Euforia pasar terhadap pemerintahan baru Prabowo Subianto mulai memudar, yang terlihat dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selama lima hari berturut-turut, IHSG melemah, dengan penurunan terakhir 0,37% pada level 7.606,60. Penurunan ini dipicu oleh kekhawatiran pasar terkait intervensi Prabowo dalam kasus pailit Sritex, yang menimbulkan kekhawatiran moral hazard.

Pemerintah mungkin harus menunda harapan untuk memperoleh tambahan pendapatan dari Bank Indonesia (BI) tahun depan, karena rasio modal BI diperkirakan belum akan mencapai ambang batas 10% yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Berdasarkan UU tersebut, BI baru wajib menyetorkan sisa surplus anggarannya kepada pemerintah jika rasio modal mencapai 10% dari kewajiban moneter. BI terakhir kali menyetor sisa surplusnya pada 2019, senilai Rp 30,1 triliun. Setelah itu, rasio modal BI menurun karena beban pembiayaan pandemi melalui skema burden sharing.

Di tengah evaluasi minor terhadap bobot saham Indeks Kompas100, Bursa Efek Indonesia (BEI) belum mengubah konstituen indeks ini hingga akhir Januari 2025. Indeks Kompas100 tetap relevan sebagai acuan investasi karena didominasi oleh emiten dengan fundamental kuat, seperti yang diungkapkan oleh Miftahul Khaer, Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas. Miftahul menambahkan bahwa dengan volatilitas pasar yang tinggi, investor disarankan untuk menerapkan strategi dollar-cost averaging (DCA) pada saham dengan kinerja solid dan valuasi yang masih menarik.

Pelemahan daya beli masyarakat berdampak pada penurunan penyerapan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, namun kupon SBN masih menarik di tengah tren penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI). Strategist Mega Capital Sekuritas, Lionel Priyadi, memperkirakan kupon untuk Sukuk Tabungan seri ST013 yang akan diterbitkan pada 8 November 2024 berada di kisaran 5,8%-6,2%, cukup menarik meski sedikit lebih rendah dari seri sebelumnya yang berkisar di 6,35%-6,45%.

Kinerja PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) diperkirakan tetap kuat hingga akhir 2024, terutama dengan dukungan ekspansi gerai dan strategi diskon akhir tahun. Analis RHB Sekuritas, Vanessa Karmajaya, menyatakan bahwa AMRT optimis mencapai target pertumbuhan penjualan sekitar 10%-11% dengan same store sales growth (SSSG) pada kisaran satu digit menengah. Ekspansi di luar Jawa diharapkan mencapai 37%-38% dari total toko dalam jangka panjang, dengan fokus menjaga profitabilitas di tengah kenaikan sewa dan gaji di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Tingginya biaya kebutuhan sehari-hari membuat sejumlah pasangan mengurungkan niat memiliki anak. Mereka memilih childfree atau hidup tanpa anak. Alasannya, tak sanggup menyediakan dana perawatan, membesarkan, dan mendidik buah hati hingga dewasa. Pilihan itu mengemuka setelah konsultan komunikasi SGH dan Teleskop.id Data Analytic mengumpulkan 937 konten X dan Instagram yang memuat kata childfree sepanjang 16-21 September 2024 di Indonesia. Dari 937 konten itu, 69 konten beralasan memilih childfree. Faktor finansial yang berkaitan dengan tingginya biaya hidup ada di posisi puncak dengan proporsi 20,3 %. Di peringkat kedua, alasan ingin bahagia bersama diri sendiri ataupun pasangan dengan proporsi 17,4 %, lalu faktor kondisi negara tidak ideal dari segi politik, pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan (15,9 %)

Isu keuangan yang melatarbelakangi pilihan childfree tak lepas dari sengitnya persaingan antara upah dan pengeluaran. Merujuk pada BPS, Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menghitung, rata-rata upah penduduk 2023 Rp 3,17 juta per bulan atau naik 3,5 % dibanding tahun sebelumnya, tapi kalah dengan lonjakan harga barang kebutuhan bayi dan anak. Hasil analisis Kompas, rata-rata harga makanan bayi, susu balita, susu bayi, popok bayi sekali pakai, dan pakaian bayi mencapai 9,1 % pada periode yang sama. Harga sandang anak pada 2023 lebih tinggi 9,1 % dari tahun sebelumnya, sedang biaya seragam sekolah anak meningkat 9,6 %. Celana dalam anak mencatatkan kenaikan tertinggi, yakni 42,6 %. Selisih peningkatan gaji tahunan dengan biaya pendidikan juga makin lebar.

Kenaikan tarif kelompok bermain sebesar 2,3 %, TK 11,7 %, SD 5,7 %, SMP 5,6 %, SMA 3,9 %. Persoalan keuangan yang bermuara pada pilihan childfree dialami Vlaad (32) dan istri yang memutuskan tidak memiliki momongan. Pekerja swasta di Jakarta ini membayangkan, jika memiliki anak, pasti ingin membesarkannya dengan cara terbaik, mulai dari gizi hingga pendidikannya. Di sisi lain, ia dan istri tumbuh besar dari keluarga sederhana. ”Fasilitas yang tersedia seadanya juga. Jadi, kami tumbuh besarnya juga tidak optimal. Jangan sampai apa yang terjadi di kami terulang lagi jika punya anak,” ujar Vlaad. Meski hanya berdua, ia dan istri tetap merasa bahagia. Vlaad mengaku memiliki keleluasaan dalam keuangan serta lebih banyak waktu untuk mengobrol, baca buku bersama, dan jalan-jalan. (Yoga)

Badan Legislasi DPR mulai menghimpun usulan RUU, baik dari komisi-komisi maupun fraksi partai politik, untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahunan 2025. Namun, tidak ada satu pun alat kelengkapan dewan yang mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk dibahas selama 5 tahun ke depan. Daftar usulan RUU yang akan dimasukkan ke Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 mulai dibacakan dalam rapat pleno Baleg DPR di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Senin (28/10). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia itu ditampilkan sejumlah usulan yang sudah masuk.

Ahmad Doli mengatakan, usulan itu masih terus dihimpun. Sebab, dari 13 komisi di DPR, dua komisi yang baru dibentuk belum menyampaikan usulan. Rencananya, usulan final akan dibahas bersama pemerintah pada 18 November mendatang. Dari usulan-usulan tersebut, tidak ada satu pun komisi dan fraksi partai yang mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk masuk di Prolegnas 2025-2029. Tidak terkecuali Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum. Ketua Baleg DPR yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bob Hasan tak memungkiri RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam usulan. Sebab, berdasarkan diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan di Komisi III sebelumnya, disepakati RUU itu bakal dikembalikan kepada pemerintah sebagai pengusul RUU tersebut. (Yoga)