Pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 438,6 triliun per 30 November 2024. Pola pembiayaan pemerintah pada  tahun ini diperkirakan masih tetap fleksibel dan tidak seluruhnya bergantung pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini karena tren penerimaan negara yang  mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Fleksibilitas dalam mengelola  pendanaan pemerintah dan kombinasi antara  penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan pendanaan non-utang akan menjadi strategi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik yang terus berubah. Jika dirinci, pembiayaan utang pemerintah sebesar Rp483,6 triliun  terbagi dalam SBN sebesar Ro 46,4 triliun. Sedangkan pembiayaan non-utang sebesar Rp 54,8 triliun. Sedangkan realisasi pendapataan negara hingga akhir November 2024 mencapai Rpp 2.492,7 trilium atau 89% dari target dalam pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan dengan periode  yang sama penerimaan negara tumbuh tipis 1,3%. (Yetede)

Industri telekomunikasi Indonesia akan mengalami perubahan signifikan dengan merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), dan PT Smart Telecom (SmarTel) menjadi entitas baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart). Merger ini akan mengurangi jumlah operator telekomunikasi utama menjadi tiga: XLSmart, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Indosat Tbk (ISAT).

Vivek Sood, Grup CEO & Managing Director Axiata, menyatakan merger ini akan memperkuat skala bisnis dan kekuatan komersial EXCL. XLSmart diproyeksikan memiliki sekitar 94,5 juta pelanggan, setara dengan 27% pangsa pasar. Langkah ini juga bertujuan mentransformasi sektor telekomunikasi Indonesia menjadi pasar dengan tiga pemain besar.

Menurut Niko Margaronis, Equity Research Analyst BRI Danareksa Sekuritas, merger ini dapat memberikan manfaat skala ekonomi, seperti efisiensi biaya operasional dan pengeluaran modal, serupa dengan hasil merger Indosat Ooredoo Hutchinson sebelumnya, yang meningkatkan margin EBITDA ISAT hingga 733 basis poin sejak kuartal IV-2021.

Paulus Jimmy, Deputi Head of Research Sucor Sekuritas, menilai konsolidasi ini akan memperbaiki iklim persaingan industri telekomunikasi, dengan XLSmart berfokus pada pertumbuhan yang menguntungkan. Namun, Sukarno Alatas, Head of Research Kiwoom Sekuritas, mencatat bahwa XLSmart masih belum mampu menyaingi TLKM dalam hal pendapatan, laba, jumlah menara, dan pelanggan, meskipun jumlah pelanggan XLSmart hampir mendekati ISAT.

Bagi investor, merger ini membuka peluang investasi menarik. Sukarno merekomendasikan saham TLKM dan EXCL untuk pembelian, dengan target harga masing-masing Rp 3.200 dan Rp 2.600. Sementara Jimmy memilih ISAT dan EXCL untuk potensi pertumbuhan jangka panjang, sedangkan TLKM direkomendasikan untuk mereka yang mencari dividen.

Merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), dan PT Smart Telecom telah resmi disepakati dengan nilai gabungan pra-sinergi mencapai Rp 104 triliun atau US$ 6,5 miliar. Entitas baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) ini akan efektif beroperasi pada 15 April 2025, dengan Axiata Group Berhad dan Sinar Mas sebagai pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memegang 34,8% saham.

Tingginya suku bunga acuan di level 6% menyebabkan cost of fund (CoF) perbankan meningkat, sehingga menekan profitabilitas hingga akhir tahun 2024. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2024, bank KBMI 4 mencatat kenaikan CoF tertinggi sebesar 39,8% secara tahunan, diikuti KBMI 2 (25%), KBMI 3 (23,7%), dan KBMI 1 (9,3%).

Surat berharga negara (SBN) masih menjadi penopang pendanaan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara pada 2025. Kenaikan penerbitan SBN diperkirakan dapat melampaui surat utang yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan ekspansi bisnis hingga pembayaran utang jatuh tempo. Pemerintah memastikan mereka akan menarik utang baru sebesar Rp 775,86 triliun pada 2025 atau 19,7 % dibanding target tahun 2024 yang di Rp 648,1 triliun. Target itu mayoritas akan dipenuhi melalui penerbitan SBN sebesar Rp 642,56 triliun, selain dari pinjaman Rp 133,30 triliun. Di luar target tersebut, Dirut PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Irmawati Amran mengatakan, suplai SBN pada tahun depan kemungkinan akan lebih banyak dengan tambahan kebutuhan refinancing atau membayar utang SBN yang jatuh tempo pada 2025.

“Tahun depan pemerintah butuh Rp 800 triliun untuk refinancing, lalu ada tambahan surat utang lagi, dengan rencana defisit APBN 2025, berkisar Rp 400 triliun-Rp 600 triliun. Jadi, pemerintah lebih banyak mengeluarkan surat utang tahun depan,” katanya dalam paparan kepada media secara daring, Rabu (11/12). Dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2025 akan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 % dari PDB. Nilai ini naik dari defisit Rp 522 triliun atau 2,29 % pada 2024. Dengan kebutuhan dana yang bertambah, pemerintah menargetkan imbal hasil SBN tetap menarik di level 7 %. Target ini dinilai kontradiktif dengan tren penurunan suku bunga dunia sejak September 2024. Sementara, target ini berpotensi ikut mengerek imbal hasil atau suku bunga surat utang korporasi.

Pefindo memproyeksikan, korporasi akan menerbitkan surat utang dengan kisaran nilai Rp 139 triliun-Rp 155 triliun pada 2025. Adapun nilai outstanding atau nilai utang berjalan pada tahun yang sama diperkirakan Rp 150 triliun-Rp 155 triliun. Ekonom Pefindo, Suhindarto, menjelaskan, penyerapan penerbitan surat utang korporasi juga bisa melambat karena faktor penerbitan produk Sekuritas Rupiah BI (SRBI). Sejak diperkenalkan pada 15 September 2024, SRBI menjadi salah satu instrument pengelolaan likuiditas dalam bentuk rupiah berbasis SBN. Suhindarto berpendapat, SRBI yang bertenor pendek, mayoritas 12 bulan, akan dibuat lebih menarik bagi investor asing guna menstabilkan rupiah di tengah kebijakan moneter yang masih akan kaku di tahun depan karena ancaman pelemahan rupiah setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ASt. ”Faktor substitusi SRBI patut diwaspadai karena produk ini jadi daya tarik asing, selain SBN yang memiliki tenor menengah,” kata Suhindarto. (Yoga)  

Pemerintah menjadikan kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU) sebagai instrument untuk terus menarik minat investor. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kebijakan tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan kini tengah disiapkan untuk dilanjutkan. Ada usulan jumlah bidang industri penerima ditambah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Investasi 2024 yang digelar secara hibrida oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jakarta, Rabu (11/12) mengatakan, salah satu komoditas yang didorong dalam hilirisasi ialah pasir silika, dengan industri turunan berupa floating glass (kaca apung).

”(Floating glass) ada satu pabrik di Kendal dan satu di Gresik, membutuhkan harga gas bumi tertentu, yang sudah dijanjikan sebesar 6 USD (per MMBTU). Dan yang berjanji adalah menteri investasi. Ada suratnya. Para investor sudah datang ke kantor Menko (Perekonomian) untuk meminta ini diteruskan,” papar Airlangga. Harga gas bumi tertentu (HGBT) diatur dalam Perpres No 121 Tahun 2020. Kebijakan ini menetapkan harga sebesar 6 USD per MMBTU untuk tujuh bidang industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Regulasi terakhir, yakni melalui keputusan Menteri ESDM, akan berakhir pada 2024.

Airlangga menuturkan telah berbicara dengan Menteri ESDM terkait kelanjutan kebijakan ”gas murah” untuk industri tersebut. Sebelumnya, pada Juli 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta telah dilakukan rapat tertutup mengenai penetapan kebijakan HGBT. Saat itu, pemerintah memutuskan kebijakan HGBT berlanjut pada tahun 2025, tetapi tambahan bidang industri masih akan terus dikaji. Dalam Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (10/12), Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan, keputusan akhir terkait kelanjutan kebijakan HGBT akan diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. (Yoga)