Ekonomi
( 40447 )Ekonomi RI bakal Stagnan di 2025
Sejumlah lembaga memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh stagnan di kisaran 5 %. Faktor eksternal berupa tekanan global yang semakin besar serta tren pelemahan kelas menengah di dalam negeri bisa mengancam ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 %. Dalam proyeksi terbaru yang dimuat di laporan ”Asian Development Outlook December 2024”, Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5 % pada 2025. Proyeksi itu tidak bergerak dari angka konservatif yang telah dipasang lembaga itu untuk Indonesia sejak tahun 2023. Sejalan dengan ADB, Bank Dunia dan IMF sebelumnya juga telah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di kisaran 5,1 %.
Dalam laporan terbarunya yang dirilis Oktober 2024, IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI akan stagnan di level tersebut hingga tahun 2029. ADB menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level yang sama pada tahun 2025 akibat ancaman risiko eksternal, antara lain, tensi geopolitik yang meningkat, fragmentasi perdagangan global, serta perkembangan dinamika di AS setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. ”Faktor utama yang bakal memengaruhi arah pertumbuhan Indonesia adalah lingkungan global. Apalagi, Indonesia, seperti negara lainnya di Asia, sangat mudah terdampak oleh arah kebijakan AS,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12). (Yoga)
Bisnis asuransi perlu perbaikan
Liugi Mangione (26) menjadi tersangka penembak Brian Thompson, pemimpin perusahaan asuransi AS, United Healthcare. Bisnis asuransi perlu perbaikan. Mangione marah terhadap industri asuransi kesehatan, bukan kepada Thompson. Industri itu dianggap menzalimi warga kebanyakan. Penembakan terhadap Thompson pada 4 Desember 2024 merupakan caranya mengungkap kemarahan itu.Mangione membawa kertas tiga halaman.Tak ada satu pun soal Thompson dan United Healthcare. Dokumen tulis tangan itu berisi kritik terhadap industri layanan kesehatan di AS. Pejabat kepolisian hanya mengungkap dua kalimat dalam dokumen tulis tangan yang disebut-sebut sebagai manifesto itu (Kompas.id, 10/12/2024).
Akan tetapi, sesuatu yang aneh muncul. Warganet bukannya mengutuk peristiwa itu, melainkan malah bersimpati kepada pelaku. Kenyataan di media sosial seperti itu sering kali membingungkan kita. Warganet dengan bebas mengungkapkan pendapat dan bahkan kurang memperhatikan etika. Kita perlu mengakui kenyataan suara warganet tersebut. Mereka resah dengan cara kerja asuransi dalam melayani mereka. Warga mengeluhkan mulai dari premi yang meningkat hingga pembayaran klaim yang lambat atau kadang tidak diterima. Keresahan warga ini sudah pasti makin memanas ketika ekonomi AS sedang bermasalah. Keluhan pemegang polis asuransi seperti itu tidak hanya terjadi di AS. Di Indonesia, sejumlah warga pernah melakukan aksi demonstrasi dan juga berkemah di depan perusahaan asuransi.
Meski beda masalah, ujungnya tetap bagaimana perusahaan asuransi membuat produk dan layanan. Ada juga warga yang protes dengan nilai pembayaran klaim. Pelajaran dari semua kasus itu adalah perusahaan asuransi perlu berbenah. Kenyataan warga yang jengkel dengan layanan asuransi perlu didalami. Hakikat dari industri asuransi adalah melakukan proteksi terhadap warga harus dimunculkan lagi serta penjualan produk dan juga layanan perlu semakin transparan. Standar makin diperjelas sehingga sengketa bisa berkurang. Di samping itu, masalah kepercayaan warga terhadap asuransi masih perlu ditingkatkan. Kita masih membutuhkan asuransi yang kuat untuk memproteksi warga. (Yoga)
UMKM Perlu Manfaatkan Teknologi AI agar naik kelas
Transformasi digital dibutuhkan untuk mempercepat UMKM naik kelas, dengan memanfaatkan platform digital, mulai dari lokapasar hingga teknologi kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moriza mengatakan, sektor UMKM memiliki peran yang krusial sekaligus memegang kunci dalam visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pengembangan UMKM tidak hanya berhenti pada program-program pelatihan, kemitraan, akses pasar, dan akses permodalan. ”Yang harus kita lakukan saat ini, yaitu transformasi digital. Suka atau tidak suka, kita harus memasuki itu karena UMKM adalah fundamental ekonomi Indonesia,” katanya dalam forum diskusi bertajuk ”Menatap Masa Depan: Transformasi dan Peluang UMKM Indonesia”, di Jakarta, Kamis (12/12).
Saat ini, baru 25 juta pelaku UMKM yang telah terhubung dengan ekosistem digital atau 39,81 % dari total UMKM. Padahal, sektor UMKM menjadi salah satu fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 64,2 juta pelaku UMKM telah berkontribusiterhadap 61 % PDB dan menyerap 97 % tenaga kerja. Menurut Helvi, transformasi UMKM merupakan hal yang penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat empat nilai yang perlu dimiliki agar UMKM dapat bertransformasi, yakni loyalitas, integritas, disiplin, dan inovatif. ”Pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi terhadap produk atau diversifikasi produk. Inovasi akan membuat UMKM dapat merespons perubahan dan persaingan pasar sehingga menjadi bisnis yang tangguh. Tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional dalam menentukan perencanaan, proses bisnis, dan antisipasi pasar,” tuturnya. (Yoga)
Turunnya Perekrutan Karyawan Baru
Tren perusahaan yang menambah tenaga kerja baru pada 2025 diperkirakan lebih sedikit. Pembukaan lowongan pekerjaan cenderung ditujukan untuk mengisi posisi yang kosong, seperti karyawan yang mengundurkan diri, bukan untuk menambah jumlah karyawan baru. Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Mercer Indonesia (perusahaan konsultan sumber SDM) kepada 585 perusahaan di Indonesia ditemukan, hanya 25 % dari total perusahaan yang disurvei mengatakan mau menambah karyawan baru pada 2025. Sebelumnya, dengan jumlah perusahaan yang sama, 35 % dari total perusahaan menyatakan menambah karyawan baru sepanjang 2024.
Temuan seperti itu merata di seluruh sektor industri. Di sektor industri otomotif, 23 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru pada 2024, pada 2025, hanya 18 % yang berencana menambah karyawan baru. Di sektor barang kebutuhan sehari-hari (consumer goods). Pada 2024, sebanyak 35 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, di tahun 2025, turun menjadi 33 %. Di sektor teknologi tinggi, pada 2024, sebanyak 25 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, turun jadi 19 % pada 2025.
”Meskipun bidang pekerjaan yang diminati dapat meningkatkan produktivitas, perekrutan dan mempertahankan talenta saat ini untuk bidang-bidang tertentu menjadi semakin menantang,” ujar Market Leader Mercer Indonesia Astrid Suryapranata dalam konferensi pers, Rabu (11/12) di Jakarta. Ada tiga bidang pekerjaan yang sedang sulit untuk direkrut dan dipertahankan, yaitu; penjualan, pemasaran, dan manajemen produk; insinyur dan ilmu sains; serta teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet. Selain kondisi perekonomian nasional yang semakin menantang dan salah satunya dipengaruhi oleh deflasi lima bulan berturut-turut, factor perkembangan teknologi yang terus berubah juga menyebabkan perekrutan baru cenderung lebih sedikit pada 2025. (Yoga)
Program 3 Juta Rumah menggunakan Lahan Sawah di Jawa
Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang sawah atau lahan pertanian pangan di Jawa bisa dialihkan untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana itu dinilai berlawanan dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem. Rencana kebijakan menyangkut kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi. Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa.
Menteri ATR dan Kepala BPN, Nusron Wahid menyebutkan, RPP RTRW itu ditargetkan tuntas pada triwulan I-2025. Kebijakan itu merupakan solusi untuk mengakomodasi kepentingan pangan, papan, dan hilirisasi. Lahan di Jawa yang sudah padat penduduk digunakan untuk perumahan dan hilirisasi, sedangkan lahan di luar Jawa yang masih luas untuk ketahanan pangan (Kompas, 12/12/2024). Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya, Jumat (13/12) berpendapat, rencana itu bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang tengah digulirkan Presiden Prabowo dan berpotensi menambah jumlah petani gurem atau yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. ”Justru seharusnya pemerintah memproteksi sawah-sawah yang masih tersisa, khususnya di Jawa. Jika perlu, penguasaan tanah petani gurem perlu ditambah melalui program redistribusi tanah,” ujar Benny. (Yoga)
Program 3 Juta Rumah
Permudah Perdagangan Karbon untuk Dana Besar
Jepang Membutuhkan Jutaan tenaga Kerja Asing
Pemerintah Harus Tegas Berantas Rokok Ilegal
Pasar Saham Mulai Mendapat Tertekan Berat
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









