Ketidakpastian dalam pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 menjadi isu penting yang mengganggu iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Pemerintah terlambat mengumumkan skema dan kenaikan UMP yang seharusnya disampaikan pada 21 November 2024, karena masih menyusun formula yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Proses ini diperumit oleh adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, yang mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi ketegangan politik terkait dengan penetapan UMP.

Namun, terlambatnya pengumuman UMP ini menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama bagi UMKM yang membutuhkan kepastian untuk merencanakan bisnis mereka di tahun depan. Edy Misero, Sekjen Akumindo, mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini menghambat perencanaan bisnis dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan upah. Alphonzus Widjaja, Ketua Umum APPBI, juga menekankan bahwa upah yang adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas bisnis.

Tantangan bagi pemerintah adalah menyusun skema upah yang dapat menyeimbangkan kebutuhan pekerja dan pengusaha, mengingat kenaikan upah yang tinggi bisa memberatkan dunia usaha, sementara upah yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji dampak putusan MK dan berusaha menyusun payung hukum yang tepat agar kebijakan ini dapat diterima semua pihak.

Sementara itu, Herman N. Suparman dari KPPOD dan Nailul Huda dari Center for Economic and Law Studies menyoroti pentingnya memberikan kepastian segera mengenai kenaikan UMP agar tidak merugikan dunia usaha dan mempengaruhi iklim investasi. Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia juga menambahkan bahwa penetapan upah yang penuh gejolak dapat menciptakan ketidakpastian dan mengurangi daya tarik investasi ke Indonesia.

Secara keseluruhan, kepastian dalam penetapan UMP sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan bisnis, terutama di sektor UMKM dan industri lainnya. Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan keputusan yang jelas dan adil, serta memastikan skema upah yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pekerja, tetapi juga dunia usaha dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim PBB atau COP29 dinilai gagal memenuhi harapan mengatasi krisis iklim secara berkeadilan. Janji pendanaan negara-negara maju 300 miliar USD tiap tahun kepada negara-negara berkembang jauh lebih rendah daripada kebutuhan pendanaan 1,3 triliun USD. Hasil tersebut diumumkan di pengujung COP29, di Baku, Azerbaijan, Minggu (24/11). Sebanyak 200 diplomat dari semua negara di dunia menuntaskan konferensi tersebut dengan rasa tak puas. Para delegasi di COP29 sepakat menyediakan pendanaan 300 miliar USD per tahun. Negara-negara juga menyetujui aturan pasar karbon global didukung PBB. Pasar ini akan memfasilitasi perdagangan kredit karbon yang memberikan insentif kepada negara-negara untuk mengurangi emisi dan berinvestasi dalam proyek-proyek ramah iklim.

Seperti dirilis UN News, pendanaan dan kredit karbon merupakan dua isu penting yang diputuskandalam pertemuan yang berlangsung sejak 12 November dan berakhir Minggu (24/11) di Baku. Negosiasi seharusnya selesai Jumat (22/11), tetapi diperpanjang karena pertentangan di antara hampir 200 negara. Pembicaraan sempat terhenti pada Sabtu karena beberapa negara berkembang dan negara kepulauan meninggalkan pembicaraan dengan frustrasi. Padahal, mereka paling terdampak krisis iklim. ”Pendapat kami tak didengar,” kata Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Samoa Toeolesulusulu Cedric Schuster, dikutip Sky News. Perwakilan India, Chandni Raina, turut mengecam janji 300 miliar USD sebagai ”jumlah kecil”. Ia menyebut perjanjian itu tak lebih dari sekadar ilusi optik dan tak mampu mengatasi besarnya tantangan yang dihadapi. (Yoga)

Pertambangan mineral dan batubara masih memegang peran penting bagi Indonesia, mengingat melimpahnya sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab kebutuhan energi dalam menopang target-target pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, hilirisasi, penggunaan energi hijau, dan pengembangan teknologi bersih pada minerba mesti terus dilakukan. Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) ”Navigating & Prospect for Energy Resilience in Indonesia by 2035” yang digelar Kompas dengan Indonesian Mining Association (IMA), di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (22/11).

Sebagai pembicara diskusi adalah Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pajak IMA Ezra Sibarani, serta dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti sekaligus Direktur Eksekutif Refor Miner Institute, Komaidi Notonegoro. Menurut Purnomo, cadangan komoditas mineral dan batubara Indonesia masih cukup melimpah serta memiliki peran strategis dalam pembangunan. Di antaranya jenis nikel, tem- baga, bauksit, timah, emas, dan besi. Begitu juga pada batubara, yang selama ini mendukung ketahanan energi, yakni kelistrikan, melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, ujar Purnomo, sejatinya sudah diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Namun, hal itu jangan hanya berhenti pada pengolahan dan pemurnian. ”Sekarang kita perlu mengembangkan adanya peningkatan nilai tambah pada produk akhir,” ujarnya. Di samping itu, eksplorasi pertambangan minerba mesti terus dilakukan. Pada batubara, misalnya. Purnomo menyebutkan, berdasar data Badan Geologi, pada 2022, cadangan batubara Indonesia 35,05 miliar ton dan sumber daya sebesar 99,19 miliar ton. Volume cadangan tersebut membuat batubara Indonesia dapat dimanfaatkan untuk 50 tahun ke depan. Peningkatan penggunaan batubara bakal menghasilkan emisi yang lebih besar. Karena itu, clean coal technology mesti terus dikembangkan. Dukungan-dukungan insentif juga perlu diberikan kepada investor dalam mendukung eksplorasi pertambangan mineral dan batubara. (Yoga)

Target pendanaan mitigasi krisis iklim sebesar 1 triliun USD per tahun hingga tahun 2035 tidak tercapai. Dana yang terkumpul dari negara-negara kaya untuk negara-negara berkembang dan miskin hanya 300 miliar USD. Hasil Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim atau COP29 mengecewakan. Jumlah itu menguntungkan negara-negara kaya, tetapi tidak bagi negara penerima yang membutuhkannya untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan menurunkan emisi karbon secara drastis. Dana 300 miliar USD itu lebih besar dari target yang ditetapkan 15 tahun sebelumnya, yakni 100 miliar USD per tahun. Menurut negara-negara kaya, dana 300 miliar USD sudah realistis. Tapi, bagi negara-negara berkembang dan miskin, jumlah itu membuat mereka tersinggung dan marah karena seperti hanya menerima belas kasihan dari negara-negara kaya. Tidak ada pula jaminan dana itu akan mengalir melalui hibah.

Jika bukan hibah, akan ada lebih banyak pinjaman yang menjadi utang negara-negara berkembang dan miskin. Dalam teks hasil COP29 terkait dana itu disebut, semua pihak agar bekerja sama menggunakan ”seluruh sumber publik dan swasta” untuk mencapai target 1,3 triliun USD per tahun pada 2035. Artinya mendorong bank-bank besar internasional, yang didanai oleh uang pembayar pajak, untuk membantu membayar tagihan. Itu berarti pula, mudah-mudahan, perusahaan dan investor swasta akan menyalurkan uang tunai untuk aksi iklim. Dana iklim akan digunakan negara-negara berkembang untuk membiayai transisi ke energi bersih.

Mereka butuh dana untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga angin dan matahari dalam skala besar. Masyarakat yang sangat terdampak cuaca ekstrem pun butuh bersiap menghadapi bencana alam. Dana itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan praktik pertanian yang lebih kebal cuaca ekstrem, membantu warga mengungsi, menyiapkan rencana darurat, dan bantuan pascabencana. Hasil kesepakatan COP29 juga dianggap rencana ”kosong” karena tidak serius untuk mengurangi emisi.  Kelompok Negosiasi Negara-negara Terbelakang menilai, negara-negara kaya tidak berkomitmen menangani krisis iklim. Mereka juga dianggap tak peduli dengan dampak krisis iklim yang menghancurkan negara-negara berkembang. (Yoga)

Pembentukan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan Indonesia atau Indonesia Anti-Scam Centre masih membutuhkan sinkronisasi data. Langkah tersebut diharapkan mampu menindaklanjuti laporan penipuan, mulai dari penanganan secara cepat hingga pengembalian dan korban. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, pembentukan pusat antipenipuan di Indonesia merupakan langkah yang tepat. Apalagi, beberapa negara sudah terlebih dahulu membentuk anti-scam centre. ”Tinggal bagaimana nanti implementasi langkah ini, termasuk dalam mendorong pelaku jasa keuangan masuk ke dalam pusat antipenipuan ke depan. Apakah ada mandatory yang diatur dalam POJK (Peraturan OJK) dan/atau PBI? Atau kekuatan hukumnya setinggi apa,” katanya, Minggu (24/11).

Langkah tersebut membutuhkan penyelarasan antara regulasi mengenai perbankan dan ketentuan-ketentuan terkait jasa keuangan. Artinya, industri perbankan, sebagai contohnya, tidak lagi tertutup ketika terindikasi penipuan yang melibatkan rekening bank terkait. Sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak dalam industri jasa keuangan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan. Salah satu bentuk sinkronisasi tersebut adalah penerbitan akun keuangan yang didasarkan pada validasi rekening sesuai dengan data kependudukan dan data akun finansial. Sebelumnya, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) atas inisiasi OJK telah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (22/11).

IASC merupakan forum koordinasi antara OJK, Satgas PASTI, dan para pelaku industri jasa keuangan. Upaya tersebut didukung asosiasi industri perbankan beserta 79 bank yang bergabung dalam IASC, penyedia sistem pembayaran, dan e-dagang. Pembentukan itu merupakan respons atas maraknya penipuan di sektor jasa keuangan, termasuk makin besarnya nominal dana korban yang hilang. Selama Januari-28 Oktober 2024, OJK telah menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal, terdiri dari 13.020 pinjaman daring ilegal dan 840 investasi ilegal. Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.500 entitas pinjaman daring ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal telah diblokir. (Yoga)