Jumlah pekerja sektor informal di Indonesia terus meningkat setiap tahun dari 2022 hingga 2024, dengan kontribusi 60 % dari total penduduk yang bekerja. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam program jamsostek masih rendah, hanya 9 % dari total potensi pekerja informal. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang diolah Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Februari 2022, jumlah penduduk bekerja mencapai 135,30 juta orang dan 80,2 juta atau 59,3 % di antaranya pekerja informal. Pada Februari 2023, jumlah penduduk bekerja naik menjadi 139,85 juta orang dan 82,6 juta atau 59,2 % di antaranya tercatat sebagai pekerja informal.

Pada Februari 2024, total penduduk bekerja secara nasional kembali meningkat menjadi 142,17 juta orang dan 84,2 juta atau 59,2 % di antaranya merupakan pekerja informal. Definisi pekerja informal sesuai BPS adalah penduduk bekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/ tak dibayar. Per 30 November 2024, sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, total peserta aktif jaminan ketenagakerjaan dari pekerja informal mencapai 9,5 juta orang, mencakup 2,5 juta petani, 524.284 nelayan, dan 6,4 juta berprofesi lain di luar petani atau nelayan.

Per 30 November pula, dari 9,5 juta pekerja informal yang aktif sebagai peserta aktif jamsostek, 2,6 juta orang di antaranya merupakan pekerja informal rentan yang sudah menerima dukungan pembayaran iuran dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di 17 provinsi dan 237 kabupaten/kota. ”Kepesertaan pekerja informal pada program jamsostek perlu optimalisasi. Kementerian/lembaga dan BPJS Ketenagakerjaan sudah saatnya tidak lagi membahas mengapa cakupan kepesertaan masih rendah. Sebab, bisa saja ada pekerja informal mampu bayar iuran tetapi belum sadar manfaat jamsostek atau pekerja informal rentan yang tidak mampu bayar,” ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Selasa (10/12) di Jakarta.

Ombudsman RI membuat kajian untuk menelusuri letak permasalahan yang menghambat optimalisasi jamsostek bagi pekerja informal di empat provinsi, yaitu NTT, Sulsel, Jatim, dan Sumut. Kajian berlangsung Mei-November 2024. Dari kajian itu, Ombudsman menemukan beberapa praktik baik. Misalnya, di Jatim, beberapa kabupaten penghasil tembakau telah mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau untuk membayar iuran kepesertaan jamsostek bagi petani dan atau buruh tani tembakau. Contoh lainnya, Pemkot Makassar telah mengalokasikan APBD untuk pembayaran iuran sekaligus membangun kerja sama dengan pihak swasta agar berkomitmen membayarkan iuran bagi 2.000 pekerja informal rentan. Dari kajian yang sama, Ombudsman menemukan beberapa permasalahan pada aspek kebijakan,tata kelola, dan program.  (Yoga)  

Di usia ke-67 tahun PT Pertamina (Persero) terus menorehkan capaian-capaian dalam mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Capaian ini selaras dengan  program prioritas Pemerintah, sebagaimana yang tertuang  dalam Visi dan Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri dalam sambutannya pada Syukuran HUT ke 67 Pertamina memegang amanah untuk penyediaan energi untuk Indonesia. "Selama 67 tahun, Pertamina terus bertransformasi, beradaptasi dan menjadi pilar utama yang menggerakkan roda kehidupan masyarakat. Ini sejalan dengan target swasembada energi Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Simon. Simon menegaskan bahwa bisnis Pertamina yang terintergrasi dari hulu ke hilir berfokus pada upaya memastikan ketersediaan energi nasional. Pertamina saat ini telah mampu berproduksi migas mencapai 1 juta barel setara dengan  barel setara minyak per hari (BOEPD). Angka tersebut mencatat kontribusi nasional minyak 69% dan gas 34%. (Yetede)

Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang digulirkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan langkah besar dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia, yang saat ini mencapai 9,9 juta unit pada 2023. Program ini patut diapresiasi karena tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Program Sejuta Rumah (PRS) pada era pemerintahan Jokowi.

Namun, untuk mencapai keberhasilan program ini, beberapa faktor kunci perlu dipenuhi, antara lain:

1. Pendanaan: Program ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran APBN. Oleh karena itu, diperlukan terobosan seperti penyediaan tanah murah, pengurangan biaya perpajakan dan perizinan, serta efisiensi biaya material melalui sistem belanja terpusat.
2. Koordinasi antar Kementerian: Terobosan-terobosan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, ATR, dan Kemendagri, melalui MoU untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan rumah.
3. Legalitas dan Keamanan Lahan: Untuk rumah yang dibangun di atas tanah sitaan negara, legalitas dan jaminan kepemilikan harus dijaga agar pemilik rumah tidak digusur di kemudian hari.
4. Kualitas Pembangunan: Meskipun rumah yang dibangun sederhana, kualitas material dan standar bangunan harus tetap diperhatikan.
5. Sumber Pendanaan Alternatif: Selain perbankan, pemerintah harus mempertimbangkan sumber pendanaan lain untuk menghindari konsentrasi risiko di sektor perumahan.
6. Kelancaran Rantai Pasokan: Kelancaran pasokan bahan bangunan juga penting untuk memenuhi target pembangunan rumah yang tinggi setiap bulannya.
7. Dampak Ekonomi: Pembangunan rumah dapat menggerakkan banyak subsektor ekonomi dan membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
8. Pemanfaatan Rumah Susun: Belajar dari China, Indonesia bisa mengembangkan rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan.
9. Pengelolaan BP Tapera: BP Tapera, yang mengelola program rumah subsidi, perlu diperkuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung kelancaran pembiayaan perumahan.

Penjualan ritel diproyeksikan meningkat dari November 2024 hingga awal 2025, didorong oleh momentum liburan, Pilkada, dan berbagai program belanja nasional. Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), menyatakan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) November diperkirakan tumbuh 1,7% yoy, didorong peningkatan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, suku cadang, aksesori, serta sandang.

Menjelang akhir tahun 2024, rasio kredit bermasalah (NPL) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) meningkat, terutama pada segmen rumah tapak, dengan NPL mencapai 2,63% pada Oktober, level tertinggi sepanjang tahun. Secara keseluruhan, NPL kredit properti naik menjadi 2,69% dari 2,64% pada September.

Kinerja industri otomotif roda empat di Indonesia masih menghadapi tekanan hingga akhir tahun 2024 akibat pelemahan daya beli masyarakat dan ketidakstabilan ekonomi. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) nasional pada November 2024 menurun 3,7% secara bulanan menjadi 74.347 unit, sementara penjualan retail (dealer ke konsumen) tumbuh 3,5% menjadi 76.053 unit.