;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Pemerintah Akan Turunkan Harga Tiket Pesawat Domestik 10% untuk Libur Nataru

26 Nov 2024
Menteri Koordinator Bidang Infrastrukur, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan, pemerintah akan menurunkan tiket domestik pesawat untuk libur Natal dan Tahun Baru 2025. AHY, begitu Agus kerap disapa, bahkan mengatakan penurunan harga bisa sampai 10 persen. "Pentingnya penurunan harga tiket untuk membantu masyarakat kita dan juga menggerakkan ekonomi termasuk pariwisata," kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 26 November, usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.

AHY menyebut rencana penurunan harga tiket pesawat ini sudah dibahas dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Perhubungan. Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini berharap khususnya maskapai di bawah Badan Usaha Milik Negara memahami kebijakan ini untuk membantu masyarakat yang hendak bepergian selama libur natal dan tahun baru. PAN dan Demokrat Beri Tanggapan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Dalam kesempatan yang sama di Istana, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi mengatakan penurunan harga tiket berlaku untuk 19 bandara utama. Belum memberikan daftar lengkap yang dimaksud, Dudy menyebut bandara yang dimaksud di antaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta dan Denpasar.

"Ya semua yang terkait dengan biaya-biaya yang timbul di kebandarudaraan. Kemudian avtur juga ada, dari Pertamina berhasil menekan biayanya," kata Dudy. Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada hari ini untuk membahas persiapan Natal dan Tahun Baru. Selain isu perhubungan, stok dan pengelolaan pangan juga dibahas dalam rapat tersebut. Sebelumnya pada Jumat 22 November 2024, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sempat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Persiapan Libur Natal 2024 & Tahun Baru 2025. (Yetede)

Maruarar Kembali Minta BTN jadi Bank Perumahan

26 Nov 2024
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara kembali meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN bertransformasi menjadi bank perumahan. Pasalnya, menurut Ara, BTN memegang peran penting dan strategis di bidang perumahan. “Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan,” kata Ara, Selasa, 26 November 2024, dikutip dari keterangan resmi. Ia berujar, BTN bisa membangun kerja sama dengan pengembang hingga pengusaha material. Ara juga mengatakan transformasi BTN menjadi Bank Perumahan akan membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia. Terlebih, BTN memiliki berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja.

“Tentunya, transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar BTN untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar lain di Indonesia,” ujar Ara. Lebih lanjut, Ara berharap transformasi BTN menjadi Bank Perumahan bakal membuat cost of fund BTN bisa lebih efisien. Namun, perubahan ini juga mesti diiringi target besar penyaluran kredit perumahan rakyat (KPR) komersial maupun subsidi. Sebelumnya, Ara memang pernah menyarankan agar BTN untuk berganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat (BPR). Ia mengatakan pergantian nama ini untuk bisa menunjukkan jati diri yang sesungguhnya dari Bank BTN

“Saya minta pikirkan (namanya) menjadi Bank Perumahan Rakyat,” kata Ara, Jumat, 9 November 2024 di Jakarta Pusat. Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, sudah sejak lama fokus bank yang dipimpinnya itu berfokus pada pembiayaan perumahan dan properti. BTN sudah melayani KPR sejak 1976. “KPR pertamanya adalah di Kota Semarang, dan sejak itulah BTN fokus di perumahan,” ucap Nixon. Nixon berujar, hingga kini BTN sudah melakukan akad untuk sekitar 5,5 juta KPR. Mulai dari pembiayaan rumah subsidi, non-subsidi, pembiayaan KPR konvensional, maupun pembiayaan KPR syariah. Nixon pun menyatakan siap mendukung program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu penting karena masih ada backlog atau kekurangan rumah sebanyak 9,9 juta. Selain itu, masih ada lebih dari 50 persen masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. (Yetede)

Mengatasi Dampak Fluktuasi Nilai Tukar

26 Nov 2024

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar saham dan berpotensi menggerus kinerja sejumlah emiten, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Sektor-sektor seperti farmasi, industri kimia, dan konsumer sangat sensitif terhadap volatilitas nilai tukar, yang bisa meningkatkan biaya operasional mereka. Namun, emiten dengan orientasi ekspor, seperti PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), berpotensi memperoleh keuntungan dari pelemahan rupiah karena harga jual produk mereka, seperti CPO, seringkali dipengaruhi oleh kurs dolar AS.

Menurut Suryandi, Director of HR & Corporate Affairs PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), meskipun perusahaan mereka mengimpor beberapa bahan baku, dampak pelemahan rupiah terhadap kinerja TPIA tidak terlalu signifikan. Yang lebih penting adalah pengendalian impor, karena pasokan produk petrokimia di pasar sudah banyak dijajah oleh barang impor, terutama dari China. Di sisi lain, Joni Tjeng, Corporate Secretary TAPG, menjelaskan bahwa meski harga CPO dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS, harga CPO global saat ini masih berada pada level yang baik, dan perusahaan mereka sudah melakukan pinjaman dalam satuan rupiah, sehingga terhindar dari risiko fluktuasi kurs.

Para analis juga mencatat bahwa meskipun pelemahan rupiah memberi dampak negatif pada sektor yang bergantung pada impor, dampak ini bisa diimbangi jika perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Abdul Azis Setyo Wibowo, analis dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai bahwa penjualan yang tumbuh dapat mengurangi efek negatif pelemahan rupiah pada sektor farmasi dan konsumer.

Secara keseluruhan, pelemahan rupiah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump, membawa sentimen negatif bagi beberapa sektor, terutama sektor yang membutuhkan arus modal asing dan perusahaan dengan orientasi impor. Namun, sektor ekspor dan perusahaan yang telah mengatur manajemen keuangan dengan bijak, seperti TAPG dan TPIA, dapat mengurangi dampak tersebut.


Pemerintah Intensifkan Negosiasi dengan Apple

26 Nov 2024

Kementerian Perindustrian Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita, akan segera mengundang Apple Inc. untuk membahas realisasi investasi mereka di Indonesia, setelah proposal investasi senilai US$100 juta yang diajukan oleh Apple ditolak. Alasan penolakan tersebut adalah karena proposal investasi Apple dinilai belum memenuhi asas keadilan bagi Indonesia.

Menteri Agus menjelaskan bahwa asas keadilan yang dimaksud berkaitan dengan perbandingan investasi Apple di Indonesia dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang sama di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Di Vietnam, Apple berinvestasi sebesar Rp255 triliun untuk membangun pabrik, sementara di Indonesia, Apple baru berinvestasi sekitar Rp1,4 triliun, meskipun penjualan produk Apple di Indonesia mencapai 2,5 juta unit. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam investasi yang dianggap tidak adil oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, Agus juga menyoroti bahwa investasi dari produsen perangkat elektronik lainnya, seperti handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT), di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan Apple. Kriteria lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan penciptaan nilai tambah, impor, dan seberapa besar Apple dan produsen HKT lainnya dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Agus menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki angka investasi ideal yang diharapkan dari Apple, dan negosiasi selanjutnya juga akan mencakup pembahasan mengenai proposal investasi Apple pada periode 2020-2023 yang belum terealisasi. Pemerintah berencana untuk meminta Apple untuk melunasi "utang investasi" yang terkait dengan proposal investasi periode sebelumnya, sebelum melanjutkan ke proposal investasi baru yang diajukan untuk periode 2024-2026.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap keadilan investasi dan kontribusi perusahaan asing, seperti Apple, dalam mendukung perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah bagi industri lokal.



Setelah Akuisisi, Sam Air Tancap Gas

26 Nov 2024

PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) untuk pengadaan 12 pesawat baru dari PT Dirgantara Indonesia (Persero). Kesepakatan ini dilakukan setelah SAM Air diakuisisi oleh PT Yasa Artha Trimanunggal pada 30 September 2024. Menurut Direktur Utama Yasa Artha Trimanunggal, Yenna Yuniana, langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ekosistem transportasi udara yang mendukung ketahanan pangan nasional.

Sebagai bagian dari kesepakatan, SAM Air akan membeli dua unit pesawat Cassa 212 dan sepuluh unit pesawat N219 yang direncanakan untuk dikirimkan mulai Maret 2025 untuk Cassa 212 dan pada pertengahan 2027 untuk N219. Pesawat-pesawat tersebut akan digunakan untuk mendukung distribusi pangan ke daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia serta memperkuat moda transportasi udara bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Direktur Utama SAM Air, Agus Priyanto, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Yasa Artha Trimanunggal membuka peluang lebih besar untuk perusahaan berkontribusi dalam memperluas layanan penerbangan perintis, khususnya dalam mendukung distribusi pangan ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan pengadaan pesawat baru ini, SAM Air berharap dapat menyediakan layanan yang lebih efektif dan efisien, serta membantu mengatasi tantangan logistik di wilayah-wilayah yang sulit diakses.

Secara keseluruhan, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sektor transportasi udara Indonesia dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pasokan pangan.


UMKM Perlu Kelanjutan Insentif Pajak Final 0,5%

26 Nov 2024
Kementerian UMKM, melalui Menteri Maman Abdurrahman, mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk memperpanjang insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi UMKM. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak UMKM di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Peraturan ini, sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, seharusnya berakhir pada 2025 untuk banyak wajib pajak, dengan UMKM harus kembali ke skema tarif normal.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa skema PPh final 0,5% tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan karena pajak dihitung berdasarkan omzet, bukan laba bersih. Hal ini memberatkan pelaku usaha yang memiliki biaya tinggi atau bahkan mengalami kerugian. Sri Mulyani berencana mengevaluasi kebijakan ini untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny, mendukung perpanjangan insentif ini, mengingat kondisi UMKM saat ini semakin tertekan oleh persaingan produk impor murah, tarif QRIS sebesar 0,3% untuk transaksi besar, serta beban lain seperti sertifikasi halal. Menurut Hermawati, tanpa perpanjangan insentif, UMKM akan kesulitan menghadapi tambahan beban pajak pada 2025, termasuk PPN yang meningkat menjadi 12%.

Maman juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi bagi UMKM. Ia berpendapat bahwa pelaku usaha yang sudah berkembang harus siap beralih dari kebijakan insentif tersebut. Namun, Hermawati berpendapat bahwa kondisi saat ini belum ideal untuk kebijakan tersebut mengingat tekanan ekonomi yang dihadapi UMKM.

Perpanjangan insentif PPh final 0,5% menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan UMKM, terutama di tengah tantangan berat seperti persaingan impor, tarif tambahan, dan kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

Keyakinan Konsumen Jadi Tantangan Baru Emiten

26 Nov 2024
Daya beli masyarakat Indonesia pada Oktober 2024 menunjukkan penurunan, tercermin dari survei Bank Indonesia (BI) yang melaporkan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke level 121,1 dari 123,5 pada bulan sebelumnya. Penurunan juga terlihat pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang turun ke 109,9 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang turun ke 132,4.

Abdul Azis Setyo Wibowo, Researcher Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai bahwa penurunan IKK mencerminkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian, yang dapat berdampak negatif pada daya beli dan kinerja emiten konsumer. Ia berharap program seperti "makan bergizi gratis" dapat membantu meningkatkan daya beli.

Angga Septianus, Community Lead PT Indo Premier Sekuritas, mencatat bahwa pelemahan rupiah menambah tantangan bagi emiten konsumer, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Namun, peluang tetap ada melalui peningkatan konsumsi domestik di akhir tahun.

Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, optimis konsumsi domestik dapat stabil pada kuartal IV 2024, terutama dengan dorongan dari belanja pemerintah selama Pilkada dan konsumsi akhir tahun. Ia merekomendasikan beli saham PT Ultrajaya Milk Industry (ULTJ) dengan target harga Rp 1.765.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan menurunnya daya beli menjadi tantangan utama, namun akhir tahun memberikan peluang melalui momentum konsumsi domestik dan potensi window dressing di pasar saham.

Sektor Semen Hadapi Tekanan Berat

26 Nov 2024
Industri semen di Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kelebihan pasokan (oversupply) dan ketidakpastian kebijakan pemerintah. Christian Kartawijaya, Presiden Direktur PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), mengungkapkan bahwa kapasitas industri semen nasional mencapai 119-120 juta ton, sedangkan konsumsi hanya sekitar 65 juta ton. Akibatnya, utilisasi pabrik hanya mencapai 55%-60%, dengan 40%-45% pabrik berhenti beroperasi.

Meski demikian, INTP optimistis dapat mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 9% di akhir 2024, yang sebagian besar didorong oleh penggabungan Semen Grobogan dan Semen Bosowa Maros ke dalam laporan keuangan tahun ini. Namun, kenaikan tarif PPN menjadi 12% diperkirakan akan menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi permintaan semen.

Kinerja keuangan emiten semen lainnya juga tertekan. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) mencatat penurunan pendapatan sebesar 4,93% secara tahunan (yoy) hingga kuartal III-2024, sementara laba bersihnya turun 58% menjadi Rp 719,72 miliar. Sementara itu, PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) mengalami kerugian Rp 176,7 miliar pada periode yang sama.

Menurut Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, kinerja emiten semen ke depan sangat bergantung pada realisasi komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur. Ia merekomendasikan accumulative buy untuk SMGR dan INTP dengan target harga masing-masing Rp 4.850 dan Rp 7.950. William Wibowo, Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, merekomendasikan buy on weakness untuk INTP dengan target harga Rp 7.100 per saham.

Jangan Hanya di Jawa saja Bioskop dibangun

26 Nov 2024

Selain jumlahnya kurang memadai, penyebaran layar bioskop di Indonesia tidak merata. Investor didorong tak hanya membangun bioskop di Pulau Jawa, tetapi juga di kabupaten atau kota di pulau-pulau lain. Sekitar 70 % bioskop di Tanah Air berada di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa, penyebaran bioskop masih terkonsentrasi di ibu kota provinsi. Hal ini menjadi salah satu kendala warga di daerah-daerah untuk menonton film. Padahal, tren penonton film Indonesia meningkat. Hingga November 2024, jumlah penonton 72 juta orang, terbanyak sepanjang sejarah sejak film Indonesia tayang perdana pada 1926. Jumlahnya diperkirakan bertambah hingga 80 juta penonton pada akhir tahun 2024. Tren positif ini perlu direspons dengan menambah jumlah layar serta memangkas ketimpangan penyebarannya. Untuk itu, Kementerian Kebudayaan mendorong para investor tak hanya membangun bioskop di Pulau Jawa.

”Ini (pemerataan penyebaran layar bioskop) jadi satu pemikiran juga. Jadi, bukan hanya di Pulau Jawa. Nanti mungkin ada di Sumatera, Sulawesi, dan tempat lain,” ucap Menteri Kebudayaan, Fadli Zon seusai bertemu Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta perwakilan jaringan bioskop Sam’s Studio, di Jakarta, Senin (25/11). Dengan populasi 280 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi penonton film besar. Selain meningkatkan produksi film, potensi itu mesti dimaksimalkan dengan menambah layar. Penyebarannya jangan hanya di kota besar agar dapat menjangkau warga lebih luas. ”Layar tersedia amat terbatas, hanya 1.400 layar untuk 280 juta penduduk. Kalau kita lihat potensi penonton film 10 % (dari jumlah penduduk), itu 28 juta orang bisa menonton berkali-kali,” ucapnya. (Yoga)


Perbankan Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

25 Nov 2024

Performa ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 menunjukkan adanya tantangan meskipun ada pertumbuhan positif. Inflasi pada Oktober 2024 tercatat 1,7% YoY, yang merupakan angka terendah sejak Oktober 2021, meskipun terjadi kenaikan inflasi bulanan akibat harga emas internasional yang lebih tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 tercatat 4,95% YoY, sedikit lebih baik dari periode yang sama pada 2023, tetapi lebih lambat dibandingkan dengan kuartal II/2024 yang mencapai sekitar 5%.

Sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kuartal III/2024 adalah investasi, ekspor, dan impor, sedangkan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi. Penurunan konsumsi rumah tangga, yang menjadi komponen utama pertumbuhan ekonomi, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan ekonomi China, tingginya suku bunga global, dan penurunan jumlah kelas menengah yang berdampak pada daya beli masyarakat.

Dari sisi kebijakan, perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembiayaan konsumsi dan mendukung sektor-sektor potensial seperti perumahan, kendaraan, dan barang kebutuhan rumah tangga. Beberapa kebijakan dari Bank Indonesia seperti insentif GWM dan penurunan suku bunga diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 yang sedikit lebih tinggi di angka 5,11%. Inflasi pada 2025 diperkirakan stabil di sekitar 2,51%, yang diharapkan dapat mendukung pemulihan konsumsi domestik.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, dukungan kebijakan dari pemerintah dan perbankan serta pemulihan ekonomi global diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, terutama dengan meningkatkan konsumsi domestik yang dapat memperkuat sektor-sektor terkait dan memperkokoh perekonomian.