disalurkan mencapai Rp1.590 triliun, tumbuh 20,8% (YoY), dengan kualitas aset yang semakin membaik, ditandai dengan penurunan rasio kredit bermasalah menjadi 0,97%. Pertumbuhan kredit tertinggi didorong oleh segmen korporasi, yang mencatatkan kenaikan 29,4%, serta segmen mikro dan usaha kecil menengah (SME) yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7%.

Bank Mandiri juga menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp32,2 triliun, yang menjangkau lebih dari 293.000 pelaku UMKM. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan bahwa pencapaian ini memperkuat peran Bank Mandiri sebagai agen perubahan dalam mendukung sektor riil dan perekonomian Indonesia. Ke depan, Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, telekomunikasi, energi, serta industri makanan dan minuman. Dengan strategi ini, Bank Mandiri optimis dapat mencapai target pertumbuhan kredit di kisaran 16%-18% pada akhir 2024.

Selain itu, laba bersih Bank Mandiri tercatat mencapai Rp42 triliun, tumbuh 7,56% (YoY), dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 14,9% menjadi Rp1.667,5 triliun. Capaian-capaian ini menunjukkan peran Bank Mandiri yang semakin vital dalam mendukung ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang berkelanjutan dan berfokus pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Mengelola Tantangan Fiskal Warisan Lama

04 Nov 2024

Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengelola fiskal negara setelah pemerintahan Jokowi berakhir. Pemerintahan baru harus menangani 'beban fiskal' yang ditinggalkan, termasuk defisit anggaran yang melebar dan ketergantungan pada utang. Penerimaan negara, yang sebagian besar berasal dari pajak, menunjukkan ketimpangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang kaya namun kontribusinya terhadap penerimaan negara masih kecil. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan belanja negara agar lebih produktif dan berkualitas. Kebijakan fiskal diharapkan mampu mengurangi kemiskinan ekstrem, meningkatkan investasi, dan menciptakan pemerataan. Untuk itu, diperlukan peningkatan pendapatan dari sumber non-pajak, pengelolaan belanja yang lebih efisien, dan pengawasan ketat terhadap dana sosial dan sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.




Subsidi Motor Listrik dalam Ketidakpastian

04 Nov 2024

Subsidi untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua telah habis pada tahun ini, fenomena ini justru mencerminkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan. Hal ini memberi angin segar bagi produsen motor listrik nasional, karena menunjukkan bahwa produk mereka diterima dengan antusias oleh pasar. Namun, ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di tahun depan mengkhawatirkan beberapa produsen, karena dapat mengurangi daya tarik konsumen akibat harga yang lebih tinggi.

Beberapa produsen, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy Tbk. dan PT Electra Mobilitas Indonesia, menyatakan kesiapan untuk beradaptasi dengan berkurangnya dukungan subsidi. Mereka meyakini bahwa meskipun subsidi pemerintah sangat membantu dalam memperkenalkan motor listrik ke masyarakat, pertumbuhan jangka panjang industri ini akan bergantung pada keseimbangan antara inovasi industri dan dukungan negara. Selain itu, produsen juga berfokus pada pengembangan produk dan penawaran yang menarik, termasuk dengan menggandeng lembaga pembiayaan untuk memudahkan konsumen.

Di sisi lain, perusahaan seperti PT Smoot Motor Indonesia dan PT Electrum juga menghadapi tantangan serupa dengan habisnya kuota subsidi. Mereka berusaha untuk tetap mengembangkan strategi penjualan tanpa bergantung sepenuhnya pada subsidi, seperti memberikan diskon atau potongan harga pada momen tertentu. Namun, mereka juga berharap agar pemerintah tetap memberikan subsidi dengan syarat yang lebih ketat, seperti peningkatan komponen dalam negeri (TKDN), untuk mendukung perkembangan industri motor listrik yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait berkurangnya subsidi, produsen motor listrik tetap optimis bahwa inovasi, peningkatan kualitas produk, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan akan menjaga momentum pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia.



Strategi Inovatif untuk Meningkatkan Penjualan

04 Nov 2024

Meskipun program subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia telah membantu meningkatkan adopsi motor listrik di masyarakat, ketergantungan pada subsidi masih menjadi tantangan besar bagi produsen. Pada tahun 2024, habisnya kuota subsidi untuk motor listrik menandakan adanya minat yang besar dari konsumen terhadap kendaraan yang ramah lingkungan, namun ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di masa depan dapat mengurangi antusiasme konsumen karena harga jual yang lebih mahal tanpa dukungan subsidi.

Para produsen motor listrik, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy dan PT Electra Mobilitas Indonesia (ALVA), mengakui pentingnya subsidi dalam memperkenalkan produk ke pasar. Meskipun demikian, mereka juga percaya bahwa keberlanjutan industri motor listrik memerlukan inovasi dan kualitas produk yang tinggi serta kerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk tetap mempertahankan gairah pasar. Purbaja juga meyakini bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik bagi efisiensi dan keberlanjutan lingkungan, permintaan motor listrik akan tetap berkembang meskipun tanpa subsidi pemerintah.

Produsen lain seperti Kevin Phang dari Smoot Motor Indonesia dan Wilson Wirawan dari PT Ninetology Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan subsidi dengan syarat ketat, seperti peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), agar produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Meskipun beberapa perusahaan, seperti Electrum, menghadapi kendala kuota subsidi yang terbatas, mereka terus fokus pada inovasi dan pengembangan produk untuk menarik konsumen tanpa mengandalkan subsidi.

Di sisi lain, Okie Octavia Kurniawan dari Volta menekankan bahwa penentuan jumlah unit yang mendapat subsidi harus berdasarkan kajian mendalam, mempertimbangkan target adopsi kendaraan listrik nasional, anggaran pemerintah, kapasitas pasar, dan strategi pengembangan industri otomotif.

Secara keseluruhan, meskipun subsidi telah memberikan dorongan awal yang signifikan bagi pasar motor listrik di Indonesia, keberlanjutan industri ini memerlukan perbaikan dalam kebijakan, inovasi produk, dan peningkatan kualitas untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah.



Bank Sentral di Tengah Dilema Ekonomi

04 Nov 2024
Pelaku pasar global saat ini fokus pada kebijakan The Federal Reserve (Fed) AS yang diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan 25 basis poin. Langkah ini kemungkinan akan diikuti oleh bank sentral Inggris dan Swedia. Situasi ini menempatkan Bank Indonesia (BI) dalam posisi sulit, yakni apakah ikut memangkas suku bunga untuk mendukung ekonomi domestik atau mempertahankannya guna melindungi stabilitas rupiah dan mencegah arus keluar dana asing.

David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia, memperkirakan bahwa Fed mungkin tidak akan terlalu agresif dalam melonggarkan kebijakan moneternya karena ekonomi AS masih cukup kuat. Dia menekankan pentingnya BI menjaga keseimbangan, terutama untuk mempertahankan daya tarik rupiah.

Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, menyarankan BI berhati-hati dalam menurunkan suku bunga, karena hal itu bisa menekan nilai tukar rupiah. Menurutnya, stabilitas rupiah saat ini masih rentan dan sebagian besar didukung oleh masuknya dana asing ke dalam instrumen seperti SBN. Stabilitas rupiah juga penting untuk menjaga kepercayaan investor menjelang kebutuhan refinancing utang pemerintah pada tahun 2024.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, melihat BI memiliki ruang untuk memangkas suku bunga, mengingat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang masih cukup menarik dibandingkan US Treasury. Menurutnya, investor tetap tertarik dengan SBN karena yield spread yang lebar.

Awalil Rizky dari Bright Institute memprediksi BI Rate masih bisa turun 50 basis poin hingga akhir tahun ini melalui dua kali pemangkasan. Penurunan suku bunga ini, menurutnya, akan membantu menjaga daya beli meskipun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kemungkinan masih terbatas, terutama di tengah ancaman PHK.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat

04 Nov 2024
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 diperkirakan stagnan di kisaran 4,75%-5,05%, melambat dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai 5,05%. Para ekonom mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kondisi ini, termasuk minimnya katalis ekonomi baru, stagnasi harga komoditas, dan penurunan daya beli masyarakat.

David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi masih terhambat karena tidak ada pendorong signifikan dan harga komoditas yang belum bergerak. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 akan mencapai 5,03%, lebih rendah dari target APBN sebesar 5,2%.

Hosianna Evalia Situmorang, Ekonom Bank Danamon, lebih optimistis dengan mencatat surplus perdagangan akumulatif dan kenaikan nilai ekspor beberapa komoditas sebagai faktor pendukung. Ia juga melihat realisasi belanja pemerintah, yang tumbuh 12% secara tahunan, sebagai pendorong positif.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti konsumsi rumah tangga sebagai faktor utama yang mendukung pertumbuhan, dengan pertumbuhan konsumsi pada kuartal III mencapai 5,03%, naik dari kuartal sebelumnya. Penurunan inflasi juga memperkuat daya beli masyarakat.

Namun, Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, mengingatkan adanya tanda-tanda pelemahan ekonomi, seperti deflasi selama kuartal III yang menunjukkan penurunan daya beli, serta penurunan aktivitas sektor manufaktur dan ritel yang menyebabkan peningkatan PHK. Ia optimistis bahwa di kuartal IV, berbagai program bansos dan kepastian kebijakan dari pemerintahan baru akan memberikan stimulus positif bagi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Indikasi ini ditandai oleh inflasi yang mulai muncul pada Oktober 2024.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 diperkirakan tetap di level moderat, dengan tantangan utama pada daya beli dan investasi, namun prospek membaik di kuartal IV berkat dukungan kebijakan pemerintah dan program sosial.