Kebijakan cukai berlebihan atau eksesif dinilai menjadi biang keladi banjir rokok ilegal yang merugikan industri dan menggerus penerimanaan negara. Selama 2020 sampai 2024, tarif cukai naik 60%, sehingga membuat disparitas makin jauh. Hal itu mendorong orang untuk beralih ke rokok ilegal. Berdasarkan data Indodata Research Center, persentase konsumsi rokok ilegal tahun 2024 mencapai 46,95%, naik dari 2021 dan 2022 masing-masing 28% dan 30%. Imbasnya, negara dirugikan. Mengacu pada data Kementerian Keuangan, potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal pada tahaun 2023 dari penerimanaan cukai berkisar Rp15-28% dan 30%. Itu sebabnya, pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan cukai yang membuat harga rokok legal naik tajam. Sebab kebijakan itu tidak berhasil menekan jumlah perokok, melainkan malah  memicu orang beralih ke rokok ilegal. Pemerintah juga harus tegas memberantas peredaran rokok ilegal yang disebut sebagai kini sudah sangat meresahkan. Bahkan rokok ilegal kini disebut kejahatan luar biasa. Artinya penanganannya tidak bisa dengan cara biasa, melainkan luar biasa. (Yetede)

Penyelenggara usaha bullion bank tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah dirancang sejak lama dan diamanatkan oleh UU P2SK. Sejalan dengan itu, OJK juga telah menerbitkan peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelengaraan Kegiatan Usaha Bullion pada 18 Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Venture, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah, pelaku  industri, dan pihak terkait guna mendorong kegiatan usaha bullion yang dinilainya bermanfaat bagi sektor jasa keuangan (SJK) dan tentu saja perekonomian nasional. "OJK juga tengah berkoordinasi denan lembaga terkait guna menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan usaha bullion di Indonesia, yang dalam jangka panjang diharapkan memberikan gambaran mengenai visi kegiatan bullion di Indonesia, target, strategi, dan program kerjanya yang akan dilakukan  untuk mencapai apa yang diharapkan," kata Agusman. (Yetede)

Industri perbankan di Indonesia diprediksi mendapatkan momentum pertumbuhan pada 2025 dengan adanya peluang penurunan suku bunga acuan serta peningkatan insentif dari pemerintah dan lembaga terkait. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai bahwa kebijakan moneter yang longgar dapat meningkatkan permintaan kredit, terutama di sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, pariwisata, perumahan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau.

Optimisme para bankir terhadap pertumbuhan fungsi intermediasi perbankan pada 2025 didukung oleh proyeksi pertumbuhan kredit sebesar 11%–13% oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, tantangan besar terkait likuiditas membayangi, mengingat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang terus tertinggal dari pertumbuhan kredit sejak 2022.