;
Kategori

Ekonomi

( 40447 )

Ekonomi RI bakal Stagnan di 2025

13 Dec 2024

Sejumlah lembaga memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh stagnan di kisaran 5 %. Faktor eksternal berupa tekanan global yang semakin besar serta tren pelemahan kelas menengah di dalam negeri bisa mengancam ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 %. Dalam proyeksi terbaru yang dimuat di laporan ”Asian Development Outlook December 2024”, Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5 % pada 2025. Proyeksi itu tidak bergerak dari angka konservatif yang telah dipasang lembaga itu untuk Indonesia sejak tahun 2023. Sejalan dengan ADB, Bank Dunia dan IMF sebelumnya juga telah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di kisaran 5,1 %.

Dalam laporan terbarunya yang dirilis Oktober 2024, IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI akan stagnan di level tersebut hingga tahun 2029. ADB menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level yang sama pada tahun 2025 akibat ancaman risiko eksternal, antara lain, tensi geopolitik yang meningkat, fragmentasi perdagangan global, serta perkembangan dinamika di AS setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. ”Faktor utama yang bakal memengaruhi arah pertumbuhan Indonesia adalah lingkungan global. Apalagi, Indonesia, seperti negara lainnya di Asia, sangat mudah terdampak oleh arah kebijakan AS,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12). (Yoga)  


Bisnis asuransi perlu perbaikan

13 Dec 2024

Liugi Mangione (26) menjadi tersangka penembak Brian Thompson, pemimpin perusahaan asuransi AS, United Healthcare. Bisnis asuransi perlu perbaikan. Mangione marah terhadap industri asuransi kesehatan, bukan kepada Thompson. Industri itu dianggap menzalimi warga kebanyakan. Penembakan terhadap Thompson pada 4 Desember 2024 merupakan caranya mengungkap kemarahan itu.Mangione membawa kertas tiga halaman.Tak ada satu pun soal Thompson dan United Healthcare. Dokumen tulis tangan itu berisi kritik terhadap industri layanan kesehatan di AS. Pejabat kepolisian hanya mengungkap dua kalimat dalam dokumen tulis tangan yang disebut-sebut sebagai manifesto itu (Kompas.id, 10/12/2024).

Akan tetapi, sesuatu yang aneh muncul. Warganet bukannya mengutuk peristiwa itu, melainkan malah bersimpati kepada pelaku. Kenyataan di media sosial seperti itu sering kali membingungkan kita. Warganet dengan bebas mengungkapkan pendapat dan bahkan kurang memperhatikan etika. Kita perlu mengakui kenyataan suara warganet tersebut. Mereka resah dengan cara kerja asuransi dalam melayani mereka. Warga mengeluhkan mulai dari premi yang meningkat hingga pembayaran klaim yang lambat atau kadang tidak diterima. Keresahan warga ini sudah pasti makin memanas ketika ekonomi AS sedang bermasalah. Keluhan pemegang polis asuransi seperti itu tidak hanya terjadi di AS. Di Indonesia, sejumlah warga pernah melakukan aksi demonstrasi dan juga berkemah di depan perusahaan asuransi.

Meski beda masalah, ujungnya tetap bagaimana perusahaan asuransi membuat produk dan layanan. Ada juga warga yang protes dengan nilai pembayaran klaim. Pelajaran dari semua kasus itu adalah perusahaan asuransi perlu berbenah. Kenyataan warga yang jengkel dengan layanan asuransi perlu didalami. Hakikat dari industri asuransi adalah melakukan proteksi terhadap warga harus dimunculkan lagi serta penjualan produk dan juga layanan perlu semakin transparan. Standar makin diperjelas sehingga sengketa bisa berkurang. Di samping itu, masalah kepercayaan warga terhadap asuransi masih perlu ditingkatkan. Kita masih membutuhkan asuransi yang kuat untuk memproteksi warga. (Yoga)


UMKM Perlu Manfaatkan Teknologi AI agar naik kelas

13 Dec 2024

Transformasi digital dibutuhkan untuk mempercepat UMKM naik kelas, dengan memanfaatkan platform digital, mulai dari lokapasar hingga teknologi kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moriza mengatakan, sektor UMKM memiliki peran yang krusial sekaligus memegang kunci dalam visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pengembangan UMKM tidak hanya berhenti pada program-program pelatihan, kemitraan, akses pasar, dan akses permodalan. ”Yang harus kita lakukan saat ini, yaitu transformasi digital. Suka atau tidak suka, kita harus memasuki itu karena UMKM adalah fundamental ekonomi Indonesia,” katanya dalam forum diskusi bertajuk ”Menatap Masa Depan: Transformasi dan Peluang UMKM Indonesia”, di Jakarta, Kamis (12/12).

Saat ini, baru 25 juta pelaku UMKM yang telah terhubung dengan ekosistem digital atau 39,81 % dari total UMKM. Padahal, sektor UMKM menjadi salah satu fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 64,2 juta pelaku UMKM telah berkontribusiterhadap 61 % PDB dan menyerap 97 % tenaga kerja. Menurut Helvi, transformasi UMKM merupakan hal yang penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat empat nilai yang perlu dimiliki agar UMKM dapat bertransformasi, yakni loyalitas, integritas, disiplin, dan inovatif. ”Pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi terhadap produk atau diversifikasi produk. Inovasi akan membuat UMKM dapat merespons perubahan dan persaingan pasar sehingga menjadi bisnis yang tangguh. Tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional dalam menentukan perencanaan, proses bisnis, dan antisipasi pasar,” tuturnya. (Yoga)


Turunnya Perekrutan Karyawan Baru

13 Dec 2024

Tren perusahaan yang menambah tenaga kerja baru pada 2025 diperkirakan lebih sedikit. Pembukaan lowongan pekerjaan cenderung ditujukan untuk mengisi posisi yang kosong, seperti karyawan yang mengundurkan diri, bukan untuk menambah jumlah karyawan baru. Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Mercer Indonesia (perusahaan konsultan sumber SDM) kepada 585 perusahaan di Indonesia ditemukan, hanya 25 % dari total perusahaan yang disurvei mengatakan mau menambah karyawan baru pada 2025. Sebelumnya, dengan jumlah perusahaan yang sama, 35 % dari total perusahaan menyatakan menambah karyawan baru sepanjang 2024.

Temuan seperti itu merata di seluruh sektor industri. Di sektor industri otomotif, 23 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru pada 2024, pada 2025, hanya 18 % yang berencana menambah karyawan baru. Di sektor barang kebutuhan sehari-hari (consumer goods). Pada 2024, sebanyak 35 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, di tahun 2025, turun menjadi 33 %. Di sektor teknologi tinggi, pada 2024, sebanyak 25 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, turun jadi 19 % pada 2025.

”Meskipun bidang pekerjaan yang diminati dapat meningkatkan produktivitas, perekrutan dan mempertahankan talenta saat ini untuk bidang-bidang tertentu menjadi semakin menantang,” ujar Market Leader Mercer Indonesia Astrid Suryapranata dalam konferensi pers, Rabu (11/12) di Jakarta. Ada tiga bidang pekerjaan yang sedang sulit untuk direkrut dan dipertahankan, yaitu; penjualan, pemasaran, dan manajemen produk; insinyur dan ilmu sains; serta teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet. Selain kondisi perekonomian nasional yang semakin menantang dan salah satunya dipengaruhi oleh deflasi lima bulan berturut-turut, factor perkembangan teknologi yang terus berubah juga menyebabkan perekrutan baru cenderung lebih sedikit pada 2025. (Yoga)


Program 3 Juta Rumah menggunakan Lahan Sawah di Jawa

13 Dec 2024

Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang sawah atau lahan pertanian pangan di Jawa bisa dialihkan untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana itu dinilai berlawanan dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem. Rencana kebijakan menyangkut kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi. Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa.

Menteri ATR dan Kepala BPN, Nusron Wahid menyebutkan, RPP RTRW itu ditargetkan tuntas pada triwulan I-2025. Kebijakan itu merupakan solusi untuk mengakomodasi kepentingan pangan, papan, dan hilirisasi. Lahan di Jawa yang sudah padat penduduk digunakan untuk perumahan dan hilirisasi, sedangkan lahan di luar Jawa yang masih luas untuk ketahanan pangan (Kompas, 12/12/2024). Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya, Jumat (13/12) berpendapat, rencana itu bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang tengah digulirkan Presiden Prabowo dan berpotensi menambah jumlah petani gurem atau yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. ”Justru seharusnya pemerintah memproteksi sawah-sawah yang masih tersisa, khususnya di Jawa. Jika perlu, penguasaan tanah petani gurem perlu ditambah melalui program redistribusi tanah,” ujar Benny. (Yoga)


Program 3 Juta Rumah

13 Dec 2024
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi proyek strategis nasional (PSN). Ia mengatakan usul tersebut sudah dirumuskan dengan matang dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, langkah ini dapat menciptakan kepastian sehingga lebih menarik bagi perusahaan swasta untuk bekerja sama. Politikus Partai Gerindra itu menilai pelibatan swasta sangat dibutuhkan dalam merealisasi program 3 juta rumah lantaran anggaran negara untuk proyek ini sangat terbatas. "Supaya nanti program ini bisa kami endorse lebih besar lagi, walaupun variabelnya adalah kemampuan fiskal negara juga," tutur Maruarar di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2024.

Pemerintah akan menyediakan 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun. Satuan Tugas Perumahan menghitung kebutuhan dana untuk pembangunan 3 juta rumah bersubsidi ini sebesar Rp 53,6 triliun, sedangkan anggaran yang tersedia pada 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Karena itu, keterlibatan swasta dan badan usaha milik negara dibutuhkan untuk program 3 juta rumah. Maruarar menyebutkan sudah ada sejumlah perusahaan swasta yang berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah. Misalnya, PT Berau Coal Energy Tbk. Perusahaan ini akan membangun rumah susun di Kalimantan Timur.  Beberapa konglomerat Indonesia juga ikut terlibat dalam program 3 juta rumah ini. Garibaldi Thohir, kata Maruarar, akan membantu pembangunan rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya, yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Adaro akan melakukan groundbreaking pembangunan rumah susun di Kalimantan Timur.

Selain itu, Maruarar menyebutkan Franky Wijaya, pemilik Sinarmas Group; Sugianto Kusuma (Aguan), pemilik Agung Sedayu Group; Lawrence Barki, pemilik Harum Energy; dan Prajogo Pangestu, pemilik Barito Pacific, juga turut mendukung program 3 juta rumah. Namun dia belum merinci berapa nilai investasi para konglomerat ini untuk program 3 juta rumah. Aguan ikut menyediakan program 3 juta rumah lewat skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana CSR untuk membangun rumah murah itu berasal dari perusahaan Aguan, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK 2. Nilainya Rp 60 miliar. Dalam wawancara dengan majalah Tempo, Aguan mengatakan keterlibatannya dalam program itu murni sebagai bentuk tanggung jawab sosial. “Sudah kewajiban dari setiap usaha untuk mengembalikan kepada masyarakat,” ucapnya. (Yetede) 
 

Permudah Perdagangan Karbon untuk Dana Besar

13 Dec 2024
Pemerintah tengah merencanakan perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Presiden mengenai Kontribusi yang Ditetapkan atau Nationally Determined Contribution (NDC). Perubahan ini bertujuan mempermudah perdagangan karbon tanpa harus memenuhi target NDC. “Dulu kita harus memenuhi NDC baru boleh dagang. Sekarang bisa bersamaan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

NDC merupakan komitmen dari negara-negara yang meratifikasi Persetujuan Paris atau Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global. Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara domestik dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional. Jumlah tersebut lebih tinggi dari sebelumnya, yakni di angka 29 persen secara mandiri hingga 41 persen dengan dukungan global. Aturan mengenai NDC yang akan diubah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim. Aturan itu juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Zulhas mengatakan, perubahan aturan ini diperlukan karena pemerintah perlu mencari pembiayaan pembiayaan yang tidak terikat. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas untuk membiayai program-program pemerintah. “Apalagi yang namanya batuan. Jadi kalau dana besar masuk, kenapa tidak?” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan dalam dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC) akan berisi peningkatan target pengurangan emisi gas rumah kaca meski belum dapat membocorkan besaran targetnya. (Yetede)
 

Jepang Membutuhkan Jutaan tenaga Kerja Asing

13 Dec 2024
Jepang sedang menghadapi krisis tenaga kerja, sehingga membutuhkan tenaga kerja asing termasuk Indonesia, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi mereka. "Usia lanjut di Jepang lebih banyak daripada usia muda, yang artinya pekerja usia muda sangat sedikit sekali, sehingga kami sangat mengharapkan bantuan manpower dari negara-negara tetangga khususnya, salah satunya dari Indonesia," kata kepala proyek Japan Association for Construction Human Resources (JAC), Naoya Shikano, di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024, kepada Antara. Menurut laporan Reuters pada Juli 2024, Jepang menghadapi kekurangan hampir satu juta pekerja asing pada tahun 2040 jika pemerintah ingin mencapai tujuan pertumbuhan ekonominya karena populasi menyusut.

Diperkirakan 5,91 juta orang asing akan bekerja di Jepang pada tahun 2040, kurang satu juta dari tenaga kerja asing yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata yang ditargetkan sebesar 1,24%, kata badan penelitian Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA). Kesenjangan permintaan-penawaran dalam tenaga kerja asing melebar lebih dari dua kali lipat dari perkiraan JICA sebelumnya pada tahun 2022, setelah para peneliti memperbarui data untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari yang diharapkan di negara-negara emigrasi seperti Vietnam, Myanmar dan Kamboja.

Pekerja asing sangat penting bagi ekonomi Jepang karena mereka membantu mengisi kekurangan tenaga kerja yang parah karena penuaan dan angka kelahiran yang anjlok. Jumlah pekerja asing di Jepang meningkat lebih dari empat kali lipat dalam 15 tahun terakhir menjadi 2,05 juta, atau sekitar 3% dari seluruh tenaga kerja, per Oktober 2023. Pemerintah telah memperluas izin visa kerja ke sejumlah sektor kerah biru dan pekerjaan terampil dengan meredakan opini publik tentang penerimaan tenaga kerja imigran. (Yetede)

Pemerintah Harus Tegas Berantas Rokok Ilegal

13 Dec 2024
Peredaran rokok ilegal yang kian marak diyakini berdampak negatif terhadao penerimaan negara dan berpotensi menambah jumlah pengangguran. Dari sisi pendapatan negara, hal itu tidak hanya mengakibatkan hilangnya potensi menambah jumlah pengangguran. Dari sisi pendapatan, hal itu tidak hanya mengakibatkan  hilangnya potensi penerimaan dari cukai, melainkan juga  lepasnya potensi penerimaan PPN maupun PPh dari aktivitas bisnis industri hasil tembakau (IHT). Mengacu pada data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal pada pada tahun 2023 dari penerimaan cukai saja disetimasi mencapai tidak kurang dari Ro 1 triliun- Rp28,6 triliun. Angka potensi kerugian sebesar itu muncul mengingat dari 318 miliar batangan rokok yang beredar di Indonesia sepanjang tahun lalu, 6,9% diantaranya merupakan rokok ilegal. (Yetede)

Pasar Saham Mulai Mendapat Tertekan Berat

13 Dec 2024
Pasar saham diprediksi masih tertakan hingga kuartal I-2025, karena masifnya sentimen negatif global. Investor perlu berhati-hati dan bersikap lebih oportunis dalam memilih saham tahun depan. Kemenangan Donal Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) merupakan  sentimen global yang sepertinya kurang mendapat sambutan hangat dari para pelaku pasar. menurut riset Schroders Indonesia, muncul reaksi spontan selepas Trump memenangkan Pilpres AS, seiring kebijakannya yang pro-korporasi dan berpotensi reflasioner. "Kami berpendapat, investor perlu melihat lebih dekat kebijakan-kebijakan yang akan diumumkan Trump dan melihat dampak potensialnya teradao pasar," tulis riset  Schroders Indonesia. Terpilihnya Trump, juga menimbulkan risiko buruk bagi Indonesia, terutama bila perang dagang AS-China kembali terjadi. Sebab, hal itu akan memberikan tantangan lebih lanjut kepada Tiongkok, mengingat pertumbuhan perekonomian negara itu dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh ekspor. (Yetede)