Industri semen di Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kelebihan pasokan (oversupply) dan ketidakpastian kebijakan pemerintah. Christian Kartawijaya, Presiden Direktur PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), mengungkapkan bahwa kapasitas industri semen nasional mencapai 119-120 juta ton, sedangkan konsumsi hanya sekitar 65 juta ton. Akibatnya, utilisasi pabrik hanya mencapai 55%-60%, dengan 40%-45% pabrik berhenti beroperasi.

Selain jumlahnya kurang memadai, penyebaran layar bioskop di Indonesia tidak merata. Investor didorong tak hanya membangun bioskop di Pulau Jawa, tetapi juga di kabupaten atau kota di pulau-pulau lain. Sekitar 70 % bioskop di Tanah Air berada di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa, penyebaran bioskop masih terkonsentrasi di ibu kota provinsi. Hal ini menjadi salah satu kendala warga di daerah-daerah untuk menonton film. Padahal, tren penonton film Indonesia meningkat. Hingga November 2024, jumlah penonton 72 juta orang, terbanyak sepanjang sejarah sejak film Indonesia tayang perdana pada 1926. Jumlahnya diperkirakan bertambah hingga 80 juta penonton pada akhir tahun 2024. Tren positif ini perlu direspons dengan menambah jumlah layar serta memangkas ketimpangan penyebarannya. Untuk itu, Kementerian Kebudayaan mendorong para investor tak hanya membangun bioskop di Pulau Jawa.

”Ini (pemerataan penyebaran layar bioskop) jadi satu pemikiran juga. Jadi, bukan hanya di Pulau Jawa. Nanti mungkin ada di Sumatera, Sulawesi, dan tempat lain,” ucap Menteri Kebudayaan, Fadli Zon seusai bertemu Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta perwakilan jaringan bioskop Sam’s Studio, di Jakarta, Senin (25/11). Dengan populasi 280 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi penonton film besar. Selain meningkatkan produksi film, potensi itu mesti dimaksimalkan dengan menambah layar. Penyebarannya jangan hanya di kota besar agar dapat menjangkau warga lebih luas. ”Layar tersedia amat terbatas, hanya 1.400 layar untuk 280 juta penduduk. Kalau kita lihat potensi penonton film 10 % (dari jumlah penduduk), itu 28 juta orang bisa menonton berkali-kali,” ucapnya. (Yoga)

Ketidakpastian dalam pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 menjadi isu penting yang mengganggu iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Pemerintah terlambat mengumumkan skema dan kenaikan UMP yang seharusnya disampaikan pada 21 November 2024, karena masih menyusun formula yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Proses ini diperumit oleh adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, yang mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi ketegangan politik terkait dengan penetapan UMP.

Namun, terlambatnya pengumuman UMP ini menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama bagi UMKM yang membutuhkan kepastian untuk merencanakan bisnis mereka di tahun depan. Edy Misero, Sekjen Akumindo, mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini menghambat perencanaan bisnis dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan upah. Alphonzus Widjaja, Ketua Umum APPBI, juga menekankan bahwa upah yang adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas bisnis.

Tantangan bagi pemerintah adalah menyusun skema upah yang dapat menyeimbangkan kebutuhan pekerja dan pengusaha, mengingat kenaikan upah yang tinggi bisa memberatkan dunia usaha, sementara upah yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengkaji dampak putusan MK dan berusaha menyusun payung hukum yang tepat agar kebijakan ini dapat diterima semua pihak.

Sementara itu, Herman N. Suparman dari KPPOD dan Nailul Huda dari Center for Economic and Law Studies menyoroti pentingnya memberikan kepastian segera mengenai kenaikan UMP agar tidak merugikan dunia usaha dan mempengaruhi iklim investasi. Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia juga menambahkan bahwa penetapan upah yang penuh gejolak dapat menciptakan ketidakpastian dan mengurangi daya tarik investasi ke Indonesia.

Secara keseluruhan, kepastian dalam penetapan UMP sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan bisnis, terutama di sektor UMKM dan industri lainnya. Pemerintah diharapkan dapat segera memberikan keputusan yang jelas dan adil, serta memastikan skema upah yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pekerja, tetapi juga dunia usaha dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pembagian dividen emiten besar terus menjadi sorotan di pasar saham pekan ini, dengan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) sebagai salah satu yang paling menarik perhatian.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 2024 berdampak signifikan pada kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga November 2024, rupiah melemah 2,61% sejak awal tahun, mendekati Rp 16.000 per dolar AS, sehingga memicu kerugian selisih kurs dan beban utang dalam dolar pada sejumlah perusahaan.

Prospek kinerja emiten sawit tetap menjanjikan, didukung oleh harga minyak sawit mentah (CPO) yang stabil dan kebijakan pemerintah, seperti penerapan program B40 pada awal 2025. Program ini, yang meningkatkan campuran biodiesel berbasis sawit hingga 40%, diharapkan dapat meningkatkan permintaan domestik dan mendorong harga CPO.

Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim PBB atau COP29 dinilai gagal memenuhi harapan mengatasi krisis iklim secara berkeadilan. Janji pendanaan negara-negara maju 300 miliar USD tiap tahun kepada negara-negara berkembang jauh lebih rendah daripada kebutuhan pendanaan 1,3 triliun USD. Hasil tersebut diumumkan di pengujung COP29, di Baku, Azerbaijan, Minggu (24/11). Sebanyak 200 diplomat dari semua negara di dunia menuntaskan konferensi tersebut dengan rasa tak puas. Para delegasi di COP29 sepakat menyediakan pendanaan 300 miliar USD per tahun. Negara-negara juga menyetujui aturan pasar karbon global didukung PBB. Pasar ini akan memfasilitasi perdagangan kredit karbon yang memberikan insentif kepada negara-negara untuk mengurangi emisi dan berinvestasi dalam proyek-proyek ramah iklim.

Seperti dirilis UN News, pendanaan dan kredit karbon merupakan dua isu penting yang diputuskandalam pertemuan yang berlangsung sejak 12 November dan berakhir Minggu (24/11) di Baku. Negosiasi seharusnya selesai Jumat (22/11), tetapi diperpanjang karena pertentangan di antara hampir 200 negara. Pembicaraan sempat terhenti pada Sabtu karena beberapa negara berkembang dan negara kepulauan meninggalkan pembicaraan dengan frustrasi. Padahal, mereka paling terdampak krisis iklim. ”Pendapat kami tak didengar,” kata Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Samoa Toeolesulusulu Cedric Schuster, dikutip Sky News. Perwakilan India, Chandni Raina, turut mengecam janji 300 miliar USD sebagai ”jumlah kecil”. Ia menyebut perjanjian itu tak lebih dari sekadar ilusi optik dan tak mampu mengatasi besarnya tantangan yang dihadapi. (Yoga)