Prospek kinerja emiten sawit tetap menjanjikan, didukung oleh harga minyak sawit mentah (CPO) yang stabil dan kebijakan pemerintah, seperti penerapan program B40 pada awal 2025. Program ini, yang meningkatkan campuran biodiesel berbasis sawit hingga 40%, diharapkan dapat meningkatkan permintaan domestik dan mendorong harga CPO.

Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim PBB atau COP29 dinilai gagal memenuhi harapan mengatasi krisis iklim secara berkeadilan. Janji pendanaan negara-negara maju 300 miliar USD tiap tahun kepada negara-negara berkembang jauh lebih rendah daripada kebutuhan pendanaan 1,3 triliun USD. Hasil tersebut diumumkan di pengujung COP29, di Baku, Azerbaijan, Minggu (24/11). Sebanyak 200 diplomat dari semua negara di dunia menuntaskan konferensi tersebut dengan rasa tak puas. Para delegasi di COP29 sepakat menyediakan pendanaan 300 miliar USD per tahun. Negara-negara juga menyetujui aturan pasar karbon global didukung PBB. Pasar ini akan memfasilitasi perdagangan kredit karbon yang memberikan insentif kepada negara-negara untuk mengurangi emisi dan berinvestasi dalam proyek-proyek ramah iklim.

Seperti dirilis UN News, pendanaan dan kredit karbon merupakan dua isu penting yang diputuskandalam pertemuan yang berlangsung sejak 12 November dan berakhir Minggu (24/11) di Baku. Negosiasi seharusnya selesai Jumat (22/11), tetapi diperpanjang karena pertentangan di antara hampir 200 negara. Pembicaraan sempat terhenti pada Sabtu karena beberapa negara berkembang dan negara kepulauan meninggalkan pembicaraan dengan frustrasi. Padahal, mereka paling terdampak krisis iklim. ”Pendapat kami tak didengar,” kata Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Samoa Toeolesulusulu Cedric Schuster, dikutip Sky News. Perwakilan India, Chandni Raina, turut mengecam janji 300 miliar USD sebagai ”jumlah kecil”. Ia menyebut perjanjian itu tak lebih dari sekadar ilusi optik dan tak mampu mengatasi besarnya tantangan yang dihadapi. (Yoga)

Pertambangan mineral dan batubara masih memegang peran penting bagi Indonesia, mengingat melimpahnya sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab kebutuhan energi dalam menopang target-target pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, hilirisasi, penggunaan energi hijau, dan pengembangan teknologi bersih pada minerba mesti terus dilakukan. Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) ”Navigating & Prospect for Energy Resilience in Indonesia by 2035” yang digelar Kompas dengan Indonesian Mining Association (IMA), di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (22/11).

Sebagai pembicara diskusi adalah Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pajak IMA Ezra Sibarani, serta dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti sekaligus Direktur Eksekutif Refor Miner Institute, Komaidi Notonegoro. Menurut Purnomo, cadangan komoditas mineral dan batubara Indonesia masih cukup melimpah serta memiliki peran strategis dalam pembangunan. Di antaranya jenis nikel, tem- baga, bauksit, timah, emas, dan besi. Begitu juga pada batubara, yang selama ini mendukung ketahanan energi, yakni kelistrikan, melalui pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, ujar Purnomo, sejatinya sudah diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Namun, hal itu jangan hanya berhenti pada pengolahan dan pemurnian. ”Sekarang kita perlu mengembangkan adanya peningkatan nilai tambah pada produk akhir,” ujarnya. Di samping itu, eksplorasi pertambangan minerba mesti terus dilakukan. Pada batubara, misalnya. Purnomo menyebutkan, berdasar data Badan Geologi, pada 2022, cadangan batubara Indonesia 35,05 miliar ton dan sumber daya sebesar 99,19 miliar ton. Volume cadangan tersebut membuat batubara Indonesia dapat dimanfaatkan untuk 50 tahun ke depan. Peningkatan penggunaan batubara bakal menghasilkan emisi yang lebih besar. Karena itu, clean coal technology mesti terus dikembangkan. Dukungan-dukungan insentif juga perlu diberikan kepada investor dalam mendukung eksplorasi pertambangan mineral dan batubara. (Yoga)

Target pendanaan mitigasi krisis iklim sebesar 1 triliun USD per tahun hingga tahun 2035 tidak tercapai. Dana yang terkumpul dari negara-negara kaya untuk negara-negara berkembang dan miskin hanya 300 miliar USD. Hasil Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim atau COP29 mengecewakan. Jumlah itu menguntungkan negara-negara kaya, tetapi tidak bagi negara penerima yang membutuhkannya untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan menurunkan emisi karbon secara drastis. Dana 300 miliar USD itu lebih besar dari target yang ditetapkan 15 tahun sebelumnya, yakni 100 miliar USD per tahun. Menurut negara-negara kaya, dana 300 miliar USD sudah realistis. Tapi, bagi negara-negara berkembang dan miskin, jumlah itu membuat mereka tersinggung dan marah karena seperti hanya menerima belas kasihan dari negara-negara kaya. Tidak ada pula jaminan dana itu akan mengalir melalui hibah.

Jika bukan hibah, akan ada lebih banyak pinjaman yang menjadi utang negara-negara berkembang dan miskin. Dalam teks hasil COP29 terkait dana itu disebut, semua pihak agar bekerja sama menggunakan ”seluruh sumber publik dan swasta” untuk mencapai target 1,3 triliun USD per tahun pada 2035. Artinya mendorong bank-bank besar internasional, yang didanai oleh uang pembayar pajak, untuk membantu membayar tagihan. Itu berarti pula, mudah-mudahan, perusahaan dan investor swasta akan menyalurkan uang tunai untuk aksi iklim. Dana iklim akan digunakan negara-negara berkembang untuk membiayai transisi ke energi bersih.

Mereka butuh dana untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga angin dan matahari dalam skala besar. Masyarakat yang sangat terdampak cuaca ekstrem pun butuh bersiap menghadapi bencana alam. Dana itu juga dapat digunakan untuk meningkatkan praktik pertanian yang lebih kebal cuaca ekstrem, membantu warga mengungsi, menyiapkan rencana darurat, dan bantuan pascabencana. Hasil kesepakatan COP29 juga dianggap rencana ”kosong” karena tidak serius untuk mengurangi emisi.  Kelompok Negosiasi Negara-negara Terbelakang menilai, negara-negara kaya tidak berkomitmen menangani krisis iklim. Mereka juga dianggap tak peduli dengan dampak krisis iklim yang menghancurkan negara-negara berkembang. (Yoga)

Pembentukan Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan Indonesia atau Indonesia Anti-Scam Centre masih membutuhkan sinkronisasi data. Langkah tersebut diharapkan mampu menindaklanjuti laporan penipuan, mulai dari penanganan secara cepat hingga pengembalian dan korban. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, pembentukan pusat antipenipuan di Indonesia merupakan langkah yang tepat. Apalagi, beberapa negara sudah terlebih dahulu membentuk anti-scam centre. ”Tinggal bagaimana nanti implementasi langkah ini, termasuk dalam mendorong pelaku jasa keuangan masuk ke dalam pusat antipenipuan ke depan. Apakah ada mandatory yang diatur dalam POJK (Peraturan OJK) dan/atau PBI? Atau kekuatan hukumnya setinggi apa,” katanya, Minggu (24/11).

Langkah tersebut membutuhkan penyelarasan antara regulasi mengenai perbankan dan ketentuan-ketentuan terkait jasa keuangan. Artinya, industri perbankan, sebagai contohnya, tidak lagi tertutup ketika terindikasi penipuan yang melibatkan rekening bank terkait. Sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak dalam industri jasa keuangan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan. Salah satu bentuk sinkronisasi tersebut adalah penerbitan akun keuangan yang didasarkan pada validasi rekening sesuai dengan data kependudukan dan data akun finansial. Sebelumnya, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) atas inisiasi OJK telah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (22/11).

IASC merupakan forum koordinasi antara OJK, Satgas PASTI, dan para pelaku industri jasa keuangan. Upaya tersebut didukung asosiasi industri perbankan beserta 79 bank yang bergabung dalam IASC, penyedia sistem pembayaran, dan e-dagang. Pembentukan itu merupakan respons atas maraknya penipuan di sektor jasa keuangan, termasuk makin besarnya nominal dana korban yang hilang. Selama Januari-28 Oktober 2024, OJK telah menerima 13.860 pengaduan terkait entitas ilegal, terdiri dari 13.020 pinjaman daring ilegal dan 840 investasi ilegal. Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.500 entitas pinjaman daring ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal telah diblokir. (Yoga)

Rencana pemerintah menaikkan tarif PPN alias pajak konsumsi pada 2025 akan lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan. Jika tarif pajak dinaikkan saat daya beli masyarakat melemah, berbagai sendi perekonomian negara akan tergerus. Sementara potensi penerimaan yang bisa diraih tak maksimal. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal pada CORE Economic Outlook 2025 di Jakarta, Sabtu (23/11) mengatakan, tahun 2025 adalah penentu Indonesia melakukan lompatan ekonomi menuju target pertumbuhan 8 % per 2025 serta cita-cita negara maju per 2045. Tapi, lompatan ekonomi itu mustahil dilakukan jika pemerintah tidak menjaga mesin utama perekonomian, yakni konsumsi masyarakat. Kontribusinya rata-rata 50-55 % terhadap pertumbuhan PDB.

Saat ini, tanda-tanda pelemahan konsumsi masyarakat sudah terlihat. Pertama, jumlah kelas menengah, yang menyumbang 40 % total konsumsi nasional, semakin sedikit. Dalam lima tahun terakhir, 9,7 juta orang kelas menengah turun kelas. Data LPS, rata-rata saldo rekening di kelompok nasabah dengan tabungan di bawah Rp 100 juta (alias 99 % dari masyarakat Indonesia) terus menurun pada 2019-2024. Pada awal 2019, rata-rata saldo rekening kelompok ini masih Rp 3 juta. Per 2024, catatan terakhir LPS, rata-rata saldo rekening kelompok ini tinggal Rp 1,8 juta. ”Jadi, ini indikasi masyarakat semakin ’mantab’ (makan tabungan). Bagi yang punya tabungan, yang dimakan tabungan. Yang sudah tidak punya tabungan, mau tidak mau pinjam. Ini mengapa total outstanding pinjaman online juga trennya terus meningkat,” kata Faisal.

Di tengah kondisi itu, pemerintah malah berencana mengeluarkan beragam kebijakan yang bisa semakin menekan pertumbuhan konsumsi nasional dan kelas menengah. Misalnya, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % mulai awal 2025. Ada pula kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun yang sama, kenaikan harga BBM bersubsidi, dan rencana penerapan cukai baru. ”Berbagai kebijakan itu akan memukul kelas menengah yang berkontribusi paling besar terhadap transaksi barang dan jasa di Indonesia. Dengan kondisi itu, kalau tidak ada perubahan signifikan, kita simpulkan pada 2025 kondisi ekonomi akan menurun,” kata Faisal. (Yoga)

Hampir 200 kapal yang digunakan dalam praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia ditangkap sepanjang 2024. Sejauh ini, Laut Arafura masih menjadi salah satu kawasan primadona bagi para penangkap ikan ilegal. Berdasar data Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di KKP (Ditjen PSDKP KKP), sepanjang tahun ini 196 kapal pelaku praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) ditangkap. Sebanyak 171 kapal di antaranya adalah kapal ikan Indonesia (KII) dan 25 kapal lainnya kapal ikan asing (KIA). Potensi kerugian negara yang diselamatkan diklaim mencapai Rp 3,3 triliun. Angka ini dihitung dari potensi total tangkapan ikan ilegal yang diselamatkan hingga kerusakan alam yang ditimbulkan dari hal tersebut. Khusus di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, meliputi Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Timor, ada 29 KII dan 1 KIA yang dibekuk PSDKP KKP. Capaian ini diklaim menjadi bukti negara hadir di WPP 718, khususnya Laut Arafura.

”Kami tegaskan tidak gentar dengan ancaman pelaku kejahatan yang menjadikan Laut Arafura sebagai lokasi illegal fishing mereka,” ujar Dirjen PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Maluku, Minggu (24/11/20). Pung menjelaskan, dengan potensinya yang besar, Laut Arafura menjadi primadona perikanan tangkap. Berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, WPP 718 menyimpan potensi perikanan mencapai lebih dari 2 juta ton produk perikanan. Selain itu, posisi WPP 718 yang berbatasan dengan perairan Australia, Papua Niugini, dan Timor Leste membuat aktivitas di sana perlu dipantau ekstra. ”Dalam pengawasan, kami juga melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga bagi kami di lapangan, mengingat keterbatasan jumlah armada kapal.Pola ini terbukti efektif dan efisien,” ujarnya. (Yoga)

Banjir bandang dan longsor menerjang empat kabupaten di Sumut, yakni Deli Serdang, Karo, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Sebanyak 14 orang tewas dan sedikitnya delapan orang masih hilang dalam bencana yang mulai terjadi pada Sabtu (23/11) malam. Di Deli Serdang, tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan melakukan pencarian di permukiman yang rusak berat diterjang banjir bandang di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Minggu (24/11). Empat korban tewas telah ditemukan. ”Tim SAR gabungan masih bekerja mencari dua korban hilang,” kata Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman, Minggu malam. Empat rumah dan satu gere ja di permukiman yang beradadi lembah di antara bukit itu roboh terbawa arus banjir bandang.

Sungai kecil di tengah permukiman melebar dan dipenuhi batu-batu besar yang terbawa arus dari hulu. Ekskavator dikerahkan untuk memindahkan kayu, batu, dan tanah demi mencari korban. Namun, hingga Minggu malam, dua korban belum ditemukan. Edy Ginting (45), warga Desa Martelu, mengatakan, dirinya selamat karena arus banjir bandang hanya melintas di samping rumahnya. Hujan deras sudah turun di Sibolangit sejak Sabtu (23/11) sore. Saat malam tiba, listrik padam sehingga desa gelap gulita. ”Kejadiannya sangat cepat. Awalnya, kami mendengar suara gemuruh seperti mesin truk. Beberapa saat kemudian, banjir bandang yang membawa batu dan kayu langsung menerjang desa kami,” kata Edy. (Yoga)

Penyaluran kredit kepada usaha UMKM  industri perbankan per Oktober 2024 sebesar Rp 1.402,3 triliun, tumbuh 4,6% secara tahunan  (year on year/yoy). Angka pertumbuhan tersebut mengempis dibandingkan  dengan bulan sebelumnya yang meningkat 5% (yoy). Meskipun secara nominal kredit yang disalurkan mengalami pertumbuhan Rp3 triliun atau hanya 0,21% secara bulanan (month to mont/mtm) per oktober 2024. Apabila  dibandingkan dengan akhir 2023, kredit UMKM naik 2,79% (year on date/ytd), namun tren pertumbuhannya memang cenderung melambat. "Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama pada skala kecil yang meningkat 7,2% (yoy)," tutur Direktur Ekskutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya. Kredit skala kecil tersebut lebih tinggi dibandingkan September yang naik 6,6% (yoy). Sedangkan kredit mikro dan menengah pertumbuhannya menyusut di oktober. Di mana, kredit mikro dari tumbuh 5,1% (yoy) susut dari bulan sebelumnya 2,4% (yoy). Dari komposisinya, kredit UMKM perbankan nasional masih didominasi oleh kredit mikro, yakni 45,46% atau senilai Rp 637,5 triliun. Kemudian, porsi kredit kecil sebesar 32,52% atau sebesar Rp456 triliun per Oktober. Serta kredit skala usaha menengah sebesar Ro308,8 triliun memiliki porsi 22,02% dari total porfolio UMKM. (Yetede)