Ekonomi
( 40554 )Peluang Saham Utama di Indeks Kompas100
SBN Ritel Terpengaruh oleh Melemahnya Daya Beli
Ekspansi Gerai Jadi Senjata Baru AMRT
Fenomena Childfree akibat Tingginya kebutah sehari-hari
Tingginya biaya kebutuhan sehari-hari membuat sejumlah pasangan mengurungkan niat memiliki anak. Mereka memilih childfree atau hidup tanpa anak. Alasannya, tak sanggup menyediakan dana perawatan, membesarkan, dan mendidik buah hati hingga dewasa. Pilihan itu mengemuka setelah konsultan komunikasi SGH dan Teleskop.id Data Analytic mengumpulkan 937 konten X dan Instagram yang memuat kata childfree sepanjang 16-21 September 2024 di Indonesia. Dari 937 konten itu, 69 konten beralasan memilih childfree. Faktor finansial yang berkaitan dengan tingginya biaya hidup ada di posisi puncak dengan proporsi 20,3 %. Di peringkat kedua, alasan ingin bahagia bersama diri sendiri ataupun pasangan dengan proporsi 17,4 %, lalu faktor kondisi negara tidak ideal dari segi politik, pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan (15,9 %)
Isu keuangan yang melatarbelakangi pilihan childfree tak lepas dari sengitnya persaingan antara upah dan pengeluaran. Merujuk pada BPS, Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menghitung, rata-rata upah penduduk 2023 Rp 3,17 juta per bulan atau naik 3,5 % dibanding tahun sebelumnya, tapi kalah dengan lonjakan harga barang kebutuhan bayi dan anak. Hasil analisis Kompas, rata-rata harga makanan bayi, susu balita, susu bayi, popok bayi sekali pakai, dan pakaian bayi mencapai 9,1 % pada periode yang sama. Harga sandang anak pada 2023 lebih tinggi 9,1 % dari tahun sebelumnya, sedang biaya seragam sekolah anak meningkat 9,6 %. Celana dalam anak mencatatkan kenaikan tertinggi, yakni 42,6 %. Selisih peningkatan gaji tahunan dengan biaya pendidikan juga makin lebar.
Kenaikan tarif kelompok bermain sebesar 2,3 %, TK 11,7 %, SD 5,7 %, SMP 5,6 %, SMA 3,9 %. Persoalan keuangan yang bermuara pada pilihan childfree dialami Vlaad (32) dan istri yang memutuskan tidak memiliki momongan. Pekerja swasta di Jakarta ini membayangkan, jika memiliki anak, pasti ingin membesarkannya dengan cara terbaik, mulai dari gizi hingga pendidikannya. Di sisi lain, ia dan istri tumbuh besar dari keluarga sederhana. ”Fasilitas yang tersedia seadanya juga. Jadi, kami tumbuh besarnya juga tidak optimal. Jangan sampai apa yang terjadi di kami terulang lagi jika punya anak,” ujar Vlaad. Meski hanya berdua, ia dan istri tetap merasa bahagia. Vlaad mengaku memiliki keleluasaan dalam keuangan serta lebih banyak waktu untuk mengobrol, baca buku bersama, dan jalan-jalan. (Yoga)
Tidak masuknya RUU Perampasan Aset Pada Usulan Prolegnas
Badan Legislasi DPR mulai menghimpun usulan RUU, baik dari komisi-komisi maupun fraksi partai politik, untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahunan 2025. Namun, tidak ada satu pun alat kelengkapan dewan yang mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk dibahas selama 5 tahun ke depan. Daftar usulan RUU yang akan dimasukkan ke Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 mulai dibacakan dalam rapat pleno Baleg DPR di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Senin (28/10). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia itu ditampilkan sejumlah usulan yang sudah masuk.
Ahmad Doli mengatakan, usulan itu masih terus dihimpun. Sebab, dari 13 komisi di DPR, dua komisi yang baru dibentuk belum menyampaikan usulan. Rencananya, usulan final akan dibahas bersama pemerintah pada 18 November mendatang. Dari usulan-usulan tersebut, tidak ada satu pun komisi dan fraksi partai yang mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk masuk di Prolegnas 2025-2029. Tidak terkecuali Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum. Ketua Baleg DPR yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bob Hasan tak memungkiri RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam usulan. Sebab, berdasarkan diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan di Komisi III sebelumnya, disepakati RUU itu bakal dikembalikan kepada pemerintah sebagai pengusul RUU tersebut. (Yoga)
Keroyokan Menggarap Swasembada Pangan
Kementan optimistis swasembada pangan, terutama beras, dapat tercapai 4-5 tahun ke depan. Program andalan pemerintahan Prabowo tersebut bakal digarap keroyokan sejumlah kementerian dan lembaga. Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden telah menugaskan Kementan dan sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan swasembada pangan. Kementerian PU akan menyiapkan dan membenahi irigasi dan BUMN akan menyiapkan benih dan pupuk. ”Saya sudah bertemu Menteri PU . Dia akan menyiapkan irigasinya dalam kurun dua tahun. Saya yakin swasembada pangan bakal terwujud dalam kurun empat tahun,” ujarnya di kantor Kementan, Jakarta, Senin (28/10) pagi.
Pekan lalu, Amran bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan sejumlah jajaran direksi BUMN kluster pangan. Dalam kesempatan itu, BUMN berkomitmen untuk menyediakan benih unggul melalui PT Sang Hyang Seri. BUMN melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) juga akan menjaga stok dan kelancaran distribusi pupuk, termasuk pupuk subsidi. Amran menjelaskan, swasembada pangan itu akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi bakal ditempuh dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tanaman pangan yang sudah melalui pompanisasi. Beberapa daerah yang disasar adalah lahan-lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas.
Selain itu, Kementan juga akan mengoptimalisasi lahan rawa seluas 360.000 hektar. Ekstensifikasi lahan akan dilakukan dengan mencetak sawah baru seluas 3 juta hektar di beberapa daerah di luar Jawa. Di Merauke, Kementan menargetkan mencetak 1 juta hektar (ha) sawah. Target di Kalteng seluas 500.000 ha dan di Kalsel seluas 300.000 ha. Target di Sumsel, Kalrim, Kalbar, Sumut dan Aceh seluas 200.000 ha. ”Para petani penggarapnya akan mendapat pasokan benih dan pupuk dari pemerintah. Mereka yang mengelola lahan non irigasi akan mendapat bantuan pompa,” katanya. (Yoga)
Anjani Sekar Arum, dari Kota Batu Meramu Batik Banteng Agung
Anjani Sekar Arum (33) meramu kecantikan dan kekuatan menjadi lembaran-lembaran batik banteng agung. Perpaduan tradisi lokal dan modern dunia adibusana akhirnya menjelma menjadi karya ikonik di Kota Batu, Jatim. Darah seni mengalir deras di tubuh Anjani. Ayahnya, Agus Riyanto, adalah pelukis yang pada 2008 berusaha menghidupkan kembali kesenian bantengan dengan mengumpulkan 1.600 pelaku seni bantengan se-Kota Batu, Jatim. Anjani juga mencintai seni lukis. Sejumlah karya lahir dari tangannya. Pada 2010, ia mulai membatik dan menggeluti seni membatik sebagai panggilan hati. Ia memilih batik banteng agung lantaran terinspirasi gerakan ayahnya melestarikan seni bantengan. Ia ciptakan motif-motif batik bantengan di atas kain.
Pada 2014, ia bisa memamerkan 54 lembar kain batik bantengan dalam pameran tunggal di Galeri Raos Kota Batu. Setelah sukses pada pameran pertamanya, Anjani diajak istri Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menggelar pameran batik bantengan di Praha, Republik Ceko. Namun, dua pekan sebelum hari-H, Anjani hanya sanggup membuat 10 lembar kain batik, karena ia kesulitan mencari pembatik yang tekun dan bagus.Kondisi itu mempertebal tekad Anjani melestarikan batik banteng agung. Ia makin getol mengenalkan batik banteng agung di Kota Batu, khususnya kepada anak-anak. Hingga 2017 ada 58 anak yang belajar membatik di sanggarnya, 28 orang di antara mereka menjadi pembatik aktif. Setiap bulan, sanggar itu menghasilkan 45 lembar kain batik yang selembarnya dijual Rp 300.000-Rp 750.000.
Anjani hanya mengambil 10 % hasil penjualan untuk dipakai membeli kain dan perlengkapan lain. Selebihnya diberikan kepada anak-anak yang membatik. Jadi, selain melestarikan batik banteng agung, Anjani juga memberi keuntungan ekonomi kepada para pembatik muda. Hal itu membuat Anjani menerima penghargaan SATU Indonesia Awards tingkat nasional, kategori Kewirausahaan pada 2017, yang merupakan penghargaan dari PT Astra International Tbk kepada anak-anak muda yang berkontribusi memajukan dan menginspirasi bangsa. Sejak itu, Anjani dilibatkan dalam berbagai kegiatan Astra, baik di Kota Batu maupun di kota-kota lain, seperti Yogyakarta. Pada 2019 ia pindah ke Desa Binangun, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Pelan-pelan ia coba mengajarkan para petani membatik agar mereka punya sumber penghasilan lain, punya karya, tanpa bergantung pada orang lain.
Wisata edukasi membatik menjadi pilar ekonomi Anjani. Istri Rizky Handi Alfarizy yang menghidupi 49 pekerjanya itu menggandeng agen tur dan perjalanan untuk bekerja sama, sehingga, wisata edukasi di Galeri Batik Anjani sudah terjadwal setiap bulan. Penikmat wisata ini adalah para siswa, mahasiswa, atau komunitas. Mereka bisa datang berombongan hingga 200 orang dalam sekali kunjungan. Anjani dan tim menjual baju batik siap pakai secara live setiap hari. Ia juga membebaskan anak-anak muda yang diajaknya bekerja sama untuk berinovasi terkait batik. Baik dalam produksi maupun penjualan, Anjani ingin menepis kesan bahwa batik itu lekat dengan orang, kaku, dan harus selalu pakai pakem tertentu. Terus berinovasi dan bergerak bersama adalah kunci batik banteng agung Kota Batu. (Yoga)
Potensi Emiten Properti Makin Menguat
Emiten di sektor properti di Indonesia, seperti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), sedang mengalami kinerja yang sangat positif. Indeks Properti & Real Estate (IDXPROP) naik signifikan, mencatatkan pertumbuhan 16,16% year-to-date hingga akhir Oktober 2024. PANI, misalnya, telah berhasil masuk dalam daftar 10 besar kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia, sementara CTRA dan BSDE mencatatkan kenaikan prapenjualan yang mengesankan, masing-masing mencapai Rp8,7 triliun dan Rp6,84 triliun.
Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, menyatakan optimisme terhadap pencapaian target prapenjualan berkat peluncuran produk baru dan insentif pemerintah. Sugianto Kusuma, Presiden Direktur PANI, juga menaikkan target prapenjualan sejalan dengan pertumbuhan permintaan properti. Para analis seperti Vicky Rosalinda dari Kiwoom Sekuritas dan Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset menyoroti prospek positif sektor ini, didorong oleh insentif pemerintah dan potensi penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Meskipun tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global tetap ada, sentimen positif ini memberikan harapan bagi pertumbuhan sektor properti di Indonesia hingga akhir tahun.
Sinyal Positif untuk Kebangkitan Properti
Langkah-Langkah stimulus yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk sektor properti, termasuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan total insentif mencapai 16% selama 1 hingga 3 tahun ke depan, pemerintah berharap dapat mengurangi biaya transaksi dan mendorong masyarakat dari kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas untuk memiliki rumah.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak melalui Program 3 Juta Rumah. Melalui kerjasama dengan BUMN Karya dan pengembang properti, diharapkan ketersediaan hunian terjangkau meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif pada kinerja keuangan emiten properti. Kenaikan permintaan hunian diprediksi akan memperbaiki margin keuntungan perusahaan dan mendukung sektor konstruksi serta material bangunan.
Stimulus ini juga diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang memungkinkan penawaran kredit pemilikan rumah (KPR) lebih menarik. Keberhasilan program ini akan membawa efek jangka panjang, tidak hanya meningkatkan kepemilikan hunian, tetapi juga menciptakan lingkungan perumahan yang lebih teratur.
Namun, evaluasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa insentif ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika dilaksanakan dengan baik, stimulus ini dapat menjadi katalis penting bagi pertumbuhan sektor properti dan konstruksi di Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional.
Industri Tekstil: Misi Penyelamatan Sritex
Langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sritex yang mengalami kebangkrutan. Presiden telah memerintahkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, untuk mengkaji opsi bailout, termasuk kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk mendukung perusahaan dan industri tekstil secara keseluruhan. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk melindungi karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah, melalui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, fokus pada penjaminan tenaga kerja dan mendorong ekspor tekstil. Utilitas produksi Sritex kini meningkat, sehingga diharapkan langkah-langkah penyelamatan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, yang dapat mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan.
Sritex juga berencana membentuk tim untuk merancang strategi penyelamatan perusahaan, dengan menekankan kebutuhan insentif untuk industri tekstil yang saat ini terpuruk akibat regulasi yang merelaksasi impor. Hal ini berdampak signifikan pada operasional industri tekstil nasional. Meskipun ada tekanan untuk merevisi kebijakan impor, koordinasi antarkementerian diharapkan dapat memperbaiki situasi.
Secara keseluruhan, upaya bailout ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor industri dan perlindungan lapangan kerja, serta pentingnya regulasi yang mendukung pertumbuhan industri di Indonesia. Jika berhasil, ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat industri tekstil nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









