Transformasi digital dibutuhkan untuk mempercepat UMKM naik kelas, dengan memanfaatkan platform digital, mulai dari lokapasar hingga teknologi kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moriza mengatakan, sektor UMKM memiliki peran yang krusial sekaligus memegang kunci dalam visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pengembangan UMKM tidak hanya berhenti pada program-program pelatihan, kemitraan, akses pasar, dan akses permodalan. ”Yang harus kita lakukan saat ini, yaitu transformasi digital. Suka atau tidak suka, kita harus memasuki itu karena UMKM adalah fundamental ekonomi Indonesia,” katanya dalam forum diskusi bertajuk ”Menatap Masa Depan: Transformasi dan Peluang UMKM Indonesia”, di Jakarta, Kamis (12/12).

Saat ini, baru 25 juta pelaku UMKM yang telah terhubung dengan ekosistem digital atau 39,81 % dari total UMKM. Padahal, sektor UMKM menjadi salah satu fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 64,2 juta pelaku UMKM telah berkontribusiterhadap 61 % PDB dan menyerap 97 % tenaga kerja. Menurut Helvi, transformasi UMKM merupakan hal yang penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat empat nilai yang perlu dimiliki agar UMKM dapat bertransformasi, yakni loyalitas, integritas, disiplin, dan inovatif. ”Pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi terhadap produk atau diversifikasi produk. Inovasi akan membuat UMKM dapat merespons perubahan dan persaingan pasar sehingga menjadi bisnis yang tangguh. Tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional dalam menentukan perencanaan, proses bisnis, dan antisipasi pasar,” tuturnya. (Yoga)

Tren perusahaan yang menambah tenaga kerja baru pada 2025 diperkirakan lebih sedikit. Pembukaan lowongan pekerjaan cenderung ditujukan untuk mengisi posisi yang kosong, seperti karyawan yang mengundurkan diri, bukan untuk menambah jumlah karyawan baru. Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Mercer Indonesia (perusahaan konsultan sumber SDM) kepada 585 perusahaan di Indonesia ditemukan, hanya 25 % dari total perusahaan yang disurvei mengatakan mau menambah karyawan baru pada 2025. Sebelumnya, dengan jumlah perusahaan yang sama, 35 % dari total perusahaan menyatakan menambah karyawan baru sepanjang 2024.

Temuan seperti itu merata di seluruh sektor industri. Di sektor industri otomotif, 23 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru pada 2024, pada 2025, hanya 18 % yang berencana menambah karyawan baru. Di sektor barang kebutuhan sehari-hari (consumer goods). Pada 2024, sebanyak 35 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, di tahun 2025, turun menjadi 33 %. Di sektor teknologi tinggi, pada 2024, sebanyak 25 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, turun jadi 19 % pada 2025.

”Meskipun bidang pekerjaan yang diminati dapat meningkatkan produktivitas, perekrutan dan mempertahankan talenta saat ini untuk bidang-bidang tertentu menjadi semakin menantang,” ujar Market Leader Mercer Indonesia Astrid Suryapranata dalam konferensi pers, Rabu (11/12) di Jakarta. Ada tiga bidang pekerjaan yang sedang sulit untuk direkrut dan dipertahankan, yaitu; penjualan, pemasaran, dan manajemen produk; insinyur dan ilmu sains; serta teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet. Selain kondisi perekonomian nasional yang semakin menantang dan salah satunya dipengaruhi oleh deflasi lima bulan berturut-turut, factor perkembangan teknologi yang terus berubah juga menyebabkan perekrutan baru cenderung lebih sedikit pada 2025. (Yoga)

Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang sawah atau lahan pertanian pangan di Jawa bisa dialihkan untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana itu dinilai berlawanan dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem. Rencana kebijakan menyangkut kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi. Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa.

Menteri ATR dan Kepala BPN, Nusron Wahid menyebutkan, RPP RTRW itu ditargetkan tuntas pada triwulan I-2025. Kebijakan itu merupakan solusi untuk mengakomodasi kepentingan pangan, papan, dan hilirisasi. Lahan di Jawa yang sudah padat penduduk digunakan untuk perumahan dan hilirisasi, sedangkan lahan di luar Jawa yang masih luas untuk ketahanan pangan (Kompas, 12/12/2024). Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya, Jumat (13/12) berpendapat, rencana itu bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang tengah digulirkan Presiden Prabowo dan berpotensi menambah jumlah petani gurem atau yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. ”Justru seharusnya pemerintah memproteksi sawah-sawah yang masih tersisa, khususnya di Jawa. Jika perlu, penguasaan tanah petani gurem perlu ditambah melalui program redistribusi tanah,” ujar Benny. (Yoga)

Peredaran rokok ilegal yang kian marak diyakini berdampak negatif terhadao penerimaan negara dan berpotensi menambah jumlah pengangguran. Dari sisi pendapatan negara, hal itu tidak hanya mengakibatkan hilangnya potensi menambah jumlah pengangguran. Dari sisi pendapatan, hal itu tidak hanya mengakibatkan  hilangnya potensi penerimaan dari cukai, melainkan juga  lepasnya potensi penerimaan PPN maupun PPh dari aktivitas bisnis industri hasil tembakau (IHT). Mengacu pada data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal pada pada tahun 2023 dari penerimaan cukai saja disetimasi mencapai tidak kurang dari Ro 1 triliun- Rp28,6 triliun. Angka potensi kerugian sebesar itu muncul mengingat dari 318 miliar batangan rokok yang beredar di Indonesia sepanjang tahun lalu, 6,9% diantaranya merupakan rokok ilegal. (Yetede)

Pasar saham diprediksi masih tertakan hingga kuartal I-2025, karena masifnya sentimen negatif global. Investor perlu berhati-hati dan bersikap lebih oportunis dalam memilih saham tahun depan. Kemenangan Donal Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) merupakan  sentimen global yang sepertinya kurang mendapat sambutan hangat dari para pelaku pasar. menurut riset Schroders Indonesia, muncul reaksi spontan selepas Trump memenangkan Pilpres AS, seiring kebijakannya yang pro-korporasi dan berpotensi reflasioner. "Kami berpendapat, investor perlu melihat lebih dekat kebijakan-kebijakan yang akan diumumkan Trump dan melihat dampak potensialnya teradao pasar," tulis riset  Schroders Indonesia. Terpilihnya Trump, juga menimbulkan risiko buruk bagi Indonesia, terutama bila perang dagang AS-China kembali terjadi. Sebab, hal itu akan memberikan tantangan lebih lanjut kepada Tiongkok, mengingat pertumbuhan perekonomian negara itu dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh ekspor. (Yetede)

Pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 438,6 triliun per 30 November 2024. Pola pembiayaan pemerintah pada  tahun ini diperkirakan masih tetap fleksibel dan tidak seluruhnya bergantung pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini karena tren penerimaan negara yang  mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Fleksibilitas dalam mengelola  pendanaan pemerintah dan kombinasi antara  penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan pendanaan non-utang akan menjadi strategi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik yang terus berubah. Jika dirinci, pembiayaan utang pemerintah sebesar Rp483,6 triliun  terbagi dalam SBN sebesar Ro 46,4 triliun. Sedangkan pembiayaan non-utang sebesar Rp 54,8 triliun. Sedangkan realisasi pendapataan negara hingga akhir November 2024 mencapai Rpp 2.492,7 trilium atau 89% dari target dalam pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan dengan periode  yang sama penerimaan negara tumbuh tipis 1,3%. (Yetede)