Suksesi kepemimpinan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 diprediksi akan berdampak signifikan pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Kepala Ekonom Bank BCA, David Sumual, menilai hasil Pilpres AS dapat memengaruhi ekspor Indonesia, terutama ke sektor tekstil, furnitur, dan elektronik. Jika Donald Trump menang, kebijakan proteksionisme yang pernah diterapkan di masa kepemimpinannya kemungkinan besar akan berlanjut, berpotensi menambah tarif atau pembatasan perdagangan terhadap produk Indonesia. Sebaliknya, jika Kamala Harris terpilih, pendekatan lebih terbuka terhadap kerja sama internasional, termasuk perubahan iklim, dapat memberikan peluang baru untuk produk berkelanjutan dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia berencana merevisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE-SDA) guna meningkatkan cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa aturan baru akan memperpanjang jangka waktu wajib penempatan devisa di sistem keuangan domestik, melebihi ketentuan saat ini yang hanya tiga bulan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2023. Airlangga menegaskan bahwa devisa ini juga dapat dimanfaatkan sebagai modal kerja oleh eksportir.

Mayoritas emiten tambang anggota holding industri pertambangan BUMN, Mind ID, menghadapi tantangan penurunan harga komoditas sepanjang Januari-September 2024, meskipun beberapa di antaranya mencatatkan pertumbuhan pendapatan. PT Bukit Asam Tbk (PTBA), misalnya, membukukan pendapatan Rp 30,65 triliun, naik 10,53% secara tahunan. Namun, laba bersihnya menurun 14,32% menjadi Rp 3,23 triliun akibat koreksi harga batu bara sekitar 28%. Niko Chandra, Sekretaris Perusahaan PTBA, menjelaskan bahwa meskipun volume penjualan batu bara meningkat 16%, fluktuasi pasar tetap menjadi tantangan utama.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan kinerja yang positif hingga kuartal ketiga 2024 dengan pertumbuhan laba bersih dua digit, didukung penyaluran kredit yang solid di semua segmen. Menurut Andrey Wijaya, Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, laba bersih BBCA mencapai Rp 41 triliun selama Januari-September 2024, tumbuh 13% year-on-year (yoy). Penyaluran kredit BBCA juga meningkat 14,5% yoy menjadi Rp 877 triliun, dengan kontribusi signifikan dari segmen korporasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), terutama di luar Pulau Jawa.

Hampir 78 juta warga AS telah menggunakan hak pilih mereka ketika pemungutan suara pendahuluan ditutup pada Minggu (3/11). Sisanya akan memilih pada hari puncak pemilu, Selasa (5/11). Siapa pun pilihan mereka, apakah Wapres Kamala Harris (Demokrat) atau mantan Presiden Donald Trump (Republik) publik ”Negeri Paman Sam” itu akan menorehkan sejarah baru. Bagi negara-negara lain, termasuk   kawasan Asia Tenggara, pemimpin AS terpilih akan membawa dampak meski akan dipengaruhi dinamika hubungan dengan China. ”Siapa pun yang akan dipilih warga AS, negara-negara yang ditekan oleh China dan berupaya membalas tekanan itu kepada China bakal menjalin hubungan baik dengan AS beberapa tahun ke depan,” kata Zack Cooper, senior fellow lembaga think tank American Enterprise Institute, di Washington DC.

”Anda menjalin hubungan baik dengan AS karena kepentingan pada AS sebagai kekuatan penyeimbang. (Presiden Joe) Biden telah melakukannya. Trump juga akan melakukan hal itu, begitu pula Harris,” kataCooper dalam pertemuan dengan 11 wartawan Asia Tenggara dalam program Tur Reporter AS-ASEAN atas undangan Misi AS untuk ASEAN. Berkaitan dengan Indonesia, dosen di Universitas Princeton itu menyebutkan, sulit bagi Indonesia dan negara-negara lain, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan Singapura, untuk berhubungan yang benar-benar baik dengan AS tanpa gencatan senjata di Gaza dan Lebanon. ”Indonesia secara khusus berharap pada investasi perdagangan. Saya benar-benar khawatir, jika Trump (terpilih) dan menetapkan tarif global 10 p%, hal itu akan mengirim pesan cukup buruk pada Indonesia tentang kemauan AS memperdalam hubungan perdagangan,” tutur Cooper. (Yoga)

Para pekerja terlihat sedang mengemas beras premium di Sentra Pengolahan Beras Jakarta, kompleks pergudangan Bulog, Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024). Tempat tersebut memiliki kapasitas pengemasan 6 ton per jam. Pemerintah optimistis dengan cadangan beras minimal 2 juta ton hingga akhir tahun 2024 dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. (Yoga)

Ambisi pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun dipertanyakan karena dinilai kurang realistis. Skema gotong royong penyediaan rumah yang dicanangkan pemerintah perlu diimbangi regulasi dan strategi yang jelas. Kebijakan pembiayaan juga perlu diperbarui. Beragam pertanyaan dan keraguan terkait program 3 juta rumah per tahun mengemuka dalam Raker Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (4/11). Dalam rapat itu, anggota Komisi V DPR, Lasarus, mengatakan, masalah kekurangan (backlog) rumah adalah problem menahun. Angka kekurangan rumah tidak berkurang signifikan meski program penyediaan rumah terus digulirkan. Lima tahun terakhir, alokasi anggaran pemerintah untuk pembiayaan perumahan Rp 119 triliun, tapi total penyediaan rumah hanya bisa dicapai 2,17 juta unit.

Pada periode 2024-2029, pemerintah justru kenargetkan penyediaan 3 juta unit rumah tiap tahun. ”Untuk bisa mencapai 3 juta rumah per tahun, setiap hari harus bisa membangun 8.220 unit rumah. Untuk mencapai 3 juta rumah pada tahun 2025 dengan anggaran pemerintah Rp 5 triliun, tentu jauh panggang dari api,” ujar anggota Fraksi PDI-P DPR tersebut. Ia mengilustrasikan, kebutuhan anggaran untuk bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 3 juta unit mencapai Rp 60 triliun, tidak termasuk pembangunan rumah tapak. Sementara, hingga saat ini belum ada dokumen terkait peta jalan pencapaian 3 juta rumah per tahun. Menurut Lasarus, penyediaan lahan merupakan hal mendasar dari proses penyediaan perumahan rakyat. Namun, penyediaan lahan perumahan kerap menuai persoalan hukum. Karena itu, masalah lahan perlu disikapi hati-hati, terutama lahan yang dihibahkan untuk perumahan rakyat. (Yoga)

Kementerian BUMN berencana menggabungkan PT Perkebunan Nusantara Group dengan Perum Perhutani. Penggabungan atau merger dilakukan sebagai bentuk rasionalisasi untuk mendukung program swasembada pangan yang jadi prioritas Presiden Prabowo. Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam raker Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (4/11). ”Jika PTPN merger dengan Perhutani, luas lahan yang dikelola 2,2 juta hektar. Kami bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan,” ujarnya. Saat ini, target swasembada pangan memiliki masalah kurangnya lahan. ”Hal ini yang sedang kita coba remapping. Apalagi, beberapa industri memang sudah mulai kalah bersaing. Rasionalisasi ini yang kami coba lakukan,” kata Erick. Akhir tahun lalu, Holding Perkebunan Nusantara atau PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) meresmikan pembentukan subholding PalmCo yang bergerak di sektor hilirisasi produk sawit dan SupportingCo yang bergerak mengoptimalisasi aset perkebunan milik PTPN Group.

Sub-holding PalmCo dibentuk melalui penggabungan anak usaha PTPN Group, yakni PTPN V, VI, dan XIII, ke dalam PTPN IV sebagai entitas yang bertahan (surviving entity). Adapun sub-holding SupportingCo dibentuk melalui peng- gabungan anak usaha PTPN Group, yakni PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV, ke dalam PTPN I. PalmCo digadang-gadang bisa menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan lahan seluas 700.000 hektar serta menghasilkan 3,3 juta ton minyak sawit mentah (CPO), 1,8 juta ton minyak goreng, dan 433.000 ton biodiesel setiap tahun. Sementara SupportingCo akan menjadi perusahaan pengelola aset perkebunan yang mencakup kegiatan pemanfaatan aset perkebunan melalui optimalisasi dan divestasi aset, pengelolaan tanaman perkebunan, diversifikasi usaha lainnya, serta green business yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. (Yoga)