Ekonomi
( 40554 )Kenaikan Tarif PPN pada 2025 Bisa membawa Kerugian daripada Keuntungan
Rencana pemerintah menaikkan tarif PPN alias pajak konsumsi pada 2025 akan lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan. Jika tarif pajak dinaikkan saat daya beli masyarakat melemah, berbagai sendi perekonomian negara akan tergerus. Sementara potensi penerimaan yang bisa diraih tak maksimal. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal pada CORE Economic Outlook 2025 di Jakarta, Sabtu (23/11) mengatakan, tahun 2025 adalah penentu Indonesia melakukan lompatan ekonomi menuju target pertumbuhan 8 % per 2025 serta cita-cita negara maju per 2045. Tapi, lompatan ekonomi itu mustahil dilakukan jika pemerintah tidak menjaga mesin utama perekonomian, yakni konsumsi masyarakat. Kontribusinya rata-rata 50-55 % terhadap pertumbuhan PDB.
Saat ini, tanda-tanda pelemahan konsumsi masyarakat sudah terlihat. Pertama, jumlah kelas menengah, yang menyumbang 40 % total konsumsi nasional, semakin sedikit. Dalam lima tahun terakhir, 9,7 juta orang kelas menengah turun kelas. Data LPS, rata-rata saldo rekening di kelompok nasabah dengan tabungan di bawah Rp 100 juta (alias 99 % dari masyarakat Indonesia) terus menurun pada 2019-2024. Pada awal 2019, rata-rata saldo rekening kelompok ini masih Rp 3 juta. Per 2024, catatan terakhir LPS, rata-rata saldo rekening kelompok ini tinggal Rp 1,8 juta. ”Jadi, ini indikasi masyarakat semakin ’mantab’ (makan tabungan). Bagi yang punya tabungan, yang dimakan tabungan. Yang sudah tidak punya tabungan, mau tidak mau pinjam. Ini mengapa total outstanding pinjaman online juga trennya terus meningkat,” kata Faisal.
Di tengah kondisi itu, pemerintah malah berencana mengeluarkan beragam kebijakan yang bisa semakin menekan pertumbuhan konsumsi nasional dan kelas menengah. Misalnya, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % mulai awal 2025. Ada pula kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun yang sama, kenaikan harga BBM bersubsidi, dan rencana penerapan cukai baru. ”Berbagai kebijakan itu akan memukul kelas menengah yang berkontribusi paling besar terhadap transaksi barang dan jasa di Indonesia. Dengan kondisi itu, kalau tidak ada perubahan signifikan, kita simpulkan pada 2025 kondisi ekonomi akan menurun,” kata Faisal. (Yoga)
KKP bekuk Ratusan Kapal Ikan Ilegal
Hampir 200 kapal yang digunakan dalam praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia ditangkap sepanjang 2024. Sejauh ini, Laut Arafura masih menjadi salah satu kawasan primadona bagi para penangkap ikan ilegal. Berdasar data Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di KKP (Ditjen PSDKP KKP), sepanjang tahun ini 196 kapal pelaku praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) ditangkap. Sebanyak 171 kapal di antaranya adalah kapal ikan Indonesia (KII) dan 25 kapal lainnya kapal ikan asing (KIA). Potensi kerugian negara yang diselamatkan diklaim mencapai Rp 3,3 triliun. Angka ini dihitung dari potensi total tangkapan ikan ilegal yang diselamatkan hingga kerusakan alam yang ditimbulkan dari hal tersebut. Khusus di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, meliputi Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Timor, ada 29 KII dan 1 KIA yang dibekuk PSDKP KKP. Capaian ini diklaim menjadi bukti negara hadir di WPP 718, khususnya Laut Arafura.
”Kami tegaskan tidak gentar dengan ancaman pelaku kejahatan yang menjadikan Laut Arafura sebagai lokasi illegal fishing mereka,” ujar Dirjen PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Maluku, Minggu (24/11/20). Pung menjelaskan, dengan potensinya yang besar, Laut Arafura menjadi primadona perikanan tangkap. Berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, WPP 718 menyimpan potensi perikanan mencapai lebih dari 2 juta ton produk perikanan. Selain itu, posisi WPP 718 yang berbatasan dengan perairan Australia, Papua Niugini, dan Timor Leste membuat aktivitas di sana perlu dipantau ekstra. ”Dalam pengawasan, kami juga melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga bagi kami di lapangan, mengingat keterbatasan jumlah armada kapal.Pola ini terbukti efektif dan efisien,” ujarnya. (Yoga)
14 Tewas dan 8 Hilang dalam bencana di Sumut
Banjir bandang dan longsor menerjang empat kabupaten di Sumut, yakni Deli Serdang, Karo, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Sebanyak 14 orang tewas dan sedikitnya delapan orang masih hilang dalam bencana yang mulai terjadi pada Sabtu (23/11) malam. Di Deli Serdang, tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan melakukan pencarian di permukiman yang rusak berat diterjang banjir bandang di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Minggu (24/11). Empat korban tewas telah ditemukan. ”Tim SAR gabungan masih bekerja mencari dua korban hilang,” kata Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman, Minggu malam. Empat rumah dan satu gere ja di permukiman yang beradadi lembah di antara bukit itu roboh terbawa arus banjir bandang.
Sungai kecil di tengah permukiman melebar dan dipenuhi batu-batu besar yang terbawa arus dari hulu. Ekskavator dikerahkan untuk memindahkan kayu, batu, dan tanah demi mencari korban. Namun, hingga Minggu malam, dua korban belum ditemukan. Edy Ginting (45), warga Desa Martelu, mengatakan, dirinya selamat karena arus banjir bandang hanya melintas di samping rumahnya. Hujan deras sudah turun di Sibolangit sejak Sabtu (23/11) sore. Saat malam tiba, listrik padam sehingga desa gelap gulita. ”Kejadiannya sangat cepat. Awalnya, kami mendengar suara gemuruh seperti mesin truk. Beberapa saat kemudian, banjir bandang yang membawa batu dan kayu langsung menerjang desa kami,” kata Edy. (Yoga)
IHSG BEI Menanti Windows Dressing
Penyaluran Kredit Kepada Usaha UMKM Kembali Mengempis
Kenaikan PPN 12% Tantangan bagi Industri Otomotif
Setengah Hati Turunkan Tarif Tiket Pesawat
Bos Gaikindo Sebut Harga Mobil Rp 300 Jutaan Bakal Naik Rp 3 Juta Dampak Kenaikan PPN
Investasi Apple 100 Juta Dolar Tak Akan Gugurkan Larangan iPhone 16
Usulan Kesepakatan Pendanaan Iklim pada COP 29
Perundingan Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim atau COP29 di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/11) mengusulkan kesepakatan agar negara-negara maju mengalokasikan pendanaan iklim 250 miliar USD per tahun. Namun, sampai Jumat malam waktu Indonesia, perundingan masih berjalan, karena negara-negara Afrika dan aktivis iklim mengecam angka pendanaan iklim itu. Mereka memandang angka itu tidak memadai untuk memenuhi upaya mencegah suhu bumi yang memanas. ”Target yang diusulkan untuk memobilisasi 250 miliar USD per tahun pada 2035 tak dapat diterima dan tak memadai mewujudkan Persetujuan Paris,” kata Ali Mohamed, Ketua Kelompok Negosiator Afrika, seperti dilaporkan AFP.
Teks kesepakatan COP29 terakhir menetapkan target keseluruhan yang ambisius untuk mengumpulkan sedikitnya 1,3 triliun per tahun pada 2035 dari uang publik dan sektor swasta. Ini pertama kali angka konkret pendanaan iklim diusulkan dalam COP yang kerap ditolak berbagai delegasi. Azerbaijan sebagai tuan rumah COP29 menyebut pendanaan iklim 250 miliar USD per tahun merupakan kemajuan selama negosiasi. Azerbaijan menegaskan pihaknya berupaya mengakomodasi usulan berbagai pihak pada isu-isu yang belum terselesaikan agar ada titik temu. Kelompok yang terdiri dari 134 negara berkembang, termasuk China, mendorong komitmen pendanaan iklim 500 miliar USD dari negara-negara maju. Berbagai pihak, seperti Uni Eropa, menyatakan sektor swasta perlu berperan dalam pendanaan iklim. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









