Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ berkolaborasi dengan Pemkot Tangerang di Banten dan Kota Depok di Jabar untuk memperluas kebijakan pelayanan transportasi publik. Plt Kepala BPTJ, Suharto, Selasa (22/10) mengatakan, kehadiran Biskita di Kota Tangerang adalah program bantuan dari pusat untuk pengembangan angkutan umum berbasis bus dengan skema pembiayaan berupa pembelian layanan (buy the service). Program ini melayani wilayah yang belum terhubung dan memperkuat layanan yang sudah ada di Kota Tangerang. Selain Jakarta, Kota Tangerang juga merupakan salah satu kawasan di Jabodetabek yang dinilai mandiri menghadirkan layanan transportasi publik melalui BRT Trans Tangerang atau biasa disebut bus Tayo.

Kota Tangerang kini memiliki BRT empat koridor dan penyediaannya dikelola secara mandiri melalui APBD. Suharto menilai, Kota Tangerang menjadi rujukan dan barometer bagi kota lain untuk menyediakan layanan transportasi di wilayahnya secara mandiri. ”Langkah konkret dalam mendukung penyediaan layanan angkutan massal ini perlu diapresiasi dan harus didukung agar semakin memperkuat pelayanan transportasi Biskita serta jaringan dan integrasinya semakin kuat,” ujarnya. Langkah Pemkot Tangerang, selaras dengan UU No 22 Tahun 2009 yang mengamanatkan agar pemda wajib menyediakan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman. Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin dalam keterangan resmi mengatakan, dukungan BPTJ melalui Biskita sangat dibutuhkan. Pemkot Tangerang tidak bisa sepenuhnya mandiri menyelesaikan masalah terkait transportasi. (Yoga)

Memperingati Hari Santri Nasional 2024, sejumlah santri asal Cirebon, Jabar, menaruh banyak harapan untuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Mereka berharap bisa lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan hingga kesetaraan. Harapan itu disampaikan sejumlah santri dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional di Balai Kota Cirebon, Selasa (22/10). Kegiatan itu dihadiri ratusan santri, ulama, dan pejabat pemerintah setempat. Sebagian besar peserta mengenakan kopiah, sarung, dan gamis. Fachry Kharudin (24), santri Pondok Pesantren Al-Fatih Kayuwalang, Cirebon, mengatakan, salah satu kekhawatiran santri adalah sulit mendapatkan pekerjaan memadai setelah dari pondok.

”Makanya, harapan saya, semoga santri mendapatkan akses untuk dunia pekerjaan,” ujarnya. Ia pun meminta pemerintah baru menggelar lebih banyak pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan santri. Fachry yang sedang kuliah di Jurusan Tadris Biologi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berharap mendapat keterampilan untuk menjadi guru setelah tamat di pondok. ”Kami mengharapkan agar pemerintahan yang baru sekarang lebih memperhatikan infrastruktur dan  prasarana pondok pesantren,” ucap Fachry. Menurut dia, masih ada sejumlah pesantren yang kekurangan ruangan atau bangunannya kurang memadai.

Farwah Fuadie (22), santri Pondok Pesantren Daarul Faa’iziin, Kota Cirebon, berharap pemerintahan yang baru bisa mewadahi dan memberdayakan para santri. ”Jadi, santri tidak hanya mengaji, tapi juga mendapat pelatihan tentang keterampilan bisnis dan sebagainya,” ujarnya. Menurut mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati ini, di pesantrennya sudah ada balai latihan kerja yang memberikan pelatihan tentang multimedia dan otomotif. Namun, pelatihan itu belum sering dan masih terbatas pesertanya. Ia berharap ada pelatihan khusus untuk membuat bisnis. ”Saya mau mencoba dunia bisnis. Jadi, kalau selesai di pondok, bisa buka usaha. Saya juga berharap santri yang perempuan bisa berkiprah di mana saja,” tutur Farwah. (Yoga)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, membicarakan kemungkinan menggunakan lahan sitaan dari koruptor untuk menyokong program Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah bagi masyarakat miskin. ”Tadi disampaikan permintaan beliau, dalam pelaksanaan pengadaan atau apa pun di dalam perumahan rakyat itu, kami akan dampingi,” kata Burhanuddin seusai pertemuan di Kejagung, Jakarta, Selasa (22/10). Terkait hal itu, kata Burhanuddin, pihaknya saat ini menguasai tanah atau lahan sitaan yang berasal dari kasus korupsi. Lahan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan perumahan rakyat. Setelah pertemuan itu, pihaknya akan mulai memetakan lokasi dan luas lahan sitaan tersebut.

Menurut Burhanuddin, pihaknya tidak hanya mendukung program perumahan rakyat dengan lahan sitaan, tetapi juga akan memberikan pendampingan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tak hanya itu, Kejaksaan juga akan mendukung penyusunan kebutuhan regulasi sebagai payung hukumnya, terutama dalam pembentukan perppu. ”Hari ini kami sudah memulainya dan insya Allah tak terlalu lama lagi ada kejelasan berapa hektar yang bisa kami serahkan kepada Bapak Menteri Perumahan,” ujar Burhanuddin. Maruarar menyampaikan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program untuk membangun jutaan rumah bagi masyarakat miskin, yang merupakan bagian dari 100 hari program Presiden Prabowo dengan bergotong royong membangun perumahan bagi rakyat. Dari pertemuan dengan Jaksa Agung itu, sebagian lahan sitaan diketahui berada di wilayah Jabotabek. (Yoga)

Selama lima tahun ke depan Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq akan fokus mengimplementasikan ekonomi hijau dan menghadapi tantangan kondisi mutu lingkungan. Sementara Menhut Raja Juli Antoni akan fokus menjaga hutan dan memanfaatkan sumber dayanya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itu diutarakan dua menteri tersebut saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan dari Menteri LHK 2014-2024 Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, Selasa (22/10). Pada awal sambutannya, Hanif menjelaskan alasan pemisahan Kementerian LHK, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pada kementerian masing-masing.

”Kementerian LH diharapkan jadi garda terdepan mengimplementasi- kan ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip-prinsip keberlangsungan,” ujarnya. Selain itu, Kementerian LH dibentuk sebagai upaya lebih responsif, strategis, dan fokus menghadapi tantangan kondisi mutu lingkungan. Upaya itu termasuk untuk menangani tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penumpukan berbagai limbah dan polusi. ”Kita semua berkeyakinan pelestarian lingkungan hidup menjamin daya dukung alam sehat untuk generasi mendatang. Karena itu, pemerintah menargetkan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target net zero emission, dan menurunkan jejak karbon,” katanya. (Yoga)

Mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun tidak mudah. Banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terkait ketersediaan lahan, regenerasi petani, redistribusi tanah, dan penyelesaian konflik agrarian terkait petani. Mewujudkan swasembada pangan, terutama beras, jagung, dan gula, merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo menyatakan swasembada pangan dapat terwujud paling lambat 4-5 tahun. Wakil Sekjen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman, Selasa (22/10) mengatakan, swasembada pangan, khususnya beras, dapat diwujudkan dalam 4-5 tahun ke depan. Namun, butuh sejumlah persyaratan yang saling terkait.

”Lahan untuk mencetak sawah baru dan menambah frekuensi tanam padi harus tersedia. Para petani yang mengerjakan lahan-lahan tersebut juga harus ada,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Zulharman, lahan dan petani merupakan elemen penting. Banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Di sisi lain, banyak pula petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar dan berusia tua. Problem-problem tersebut perlu dicarikan solusinya. Hal itu mulai dari penetapan lahan pertanian abadi, regenerasi petani, penggunaan teknologi, dan peningkatan SDM sektor pertanian. ”Selain itu, sejumlah syarat lain untuk mewujudkan swasembada pangan adalah ketersediaan benih unggul, sumber air dan jaringan irigasi yang memadai, serta pupuk dengan harga terjangkau,” katanya.

Kementan menyebutkan, terdapat pengurangan luas sawah dari 8,1 juta hektar pada 2015 menjadi 7,5 juta hektar pada 2019. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar mewujudkan swasembada pangan yang selaras dengan agenda reforma agraria. Untuk itu, persoalan redistribusi tanah dan konflik agraria terkait petani perlu dituntaskan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika menuturkan, visi-misi Prabowo-Gibran mempunyai nilai plus karena agenda reformasi agraria ditempatkan di bawah program swasembada pangan. Artinya, Prabowo-Gibran menyadari reforma agraria tidak bisa dilepaskan dari pertanian dan pangan. (Yoga)