Pemerintah menargetkan transportasi massal terintegrasi berupa bus rapid transit di kawasan Bandung Raya, Jabar, beroperasi mulai tahun 2027. Pemerintah terus berupaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pelaksana Harian Kadis Perhubungan Jabar, Ade Afriandi menyatakan, pengoperasian BRT di Bandung Raya bakal dilakukan setelah seluruh infrastruktur penopang dari 21 koridor yang ada terbangun. Transportasi massal itu nantinya bakal melayani kawasan Bandung Raya yang terdiri dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang.

”Peluncuran informasi BRT dan progres pembangunannya bakal dilakukan sejak awal tahun 2025. Saat ini, kami tengah membahas regulasi yang harus selesai akhir Oktober ini,” papar Ade seusai rapat koordinasi BRT Bandung Raya di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Senin (21/10). Menurut Ade, penyampaian informasi terkait BRT Bandung Raya penting dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dia menambahkan, keberadaan transportasi massal itu tidak serta-merta menghilangkan kemacetan lalu lintas, tapi diharapkan bisa memberi kenyamanan dan ketepatan waktu bagi pengguna. ”Hal yang lebih penting dibahas dalam rapat adalah upaya mengubah kultur masyarakat untuk menggunakan transportasi publik agar lebih efisien, bukan dalam konteks menghilangkan kemacetan, melainkan pelayanan yang terintegrasi, nyaman, dan tepat waktu,” ujarnya. (Yoga)

Polda Sumsel mengungkap kasus tambang batubara ilegal di Kabupaten Muara Enim, Sumsel, dengan nilai kerugian negara mencapai setengah triliun rupiah. Pelaku ditangkap bersama sejumlah barang bukti aset yang total nilainya Rp 13 miliar. Direktur Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Bagus Suropratomo dalam konferensi pers di Markas Polda Sumsel, Palembang, Senin (21/10) mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari operasi pemberantasan tambang batubara ilegal di Dusun II Desa Penyandingan, Muara Enim, pada 5 Agustus 2024. Hasilnya, kepolisian menemukan lokasi tambang batubara ilegal dan tempat penampungan hasil tambang bersangkutan di area HGU PT Bumi Sawindo Permai serta masuk dalam area izin usaha pertambangan (IUP) PT Bukit Asam. Setelah itu, kepolisian mendalami kasus un- tuk memburu pemilik usaha penambangan ilegal tersebut.

Dari hasil penelusuran, kepolisian menangkap terduga pemilik usaha ilegal tersebut, yakni warga Desa Seleman, Muara Enim, berinisial BC (33). Ia ditangkap di salah satu apartemen di Jabar, 11 Oktober 2024, dini hari. Dari keterangannya, BC mengaku menambang ilegal sejak 2019. ”Potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal yang dilakukan tersangka mencapai 36 juta USD atau Rp 556,884 miliar,” ujar Bagus. Selain menangkap BC, kepolisian juga menyita barang bukti terkait usaha penambangan ilegal tersebut, antara lain sampel 5 ton batubara, 25 dokumen terkait penambangan, 4 dokumen gaji karyawan, dan 12 set seragam PT Bobi Jaya Perkasa, juga alat-alat yang digunakan dalam usaha ilegal tersebut, antara lain 1 buldoser, 3 ekskavator, 4 dump truck, 1 generator, dan 2 pompa air.

Kepolisian menyita aset bergerak dan tidak bergerak yang diduga dibeli BC dari hasil kejahatan tersebut. Aset-aset itu tergolong fantastis, antara lain empat rumah mewah yang tersebar di Muara Enim dan Palembang. Ada pula empat mobil mewah dengan nilai miliaran rupiah per unit, seperti mobil Land Cruiser keluaran terbaru dan dua mobil sport asal Jerman. BC dikenai pasal berlapis, yakni kegiatan penambangan tanpa izin dan pencucian uang atau penggunaan uang dari kegiatan ilegal. ”BC terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar akibat kegiatan penambangan tanpa izin tersebut. Sebaliknya, BC terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar karena pencucian uang,” kata Bagus. (Yoga)

Tak semua warga di Jakarta terdata. Kelompok marjinal di Pondok Labu, Jaksel, tidak punya dokumen kependudukan sehingga kehilangan akses pendidikan, kesehatan, hukum, dan bansos. Sejak 2018, Karni (48) tanpa lelah membantu pengurusan dokumen bagi warga miskin sekitar rumah kontrakannya di Jalan Pinang Kalijati, RT 011 RW 009, Pondok Labu. ”Tempat ini disebut Kampung Pemulung Pondok Labu karena banyak pemulungnya. Mereka pendatang dari sejumlah daerah, dari Jatim, Tangerang, Tegal juga ada. Mereka memulung botol dan kardus,” kata Karni, Kamis (17/10). Karni sudah tinggal di daerah tersebut selama 33 tahun. Di samping pemulung, warga kebanyakan bekerja sebagai sopir kendaraan material dan satpam. Karni menjalani harinya sebagai ibu rumah tangga sekaligus kader dasawisma sejak 2005.

Tugasnya mencakup pendataan warga, termasuk demografi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, ibu hamil, warga lansia, dan anak balita. Karni bertugas di wilayah 07 di RT 011 yang kini menangani 60 keluarga. Karni ikut sebagai sukarelawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), yang berdiri pada 2006, lembaga ini mengadvokasi masyarakat yang tidak memiliki akses pelayanan atau tergolong rentan administrasi kependudukan. Sejak itulah, Karni membantu mengurus dokumen kependudukan warga RT 011, seperti kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan kartu tanda penduduk (KTP). Banyak warga di RT-nya tidak memiliki dokumen tersebut. Ada yang tidak punya biaya pulang kampung untuk mengurus surat pindah atau tidak tahu baca tulis. Beberapa warga bahkan tidak mengurus karena tidak pernah hidup dalam sistem yang membutuhkan dokumen tersebut, seperti untuk menyekolahkan anak.

Selama 2018-2024, Karni sudah membantu mengurus 100 akta kelahiran serta beberapa KK dan KTP. Belum lama ini dia menolong salah satu warga lansia yang tidak punya KTP selama 30 tahun. Sekarang, Karni tengah mengadvokasi seorang anak perempuan 15 tahun yang hendak mengikuti ujian Paket A, tetapi terkendala lantaran nomor induk kependudukan (NIK)-nya ganda. Karni rela pergi pulang ke kantor-kantor pemerintah setempat selama berminggu-minggu. Ongkos operasionalnya ditanggung IKI, biasanya Rp 500.000 untuk satu ”proyek” pengurusan dokumen, namun, dia tidak sungkan beberapa kali merogoh kantong sendiri, misalnya membeli meterai. “Saya kasihan sama orang enggak ada dokumen. KTP kan perlu banget untuk mendaftar BPJS, terus NIK, KK, dan akta untuk anak daftar sekolah, terus KTP untuk ikut pemilu. Mereka juga enggak bisa dapat bantuan pemerintah,” tuturnya. (Yoga)

Memasuki kuartal terakhir tahun ini para bankir cukup percaya diri (pede) terhadap kinerja kredit yang diprediksi akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal III-2024. Pertumbuhan kredit tersebut terutama didorong oleh kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumtif. Hal ini terlihat dari Survei Perbankan yang dirilis oleh BI. Potensi peningkatan penyaluran kredit baru pada kuartal IV-2024 tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang sebesar 88,3%, lebih tinggi dibandingkan SBT 80,6% pada kuartal III-2024.

Pada kredit konsumsi, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit kepemilikan apartemen (KPA) masih menjadi prioritas utama diikuti oleh kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor (KKB). "Berdasarkan sektornya, prioritas penyaluran kredit baru pada kurtal IV-2024 tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran, diikuti sektor industri pengolahan, serta sektor perantara keuangan," tulis survei tersebut. Gubernur BI Perry Warjiyo juga tetap optimistis, fungsi intermediasi, dari sisi kredit tahun ini masih akan tumbuh dua digit, dan pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. (Yetede)