Kementan membatalkan kontrak empat perusahaan yang terbukti memproduksi pupuk palsu senilai total Rp 18,7 miliar. Kementan juga mencabut izin edar empat perusahaan yang menjual pupuk di bawah standar mutu. Mentan, Andi Amran Sulaiman, Rabu (27/11) mengatakan, empat perusahaan produsen pupuk palsu telah dimasukkan dalam daftar hitam. Keempat perusahaan itu adalah CV Mitra Sejahtera (MS), Koperasi Produksi Pesantren Nusantara (KPPN), PT Inti Cipta Sejati(ICS), dan PT Putera Raya Abadi (PRA). Kementan juga membatalkan kontrak dengan keempat perusahaan itu dan tak membayarkan uang pengadaan pupuk senilai total Rp 18,7 miliar. Dari jumlah itu, kontrak dengan CV MS senilai Rp 1,9 miliar, KPPN Rp 6 miliar, PT ICS Rp 3,3 miliar, dan PT PRA Rp 7,5 miliar.

Menurut Amran, Kementan juga mencabut izin edar empat perusahaan yang terbukti menjual pupuk di bawah standar mutu, yakni CV Mitra Sejahtera, CV Barokah Prima Tani, PT Multi Alam Raya Sejahtera, dan PT Putra Raya Abadi. Merek pupuk yang diedarkan keempat perusahaan tersebut secara berurutan adalah Sangkar Madu, Godhong Prima, MARS, dan Gading Mas. ”Keputusan tegas ini diambil setelah hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa mutu pupuk yang diproduksi jauh di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Bahkan, ditemukan indikasi manipulasi dokumen uji mutu pupuk,” kata Amran melalui siaran pers di Jakarta. (Yoga)

Diantara gunungan sampah, anak-anak pemulung di Kota Palangka Raya, Kalteng, menyempatkan diri belajar mengenal huruf dan menulis. Keberadaan Suster Maria Fatima melayani dan menjadi teman belajar mereka. Disdukcapil Kota Palangka Raya, Senin (11/11) ramai didatangi warga. Di antara lembab dan panas udara siang itu, ada Sr MariaFatima di tengah mereka. Siang itu, Maria sedang mengurus KTP, KK dan akta kelahiran anak-anak pemulung di Kilometer 14, Kota Palangka Raya. Lokasi itu adalah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. ”Saya akan sering datang ke tempat ini karena banyak syarat administrasi yang belum mereka punya,” kata Maria. Akta kelahiran menjadi salah satu hal penting yang langka dimiliki anak pemulung di Kilometer 14. Orangtua anak-anak tersebut menganggapnya bukan hal penting. Padahal, akta kelahiran adalah kunci dari segala layanan dasar anak.

”Beberapa anak yang saya dampingi sulit masuk sekolah karena tidak punya akta lahir,” katanya.Maria adalah sosok penting bagi dunia pendidikan anak pemulung di Kilometer 14. Jasanya besar. Dia memberikan cinta lewat berbagai ilmu baru bagi anak-anak itu. ”Pendidikan itu hak mereka. Tanggung jawab banyak pihak untuk melayani hak anak itu,” kata Maria. Pertemuan intens Maria dengan anak-anak itu sudah berjalan dua tahun Awalnya, dia bertemu anak-anak yang ikut memulung bersama orangtuanya. Sebagian dari mereka lama putus sekolah. Meski sudah berumur setara siswa SMP, banyak di antara mereka belum bisa membaca. Maria berinisiatif mengajak mereka belajar kelompok di rumah salah satu warga di sekitar gunungan sampah. Namun, mereka segan bergabung. ”Sebagian besar putus belajar saat pandemi Covid-19. Mereka tidak punya telepon pintar untuk ikut pertemuan daring,” katanya.

Maria membentuk Kelompok Belajar TPA Kilometer 14 pada 2022. Anggota pertamanya hanya lima anak. Semua anak-anak pemulung di TPA Kilometer 14. Bukan perkara mudah mengelola kelompok belajar itu. Mereka beberapa kali pindah. Pada 2024, anak-anak itu masih menumpang di salah satu gedung pengelola TPA Kilometer 14, tapi, meski jauh dari ideal, anak-anak tetap datang. Sebagian masih membawa plastik yang baru dipungut. Mereka suka belajar di sana karena materi baca dan belajar disampaikan dengan permainan. Riki (16) adalah salah satu anak pemulung yang pernah bersekolah di Katingan, lalu pindah ke Palangka Raya lantaran orangtuanya bekerja di pembuangan sampah. Ia enggan ke sekolah lantaran takut dirundung teman kelasnya seperti yang ia alami di Katingan. Maria meyakinkan orangtuanya agar Riki mau kembali ke sekolah atau minimal ikut kelompok belajar binaannya.

Lambat laun Riki mau bergabung dengan Maria. ”Senang (bergabung dengan kelompok belajar), tetapi kalau sekolah enggak tahulah, lihat saja nanti,” kata Riki. Menurut Maria, Riki salah satu anak yang cerdas, tetapi ia butuh banyak dorongan untuk mau kembali ke bangku sekolah. Kini,tercatat ada 42 anak yang belajar bersama. Sebagian besar masih bersekolah. Enam di antaranya putus sekolah karena pernah dirundung lantaran hanya anak pemulung. Ada yang tidak percaya diri bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Namun, hampir semua beralasan tidak punya biaya. Maria berupaya memberikan bantuan agar mereka bisa kembali bersekolah. ”Akan ada banyak hal baik yang bisa dilakukan anak-anak itu jika mereka diberi kesempatan sekolah, bermain, dan bersosialisasi dengan teman sebaya ketimbang mencari uang memungut sampah,” katanya. (Yoga)

Plastik dikenal sebagai material praktis dan murah. Karena itu, plastik menggeser beragam pembungkus dan wadah alami. Masalahnya, biaya membersihkan polusi dari produksi plastik atau biaya mengelola kemasan saat kita membuangnya ke lingkungan tak pernah dihitung. Belum lagi tagihan medis bertambah akibat ancaman kesehatan manusia terkait plastik. Jangan lupakan biaya kerusakan pada kehidupan darat dan laut beserta seluruh ekosistem akibat polusi plastik juga sangat besar. Dari 25 November hingga 1 Desember 2024, perwakilan dari 175 negara, termasuk Indonesia, berkumpul di Busan, Korsel, untuk putaran kelima Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5) tentang Perjanjian Plastik di Busan. Isu paling diperdebatkan adalah apakah perjanjian ini akan mencakup target yang mengikat untuk mengurangi produksi plastik atau tidak.

Meski konsensus ilmiah menyatakan pemotongan produksi plastik penting untuk mengatasi ancaman lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkannya, beberapa negara yang mengedepankan industri petrokimia dan kimia, khawatir dampak negatif pada ekonomi mereka. Akibatnya, perundingan terbelah jadi dua kepentingan besar. Sekelompok negara, yang terdiri dari 67 negara dan dipimpin Norwegia dan Rwanda membentuk Koalisi Ambisi Tinggi Mengakhiri Polusi Plastik, menyatakan ingin membatasi jumlah total plastik di Bumi dengan mengendalikan produksi, konsumsi, dan pembuangan plastik. Kelompok berseberangan, produsen petrokimia dan kimia digalang Arab Saudi, Rusia, dan India, menolak pembatasan ini dan mendorong tata kelola di hilir , termasuk daur ulang. Di tengah pembelahan ini, posisi Indonesia cenderung abstain.

”Pembatasan produksi plastik mengganggu produksi minyak dan gas. Plastik tersusun dari karbon dan kimia dengan bahan baku utama energi fosil,” kata Yuyun Ismawati, Ketua Bersama the International Pollutants Elimination Network (IPEN) di Busan, Selasa (26/11). Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz (UFZ) menganalisis dampak plastik pada tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, hilangnya keragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. PBB mengenalkan istilah ”tiga krisis planet” menggambarkan krisis global saling terkait, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Istilah ini untuk menyoroti saling ketergantungan dan dampak krisis ini pada ekosistem, masyarakat, dan ekonomi. Polusi mikroplastik di Indonesia amat parah. Tanpa upaya progresif, dampak buruk plastik yang ditanggung generasi mendatang amat besar. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) mencatatkan pertumbuhan kredit konsumsi per oktober 2024 sebesar 10,8% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp2.171,7 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong dari peningkatan kredit kendaraan bermotor (KKB) yang meningkat 9,9% (yoy) menjadi Rp141,7 triliun.  Merujuk data uang beredar BI, pertumbuhan KKB mengalami peningkatan per Oktober 2024, bulan sebelumnya yang tumbuh 8,9% (yoy). Untuk tahun depan, perbankan perlu mewaspadai adanya perlambatan di sisi permintaan kredit kendaraan bermotor, utamanya apabila kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% diterapkan di 2025. Penaikan PPN dari 11% menjadi 12% tahun depan ditengarai dapat berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Alhasil, masyarakat akan menekan belanja, salah satunya adalah pembelian kendaraan. Dengan begitu, permintaan kredit pun bakal berdampak.  (Yetede)                                                                      

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) diperkirakaan tidak  berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2024. Adapun kalangan ekonom menilai  kontribusi pilkada hanya sekitar 0,5% terhadap produk domestik bruto (PDB), untuk pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024. Pada 27 November 2024 berlangsung pemilihan bupati/walikota dan gubernur secara serentah di seluruh Indonesia. Berkaca dari pengalaman kontestasi sebelumnya saat terjadi pilkada, maka ada peningkatan komponen konsumsi rumah tangga. Hal ini baik dalam bentuk pelaksanaan kampanye percetakan alat peraga kampanye seperti spanduk, hingga flyer. Hal-hal tersebut memompa pertumbuhan ekonomi. "Nominal PDB Indonesia sepanjang tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp 22.000 triliun. Nah, anggaran partai, calon kepala daerah dan anggaran pemerintah untuk penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun ini perkiraannya mencapai Rp 200 triliun hingga maksimal di Rp 1.000 triliun," kata Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang kepada Investor Daily. (Yetede)

Gojek, unit bisnis on-demand service dari Grup GoTo, melalui  layanan pengiriman barang GoSend, terus mendorong pelaku UMKM di Indonesia untuk tumbuh dan naik kelas dengan memanfaatkan platform digital. Gojek, melalui layanan GoSend, pun membantu mitra UMKM untuk mengakses pasar lebih luas serta menjadi kualitas dan kecepatan pengiriman produk, sehingga berkontribusi terhadap pengalaman dan kepuasan pelanggan. Head of Transport and Logistics Gojek Steven  Halim mengatakan, dalam mempersiapkan para UMKM menjadi best seller tahun 2024 dan 2025, Gojek, melalui  layanan GoSend, fokus pada tiga amunisi utama.

"Pertama, kami berkomitmen ntuk terus berinovasu. Salah satunya, baru-baru ini, kami meluncurkan layanan GoSend Instant Hemat secara bertahap," ungkap Steven. Menurut dia, opsi layanan GoSend Instant Hemat menawarkan pengiriman cepat bagi UMKM dan dengan harga yang lebih terjangkau. Inisiatif ini bisa terwujud berkat optimasi teknologi Gojek. Kedua, GoSend juga memberikan ragam penawaran spesial untuk mendongkrak penjualan dan visibilitas UMKM, terutama pada moment  akhir 2024 di mana tren belanja konsumen meningkat. (Yetede)

Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang berlangsung pada awal November 2024 menunjukkan kemenangan Donald Trump dari Partai Republik yang mengungguli pesaingnya, Kamala Harris dari Partai Demokrat. Kemenangan Trump diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi AS, dengan penekanan pada prioritas ekonomi domestik, seperti peningkatan investasi dalam negeri, kenaikan bea impor, dan pemotongan pajak korporasi. Kebijakan ekonomi yang sering disebut sebagai Trump 2.0 ini, dengan fokus pada pajak dan tarif impor yang lebih tinggi, diperkirakan akan mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui arus dana yang keluar dan dampaknya pada suku bunga global.

Kebijakan Trump yang kemungkinan akan menahan penurunan suku bunga The Fed dapat mendorong Bank Indonesia untuk menyesuaikan suku bunga dalam rangka mempertahankan stabilitas ekonomi domestik, menghindari keluarnya modal, dan menarik arus investasi asing. Dalam konteks ini, meskipun kinerja perbankan nasional Indonesia, seperti yang terlihat pada laporan keuangan kuartal III 2024 dari bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BCA, dan BNI, menunjukkan pertumbuhan laba yang positif, saham-saham perbankan mengalami penurunan harga. Hal ini mencerminkan adanya arus keluar dari pasar modal Indonesia yang harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan pasar modal di Indonesia.

Selain itu, meskipun sektor perbankan Indonesia relatif resilien terhadap gejolak global, tantangan tetap ada, seperti kenaikan harga minyak dan inflasi, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kinerja industri keuangan. Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis, seperti evaluasi kebijakan suku bunga dan memastikan anggaran belanja negara difokuskan untuk kegiatan produktif yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan PPN yang diiringi dengan penurunan daya beli juga harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak semakin menekan perekonomian domestik.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi yang tepat dan responsif dari pemerintah Indonesia, serta kebijakan fiskal yang mendukung daya saing ekonomi domestik, akan sangat krusial dalam mengatasi tantangan ekonomi yang datang baik dari dalam negeri maupun faktor eksternal, seperti dampak dari kebijakan ekonomi Trump dan gejolak geopolitik global.