;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Ketidakpastian peluncuran BPI Danantara

29 Nov 2024

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih harus mundur lagi. Presiden Prabowo meminta untuk tidak terburu-buru dan berhati-hati. Presiden juga meminta agar penyiapan superholding Danantara dilakukan secara transparan, terbuka, dan mengikuti peraturan. Presiden menekankan pentingnya tata kelola (governance) (Kompas, 25/11/2024). Ketidakpastian terkait peluncuran Danantara sempat membuat pasar gamang dan saham BUMN ikut goyah, tetapi kehati-hatian seperti ditekankan Presiden adalah langkah bijaksana. Terutama karena ini menyangkut aset negara yang tak main-main dan proses transisi kelembagaan yang rumit. Dengan nilai aset kelolaan mencapai Rp 9.000 triliun, bahkan bisa Rp 15.000 triliun dengan semakin banyaknya BUMN bergabung, Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund (SWF) keempat terbesar di dunia.

Jauh lebih besar dibandingkan Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia) sebagai acuan. APBN kita Rp 3.000 triliun dan PDB sekitar Rp 21.000 triliun. Jika sebelumnya BUMN dan APBN lekat dengan citra sarang penyamun atau ajang bancakan, bayangkan godaan bagi para penyamun jika kerangka hukum, transparansi, akuntabilitas, termasuk model bisnis superholding yang akan mengelola seluruh aset negara itu, dari awal tak jelas. Juga dampak destruktif yang diakibatkan jika sampai salah urus. OECD pernah menyoroti problem sistemik tata kelola serta lemahnya regulasi SWF di negara-negara Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah, yang memicu skandal korupsi, pencucian uang, dan kegiatan terlarang lain oleh pejabat tinggi pemerintah dan para kroninya.

Terutama di negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi dan supremasi hukumnya lemah. Skandal 1MDB di Malaysia menyeret mantan PM Najib Razak dan membuatnya divonis 12 tahun penjara, karena dianggap aktor kunci penjarahan senilai 4,5 miliar USD dari 1MDB yang dibentuknya. Departemen Kehakiman AS menyebut ini ”kasus kleptokrasi terbesar dalam sejarah”. Itu yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi di sini. Jika tak hati-hati, alih-alih menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, menyediakan pendanaan pembangunan yang berkelanjutan, menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global; salah kelola SWF bisa menjadi karpet merah baru bagi oknum pejabat korup dan kroninya. (Yoga)


IKM Rendang dengan Pengemasan Standar Kualitas Ekspor

29 Nov 2024

Pelaku industri kecil menengah (IKM) mengemas rendang di Sentra Rendang Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (28/11/2024). Pemerintah Kota Padang memfasilitasi IKM yang terseleksi untuk menggunakan gedung sentra rendang dalam memproduksi dan mengemas produk rendang mereka yang sesuai standar kualitas ekspor, dalam memenuhi standar kemasan dari negara-negara tujuan untuk menembus pasar ekspor. (Yoga)

Tidak ada Hambatan dalam Proses Aksesi Indonesia menjadi Anggota OECD

29 Nov 2024

Sekjen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD Mathias Cormann menegakan tidak ada hambatan dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Indonesia bahkan telah menunjukkan komitmen. ”Tidak ada kendala, yang ada hanya proses. Indonesia telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan OECD,” ujar Cormann dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/11). Menurut dia, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Indonesia bahkan telah menunjukkan komitmennya untuk bergabung dengan OECD. Salah satunya menyelaraskan praktik peningkatan kinerja perekonomian sesuai standar global dan OECD.

”Saat ini kami sedang menjalani proses tersebut untuk membantu mendukung reformasi positif lebih lanjut bagi Indonesia di masa depan,” kata Cormann. Lebih jauh, pihaknya menyampaikan kekaguman atas hasil yang dicapai Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia telah melakukan transformasi positif dalam sektor perekonomian, penguatan ekonomi, serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Keanggotaan Indonesia di OECD diyakini dapat membantu penguatan agenda reformasi struktural serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.

Termasuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045 yang selaras dengan Visi Indonesia 2045. Pada Februari 2024, OECD memutuskan untuk memulai tinjauan aksesi bagi keanggotaan Indonesia. Keputusan ini dikategorikan bersejarah mengingat penerapan aksesi ini menjadi yang pertama untuk negara di Asia Tenggara. Pertemuan pertama tingkat menteri yang membahas proses masuk Indonesia ke OECD pun telah berlangsung di Paris, Perancis, 2-3 Mei 2024. (Yoga)


Gula Merah dari Nira Sawit

29 Nov 2024

Balai Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Sumbar mengembangkan gula merah dari nira kelapa sawit di Kabupaten Pasaman. Pemanfaatan nira dari batang kelapa sawit nonproduktif ini berpotensi menjadi sumber pendapatan petani selama masa penanaman kembali (replanting). Selama ini, pohon sawit nonproduktif hanya dicacah atau diracun hingga busuk untuk persiapan (replanting). Dengan pengembangan gula merah ini, batang sawit yang biasanya menjadi limbah bisa bernilai ekonomi bagi masyarakat. Kabid Inovasi dan Teknologi Balitbang Sumbar Mahmudia Husain di Pasaman Barat, Kamis (28/11) mengatakan, berdasarkan data Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, ada 85.000 hektar kebun sawit masyarakat yang harus ditanami kembali pada 2023.

”Kalau potensi ini dapat diolah, ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumbar,” kata Mahmudia saat membuka Seminar Hasil Penelitian dan Perekayasaan Gula Merah dari Air Nira Kelapa Sawit Tahun 2024 di Kantor Bupati Pasaman Barat. Dalam penelitian ini, Balitbang Sumbar berkolaborasi dengan BRIN, Bappelitbangda Pasaman Barat dan Universitas Andalas. Pembuatan gula merah ini memanfaatkan pohon sawit tidak produktif, yakni pohon berusia 15-20 tahun ke atas. Pohon ditebang, kemudian dibersihkan umbutnya. Batang sawit bagian atas itu akan menghasilkan nira ketika disadap, lalu dimasak dalam kancah (kuali) besar selama 3-5 jam, seperti saat memasak gula merah dari nira aren.

Setelah mengental, gula merah sawit itu dimasukkan dalam cetakan dan akan mengeras ketika dingin. Balitbang Sumbar melakukan penelitian ini karena kendala yang dilaporkan, awal 2024 oleh Bappelitbangda Pasaman Barat dan Sekretaris Nagari Sungai Aua saat warga mengolah nira sawit. Gula merah yang dihasilkan sering kali tidak bisa mengeras ketika dicetak. Setelah sejumlah percobaan, penelitian pun berhasil dilakukan. Gula merah yang diproduksi bisa mengeras tanpa campuran gula. ”Kesimpulannya, gunakan nira sawit yang tidak asam supaya bisa keras. Kalau asam, hasilnya lembek, tidak bisa keras,” kata Hasbullah, tenaga ahli tim Balitbang Sumbar dari Universitas Andalas. (Yoga)


Usung Konsep Ekonomi Sirkular, Barito Pacific Raih Penghargaan

29 Nov 2024
PT Barito Pacific Tbk (Barito Pacific) berhasil meraih penghargaan Appreciated Environmental ESG Report dalam ajang Investor Daily ESG Appreciation Night yang digelar pada Senin (25/11/2024) di Hotel Westin, Jakarta Selatan. Penghargaan bergengsi ini, diberikan kepada perusahaan dengan skor environmental, social, and governance (ESG) tertinggi, berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap 33 faktor  ESG yang dikembangkan oleh Bumi Global Karbon Foundation. Head of Corporate Communication PT Barito pacific Tbk Angelin Sumendap membeberkan, ada tiga langkah strategis yang pihaknya lakukan sebagai bentuk komitmen perinsip-prinsip ESG, terutama soal lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. "Untuk seluruh grup Barito Pacific, ESG merupakan aspek penting karena kami tahu jika kami melakukan dengan baik maka operasional dari masing-masing anak usaha pun akan tercapai," ungkapnya. Dkatakan Angelin, pertama, pihaknya melalui anak usaha  seperti Chandra Asri Pacifid dan juga Yayasan Bakti Bariito, memiliki program berbasis ekonomi sirkular yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan polusi, serta menjaga agar produk dapat digunakan kembali. Seperti daur ulang plastik menjadi aspal plastik. Hal itu pun diharapkan mampu berkontribusi mengurangi masalah polusi plastik. (Yetede)

Pukulan Ganda Sektor Manufaktur pada 2025

29 Nov 2024
Sektor manufaktur bakal kena pukulan ganda pada 2025, yakni dari kenaikan PPN menjadi 12% dan upah minimum provinsi (UMP). Kedua hal itu bakal mendorong industri menaikkan harga jual di tengah tren pelemahan daya beli masyarakat. Akibatnya, penjualan ditaksir turun, yang berujung pada penurunan produksi, utilitas, hingga PHK massal. Hal ini akan mempengaruhi iklim investasi nasional. Investor, terutama asing, yang tadinya berniat bakal menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi, karena pasar domestik melemah. Tak ayal lagi, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas menufaktur bakal makin tergerus. Pandangan esktrem, pertumbuhan manufaktur tahun depan bisa dibawah 4% atau tepatnya 3%. Sejalan dengan itu, porsi manufaktur terhadap produk domestik (PDB) bakal makin turun, karena lajunya dibawah ekonomi. Akibatnya, Indonesia sulit keluar dari zona deindrustrialisasi. Ini sangat disayangkan mengingat manufaktur sejatinya bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi, mengingat merupakan lapangan usaha penyumbang PDB terbesar. (Yetede)

Industri Perbankan Mengalami Pertumbuhan Laba Bersih 8,04% Yoy

29 Nov 2024

Industri perbankan mengalami pertumbuhan laba bersih 8,04% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 194,97 triliun per akhir  September 2024. Pencapaian tersebut didukung dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang sebesar Rp407,22 triliun, naik 2,7% (yoy). Apabila ditelisik lebih dalam, pertumbuhan laba bersih per September tahun ini mengalami penguatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya masih single digit dan masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data OJK, pertumbuhan laba bersih tertinggi berasal dari kelompok bank berdasarkan modal intil (KBMI) 2 yang mencapai 49,58% (yoy) pada akhir September 2024 menjadi Rp 19,49 triliun.

Berikutnya, pertumbuhan dari KBMI 4 dengan laba bersih tertinggi Rp136,04 triliun, naik 7,89% (yoy) di kuartal III-2024. Kemudian KBMI 3 dengan laba Rp30,98 triliun, tumbuh 1,71% (yoy) per September 2024. Sedangkan, kelompok bank mini (KBMI 1) mencatatkan laba bersih Rp 8,46 triliun, anjlok 22,31% dibandingkan dengan September 2023 senilai Rp 10,89 triliun. Dari data yang dihimpun Investor Daily, pertumbuhan laba bersih industri perbankan per September ini menjadi yang paling tinggi sejak awal 2024. Adapun, pada Januari 2024 tercatat laba bersih terkontraksi 1,77% (yoy), per Maret sudah tumbuh positif 2,01% (yoy), namun April kembali terkontraksi 0,48% (yoy).

Kilau Amman Mineral Menorehkan Kinerja Keuangan Mengesankan pada Januari-September 2024

29 Nov 2024

PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menorehkan kinerja keuangan mengesankan pada Januari-September 2024 (9M24) dengan raihan laba bersih US$ 720 juta atau setara Rp11,46 triliun, melesat 958% dibanding periode sama tahun lalu (year on year/yoy). Capaian signifikan ini sejalan dengan prestasi emiten tambang emas tersebut yang mampu mencatatkan rekor produksi terbesar sejak diakuisisi pada tahun 2016. Hal itu turut menaikkan ekspektasi pembagian dividen bagi pemegang saham perseroan. "Sejak Amman mengambil alih operasi Batu Hijau pada November 2016, perusahaan secara konsisten meraih berbagai rekor produktivitas dan produksi.

Tahun ini, kami mencatat tonggak sejarah baru dengan mencapai rekor produktivitas  pertambangan dan produksi tertinggi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," kata Direktur Utama Amman Mineral Internasional Alexander Ramlie. Alex mengungkapkan, produksi konsentrat perseroan meningkatkan signifikan sebesar 85% menjadi 637,1 ribu ton dibanding tahun lalu 344,24 ribu ton, dengan produksi tembaga naik 68% dari 199 juta pon menjadi 335 juta pon. Dan produksi emas meningkat tajam sehingga 173% dari 259,17 yang mengesankan ini didukung oleh produksi bijih berkadar tinggi dari Fase 7," kata dia. (Yetede)

Ditengah Kondisi Biaya Dana yang Mahal dan Sejumlah Tantangan Makroekonomi

29 Nov 2024
Ditengah kondisi biaya dana yang  mahal dan sejumlah tantangan makroekonomi, penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada kuartal III-2024 tetap meningkatkan ditopang permintaan KPR Subsidi dan KPR Non-Subsidi, serta pertumbuhan dana pihak ketika (DPK) yang tercatat di atas rata-rata industri perbankan nasional. Pencapaian tersebut menunjukkan core business BTN yang bertumbuh sehat dan solid. BTN menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp356,1 triliun per akhir September 2024 atau tumbuh sebesar 11,9% secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu. Pencapaian tersebut masih tercatat di atas pertumbuhan rata-rata kredit industri perbankan nasional yang mencapai 10,9% yoy. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun yang cukup menantang karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga nasional mengalami stagnasi dan daya beli masyarakat mengalami pelemahan. Namun, BTN tetap mampu menjaga pertumbuhan kredit sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni di level 10-11% pada tahun ini. (Yetede)

Musim Gugur Bank Perkreditan

29 Nov 2024
RUKO bekas kantor Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital (BPR NPC) di Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Bogor, Jawa Barat, itu kini sepi. Di pintu masuk bangunan tersebut terpampang informasi bahwa bank tutup. Tak jauh dari situ, berdiri papan informasi yang mengarahkan para nasabah untuk mencairkan dana mereka di Bank Rakyat Indonesia cabang Cibinong dan Cileungsi. Sudah dua bulan BPR ini tutup. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha entitas tersebut pada 13 September 2024, menjadikannya bank perkreditan rakyat ke-15 yang berhenti beroperasi pada tahun ini. Sebelum keputusan tersebut diambil, OJK menetapkan status pengawasan “Bank dalam Penyehatan” untuk BPR NPC pada 29 Januari 2024. Sebab, rasio kewajiban pemenuhan modal minimum di bawah ketentuan, yaitu minus 31,21 persen, dan tingkat kesehatan memiliki predikat “Tidak Sehat”.

Lalu pada 22 Agustus 2024, OJK mengubah status pengawasan menjadi “Bank dalam Resolusi”. Per 6 September 2024, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK mencabut izin usaha BPR tersebut. Daftar pencabutan izin BPR tak berhenti di Bogor. OJK mencabut izin usaha PT BPRS Kota Juang Perseroda yang beroperasi di Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, pada 29 November 2024. Alasannya serupa. Bank yang berstatus dalam pengawasan sejak 13 Maret 2024 itu memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum di bawah ketentuan, yaitu negatif 184,74 persen, dan tak ada perbaikan. "Pencabutan izin usaha ini bagian dari tindakan OJK menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ujar Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga dalam keterangan resminya.

Sejak Januari hingga November 2024, tercatat 16 BPR dicabut izinnya oleh OJK. Jumlahnya meningkat dibanding pada tahun lalu yang hanya empat BPR. Urusan modal menjadi salah satu tantangan terbesar BPR. OJK mewajibkan bank memiliki modal inti minimum Rp 6 miliar sejak 2015. Lantaran tak kunjung dipenuhi, sejak tahun lalu Otoritas mendorong BPR untuk bisa memenuhi ketentuan tersebut sebelum 31 Desember 2024 dan BPR syariah (BPRS) sebelum 31 Desember 2025.  OJK menyatakan kebijakan soal modal inti minimum ini dibuat untuk memperkuat BPR. "Size does matter (Ukuran itu penting)," ucap Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Eddy Manindo Harahap di Batam, Kepulauan Riau, seperti dilansir Antara pada Sabtu, 8 Juni 2024. (Yetede)