Kementerian Perhubungan mengimbau BBN Airlines Indonesia untuk mengembalikan uang tiket secara penuh kepada penumpang yang terpengaruh oleh penutupan rute Jakarta–Balikpapan. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyampaikan bahwa BBN Airlines memutuskan untuk menutup rute tersebut sejak 29 Oktober 2024, dengan alasan rendahnya permintaan pasar yang tercermin pada load factor rata-rata hanya 20%–25%. Keputusan ini dianggap wajar, namun Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya pemenuhan hak penumpang, termasuk pengembalian tiket secara penuh dan memastikan tidak ada penjualan ulang tiket.

Lukman juga menegaskan bahwa maskapai sebaiknya menyesuaikan layanan mereka dengan permintaan pasar dan menjaga kepuasan pelanggan. Meskipun menghentikan rute tersebut, Kementerian berharap BBN Airlines Indonesia tetap dapat memberikan pilihan penerbangan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi pada kemajuan sektor penerbangan di Indonesia. Kementerian Perhubungan juga mendorong maskapai untuk tetap menjaga transparansi dalam komunikasi dengan penumpang dan berupaya meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Pemerintah Indonesia akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 7 November 2024, sebagai pengelola dana kekayaan negara dengan skala global. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Muliaman Darmasyah Hadad sebagai Kepala Danantara, yang bertugas mengelola dana investasi di luar APBN melalui skema sovereign wealth fund (SWF). Wakil Kepala Danantara, Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang, menambahkan bahwa berbagai regulasi tengah disiapkan untuk mendukung operasional lembaga ini.

Pasar saham Indonesia menghadapi tekanan akibat aliran dana asing yang keluar cukup besar selama sebulan terakhir, dengan nilai jual bersih asing mencapai Rp 8,56 triliun. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berada di bawah level psikologis 7.500, dengan saham perbankan, infrastruktur, dan pertambangan menjadi sektor yang paling banyak dilepas investor asing.

Pemerintah Indonesia akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) pada 8 November 2024 sebagai superholding BUMN. Superholding ini dirancang untuk mengelola sejumlah perusahaan negara besar seperti PT Bank Mandiri (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (BBNI), PT Telkom Indonesia (TLKM), PLN, Pertamina, Mind Id, dan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan perkiraan dana kelolaan awal sebesar US$ 600 miliar yang berpotensi meningkat hingga US$ 982 miliar, Danantara diproyeksikan menjadi SWF terbesar keempat di dunia.

PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diproyeksikan akan terus menikmati keuntungan dari kenaikan harga emas yang mencapai 33% sejak awal 2024, yang didorong oleh kontraksi ekonomi global dan ketidakpastian politik seperti pilpres AS. Emiten tambang emas ini menonjol karena cadangan emas yang besar dan rencana ekstensifikasi produksi yang ambisius.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kesiapannya jika Kementrian Komunikasi dan Digital (Kemkondigi) menjadi garda terdepan dalam pemberantasan  judi online di Tanah Air. terkuaknya kasus 11 pegawai Kemkomdigi dalam pusaran aktivitas judi online  pun diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk memberantas judi online  lebih masif. Hal tersebut disampaikan oleh Menkomdigi ketika dicecar oleh Kmisi I DPR RI terkait maraknya kasus judi online (Judol) dan juga terkuaknya kasus 11 pegawai Kemkomdigi, dari 16 tersangka, dalam pusaran aktivitas haram tersebut. Sebab mereka bukan memblokir website/aplikasi judol, tapi malah melindunginya. "Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan ini, kalau demi untuk kebaikan bangsa  dan negara, kami rela menjadi pintu masuk," ungkap Meutya. Namun Kemkomdigi juga bekerja sama dengan stakeholder terkait, yakni OJK, Perbankan, Lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta ekosistem digital lainnya, seperti penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memberantas judol. (Yetede)

Perang tarif AS dan China lima tahun terakhir membuat perusahaan-perusahaan AS menoleh ke Asia Tenggara dan memperbesar investasi mereka di kawasan itu. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan melanjutkan kebijakan terkait investasi asing, transparansi, dan pasar terbuka jika ingin ikut menikmati investasi perusahaan-perusahaan AS. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Asia Tenggara Kadin AS John Goyer di Washington DC, AS, Senin (4/11). Ia memberikan keterangan bersama Senior Vice President Asia Kadin AS Charles W Freeman III kepada 11 wartawan Asia Tenggara, termasuk Kompas, dalam Program Tur AS-ASEAN atas undangan Misi AS untuk ASEAN.

”Terus terang, kami masih menghadapi tantangan-tantangan di Indonesia dalam hal transparansi regulasi dan proses pembuatan aturan. Kami ingin ada pelibatan yang lebih mendalam dan lebih sistematis dengan sektor swasta dalam proses pembuatan aturan itu,” ujar Goyer. Pada 26 November mendatang akan digelar ajang tahunan Pertemuan Puncak Investasi AS-Indonesia di Jakarta sebagai bagian dari upaya membahas tantangan-tantangan tersebut. ”Kami telah mengundang Presiden Prabowo dan para menteri kabinetnya serta Sekjen OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) Mathias Cormann,” lanjut Goyer. Saat ini lebih dari 6.200 perusahaan AS beroperasi di Asia Tenggara. (Yoga)

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terpilih memimpin Indonesia untuk periode 2024–2029 memutuskan untuk mengeliminasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dari struktur kabinetnya. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat peran strategis Kemenko Marves dalam mengelola kebijakan kelautan dan kemaritiman yang sangat penting bagi Indonesia. Kemenko Marves, yang selama ini berfungsi sebagai koordinasi lintas kementerian terkait isu kelautan, investasi, dan geopolitik maritim, tidak lagi ada dalam kabinet baru Prabowo-Gibran, meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap dipertahankan.

Salah satu alasan yang mungkin mendasari penghapusan Kemenko Marves adalah prioritas baru pemerintahan Prabowo-Gibran yang lebih fokus pada sektor pangan, dengan dibentuknya Kemenko Pangan, untuk mengatasi masalah ketahanan pangan yang menjadi urgensi setelah Indonesia mengalami peringkat moderat dalam Global Food Security Index dan Global Hunger Index 2023. Keputusan ini juga bisa dipandang sebagai respons terhadap ancaman geopolitik global, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, yang mempengaruhi kestabilan pasokan pangan.

Namun, penghapusan Kemenko Marves juga diwarnai oleh kekhawatiran akan dampaknya terhadap peran Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang telah menjadi cita-cita besar sejak era Presiden Jokowi. Dalam hal ini, beberapa pihak, termasuk para pemangku kepentingan di sektor kemaritiman, menganggap bahwa penghilangan Kemenko Marves bisa mengurangi daya saing Indonesia dalam geopolitik regional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang strategis.

Sebagai solusi, artikel ini menyarankan agar pemerintahan Prabowo-Gibran mempertimbangkan untuk merevitalisasi Kemenko Marves dengan fokus pada pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia. Kemenko Marves yang lebih kuat dan efisien diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun geopolitik, mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis di kawasan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan.